Portal Berita Ekonomi Senin, 18 Desember 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:55 WIB. Boikot AS - FPI minta Jokowi usir Dubes AS.
  • 21:54 WIB. Boikot AS - FPI setuju soal boikot produk AS.
  • 21:53 WIB. Pilgub Jabar - Golkar Jabar: Ridwan Kamil bungkam soal pendampingnya.
  • 21:52 WIB. Boikot AS  - MUI ajak masyarakat tidak gunakan produk AS.
  • 21:51 WIB. Nasional - Mensos ajak warga doakan Palestina.
  • 20:49 WIB. CFIN - Clipan Finance Indonesia mencatatkan angka pembiyaan sebesar Rp7,2 triliun per November 2017.
  • 20:48 WIB. BATA - Sepatu Bata mengatakan berencana merenovasi 55 gerai pada tahun depan.
  • 20:46 WIB. BATA - Sepatu Bata mengatakan berencana menambah 25 toko baru pada 2018.
  • 20:45 WIB. Aspal - Wika Bitumen mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya fokus dalam pengembangan aspal ekstraksi.
  • 20:44 WIB. Jasindo - Asuransi Jasa Indonesia memenuhi target 1 juta hektare lahan pertanian dalam Asuransi Usaha Tani Padi.
  • 20:35 WIB. Facebook - Fitur Snooze hadir untuk bungkam akun teman, page, atau grup yang unggah postingan menyebalkan selama 30 hari.
  • 20:31 WIB. e-commerce - Vending machine penjual mobil besutan Alibaba akan dibuka pada 2018.
  • 20:27 WIB. Digital - Beroperasi selama 20 tahun, layanan chatting AOL Instant Messaging (AIM) resmi dihentikan.
  • 20:25 WIB. Digital - WiFi Starbucks di Buenos Aires, Argentina diretas hacker untuk menambang bitcoin, Minggu (17/12/2017).
  • 20:22 WIB. Apple - Apple sedang mencari teknisi berlatar belakang psikologi atau konseling guna tingkatkan asisten digital miliknya, Siri.

Menkeu Jelaskan Cara Manfaatkan Fasilitas SKB PPh

Foto Berita Menkeu Jelaskan Cara Manfaatkan Fasilitas SKB PPh
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan mengenai alasan penolakan sejumlah permohonan surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan (PPh) untuk pembebasan pengenaan PPh pengalihan hak atas tanah bangunan yang belum dibaliknamakan dalam rangka pengampunan pajak.

"Yang kami identifikasi, alasan utama penolakan SKB PPh antara lain persyaratan formal tidak lengkap dan data dalam surat keterangan berbeda dengan yang dideklarasikan di pengampunan pajak," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan terdapat sekitar 151 ribu wajib pajak yang berpotensi memanfaatkan fasilitas SKB PPh berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak. Hingga 14 November 2017, sebanyak 29 ribu wajib pajak tercatat telah mengajukan permohonan SKB PPh. Dari jumlah tersebu, sekitar 80 persen permohonan diterima sedangkan sisanya ditolak.

"Jadi hanya 20 persen dari 29 ribu tadi yang ditolak. Dan ditolaknya pun ada alasannya," kata Sri Mulyani.

Dari jumlah permohonan SKB PPh yang ditolak, sebanyak 48 persen belum mampu memenuhi persyaratan formal seperti lembaran legalisasi dari notaris dan salinan dokumen pendukung. Sri Mulyani mengimbau ke wajib pajak untuk memenuhi persyaratan formal tersebut.

Alasan penolakan berikutnya, yaitu sebanyak 20 persen dari jumlah permohonan SKB PPh yang ditolak, disebabkan oleh perbedaan data yang tercatat. Perbedaan data dalam surat keterangan dan data pendukung itu terutama menyangkut luas tanah, nomor objek pajak, dan alamat atau lokasi.

"Kalau ada perbedaan data yang dideklarasikan, mungkin karena ada banyak dokumen. Tapi kami akan membantu sebaik mungkin," ucap Sri Mulyani.

Kemudian, sekitar 9 persen ditolak karena ada wajib pajak yang membawa harta bukan sebagai harta tambahan yang dideklarasikan namun hendak diikutkan di fasilitas pembebasan pengenaan PPh pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang belum dibaliknamakan.

Berikutnya, tercatat pula bahwa 9 persen penolakan terjadi karena tergolong transaksi jual beli biasa oleh pengembang dan bukan dalam rangka pengampunan pajak. Serta 8 persen sisanya ditolak karena berbagai macam persyaratan lainnya.

"Saya hargai wajib pajak yang secara tertib mengadministrasikan harta kekayaan dan pendapatan untuk kemudian mereka laksanakan pengelolaan secara baik dan membayar kewajiban pajak secara tepat," kata Sri Mulyani.

Ia menegaskan pula bahwa fasilitas pembebasan pajak penghasilan atas pengalihan tanah dan bangunan akan berakhir pada 31 Desember 2017.

"Jadi banyak wajib pajak peserta pengampunan pajak ada harta yang tadinya diatasnamakan orang lain. Kemudian dalam pengampunan pajak dideklarasikan menjadi harta mereka. Maka mereka diberi kesempatan untuk mengalihkan namanya ke pemilik yang sebenarnya, kami berikan waktu sampai 31 Desember 2017," ucap Sri Mulyani.

Kementerian Keuangan juga telah menyesuaikan peraturan menyangkut keperluan penandatanganan surat pernyataan notaris antara pihak perantara (nominee) dan wajib pajak dapat menggunakan SKB PPh atau fotokopi surat keterangan pengampunan pajak.

SKB PPh atau fotokopi surat keterangan pengampunan pajak juga dapat digunakan untuk proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional, Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Tag: Sri Mulyani Indrawati, Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,637.41 3,601.05
British Pound GBP 1.00 18,337.60 18,152.07
China Yuan CNY 1.00 2,063.29 2,042.71
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,641.00 13,505.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,464.01 10,356.98
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,746.41 1,728.88
Dolar Singapura SGD 1.00 10,135.23 10,030.45
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,084.10 15,922.40
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,346.66 3,310.86
Yen Jepang JPY 100.00 12,163.17 12,038.69

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6119.419 5.766 567
2 Agriculture 1615.559 6.106 19
3 Mining 1564.401 1.285 43
4 Basic Industry and Chemicals 672.709 -3.081 69
5 Miscellanous Industry 1382.572 -1.885 43
6 Consumer Goods 2705.365 24.718 45
7 Cons., Property & Real Estate 486.014 3.440 66
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1145.607 -2.150 60
9 Finance 1081.116 -5.142 89
10 Trade & Service 906.333 3.449 133
No Code Prev Close Change %
1 DWGL 316 394 78 24.68
2 MARI 1,010 1,250 240 23.76
3 MDLN 300 370 70 23.33
4 MYOR 2,070 2,500 430 20.77
5 MFMI 650 770 120 18.46
6 CANI 250 294 44 17.60
7 JGLE 98 115 17 17.35
8 ITMA 565 660 95 16.81
9 RELI 374 426 52 13.90
10 SDMU 304 344 40 13.16
No Code Prev Close Change %
1 ASJT 595 515 -80 -13.45
2 KBLV 472 422 -50 -10.59
3 RODA 170 155 -15 -8.82
4 ARII 910 855 -55 -6.04
5 ALKA 334 314 -20 -5.99
6 GTBO 185 175 -10 -5.41
7 MTWI 149 141 -8 -5.37
8 IBST 8,550 8,100 -450 -5.26
9 BUMI 272 258 -14 -5.15
10 PORT 390 370 -20 -5.13
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 354 374 20 5.65
2 INKP 5,200 5,200 0 0.00
3 BUMI 272 258 -14 -5.15
4 AISA 480 492 12 2.50
5 BBRI 3,460 3,390 -70 -2.02
6 PBRX 498 520 22 4.42
7 BMTR 575 580 5 0.87
8 TLKM 4,250 4,230 -20 -0.47
9 DWGL 316 394 78 24.68
10 MNCN 1,280 1,295 15 1.17