Portal Berita Ekonomi Jum'at, 19 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:06 WIB. Pertamina - Pertamina sudah melakukan penyesuaian harga sembilan kali sepanjang Januari-Oktober 2018.
  • 22:00 WIB. BTN - BTN mengaku tak memiliki eksposur KPA di pembangunan proyek apartemen Meikarta.
  • 21:59 WIB. MTF - Mandiri Tunas Finance memperbesar pembiayaan multiguna dan mengandalkan nasabah tetap yang kini telah mencapai 350.000 orang.
  • 21:58 WIB. MTF - Sampai September 2018, Mandiri Tunas Finance telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp20 triliun, naik 30% yoy.
  • 21:57 WIB. MTF - Mandiri Tunas Finance menargetkan penyaluran pembiayaan sebesar Rp25 triliun di tahun 2018.
  • 19:02 WIB. Khashoggi - Otoritas Turki mengatakan belum membagikan audio terkait dengan pembunuhan Khashoggi dengan siapa pun.
  • 19:01 WIB. Laut China Selatan - AS gaet Jepang tangkis pengaruh China di LTS.
  • 19:01 WIB. Kanada - Pasokan ganja di Kanada dilaporkan telah ludes.
  • 19:00 WIB. TSLA - Tesla meluncurkan mobil Model 3 dengan harga US$45.000.
  • 18:59 WIB. Afghanistan - Aksi penembakan tunda pemilu Afghanistan di Kandahar.
  • 18:59 WIB. Donald Trump - Trump yakin Khashoggi sudah meninggal dunia.
  • 18:58 WIB. Israel - Mahkamah Agung Israel izinkan siswa AS masuk negaranya.
  • 18:58 WIB. Uni Eropa - KTT Uni Eropa di Brussels fokus pada isu migrasi.
  • 18:58 WIB. Brexit - Uni Eropa: Dialog Brexit berlanjut 'dengan semangat positif'.
  • 18:57 WIB. PBB - PBB tunggu hasil penyelidikan Turki terkait Khashoggi.

Menkeu Jelaskan Cara Manfaatkan Fasilitas SKB PPh

Foto Berita Menkeu Jelaskan Cara Manfaatkan Fasilitas SKB PPh
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan mengenai alasan penolakan sejumlah permohonan surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan (PPh) untuk pembebasan pengenaan PPh pengalihan hak atas tanah bangunan yang belum dibaliknamakan dalam rangka pengampunan pajak.

"Yang kami identifikasi, alasan utama penolakan SKB PPh antara lain persyaratan formal tidak lengkap dan data dalam surat keterangan berbeda dengan yang dideklarasikan di pengampunan pajak," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan terdapat sekitar 151 ribu wajib pajak yang berpotensi memanfaatkan fasilitas SKB PPh berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak. Hingga 14 November 2017, sebanyak 29 ribu wajib pajak tercatat telah mengajukan permohonan SKB PPh. Dari jumlah tersebu, sekitar 80 persen permohonan diterima sedangkan sisanya ditolak.

"Jadi hanya 20 persen dari 29 ribu tadi yang ditolak. Dan ditolaknya pun ada alasannya," kata Sri Mulyani.

Dari jumlah permohonan SKB PPh yang ditolak, sebanyak 48 persen belum mampu memenuhi persyaratan formal seperti lembaran legalisasi dari notaris dan salinan dokumen pendukung. Sri Mulyani mengimbau ke wajib pajak untuk memenuhi persyaratan formal tersebut.

Alasan penolakan berikutnya, yaitu sebanyak 20 persen dari jumlah permohonan SKB PPh yang ditolak, disebabkan oleh perbedaan data yang tercatat. Perbedaan data dalam surat keterangan dan data pendukung itu terutama menyangkut luas tanah, nomor objek pajak, dan alamat atau lokasi.

"Kalau ada perbedaan data yang dideklarasikan, mungkin karena ada banyak dokumen. Tapi kami akan membantu sebaik mungkin," ucap Sri Mulyani.

Kemudian, sekitar 9 persen ditolak karena ada wajib pajak yang membawa harta bukan sebagai harta tambahan yang dideklarasikan namun hendak diikutkan di fasilitas pembebasan pengenaan PPh pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang belum dibaliknamakan.

Berikutnya, tercatat pula bahwa 9 persen penolakan terjadi karena tergolong transaksi jual beli biasa oleh pengembang dan bukan dalam rangka pengampunan pajak. Serta 8 persen sisanya ditolak karena berbagai macam persyaratan lainnya.

"Saya hargai wajib pajak yang secara tertib mengadministrasikan harta kekayaan dan pendapatan untuk kemudian mereka laksanakan pengelolaan secara baik dan membayar kewajiban pajak secara tepat," kata Sri Mulyani.

Ia menegaskan pula bahwa fasilitas pembebasan pajak penghasilan atas pengalihan tanah dan bangunan akan berakhir pada 31 Desember 2017.

"Jadi banyak wajib pajak peserta pengampunan pajak ada harta yang tadinya diatasnamakan orang lain. Kemudian dalam pengampunan pajak dideklarasikan menjadi harta mereka. Maka mereka diberi kesempatan untuk mengalihkan namanya ke pemilik yang sebenarnya, kami berikan waktu sampai 31 Desember 2017," ucap Sri Mulyani.

Kementerian Keuangan juga telah menyesuaikan peraturan menyangkut keperluan penandatanganan surat pernyataan notaris antara pihak perantara (nominee) dan wajib pajak dapat menggunakan SKB PPh atau fotokopi surat keterangan pengampunan pajak.

SKB PPh atau fotokopi surat keterangan pengampunan pajak juga dapat digunakan untuk proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional, Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Tag: Sri Mulyani Indrawati, Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,077.46 4,036.30
British Pound GBP 1.00 19,921.28 19,721.82
China Yuan CNY 1.00 2,204.59 2,182.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,297.00 15,145.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,868.52 10,759.01
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,951.30 1,931.74
Dolar Singapura SGD 1.00 11,083.98 10,971.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,528.83 17,353.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,679.82 3,638.00
Yen Jepang JPY 100.00 13,610.64 13,474.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5837.291 -7.951 610
2 Agriculture 1574.400 -2.628 20
3 Mining 1909.966 -6.234 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.451 4.747 70
5 Miscellanous Industry 1254.992 40.866 45
6 Consumer Goods 2471.957 -17.927 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.115 1.009 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.955 -0.876 70
9 Finance 1054.067 -5.371 91
10 Trade & Service 792.965 -3.931 147
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 6,950 8,150 1,200 17.27
2 NICK 138 159 21 15.22
3 APEX 1,780 2,000 220 12.36
4 HELI 85 94 9 10.59
5 DUCK 1,370 1,515 145 10.58
6 SMDM 133 145 12 9.02
7 RODA 350 378 28 8.00
8 MPRO 236 254 18 7.63
9 ACST 1,495 1,600 105 7.02
10 TBIG 5,050 5,375 325 6.44
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 875 730 -145 -16.57
2 JAWA 160 138 -22 -13.75
3 CNTX 545 472 -73 -13.39
4 PNSE 875 770 -105 -12.00
5 RELI 256 228 -28 -10.94
6 LPLI 148 132 -16 -10.81
7 JKSW 68 62 -6 -8.82
8 RMBA 378 348 -30 -7.94
9 BISI 1,520 1,400 -120 -7.89
10 PSDN 208 192 -16 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 332 344 12 3.61
2 BHIT 82 81 -1 -1.22
3 KPIG 136 135 -1 -0.74
4 PGAS 2,230 2,270 40 1.79
5 MNCN 790 780 -10 -1.27
6 TLKM 3,760 3,730 -30 -0.80
7 SCMA 1,785 1,725 -60 -3.36
8 ADRO 1,730 1,700 -30 -1.73
9 TARA 890 890 0 0.00
10 INKP 13,675 13,475 -200 -1.46