Portal Berita Ekonomi Sabtu, 21 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:27 WIB. UNSP - Bakrie Plantations mencatat produksi kelapa sawit sekitar 244.000 ton hingga paruh pertama 2018.
  • 18:25 WIB. UNSP - Bakrie Plantations menargetkan volume produksi tumbuh sebesar 10% pada tahun ini.
  • 17:49 WIB. Pelindo IV - Pelindo IV sedang bentuk konsorsium untuk kapal tunda.
  • 17:36 WIB. JSMR - Jasa Marga rekonstruksi rigid pavement ruas Jalan Tol Japek pada 21-26 Juli 2018.
  • 17:31 WIB. BNI - BNI kucurkan kredit investasi maksimum Rp735 miliar untuk Jalan Tol Ruas Kunciran-Serpong.
  • 17:28 WIB. Pelindo IV - Pelindo IV dan IKI bangun kemitraan untuk perbaikan dan pemeliharaan kapal.
  • 17:23 WIB. PLTU - Progres pengerjaan proyek PLTU unit II milik Cirebon Energi sudah 15,7%.
  • 17:21 WIB. PLN - ESDM sarankan PLN gunakan 100% minyak sawit pada PLTD miliknya.
  • 17:20 WIB. PLN - PLN jamin puncak musim kemarau tak akan ganggu kinerja pasokan listrik di Sumsel.
  • 17:18 WIB. Bio Farma - Musem Bio Farma bidik 10 besar destinasi wisata kesehatan di Jawa Barat.
  • 17:17 WIB. Bio Farma - PT Bio Farma (Persero) kembangkan wisata sehat Museum Bio Farma.
  • 17:16 WIB. KAI - PT KAI gelar pesta rakyat di Situbondo untuk sambut Obor Asian Games 2018.
  • 15:29 WIB. DMAS - Puradelta Lestari mencatat penggunaan capex sekitar Rp260 miliar untuk infrastruktur selama semester I-2018.
  • 13:00 WIB. PLN - PGN dan PLN kerja sama pengiriman LNG.
  • 10:40 WIB. PBB - Rusia-China minta PBB tunda sanksi minyak Korut.

Luncurkan Program SKB PPh, Kemenkeu Segera Revisi PMK

Foto Berita Luncurkan Program SKB PPh, Kemenkeu Segera Revisi PMK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Keuangan akan menyesuaikan peraturan mengenai penggunaan surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan untuk pemanfaatan fasilitas pembebasan pengenaan PPh pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang belum dibaliknamakan.

"Tujuannya untuk memudahkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak peserta program pengampunan pajak yang akan melakukan pengalihan atas nama tanah dan bangunannya," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Sri Mulyani mengatakan dalam waktu dekat akan dilakukan revisi atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 118/PMK.03/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 141/PMK.03/2016. Sehingga dalam rangka pengalihan hak atas harta tidak bergerak itu, PMK yang akan datang merupakan peraturan tentang perubahan ketiga dari PMK 118/PMK.03/2016.

"Saya usahakan untuk keluar sebelum akhir minggu ini. Jumat (17/11) paling lambat akan keluar," ucap Sri Mulyani.

Pokok penyesuaian aturan tersebut adalah bahwa untuk keperluan penandatanganan surat pernyataan notaris antara pihak perantara (nominee) dan wajib pajak dapat menggunakan SKB PPh atau fotokopi surat keterangan pengampunan pajak.

SKB PPh atau fotokopi surat keterangan pengampunan pajak juga dapat digunakan untuk proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Sehubungan dengan penyampaian fotokopi surat keterangan pengampunan pajak, para pihak yang terkait dalam proses balik nama wajib merahasiakan dan menjaga keamanan data wajib pajak yang bersangkutan sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 23 UU Pengampunan Pajak. Batas Waktu Sri Mulyani menegaskan pula bahwa fasilitas pembebasan pajak penghasilan atas pengalihan tanah dan bangunan akan berakhir pada 31 Desember 2017.

"Jadi banyak wajib pajak peserta pengampunan pajak ada harta yang tadinya diatasnamakan orang lain. Kemudian dalam pengampunan pajak dideklarasikan menjadi harta mereka. Maka mereka diberi kesempatan untuk mengalihkan namanya ke pemilik yang sebenarnya, kami berikan waktu sampai 31 Desember 2017," ucap Sri Mulyani.

Ia mengatakan saat ini mulai banyak wajib pajak yang melakukan pengalihan atas nama tanah dan bangunan menjadi atas nama wajib pajak yang sebenarnya karena menjelang akhir tahun. Sri Mulyani mengimbau wajib pajak peserta amnesti pajak yang memohon pengajuan SKB PPh untuk tidak menunggu sampai akhir tahun.

"Kami imbau seluruh WP tersebut segera ajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas pembebasan PPh atas pengalihan tanah dan bangunan yang telah diberikan fasilitas pengampunan pajak," ucap dia.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, terdapat sekitar 151 ribu wajib pajak yang berpotensi memanfaatkan fasilitas SKB PPh. Hingga 14 November 2017, sebanyak 29 ribu wajib pajak (19 persen) yang mengajukan permohonan SKB. Dari jumlah tersebut sebanyak 80 persen permohonan diterima sedangkan sisanya ditolak.

Tag: Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sri Mulyani Indrawati

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10