Portal Berita Ekonomi Rabu, 14 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:04 WIB. First Media - YLKI imbau First Media untuk kembalikan uang konsumen jika izin frekuensi Bolt dicabut.
  • 18:36 WIB. Batubara - APBI: Tahun depan, produksi batubara nasional stagnan di kisaran 500-520 ton per tahun. 
  • 17:45 WIB. China - Indonesia ajak China kolaborasi dalam konsep Indo-Pasifik
  • 17:42 WIB. Real Madrid - Solari resmi jadi pelatih tetap Real Madrid.
  • 17:41 WIB. Rohingya - Bertemu di ASEAN, PM Malaysia kritik Suu Kyi soal Rohingya.
  • 17:41 WIB. Palestina - Ratusan warga Palestina di Ramallah protes agresi Israel.
  • 17:41 WIB. Laut China Selatan - Indonesia: CoC Laut China Selatan selesai tahun depan.
  • 17:40 WIB. Perang Dagang - PM China: tak ada pemenang dalam perang dagang dengan AS.
  • 17:36 WIB. Rusia - Rusia tawarkan penjualan pesawat ke Malaysia.
  • 17:36 WIB. Yaman - Kepala bantuan PBB serukan gencatan senjata di Yaman.
  • 17:36 WIB. Irak - PBB akan restorasi benteng Kirkuk Irak, barak Ottoman.
  • 17:35 WIB. Israel - Hamas: Kami beri pelajaran serius ke Israel.
  • 17:35 WIB. Gaza - DPR minta Indonesia ajukan resolusi soal Gaza.
  • 16:47 WIB. Garuda - Garuda Indonesia Group ambil alih operasional Sriwijaya Air per 9/11/2018.
  • 16:37 WIB. PLN - Danai pembangunan gardu induk dan transmisi di regional Jawa Bagian Tengah, PLN terima pinjaman Rp4,5 triliun dari sindikasi perbankan nasional.

Program Sejuta Rumah Peluang Kurangi Angka Kemiskinan

Foto Berita Program Sejuta Rumah Peluang Kurangi Angka Kemiskinan
Warta Ekonomi.co.id, Kupang -

Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya mengatakan program sejuta rumah dari pemerintah pusat mesti disambut baik pemerintah setiap kabupaten/kota karena merupakan peluang untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah itu.

"Program sejuta rumah juga rumah MBR harus ditangkap sebagai peluang karena masalah kemisikinan di NTT yang paling penting adalah urusan rumah, selain urusan asupan gizi," katanya di Kupang, Kamis (16/11/2017).

Menurut gubernur dua periode itu, rumah menjadi salah satu variabel utama penentu dalam penilaian tingkat kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Ia menjelaskan, sedikitnya ada lima variabel menentukan rumah layak huni diantaranya luas yang ditempati setiap penghuni sekitar delapan meter persegi, beratapkan seng, berdinding tembok dan diplester, tidak berlantai tanah, serta harus memiliki MCK.

"Karena itu saya minta pemerintah setiap kabupaten/kota harus bisa menangkap kehadiran program sejuta rumah ini sebagai peluang dalam pengentasan kemiskan dengan cara mempermudah urusan IMB, dan perizinan lainnya," katanya.

Menurutnya, upaya penurunan jumlah penduduk miskin di provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari lima juta orang itu sejak tahun 2008 masih bersifat fluktuatif Pernah di tahun 2014, lanjutnya, angka kemiskinan NTT menurun menjadi sekitar 19 persen, namun setahun kemudian mengalami kenaikan menjadi 22,58 persen, yang menurutnya akibat kenaikan harga bahan bakar minyak saat itu.

"Sementara angka kemiskinan di 2016 mulai menurun lagi 22,19 persen, dan pada Maret 2017 menurun sekitar 21 persen," katanya.

Secara terpisah, Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Nusa Tenggara Timur Bobby Pitoby menilai dukungan pemerintah daerah untuk menyambut kehadiran program sejuta rumah di NTT masih sangat rendah karena pengembang kecil di daerah ini masih terus dipersulit ketika hendak membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Terutama untuk memperoleh izin kelola lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL)," kata Bobby Pitoby di Kupang.

Ia menjelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.64 Tahun 2016 sudah diatur bahwa pengembang atau developer yang membangun dengan luas lokasi di bawah lima hektare tidak ada lagi UKL-UPL, melainkan hanya dibutuhkan surat pernyataan.

"Tapi kita di daerah masih tetap diminta UPL-UKL, meski usaha lokasi di bawah lima hektare. Ini merupakan salah satu penghambat terbesar yang dihadapi para pengembang kecil di daerah ini," katanya.

Bobby menyebut, sejumlah kebijakan pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan rumah melalui program sejuta rumah itu sudah diatur dalam PP No.64 Tahun 2016, Instruksi Presiden No.5 Tahun 2016, Kebijakan Ekonomi ke-13 Tahun 2017 dan Permendagri No.5 Tahun 2017.

Berbagai aturan tersebut telah menegaskan adanya penyederhanaan perizinan, peninjauan kembali Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan juga mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah.

Namun, dia sangat menyayangkan dengan berbagai regulasi tersebut, karena berbagai kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat itu belum ada satu pun yang diterapkan di Nusa Tenggara Timur.

"Kondisi inilah yang dialami para developer kecil yang sebenarnya membutuhkan banyak dukungan dari pemerintah daerah karena perumahan yang dibangun tersebut untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat setempat," katanya.

Tag: Frans Lebu Raya, Nusa Tenggara Timur (NTT), Program Sejuta Rumah

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,953.45 3,913.79
British Pound GBP 1.00 19,296.98 19,098.51
China Yuan CNY 1.00 2,136.68 2,115.36
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,829.00 14,681.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,703.57 10,595.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,893.36 1,874.39
Dolar Singapura SGD 1.00 10,740.98 10,632.24
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,759.74 16,589.53
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.14 3,499.64
Yen Jepang JPY 100.00 13,025.03 12,891.64

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5858.293 23.095 615
2 Agriculture 1411.127 -32.663 20
3 Mining 1857.209 -4.113 47
4 Basic Industry and Chemicals 773.140 27.129 71
5 Miscellanous Industry 1364.717 23.298 45
6 Consumer Goods 2299.221 20.658 49
7 Cons., Property & Real Estate 410.574 -3.603 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1041.152 -17.914 71
9 Finance 1105.944 2.470 90
10 Trade & Service 799.593 0.330 150
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,510 1,885 375 24.83
2 DEAL 282 352 70 24.82
3 SOSS 1,250 1,560 310 24.80
4 YPAS 492 595 103 20.93
5 BBLD 402 482 80 19.90
6 GLOB 150 178 28 18.67
7 PSDN 180 210 30 16.67
8 RIGS 206 238 32 15.53
9 LPPS 95 108 13 13.68
10 KKGI 350 394 44 12.57
No Code Prev Close Change %
1 HDTX 216 166 -50 -23.15
2 DUTI 5,350 4,280 -1,070 -20.00
3 GMTD 15,900 12,725 -3,175 -19.97
4 IBST 9,800 8,000 -1,800 -18.37
5 TAMU 2,750 2,430 -320 -11.64
6 ATIC 905 805 -100 -11.05
7 TIRA 157 142 -15 -9.55
8 KONI 172 156 -16 -9.30
9 MYTX 121 110 -11 -9.09
10 LSIP 1,120 1,025 -95 -8.48
No Code Prev Close Change %
1 TKIM 11,150 12,325 1,175 10.54
2 PTBA 4,650 4,880 230 4.95
3 SRIL 366 366 0 0.00
4 WSKT 1,515 1,420 -95 -6.27
5 LPPF 4,790 4,550 -240 -5.01
6 HMSP 3,300 3,370 70 2.12
7 DEAL 282 352 70 24.82
8 TLKM 3,830 3,750 -80 -2.09
9 INKP 11,025 11,700 675 6.12
10 BHIT 78 78 0 0.00