Portal Berita Ekonomi Rabu, 13 Desember 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:14 WIB. Korea Utara - Korea Utara kembangkan senjata biologi.
  • 10:11 WIB. Trump - Rusia: kicauan Trump di Twitter adalah pernyataan resmi.
  • 10:10 WIB. Israel - Oposisi Turki minta Ankara putuskan hubungan dengan Israel.
  • 10:08 WIB. Kamboja - Uni Eropa tangguhkan bantuan untuk pemilu Kamboja.
  • 10:07 WIB. Bangladesh - Kepolisian Bangladesh interogasi istri pelaku bom bunuh diri di New York.
  • 10:06 WIB. Turki - Otoritas Turki kritik negara Arab terkait dengan isu Yerusalem.
  • 10:04 WIB. Arab Saudi - BBM dan listrik naik, Saudi siapkan kompensasi tunai ke warganya.
  • 09:46 WIB. Politik - JK: Titiek tak bisa kalahkan Airlangga.
  • 09:45 WIB. Kesehatan - Aher imbau warga Jabar untuk vaksin cegah Difteri.
  • 09:45 WIB. Kesehatan - 18 Wilayah Jabar berstatus Difteri
  • 09:44 WIB. Nasional - JK: Laporan kekayaan cegah korupsi.
  • 08:58 WIB. Teknologi - Indonesia raih 17 medali di ajang Kaohsiung International Invention and Design Expo (KIDE), Taiwan, 8-10 Desember 2017.
  • 05:43 WIB. Blok Cepu - Exxon Mobil Cepu Limited menargetkan konstruksi fasilitas produksi Lapangan Kedung Keris bisa dimulai pada 2018.

Program Sejuta Rumah Peluang Kurangi Angka Kemiskinan

Foto Berita Program Sejuta Rumah Peluang Kurangi Angka Kemiskinan
Warta Ekonomi.co.id, Kupang -

Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya mengatakan program sejuta rumah dari pemerintah pusat mesti disambut baik pemerintah setiap kabupaten/kota karena merupakan peluang untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah itu.

"Program sejuta rumah juga rumah MBR harus ditangkap sebagai peluang karena masalah kemisikinan di NTT yang paling penting adalah urusan rumah, selain urusan asupan gizi," katanya di Kupang, Kamis (16/11/2017).

Menurut gubernur dua periode itu, rumah menjadi salah satu variabel utama penentu dalam penilaian tingkat kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Ia menjelaskan, sedikitnya ada lima variabel menentukan rumah layak huni diantaranya luas yang ditempati setiap penghuni sekitar delapan meter persegi, beratapkan seng, berdinding tembok dan diplester, tidak berlantai tanah, serta harus memiliki MCK.

"Karena itu saya minta pemerintah setiap kabupaten/kota harus bisa menangkap kehadiran program sejuta rumah ini sebagai peluang dalam pengentasan kemiskan dengan cara mempermudah urusan IMB, dan perizinan lainnya," katanya.

Menurutnya, upaya penurunan jumlah penduduk miskin di provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari lima juta orang itu sejak tahun 2008 masih bersifat fluktuatif Pernah di tahun 2014, lanjutnya, angka kemiskinan NTT menurun menjadi sekitar 19 persen, namun setahun kemudian mengalami kenaikan menjadi 22,58 persen, yang menurutnya akibat kenaikan harga bahan bakar minyak saat itu.

"Sementara angka kemiskinan di 2016 mulai menurun lagi 22,19 persen, dan pada Maret 2017 menurun sekitar 21 persen," katanya.

Secara terpisah, Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Nusa Tenggara Timur Bobby Pitoby menilai dukungan pemerintah daerah untuk menyambut kehadiran program sejuta rumah di NTT masih sangat rendah karena pengembang kecil di daerah ini masih terus dipersulit ketika hendak membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Terutama untuk memperoleh izin kelola lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL)," kata Bobby Pitoby di Kupang.

Ia menjelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.64 Tahun 2016 sudah diatur bahwa pengembang atau developer yang membangun dengan luas lokasi di bawah lima hektare tidak ada lagi UKL-UPL, melainkan hanya dibutuhkan surat pernyataan.

"Tapi kita di daerah masih tetap diminta UPL-UKL, meski usaha lokasi di bawah lima hektare. Ini merupakan salah satu penghambat terbesar yang dihadapi para pengembang kecil di daerah ini," katanya.

Bobby menyebut, sejumlah kebijakan pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan rumah melalui program sejuta rumah itu sudah diatur dalam PP No.64 Tahun 2016, Instruksi Presiden No.5 Tahun 2016, Kebijakan Ekonomi ke-13 Tahun 2017 dan Permendagri No.5 Tahun 2017.

Berbagai aturan tersebut telah menegaskan adanya penyederhanaan perizinan, peninjauan kembali Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan juga mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah.

Namun, dia sangat menyayangkan dengan berbagai regulasi tersebut, karena berbagai kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat itu belum ada satu pun yang diterapkan di Nusa Tenggara Timur.

"Kondisi inilah yang dialami para developer kecil yang sebenarnya membutuhkan banyak dukungan dari pemerintah daerah karena perumahan yang dibangun tersebut untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat setempat," katanya.

Tag: Frans Lebu Raya, Nusa Tenggara Timur (NTT), Program Sejuta Rumah

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,631.27 3,594.91
British Pound GBP 1.00 18,167.77 17,980.94
China Yuan CNY 1.00 2,058.28 2,037.73
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,618.00 13,482.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,258.44 10,153.29
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,744.18 1,726.69
Dolar Singapura SGD 1.00 10,079.19 9,976.32
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,027.02 15,861.57
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,340.20 3,304.41
Yen Jepang JPY 100.00 12,001.41 11,878.41

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6032.371 5.738 565
2 Agriculture 1603.259 1.846 19
3 Mining 1542.252 33.258 43
4 Basic Industry and Chemicals 641.451 11.006 68
5 Miscellanous Industry 1368.555 -29.983 43
6 Consumer Goods 2667.623 -0.762 45
7 Cons., Property & Real Estate 473.223 -0.913 66
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1131.662 11.000 60
9 Finance 1080.763 -0.979 89
10 Trade & Service 880.468 -6.122 132
No Code Prev Close Change %
1 INAF 3,280 4,030 750 22.87
2 NIKL 2,900 3,520 620 21.38
3 SDPC 100 120 20 20.00
4 INRU 252 300 48 19.05
5 CARS 930 1,085 155 16.67
6 DOID 670 770 100 14.93
7 CSIS 720 805 85 11.81
8 INDY 2,700 3,010 310 11.48
9 BUMI 218 242 24 11.01
10 BSSR 2,010 2,230 220 10.95
No Code Prev Close Change %
1 GTBO 260 195 -65 -25.00
2 BGTG 85 69 -16 -18.82
3 AISA 460 378 -82 -17.83
4 PEGE 298 252 -46 -15.44
5 KONI 288 252 -36 -12.50
6 SONA 2,580 2,340 -240 -9.30
7 ITMA 690 630 -60 -8.70
8 CNTX 500 458 -42 -8.40
9 BMSR 220 202 -18 -8.18
10 BUVA 500 462 -38 -7.60
No Code Prev Close Change %
1 BUMI 218 242 24 11.01
2 PBRX 490 482 -8 -1.63
3 AISA 460 378 -82 -17.83
4 INDY 2,700 3,010 310 11.48
5 INKP 4,910 4,910 0 0.00
6 TLKM 4,140 4,170 30 0.72
7 SIMA 216 234 18 8.33
8 DOID 670 770 100 14.93
9 SRIL 374 370 -4 -1.07
10 WIKA 1,570 1,505 -65 -4.14