Portal Berita Ekonomi Senin, 22 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:53 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo siapkan aturan untuk jerat medsos penyebar hoaks.
  • 19:53 WIB. Axis - Axis hadirkan paket bundling smartphone bernama Hyphone.
  • 19:52 WIB. Samsung - Samsung dikabarkan bakal ikutan bikin ponsel gaming.
  • 19:52 WIB. AI - Teknologi AI mulai saingi daya tarik resolusi kamera smartphone.
  • 19:51 WIB. Telkomsel - Telkomsel pakai GPU Nvidia untuk Big Data.
  • 19:51 WIB. Suzuki - Suzuki Indonesia mulai ekspor Ertiga dan Nex II.
  • 19:50 WIB. Uber - Uber ajukan banding ke regulator soal akuisisi Grab.
  • 19:50 WIB. Tim Cook - Tim Cook tepis kabar Cip mata-mata China dalam internal Apple.
  • 19:50 WIB. AS - Setengah penduduk AS tak tahu WhatsApp milik Facebook.
  • 19:49 WIB. Xiaomi - Xiaomi klaim sudah bikin desain smartphone kamera geser sejak 2015.
  • 19:49 WIB. Google - Punggutan Google di Eropa bisa bikin harga ponsel Android melonjak.
  • 19:48 WIB. Google - Google kenakan biaya Rp600 ribu untuk vendor ponsel di Eropa.
  • 19:48 WIB. Arab Suadi - Arab Saudi disebut tanam mata-mata di Twitter.
  • 19:47 WIB. Facebook - Facebook berburu perusahaan cybersecurity.
  • 19:46 WIB. Google - Pengguna iOS bisa nikmati Live Sharing Google Maps.

Gandeng BPK, BPJS Kesehatan Sumut Kendalikan Biaya di Tiap Faskes

Foto Berita Gandeng BPK, BPJS Kesehatan Sumut Kendalikan Biaya di Tiap Faskes
Warta Ekonomi.co.id, Medan -
Sebagai badan hukum publik yang fokus terhadap implementasi good governance, BPJS Kesehatan senantiasa menyelenggarakan program JKN-KIS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Untuk itu, BPJS Kesehatan selalu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pengendalian biaya di fasilitas kesehatan yang menjadi mitra. 
 
"Penerapan prinsip good governance menjadi salah satu kunci penting bagi keberlangsungan program JKN-KIS. Ada banyak pihak yang mengawasi pelaksanaan program JKN-KIS ini, salah satunya adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Tujuannya tentu agar program ini tetap sustain, sehingga BPJS Kesehatan bersama fasilitas kesehatan dapat mewujudkan layanan jaminan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan sesuai amanat dari undang-undang SJSN," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris pada acara Sosialisasi Akuntabilitas Pemanfaatan Dana Kapitasi di Puskesmas bersama BPK RI di Medan, Jumat (17/11/2017).
 
Hadir dalam acara tersebut sebagai narasumber, Anggota VI BPK RI Hary Azhar Aziz dan Pakar Klinis Faskes Tingkat Primer dr. Isti Ilmiati Fujiati.
 
"Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan hambatan yang terjadi di lapangan, sehingga dapat didiskusikan bersama solusi atas permasalahan tersebut, guna memonitor dan mengevaluasi pemanfaatan dana kapitasi di FKTP," katanya.
 
Terkait dengan pelaksanaan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBK) di FKTP yang sudah berjalan di tahun 2017. KBK merupakan bagian dari pengembangan sistem mutu pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
 
“Selain itu dengan kegiatan ini, diharapkan dapat terlaksananya pelayanan kesehatan yang komprehensif, efektif, dan efisien bagi peserta JKN-KIS, serta tercapainya utilisasi pelayanan kesehatan yang rasional sesuai standar yang ditetapkan sehingga dapat terbentuk sinergi yang positif dari seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.
 
Dalam menyelenggarakan program JKN-KIS, BPJS Kesehatan tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, manajemen fasilitas kesehatan, tenaga medis, mitra perbankan, dan stakeholders lainnya.
 
Atas upaya yang konsisten dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih, tak heran jika BPJS Kesehatan memperoleh 25 kali berturut-turut predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), jika dihitung sejak masih berstatus PT Askes (Persero).
 
"Ke depannya kami berharap, semua pihak dapat bersama-sama mengawal dan mengawasi program JKN-KIS ini agar bisa terus mengalirkan manfaat kepada yang membutuhkan,"ujarnya.
 
Ia juga berharap, berbagai pihak yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini dapat meneruskan informasi kepada seluruh jajarannya di daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan optimalisasi program JKN-KIS di  tingkat FKTP.
 
Anggota VI BPK RI Hary Azhar Aziz mengatakan, saat ini di Sumut menurut potret BPK atas FKTP pada 41 kabupaten/kota di Sumut menunjukkan bahwa pengelolaan belum sepenuhnya efektif.
 
"Ada beberapa kinerja kegiatan FKTP di Sumut yang benar benar belum afektif, seperti jumlah kualitas big data manajemen (BDM), dan sarana prasarana,"ujarnya.
 
Dilanjutkannya, pemenuhan prosedur pelayanan kesehatan, pengelolaan pembayaran, dan monitoring evaluasi masih tidak efektif. "Yang semua sepenuhnya efektif hanya kebutuhan farmasi, jadi yang kualitas lain masih kurang dan tidak efektif," pungkasnya.

Tag: Harry Azhar Azis, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris

Penulis: Khairunnisak Lubis

Editor: Vicky Fadil

Foto: Khairunnisak Lubis

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,069.51 4,028.57
British Pound GBP 1.00 19,946.12 19,746.03
China Yuan CNY 1.00 2,205.21 2,183.26
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,268.00 15,116.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,849.44 10,739.92
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,947.25 1,927.84
Dolar Singapura SGD 1.00 11,081.43 10,967.13
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,573.47 17,397.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,672.84 3,632.78
Yen Jepang JPY 100.00 13,569.14 13,432.86

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5840.435 3.144 610
2 Agriculture 1570.332 -4.068 20
3 Mining 1918.413 8.447 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.577 0.126 70
5 Miscellanous Industry 1252.288 -2.704 45
6 Consumer Goods 2470.043 -1.914 49
7 Cons., Property & Real Estate 411.035 1.920 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1064.616 17.661 70
9 Finance 1050.751 -3.316 91
10 Trade & Service 788.480 -4.485 147
No Code Prev Close Change %
1 MINA 472 585 113 23.94
2 MPRO 254 314 60 23.62
3 IBFN 324 400 76 23.46
4 BCAP 135 159 24 17.78
5 DART 250 294 44 17.60
6 UNIC 3,400 3,930 530 15.59
7 SKYB 138 159 21 15.22
8 LPGI 3,550 4,050 500 14.08
9 SHIP 950 1,065 115 12.11
10 MYTX 126 138 12 9.52
No Code Prev Close Change %
1 NICK 159 140 -19 -11.95
2 MAYA 8,150 7,275 -875 -10.74
3 LPPF 5,625 5,025 -600 -10.67
4 PBSA 770 690 -80 -10.39
5 INCF 125 114 -11 -8.80
6 JKON 505 466 -39 -7.72
7 BMAS 368 340 -28 -7.61
8 MMLP 530 490 -40 -7.55
9 INCI 610 565 -45 -7.38
10 VINS 96 89 -7 -7.29
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 344 362 18 5.23
2 LPPF 5,625 5,025 -600 -10.67
3 KPIG 135 138 3 2.22
4 PGAS 2,270 2,340 70 3.08
5 ISAT 2,680 2,840 160 5.97
6 PTBA 4,540 4,610 70 1.54
7 PNLF 286 288 2 0.70
8 FREN 99 105 6 6.06
9 BBCA 23,375 23,150 -225 -0.96
10 WSKT 1,540 1,600 60 3.90