2018, Belanja Politik Dorong Perbaikan Daya Beli

Warta Ekonomi, Jakarta -

Rektor Universitas Paramadina sekaligus pengamat ekonomi Firmanzah menilai pertumbuhan daya beli masyarakat akan lebih baik pada 2018. Pasalnya pada tahun tersebut akan ada belanja politik jelang pilkada di akhir kuartal 2018. Untuk tahun ini dia mengakui pertumbuhan daya beli masyarakat memang tidak sesuai harapan.

"Di tahun depan akan ada Pilkada dan di kuartal terakhir di 2018 rasanya kampanye Pilpres mulai berjalan. Elastisitas belanja politik ke tingkat konsumsi akan baik. Nanti transfer dana dari pusat ke daerah dalam bentuk aktivitas kampanye terjadi," kata Firmanzah, dalam sebuah bincang santai bertajuk 'Optimalisasi Potensi Dalam Negeri' yang diselenggarakan Warta Ekonomi di Jakarta, Jumat (17/11/2017).

Dirinya menuturkan, kondisi tersebut cukup produktif dalam jangka pendek dan bisa membantu kelas menengah ke bawah. Hal ini karena order atribut kampanye dan aktivitas ekonomi di daerah bisa menjadi transmisi bagaimana dana yang dialokasikan didistribusikan dari pusat ke daerah.

Lebih lanjut, Firmanzah mengatakan, Indonesia patut bersyukur karena sudah mendapat peringkat layak investasi. Hal seperti ini bisa menjadi pendorong dari domestik untuk memaksimalkan pertumbuhan termasuk menggeliatkan kembali aktivitas perekonomian. Apalagi, Indonesia memiliki tingkat stabilitas politik dan ekonomi yang tidak dimiliki semua negara.

"Kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki negara lain. Misalnya stabilitas politik. Sekarang ini, kalau mau lihat ramainya politik itu adanya di media sosial dan aktivitas secara nasional sangat terbatas. Kalau pengalaman di negara lain itu kalau ada calon gubernur maka akan diberondong oleh kompetitor dan ini tidak terjadi di Indonesia," tukasnya.

Meski demikian, ia menilai, potensi ekonomi yang dimiliki belum maksimal dipergunakan. Misalnya optimalisasi sektor kemaritiman, pariwisata, mineral dan tambang, hingga e-commerce. Dari aspek e-commerce, ia berharap, ada upaya keberpihakan untuk memaksimalkan pertumbuhan industri tersebut agar lebih besar kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

"E-commerce akan menggerakkan perekonomian karena disana ada mekanisme aktivitas ekonomi dan itu total outlook kita akan naik juga ya. Hanya saja yang mesti dilihat adalah bagaimana transisinya dari ekonomi konvensional ke e-commerce. Apa yang dilakukan pemerintah untuk membantu konvensional agar memamnfaatkan digital ini," tukasnya.

Sedangkan, risiko dari luar salah satunya ada rencana kenaikan harga minyak dunia yang diperkirakan bakal menyentuh angka USD70 per barel. Hal ini tentunya akan menjadi beban pemerintah dari sisi subsidi energi.

"Tapi karena tahun depan tahun politik maka tentu biaya dibebankan akan ditanggung APBN (bukan masyarakat) dengan begitu maka belanja pmrintah akan dikurangi," tutupnya.