Indonesia Butuh Format untuk Pembangunan Infrastruktur

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa Indonesia memiliki banyak hal dan banyak kepentingan yang harus dilakukan. Untuk itu, dibutuhkan satu format pembangunan infrastruktur Indonesia.?

Dirinya menyampaikan hal tersebut dalam Diskusi Media dengan tema "Amankah Pembiayaan Infrastruktur Negara?? di Ruang Roeslan Abdulgani, Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta, Jumat (17/11/2017).

"Apabila kita membutuhkan satu dana yang riil, seperti kita membutuhkan Rp1.500 triliun, di APBN hanya tersedia Rp250 triliun. Sehingga ada gap sekitar Rp1.000 triliun. Kondisi ini yang membuat kita membuat satu format pembangunan infrastruktur Indonesia," ujar Budi Karya.

Turut hadir dalam Diskusi Media antara lain Direktur Utama PT Jasa Marga Desi Arryani dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan.

Seperti diketahui, Menhub mengungkapkan, di media sosial terdapat viral tuduhan bahwa kita akan menjual aset, salah satunya Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). "Jelas, kita tidak ada niat menjual Bandara Soetta. Sebenarnya, apa yang kita lakukan malah lebih banyak melakukan kerja sama dengan pihak swasta," tegas Budi Karya.

Menhub menjelaskan, dalam format atau frame yang telah dibuat dalam dua skala, adalah pertama skala perhubungan. Bahwa regulator itu tidak boleh menjadi operator.

"Kita mengenal ada tiga klasifikasi. Apabila proyek itu tidak visible, proyek itu harus dilakukan oleh kementerian bersangkutan. Kalau proyek itu visible, diberikan kepada badan usaha atau swasta. Salah satunya seperti PT Jasa Marga untuk membangun sejumlah ruas jalan tol di tanah air," ulas Budi Karya.

Dengan dasar itu, kedua, Menhub menjelaskan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memilah-milah proyek yang visible dikelola oleh Kemenhub. Yakni pelabuhan dan bandara. "Jika prospeknya bagus, kita lakukan kerja sama terbatas, bukan tidak terbatas, antara 10-30 tahun," ujar Budi Karya.