Portal Berita Ekonomi Minggu, 17 Desember 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:26 WIB. DKI Jakarta - Sandi: Kita gak janjikan kasih modal di OKE OCE.
  • 08:26 WIB. Politik - Ketum Golkar hadiri rakornas PDIP.
  • 08:24 WIB. Politik - Megawati minta pemerintah ciptakan kedaulatan pangan.
  • 08:23 WIB. Pilpres - Megawati belum beri sinyal soal dukungan Pilpres 2019.
  • 08:22 WIB. Pilgub NTT - Viktor Laiskodat maju di Pilgub NTT.
  • 08:11 WIB. Aksi Bela Palestina - Massa aksi minta TNI dikirim ke Palestina.
  • 08:10 WIB. DKI Jakarta - Sandi akan rangkul Koko-koko dan Cici untuk investasi di Jakarta.
  • 08:09 WIB. DKI Jakarta - Sandiaga melepas peserta SME Run di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM.
  • 08:07 WIB. Aksi Bela Palestina - Menteri Agama ikut hadiri aksi bela Palestina.
  • 08:06 WIB. Aksi Bela Palestina - Massa terus berdatangan ke bundaran Monas.
  • 07:17 WIB. Dana Desa -┬áMenteri Sri Mulyani mengatakan dana desa digulirkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
  • 00:50 WIB. Palestina - Al Azhar kutuk serangan Israel terhadap warga Palestina.
  • 00:49 WIB. Arab Saudi - Wanita di Arab Saudi diwartakan akan diperbolehkan kendarai truk dan motor.
  • 00:48 WIB. Nuklir - Kim Jong-un dikhawatirkan luncurkan nuklir untuk kenang kematian ayahnya.
  • 00:47 WIB. Arab Saudi - Miliarder asal Palestina, Sabih al-Masri, ditahan di Arab Saudi terkait kasus korupsi.

Novanto Tersangka, MKD Masih Adem Ayem

Foto Berita Novanto Tersangka, MKD Masih Adem Ayem
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting menyatakan bahwa sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sesegera mungkin memfungsikan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil sikap terhadap Setya Novanto.

"Sepatutnya DPR secara kelembagaan menunjukkan posisinya. Dengan berkali-kali mangkir dari kewajibannya untuk diperiksa KPK selaku tersangka, Setya Novanto tidak menunjukkan teladan yang sepatutnya sebagai Ketua DPR," kata Miko melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (17/11/2017).

Selain itu, kata dia, ditambah dengan kejadian terkini di mana Setya Novanto hendak dijemput oleh KPK, patut dipertanyakan itikad baiknya dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang taat hukum.

Sehubungan dengan fakta-fakta di atas, PSHK berpendapat bahwa sebaiknya DPR sesegera mungkin memfungsikan MKD untuk mengambil sikap terhadap Setya Novanto.

"Tujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Mangkir hingga berkali-kali hingga menghilang saat dijemput paksa oleh KPK harus disikapi sebagai pengabaian kewajiban hukum seorang anggota DPR," tuturnya.

Padahal, kata dia, kode etik dalam Pasal 2 mencantumkan bahwa "anggota bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil dan mematuhi hukum". 

"Dengan pertimbangan ini, MKD perlu mengadakan sidang untuk memutuskan sikap mereka atas perilaku yang ditunjukkan oleh Setya Novanto," kata Miko.

Menurutnya, proses persidangan oleh MKD itu tidak mengesampingkan penyidikan, penuntutan. dan pemeriksaan sidang pengadilan nantinya terhadap Setya Novanto. 

"Proses pengusutan oleh KPK adalah proses yang berbeda dengan proses di MKD. Dalam konteks ini, MKD berfungsi untuk menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap institusi DPR. Proses peradilan terhadap Setya Novanto sudah mulai berjalan dan seharusnya tetap berjalan secara transparan dan akuntabel," ungkap Miko.

Untuk diketahui, Setya Novanto saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) setelah sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau pasca mengalami kecelakaan lalu lintas di kawasan Permata Hijau pada Kamis (16/11) malam. 

Setya Novanto selaku anggota DPR RI periode 2009-2014 bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Dirjen Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas perekonomian negara sekurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam pengadaan paket penerapan KTP-E 2011-2012 Kemendagri.

Setya Novanto disangkakan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atas nama tersangka.

Setya Novanto pun telah mengajukan praperadilan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (15/11).

Tag: Miko Ginting, Setya Novanto, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kasus Megakorupsi E-KTP

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Wira Suryantala

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,637.41 3,601.05
British Pound GBP 1.00 18,337.60 18,152.07
China Yuan CNY 1.00 2,063.29 2,042.71
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,641.00 13,505.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,464.01 10,356.98
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,746.41 1,728.88
Dolar Singapura SGD 1.00 10,135.23 10,030.45
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,084.10 15,922.40
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,346.66 3,310.86
Yen Jepang JPY 100.00 12,163.17 12,038.69

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6119.419 5.766 567
2 Agriculture 1615.559 6.106 19
3 Mining 1564.401 1.285 43
4 Basic Industry and Chemicals 672.709 -3.081 69
5 Miscellanous Industry 1382.572 -1.885 43
6 Consumer Goods 2705.365 24.718 45
7 Cons., Property & Real Estate 486.014 3.440 66
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1145.607 -2.150 60
9 Finance 1081.116 -5.142 89
10 Trade & Service 906.333 3.449 133
No Code Prev Close Change %
1 DWGL 316 394 78 24.68
2 MARI 1,010 1,250 240 23.76
3 MDLN 300 370 70 23.33
4 MYOR 2,070 2,500 430 20.77
5 MFMI 650 770 120 18.46
6 CANI 250 294 44 17.60
7 JGLE 98 115 17 17.35
8 ITMA 565 660 95 16.81
9 RELI 374 426 52 13.90
10 SDMU 304 344 40 13.16
No Code Prev Close Change %
1 ASJT 595 515 -80 -13.45
2 KBLV 472 422 -50 -10.59
3 RODA 170 155 -15 -8.82
4 ARII 910 855 -55 -6.04
5 ALKA 334 314 -20 -5.99
6 GTBO 185 175 -10 -5.41
7 MTWI 149 141 -8 -5.37
8 IBST 8,550 8,100 -450 -5.26
9 BUMI 272 258 -14 -5.15
10 PORT 390 370 -20 -5.13
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 354 374 20 5.65
2 INKP 5,200 5,200 0 0.00
3 BUMI 272 258 -14 -5.15
4 AISA 480 492 12 2.50
5 BBRI 3,460 3,390 -70 -2.02
6 PBRX 498 520 22 4.42
7 BMTR 575 580 5 0.87
8 TLKM 4,250 4,230 -20 -0.47
9 DWGL 316 394 78 24.68
10 MNCN 1,280 1,295 15 1.17