Portal Berita Ekonomi Senin, 15 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:04 WIB. Instagram - Instagram siap perangi bully di caption, komentar, dan video live.
  • 16:03 WIB. Path - 3 hari lagi aplikasi Path ditutup total.
  • 16:01 WIB. Nokia - Karyawan Nokia diminta pelajari kehancuran bisnis ponselnya.
  • 16:01 WIB. IMF-WB - Tak ada keluhan internet lemot selama IMF-WB di Bali.
  • 15:15 WIB. Dahnil - Saya akan sampaikan banyak hal mengenai perkara hoax Ratna Sarumpaet.
  • 15:15 WIB. Dahnil - Dengan gembira memenuhi panggilan polisi soal Ratna Sarumpaet.
  • 15:14 WIB. Hukum - Besok Koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandi diperiksa polisi terkait hoax Ratna Sarumpaet.
  • 14:20 WIB. DPRD DKI - Kemacetan di Jakarta disebabkan banyaknya kendaraan.
  • 14:19 WIB. DPRD DKI - Anies Baswedan segera jalankan ERP menggurangi macet.
  • 14:19 WIB. DPRD DKI - Pepanjangan ganjil-genap justru menambah kemacetan di Ibu Kota.
  • 13:53 WIB. Beras - Asosiasi perberasan Banyumas: harga beras stabil.
  • 13:52 WIB. Ikan - Produksi ikan di Demak capai 2,5 juta ton.
  • 13:51 WIB. Ekspor - Ekspor industri pengolahan mencapai 10,88 miliar dolar AS pada September 2018.
  • 13:50 WIB. PBB - Realisasi PBB Kota Pekalongan capai 93 persen.
  • 13:49 WIB. Disper - Disper Bangka berhasil serap APBN Rp4,9 miliar.

Novanto Tersangka, MKD Masih Adem Ayem

Foto Berita Novanto Tersangka, MKD Masih Adem Ayem
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting menyatakan bahwa sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sesegera mungkin memfungsikan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil sikap terhadap Setya Novanto.

"Sepatutnya DPR secara kelembagaan menunjukkan posisinya. Dengan berkali-kali mangkir dari kewajibannya untuk diperiksa KPK selaku tersangka, Setya Novanto tidak menunjukkan teladan yang sepatutnya sebagai Ketua DPR," kata Miko melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (17/11/2017).

Selain itu, kata dia, ditambah dengan kejadian terkini di mana Setya Novanto hendak dijemput oleh KPK, patut dipertanyakan itikad baiknya dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang taat hukum.

Sehubungan dengan fakta-fakta di atas, PSHK berpendapat bahwa sebaiknya DPR sesegera mungkin memfungsikan MKD untuk mengambil sikap terhadap Setya Novanto.

"Tujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Mangkir hingga berkali-kali hingga menghilang saat dijemput paksa oleh KPK harus disikapi sebagai pengabaian kewajiban hukum seorang anggota DPR," tuturnya.

Padahal, kata dia, kode etik dalam Pasal 2 mencantumkan bahwa "anggota bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil dan mematuhi hukum". 

"Dengan pertimbangan ini, MKD perlu mengadakan sidang untuk memutuskan sikap mereka atas perilaku yang ditunjukkan oleh Setya Novanto," kata Miko.

Menurutnya, proses persidangan oleh MKD itu tidak mengesampingkan penyidikan, penuntutan. dan pemeriksaan sidang pengadilan nantinya terhadap Setya Novanto. 

"Proses pengusutan oleh KPK adalah proses yang berbeda dengan proses di MKD. Dalam konteks ini, MKD berfungsi untuk menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap institusi DPR. Proses peradilan terhadap Setya Novanto sudah mulai berjalan dan seharusnya tetap berjalan secara transparan dan akuntabel," ungkap Miko.

Untuk diketahui, Setya Novanto saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) setelah sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau pasca mengalami kecelakaan lalu lintas di kawasan Permata Hijau pada Kamis (16/11) malam. 

Setya Novanto selaku anggota DPR RI periode 2009-2014 bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Dirjen Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas perekonomian negara sekurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam pengadaan paket penerapan KTP-E 2011-2012 Kemendagri.

Setya Novanto disangkakan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atas nama tersangka.

Setya Novanto pun telah mengajukan praperadilan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (15/11).

Tag: Miko Ginting, Setya Novanto, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kasus Megakorupsi E-KTP

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Wira Suryantala

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,071.78 4,031.14
British Pound GBP 1.00 20,215.95 20,005.65
China Yuan CNY 1.00 2,209.20 2,187.21
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,270.00 15,118.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,875.29 10,764.02
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,948.90 1,929.37
Dolar Singapura SGD 1.00 11,118.39 11,003.71
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,722.36 17,544.44
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,677.75 3,637.63
Yen Jepang JPY 100.00 13,605.99 13,469.35

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5756.490 53.668 610
2 Agriculture 1522.198 0.533 20
3 Mining 1926.200 18.195 47
4 Basic Industry and Chemicals 750.342 6.401 70
5 Miscellanous Industry 1189.086 19.083 45
6 Consumer Goods 2428.641 -9.997 49
7 Cons., Property & Real Estate 404.532 1.912 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1032.789 20.882 70
9 Finance 1037.948 17.216 91
10 Trade & Service 794.620 4.319 147
No Code Prev Close Change %
1 DNAR 264 330 66 25.00
2 SKRN 1,050 1,310 260 24.76
3 SURE 630 785 155 24.60
4 SAPX 535 665 130 24.30
5 BMSR 136 160 24 17.65
6 AKPI 800 930 130 16.25
7 ASJT 338 392 54 15.98
8 DUCK 940 1,090 150 15.96
9 SMCB 1,370 1,570 200 14.60
10 LMSH 525 600 75 14.29
No Code Prev Close Change %
1 DEFI 1,250 990 -260 -20.80
2 PSDN 260 220 -40 -15.38
3 TFCO 785 680 -105 -13.38
4 OASA 212 184 -28 -13.21
5 MPRO 276 240 -36 -13.04
6 BPFI 785 685 -100 -12.74
7 CNTX 575 505 -70 -12.17
8 LPIN 1,135 1,005 -130 -11.45
9 GOLD 575 515 -60 -10.43
10 SKBM 640 585 -55 -8.59
No Code Prev Close Change %
1 SKRN 1,050 1,310 260 24.76
2 TLKM 3,570 3,680 110 3.08
3 INPC 69 69 0 0.00
4 DUCK 940 1,090 150 15.96
5 SMCB 1,370 1,570 200 14.60
6 PGAS 2,140 2,120 -20 -0.93
7 TKIM 11,650 11,600 -50 -0.43
8 FINN 60 67 7 11.67
9 BBRI 2,910 2,950 40 1.37
10 PNLF 274 266 -8 -2.92