Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Kapolri Pastikan Kondisi Indonesia Aman untuk Investasi

Kapolri Pastikan Kondisi Indonesia Aman untuk Investasi Kredit Foto: Antara/M Agung Rajasa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Tito Karnavian memastikan jika pada 2018 mendatang kondisi politik dan keamanan Indonesia akan aman terkendali. Hal ini disiapkan karena adanya proyeksi negara maju yang akan menyasar Asia Tenggara sebagai kawasan layak investasi.

"Pada 2018, Insya Allah saya menjamin kondisi akan aman. Kalau pun ada dinamika-dinamika kecil, itu masih wajar, asalkan tidak dimanfaatkan dengan memasukkan isu-isu primordial," katanya, di Jakarta, Senin (20/11/2017).

Tito menuturkan bahwa fakta stabilitas keamanan di tingkat internasional. Menurutnya, investor di negara-negara maju tengah melirik kawasan Asia Tenggara sebagai target investasi. "Mekanisme pembentukan ASEAN di Asia Tenggara telah terbukti mampu menghindari peperangan antarnegara," jelasnya.?

Pasalnya, tambah Tito, target investasi dari negara-negara maju ada pada kawasan atau negara yang memiliki iklim investasi kondusif dan aman. "Sekarang ini justru sedang terjadi perang ekonomi, bukan perang secara militer. Hegemoni Amerika Serikat tetap berjalan," tambahnya.?

Lebih lanjut Karnavian mengungkapkan sejauh ini dinamika politik maupun persengketaan antarnegara di Asia Tenggara tidak berujung peperangan. "Berbeda dengan north Asia atau central Asia, apalagi di Asia agak ke barat lagi. Jadi, memang investasi di ASEAN adalah keputusan tepat," ujarnya.

Karnavian mengungkapkan, terciptanya hegemoni sebuah negara tidak terlepas dari ketiadaan kekuatan memaksa yang menghalangi sebuah negara untuk mendominasi sehingga memicu terjadinya perilaku anarki untuk memenangkan perang ekonomi. "Negara merupakan aktor tunggal dalam hubungan internasional," imbuhnya.?

Namun, jelas dia, perkembangan peradaban mulai memunculkan paradigma liberalisme atau terbentuknya non-state actor dalam hubungan internasional. "Akhirnya, paradigma konstruktivisme muncul dan menciptakan norma pengaturan state dan non-state actor, seperti adanya PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa," kata Karnavian.

Guna menyikapi dominasi tersebut, ujar Karnavian, penting meraih hegemoni yang memang potensial dimiliki Indonesia. "Kita harus menjadi negara dominan, apalagi sekarang kita sudah tercatat sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-16 dunia dan sebagai anggota G20," tuturnya.

Dia menyebutkan ada tiga syarat untuk dominan di tengah perang ekonomi antarnegara, yakni populasi besar, sumber daya alam melimpah, dan wilayah yang luas. "Tentunya, Singapura akan sulit untuk menjadi dominan, bahkan Australia yang luas pun juga terhambat oleh angkatan kerja yang minim," ucap Karnavian.

Karnavian mengungkapkan bahwa Chief of Straategic Research Center Beykurt University of Turkey Saity Yilma mengatakan, saat ini hegemoni di dunia masih dipegang AS. "Cina akan menggantikan posisi AS, berikutnya ada India dan Indonesia. Sekarang kita sudah di jalur yang benar untuk mendominasi," tegasnya.

Potensi dominasi Cina tercermin dari jumlah utang pemerintah AS yang mencapai USD20 triliun dan paling besar berutang dari Cina. "Sedangkan, pengutang terbesar kedua di dunia adalah Cina, tetapi utangnya dari domestik. Utang Indonesia hanya sebesar 0,4 persen dari PDB," kata Karnavian.

Dia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sulit berada di atas 5 persen jika hanya mengandalkan APBN yang sekitar Rp2 ribu triliun. "Padahal, kebutuhan kita mencapai Rp5 ribu. triliun, jadi sebesar Rp3 ribu triliun diharapkan bisa bersumber dari investasi," tukasnya.?

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Advertisement

Bagikan Artikel: