Portal Berita Ekonomi Sabtu, 21 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:29 WIB. DMAS - Puradelta Lestari mencatat penggunaan capex sekitar Rp260 miliar untuk infrastruktur selama semester I-2018.
  • 14:08 WIB. DMAS - Puradelta Lestari mencatatkan penjualan lahan industri seluas 22 hektare selama semester I-2018.
  • 13:00 WIB. PLN - PGN dan PLN kerja sama pengiriman LNG.
  • 10:40 WIB. PBB - Rusia-China minta PBB tunda sanksi minyak Korut.
  • 10:39 WIB. Malaysia - Ke Jakarta, Menlu Malaysia akan bertemu Presiden Jokowi.
  • 10:39 WIB. Korea Utara - AS dorong PBB beri sanksi pada Korut.
  • 10:38 WIB. Iran - Netanyahu: Israel akan terus serang militer Iran di Suriah.
  • 10:37 WIB. Israel - UU Negara Yahudi, Abbas: tidak ada perdamaian akan terwujud.
  • 10:37 WIB. Singapura - Singapura kebobolan, data kesehatan 1,5 juta warganya bocor.
  • 10:36 WIB. Suriah - Rusia ajak AS atur pemulangan pengungsi Suriah.
  • 10:35 WIB. Missouri - Perahu wisata terbalik di Missouri, 17 orang tewas.
  • 10:34 WIB. Jepang - PM Abe: impor mobil Jepang bukan ancaman keamanan AS.
  • 10:33 WIB. Gaza - Palestina desak intervensi dunia untuk akhiri eskalasi di Gaza.

Agus: Pergantian Novanto di DPR Terserah Golkar

Foto Berita Agus: Pergantian Novanto di DPR Terserah Golkar
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan pergantian Ketua DPR usai KPK menahan Setya Novanto, tergantung sikap Fraksi Partai Golkar sehingga Pimpinan DPR tidak akan ikut campur dalam masalah tersebut.

"Masyarakat kalau mempunyai pendapat, usul, dan saran tentunya disampaikan kepada Fraksi Partai Golkar karena memang Fraksi Golkar yang memiliki kewenangan untuk itu," kata Agus Hermanto di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Dia mengatakan semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan dalam kasus tersebut, karena sudah memasuki ranah hukum sehingga aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk ambil putusan.

Agus mengatakan Fraksi Golkar khususnya Partai Golkar yang berwenang menarik, mengusulkan, mempertahankan ataupun mengganti kadernya yang duduk di kursi Pimpinan DPR.

"Semua tertera pada UU MD3 bahwa selama Pak Novanto itu statusnya belum inkrah, namun kalau sudah inkrah tidak boleh menjadi Ketua DPR," ucapnya, menegaskan.

Selain itu menurut dia, MKD juga memiliki kewenangan memroses tentang dugaan pelanggaran etika anggota DPR yang menerima masukan dari masyarakat.

Politisi Partai Demokrat itu menilai masyarakat bisa melaporkan adanya dugaan pelanggaran etika dan MKD pasti akan memrosesnya.

"Kalau yang melaporkan anggota DPR sendiri malah kurang pas dan kurang tepat karena yang paling tepat adalah masyarakat. Karena MKD juga membuka seluruh akses kepada masyarakat," ujarnya.

Tag: Agus Hermanto, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto, Partai Golongan Karya (Golkar)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Wahyu Putro A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10