Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Wacana Badan Penerimaan Pajak, Fraksi Golkar Minta Jadi Badan Otonom

Wacana Badan Penerimaan Pajak, Fraksi Golkar Minta Jadi Badan Otonom Kredit Foto: Ferry Hidayat
Warta Ekonomi, Bandung -

DPR RI berpandangan pembentukan Badan Penerimaan Pajak (BPP) merupakan kebutuhan mendesak pada reformasi sistem perpajakan di Indonesia.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun mengatakan hal itu saat menjadi pembicara pada seminar nasional "Perpajakan Pasca Tax Amnesty untuk Kemandirian Bangsa" di Bandung, seperti dikutip melalui siaran persnya, Senin.?Menurut Misbakhun, reformasi perpajakan bukan hanya pada regulasinya, tapi juga pada institusinya.

"Ibarat komputer, reformasi regulasi adalah upgrade software, sedangkan reformasi institusi adalah upgrade hardware. Keduanya haru diupgrade," katanya.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan reformasi perpajakan secara keseluruhan, adalah bagaimana mendirikan BPP secara mandiri dan independen, sehingga ada kewenangan yang dimiliki oleh Badan itu terkait pengelolaan SDM, anggaran, serta membangun roadmap dan kebijakan ke depan. Menurut Misbakhun, kewenangan tersebut hanya dapat dijalankan leh Badan mandiri dan independen.

"Dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dibicarakan pembentukan Badan itu," katanya.

Misbakhun menegaskan, BPP ini adalah keputusan politk yang merupakan amanat Presiden Joko Widodo dalam visi dan misinya saat kampanye Pemilu Presiden 2014.?Pembentukan BPP ini, kata dia, bukan subyektifitas pejabat, tapi merupakan kebutuhan bangsa dan negara Indonesia, sehingga menjadi tugas bersama dalam mencari format idealnya.

Soal bentuk dan kewenangan Badan, apakah semi otonom seperti usulan pemerintah atau otonom, menurut dia, nantinya akan dibahas di antara fraksi-fraksi di DPR, maupun antara DR RI dan pemerintah.

"Di DPR ada 10 fraksi, nanti akan didiskusikan dan pasti ada jalan keluarnya," katanya.

Kalau Fraksi Partai Golkar, kata Misbakhun, menginginkan BPP itu otonom, sehingga dapat mandiri.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat

Advertisement

Bagikan Artikel: