Portal Berita Ekonomi Minggu, 21 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:46 WIB. Facebook - Medsos ini bentuk tim perang untuk menangkal penyebaran konten-konten berpotensi berbahaya.
  • 11:45 WIB. Facebook - Facebook lakukan pencegahan gangguan terhadap pemilu di sebuah negara.
  • 11:42 WIB. BMKG - BMKG Yogya minta masyarakat waspadai gelombang tinggi.
  • 11:41 WIB. BI - BI Maluku akan adakan ekspedisi kas keliling guna tingkatkan kualitas uang layak edar.
  • 11:39 WIB. Teknologi - Adobe XD sudah terintegrasi dengan dropbox.
  • 11:38 WIB. TNI AL - Penyeledupan 10ribu ekor lobster berhasil digagalkan TNI AL.
  • 11:37 WIB. KKP - Kebutuhan pangan ikan terus meningkat, penting untuk mengembangkan pembudidayaan perikanan Nusantara.
  • 10:14 WIB. CPNS - Gubernur Kalbar pastikan penerimaan CPNS transparan.
  • 10:13 WIB. Sandiaga - Ia prihatin dengan pembunuhan jurnalis Washington Post.
  • 10:12 WIB. BMKG - Awas angin kencang dan gelombang tinggi di Pelabuhan Krui.
  • 10:09 WIB. Trump - AS akan mundur dari perjanjian nuklir dengan Rusia.
  • 10:09 WIB. Tri Rismaharini - Awasi anak-anak dari predator.
  • 05:19 WIB. EPL - Wolverhampton Wanderers 0 vs 2 Watford

Wacana Badan Penerimaan Pajak, Fraksi Golkar Minta Jadi Badan Otonom

Foto Berita Wacana Badan Penerimaan Pajak, Fraksi Golkar Minta Jadi Badan Otonom
Warta Ekonomi.co.id, Bandung -

DPR RI berpandangan pembentukan Badan Penerimaan Pajak (BPP) merupakan kebutuhan mendesak pada reformasi sistem perpajakan di Indonesia.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun mengatakan hal itu saat menjadi pembicara pada seminar nasional "Perpajakan Pasca Tax Amnesty untuk Kemandirian Bangsa" di Bandung, seperti dikutip melalui siaran persnya, Senin. Menurut Misbakhun, reformasi perpajakan bukan hanya pada regulasinya, tapi juga pada institusinya.

"Ibarat komputer, reformasi regulasi adalah upgrade software, sedangkan reformasi institusi adalah upgrade hardware. Keduanya haru diupgrade," katanya.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan reformasi perpajakan secara keseluruhan, adalah bagaimana mendirikan BPP secara mandiri dan independen, sehingga ada kewenangan yang dimiliki oleh Badan itu terkait pengelolaan SDM, anggaran, serta membangun roadmap dan kebijakan ke depan. Menurut Misbakhun, kewenangan tersebut hanya dapat dijalankan leh Badan mandiri dan independen.

"Dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dibicarakan pembentukan Badan itu," katanya.

Misbakhun menegaskan, BPP ini adalah keputusan politk yang merupakan amanat Presiden Joko Widodo dalam visi dan misinya saat kampanye Pemilu Presiden 2014. Pembentukan BPP ini, kata dia, bukan subyektifitas pejabat, tapi merupakan kebutuhan bangsa dan negara Indonesia, sehingga menjadi tugas bersama dalam mencari format idealnya.

Soal bentuk dan kewenangan Badan, apakah semi otonom seperti usulan pemerintah atau otonom, menurut dia, nantinya akan dibahas di antara fraksi-fraksi di DPR, maupun antara DR RI dan pemerintah.

"Di DPR ada 10 fraksi, nanti akan didiskusikan dan pasti ada jalan keluarnya," katanya.

Kalau Fraksi Partai Golkar, kata Misbakhun, menginginkan BPP itu otonom, sehingga dapat mandiri.

Tag: Mukhamad Misbakhun, Partai Golongan Karya (Golkar)

Penulis/Editor: Ferry Hidayat

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,077.46 4,036.30
British Pound GBP 1.00 19,921.28 19,721.82
China Yuan CNY 1.00 2,204.59 2,182.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,297.00 15,145.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,868.52 10,759.01
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,951.30 1,931.74
Dolar Singapura SGD 1.00 11,083.98 10,971.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,528.83 17,353.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,679.82 3,638.00
Yen Jepang JPY 100.00 13,610.64 13,474.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5837.291 -7.951 610
2 Agriculture 1574.400 -2.628 20
3 Mining 1909.966 -6.234 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.451 4.747 70
5 Miscellanous Industry 1254.992 40.866 45
6 Consumer Goods 2471.957 -17.927 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.115 1.009 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.955 -0.876 70
9 Finance 1054.067 -5.371 91
10 Trade & Service 792.965 -3.931 147
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 6,950 8,150 1,200 17.27
2 NICK 138 159 21 15.22
3 APEX 1,780 2,000 220 12.36
4 HELI 85 94 9 10.59
5 DUCK 1,370 1,515 145 10.58
6 SMDM 133 145 12 9.02
7 RODA 350 378 28 8.00
8 MPRO 236 254 18 7.63
9 ACST 1,495 1,600 105 7.02
10 TBIG 5,050 5,375 325 6.44
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 875 730 -145 -16.57
2 JAWA 160 138 -22 -13.75
3 CNTX 545 472 -73 -13.39
4 PNSE 875 770 -105 -12.00
5 RELI 256 228 -28 -10.94
6 LPLI 148 132 -16 -10.81
7 JKSW 68 62 -6 -8.82
8 RMBA 378 348 -30 -7.94
9 BISI 1,520 1,400 -120 -7.89
10 PSDN 208 192 -16 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 332 344 12 3.61
2 BHIT 82 81 -1 -1.22
3 KPIG 136 135 -1 -0.74
4 PGAS 2,230 2,270 40 1.79
5 MNCN 790 780 -10 -1.27
6 TLKM 3,760 3,730 -30 -0.80
7 SCMA 1,785 1,725 -60 -3.36
8 ADRO 1,730 1,700 -30 -1.73
9 TARA 890 890 0 0.00
10 INKP 13,675 13,475 -200 -1.46