Portal Berita Ekonomi Selasa, 23 Januari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:44 WIB. XL Axiata - XL Axiata mulai operasikan jaringan USO yang tersebar di 40 lokasi di 4 provinsi.
  • 21:40 WIB. Kominfo - Kominfo targetkan 5.000 BTS di daerah terpencil.
  • 19:35 WIB. Uang Virtual - Pemerintah sepakat larang total penggunaan uang virtual.
  • 19:34 WIB. Jim Mattis - Bertemu dengan Presiden Jokowi, Menhan AS, Jim Mattis diskusi soal Korea Utara.
  • 19:33 WIB. Kopassus - Indonesia minta Menhan AS cabut sanksi terhadap Kopassus.
  • 19:32 WIB. Qatar - Otoritas Qatar dukung operasi militer Turki di Afrin, Suriah.
  • 19:30 WIB. Yerusalem - Mike Pence: Kedubes AS pindah ke Yerusalem pada akhir 2019.
  • 19:30 WIB. Palestina - Uni Eropa dukung Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.
  • 19:28 WIB. Rudal - Iran: program rudal balistik tidak untuk dinegosiasikan.
  • 19:27 WIB. Turki - Uni Eropa khawatirkan operasi baru Turki di Afrin, Suriah.
  • 19:26 WIB. Maritim - Jim Mattis: AS ingin bantu Indonesia perkuat keamanan maritim Asia-Pasifik.
  • 19:25 WIB. Suriah - Turki: kami tidak cari ribut di Suriah, kami hanya pertahankan diri.
  • 17:26 WIB. PT Garuda - Serikat Pekerja PT Garuda menilai penambahan direksi tidak efisien.
  • 17:12 WIB. PLN - PLN catat transaksi jual beli dalam proyek EBT capai 1.210,68 MW hingga akhir 2017. 
  • 17:07 WIB. AP II - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan serahkan hak pengelolaan kepada PT AP II di tujuh Bandara UPBU.

Wacana Badan Penerimaan Pajak, Fraksi Golkar Minta Jadi Badan Otonom

Foto Berita Wacana Badan Penerimaan Pajak, Fraksi Golkar Minta Jadi Badan Otonom
Warta Ekonomi.co.id, Bandung -

DPR RI berpandangan pembentukan Badan Penerimaan Pajak (BPP) merupakan kebutuhan mendesak pada reformasi sistem perpajakan di Indonesia.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun mengatakan hal itu saat menjadi pembicara pada seminar nasional "Perpajakan Pasca Tax Amnesty untuk Kemandirian Bangsa" di Bandung, seperti dikutip melalui siaran persnya, Senin. Menurut Misbakhun, reformasi perpajakan bukan hanya pada regulasinya, tapi juga pada institusinya.

"Ibarat komputer, reformasi regulasi adalah upgrade software, sedangkan reformasi institusi adalah upgrade hardware. Keduanya haru diupgrade," katanya.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan reformasi perpajakan secara keseluruhan, adalah bagaimana mendirikan BPP secara mandiri dan independen, sehingga ada kewenangan yang dimiliki oleh Badan itu terkait pengelolaan SDM, anggaran, serta membangun roadmap dan kebijakan ke depan. Menurut Misbakhun, kewenangan tersebut hanya dapat dijalankan leh Badan mandiri dan independen.

"Dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dibicarakan pembentukan Badan itu," katanya.

Misbakhun menegaskan, BPP ini adalah keputusan politk yang merupakan amanat Presiden Joko Widodo dalam visi dan misinya saat kampanye Pemilu Presiden 2014. Pembentukan BPP ini, kata dia, bukan subyektifitas pejabat, tapi merupakan kebutuhan bangsa dan negara Indonesia, sehingga menjadi tugas bersama dalam mencari format idealnya.

Soal bentuk dan kewenangan Badan, apakah semi otonom seperti usulan pemerintah atau otonom, menurut dia, nantinya akan dibahas di antara fraksi-fraksi di DPR, maupun antara DR RI dan pemerintah.

"Di DPR ada 10 fraksi, nanti akan didiskusikan dan pasti ada jalan keluarnya," katanya.

Kalau Fraksi Partai Golkar, kata Misbakhun, menginginkan BPP itu otonom, sehingga dapat mandiri.

Tag: Mukhamad Misbakhun, Partai Golongan Karya (Golkar)

Penulis/Editor: Ferry Hidayat

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,568.95 3,533.13
British Pound GBP 1.00 18,722.94 18,528.87
China Yuan CNY 1.00 2,091.11 2,070.18
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,385.00 13,251.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,708.00 10,598.15
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,711.86 1,694.70
Dolar Singapura SGD 1.00 10,150.92 10,045.49
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,407.33 16,239.10
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,408.45 3,371.76
Yen Jepang JPY 100.00 12,068.34 11,944.29

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6635.334 134.805 571
2 Agriculture 1645.172 10.439 19
3 Mining 1930.280 36.145 43
4 Basic Industry and Chemicals 715.112 8.436 69
5 Miscellanous Industry 1416.317 39.480 43
6 Consumer Goods 3029.913 100.364 47
7 Cons., Property & Real Estate 516.398 2.778 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1186.980 7.058 62
9 Finance 1176.152 26.608 90
10 Trade & Service 955.975 13.414 133
No Code Prev Close Change %
1 ESTI 79 106 27 34.18
2 GTBO 264 330 66 25.00
3 AHAP 160 194 34 21.25
4 SONA 2,800 3,350 550 19.64
5 HRUM 2,700 3,130 430 15.93
6 BRNA 1,200 1,380 180 15.00
7 LPPS 101 115 14 13.86
8 OKAS 348 384 36 10.34
9 PTRO 2,180 2,390 210 9.63
10 GMFI 350 382 32 9.14
No Code Prev Close Change %
1 KBLV 498 436 -62 -12.45
2 AMIN 414 374 -40 -9.66
3 FINN 177 163 -14 -7.91
4 JRPT 865 800 -65 -7.51
5 NELY 124 115 -9 -7.26
6 DWGL 496 462 -34 -6.85
7 GOLD 525 490 -35 -6.67
8 IKAI 126 118 -8 -6.35
9 AMFG 6,050 5,700 -350 -5.79
10 TFCO 720 680 -40 -5.56
No Code Prev Close Change %
1 PGAS 2,470 2,690 220 8.91
2 TLKM 4,130 4,090 -40 -0.97
3 BBRI 3,650 3,920 270 7.40
4 BMTR 665 665 0 0.00
5 BUMI 298 298 0 0.00
6 DOID 990 1,050 60 6.06
7 TRAM 254 264 10 3.94
8 HRUM 2,700 3,130 430 15.93
9 ADRO 2,310 2,420 110 4.76
10 KREN 550 550 0 0.00

Recommended Reading

Selasa, 23/01/2018 20:22 WIB

Begini Gedung BEI Pasca Insiden

Selasa, 23/01/2018 18:17 WIB

JK: LGBT Tak Akan Legal di Indonesia

Selasa, 23/01/2018 16:28 WIB

BI: Dampak Shutdown AS Bersifat Sementara

Selasa, 23/01/2018 13:09 WIB

Jokowi: TNI dan Polri Terima Kasih