Portal Berita Ekonomi Senin, 23 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:40 WIB. Pertamina - Pertamina butuh pinjaman 80% dari nilai investasi US$1,8 miliar untuk proyek PLTGU Jawa-1.
  • 10:38 WIB. ESDM - ESDM punya PR rampungkan tanda tangan kontrak Blok South Jambi yang terminasi di 2020 dan Blok Rokan yang terminasi di 2021.
  • 10:36 WIB. ACP - Tahun ini, Adhi Commuter Properti bidik penjualan pemasaran Rp1 triliun dari proyek TOD.
  • 10:35 WIB. Adhi Commuter - Di semester II 2018, Adhi Commuter kembangkan LRT City Urban Signature Ciracas, Cisauk Point, Oase Park, dan MTH 27.
  • 10:31 WIB. ACP -  Adhi Commuter Properti sedang garap tiga proyek LRT City.
  • 10:28 WIB. ESDM - Kementerian ESDM tetapkan dua aturan menteri untuk dukung proyek PLTP. 
  • 10:25 WIB. KCI - PT KCI minta maaf kepada pengguna jasa commuter line terkait antrean loket dan gate elektronik di sejumlah stasiun.
  • 10:20 WIB. KCI - PT KCI siapkan surat keterlambatan kerja bagi pengguna KRL karena antre panjang beli tiket kertas.
  • 09:48 WIB. Taliban - Afghanistan tawarkan Taliban gencatan senjata selama Idul Adha.
  • 09:46 WIB. Los Angeles - Serangan di supermarket Los Angeles, 1 tewas, puluhan disandera.
  • 09:45 WIB. China - CIA: China ingin gantikan AS sebagai negara adidaya dunia.
  • 09:44 WIB. Shanghai - Antisipasi topan, 190 ribu warga di Shanghai direlokasi.
  • 09:43 WIB. Trump - FBI rilis dokumen tentang mantan penasihat kampanye Trump.
  • 09:42 WIB. Yordania - Israel evakuasi 800 anggota White Helmets ke Yordania.
  • 09:42 WIB. Malaysia - Menlu Malaysia dan Habibie diskusikan pusat informasi muslim.

Anggap Putusan Hakim "Gila", Buni Yani Daftarkan Berkas Pengajuan Banding

Foto Berita Anggap Putusan Hakim
Warta Ekonomi.co.id, Bandung -

Kuasa hukum Buni Yani, Syawaluddin, mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajukan permohonan banding atas putusan terhadap dirinya. Ia mengatakan tujuan kedatangan mereka dalam rangka mendaftarkan berkas pengajuan banding. Tak hanya itu, mereka juga meminta salinan putusan hakim untuk menjadi dasar dalam nota banding nanti.

"Kita akan legalisir surat kuasa untuk banding. Kami mengajukan akta permohonan bandingnya. Lalu, meminta salinan putusan kemarin sebagai dasar dalam mengajukan banding nanti," ujar Syawaluddin kepada wartawan di Bandung, Senin (20/11/2017).

Syawaluddin merasa yakin Buni Yani tidak bersalah dalam perkara tersebut. Pasalnya, dalam persidangan tidak ada bukti yang menyatakan Buni Yani bersalah. Terlebih, Pasal 32 Ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dinilai hakim dilanggar Buni Yani tidak sesuai.

"Sejak awal tak ada saksi fakta, bukti surat, juga ahli yang diperiksa oleh penyidik terkait pasal itu," tegas Syawaluddin.

Menurutnya, jika definisi melawan hukum yang dikenakan terhadap Buni Yani karena telah mengunggah video Basuki Tjahaja Purnama tanpa izin dari Pemprov DKI tidak tepat. Terlebih, video itu diunggah di YouTube sehingga siapapun boleh melihat dan mengunduhnya.

"Mengubah, menambahkan, memotong itu tidak ada buktinya Pak Buni melakukan itu atau memberikan informasi tambahan. Klien kami hanya menggunggah ulang dari media NKRI dan menambahkan caption. Jadi, tidak termasuk milik orang atau milik publik," jelas Swayaluddin.

Pihaknya pun berencana melaporkan hakim ke Komisi Yudisial karena dalam menjatuhkan putusan tidak sesuai etika hukum berlaku.

"Buni Yani ini dilaporkan dengan Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (2). Anehnya, jaksa menuntut dengan Pasal 32 ayat (1) dan akhirnya hakim menjatuhkan vonis dengan Pasal 32," terangnya.

Adapun, Buni Yani mengklaim bahwa sejak awal dilaporkan, penyidik tidak melakukan penelitian yang baik terhadap kasusnya hingga akhirnya masuk proses persidangan dan divonis bersalah.

"Kita sudah menghadirkan enam saksi ahli untuk membantah yang didakwakan, tetapi hakim lebih percaya kepada pendukungnya Ahok daripada ahli kita. Betul enggak sih secara logika mereka (hakim) lebih pintar dari ahli kita itu? Kita main logika saja. Ini putusan gila tidak masuk akal," ucap Buni Yani.

Sebelumnya, majelis hakim yang diketuai M Saptono menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara kepada Buni Yani karena terdakwa terbukti melakukan pemotongan video pidato Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kepulauan Seribu.

Tag: Buni Yani

Penulis: Rahmat Saepulloh

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/Fahrul Jayadiputra

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10