Portal Berita Ekonomi Minggu, 22 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 05:37 WIB. ACP - Adhi Commuter Properti menargetkan posisi landbank menjadi 200 ha di jalur LRT pada tahun ini.
  • 05:36 WIB. ACP - Adhi Commuter Properti menargetkan penjualan pemasaran sebesar Rp1 triliun pada 2018.
  • 05:30 WIB. ACP - Adhi Commuter Properti akan melakukan pengembangan di empat proyek baru pada semester II-2018.
  • 05:28 WIB. ADHI - Adhi Karya resmi memiliki anak usaha baru yang diberi nama PT Adhi Commuter Properti (ACP).
  • 19:42 WIB. CRP Group - Cita Rasa Prima Indonesia Berjaya siap merilis enam kemitraan brand kuliner.
  • 19:40 WIB. INTP - Indocement Tunggal Prakasa menargetkan pertumbuhan volume penjualan semen sebesar 5%–6% tahun ini.
  • 19:39 WIB. SMGR - Semen Indonesia menargetkan volume penjualan semen tumbuh 4%–6% pada tahun ini.
  • 19:38 WIB. SMGR - Semen Indonesia mencatat volume penjualan semen turun 11,1% menjadi 3,31 juta ton pada Juni 2018.
  • 18:27 WIB. UNSP - Bakrie Plantations mencatat produksi kelapa sawit sekitar 244.000 ton hingga paruh pertama 2018.
  • 18:25 WIB. UNSP - Bakrie Plantations menargetkan volume produksi tumbuh sebesar 10% pada tahun ini.
  • 17:28 WIB. Pelindo IV - Pelindo IV dan IKI bangun kemitraan untuk perbaikan dan pemeliharaan kapal.
  • 17:23 WIB. PLTU - Progres pengerjaan proyek PLTU unit II milik Cirebon Energi sudah 15,7%.
  • 17:21 WIB. PLN - ESDM sarankan PLN gunakan 100% minyak sawit pada PLTD miliknya.
  • 17:20 WIB. PLN - PLN jamin puncak musim kemarau tak akan ganggu kinerja pasokan listrik di Sumsel.
  • 17:18 WIB. Bio Farma - Musem Bio Farma bidik 10 besar destinasi wisata kesehatan di Jawa Barat.

Konsultan Pajak Harus Miliki Payung Hukum

Foto Berita Konsultan Pajak Harus Miliki Payung Hukum
Warta Ekonomi.co.id, Bandung -
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak sebagai payung hukum yang sangat penting bagi para konsultan pajak dalam menjalankan profesinya.

Hal itu diungkapkan Misbakhun dalam Seminar dan Diskusi Nasional Perpajakan Pasca TA Menuju Kemandirian Bangsa di Bandung, Senin (20/11/2017).

Misbakhun menuturkan, secara garis besar RUU itu akan membahas peran dan tugas konsultan pajak dalam sistem dan mekanisme penerimaan negara, tanpa melupakan tugas-tugas profesional mereka, yakni menjembatani antara kepentingan pembayar pajak dan negara. Terlebih, saat ini peran konsultan pajak hanya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan. Ini juga melengkapi sistem reformasi pajak nasional secara keseluruhan.

"Nantinya para konsultan pajak yang bertindak sesuai undang-undang ini tidak bisa dipidanakan. Undang-undang ini sebagai payung hukum yang sangat penting bagi para konsultan pajak untuk menjalankan tugas profesional mereka," ungkap Misbakhun

Politisi Partai Golkar itu menyebutkan  RUU ini merupakan  inisiatif dari legislatif untuk memberikan payung hukum kepada para konsultan pajak bahkan sudah masuk ke dalam Badan Legislasi (Baleg) DPR, dan menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional 2018. Dia bersama anggota dewan lainnya akan melakukan presentasi terkait RUU ini di Baleg.

"Mudah-mudahan nanti akan ada panja (panitia kerja -red) untuk membahas isi dan memanggil para pihak yang berkepentingan. Kemudian, kita akan rumuskan konsep dasar RUU Konsultan Pajak ini," tutur Misbakhun.

Dia menilai konsultan pajak merupakan profesi yang harus memiliki keahlian juga ilmu pengetahuan tersendiri. Untuk itu, nantinya akan ada sertifikasi bagi para konsultan pajak. Sedangkan, lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikasi itu akan dibahas dalam undang-undang ini. Termasuk, mekanisme pemberian penghargaan kepada para pensiunan Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi konsultan.

Sejauh ini rasio konsultan pajak yang masih rendah, yaitu sekitar 4.000 hingga 5.000 orang, dengan masuknya pensiunan tersebur maka akan menambah jumlah banyak konsultan pajak.

"Seorang pensiunan Ditjen Pajak kan memiliki keahlian, dan itu harus diberikan penghargaan," pungkasnya.

Tag: Mukhamad Misbakhun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pajak

Penulis: Rahmat Saepulloh

Editor: Vicky Fadil

Foto: Rahmat Saepulloh

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10