Portal Berita Ekonomi Minggu, 21 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:38 WIB. Iran - Iran tunjuk Menteri Ekonomi baru untuk hadapi sanksi AS.
  • 19:37 WIB. Siemens - Pejabat tinggi Jerman mendesak bos Siemens agar tak hadir dalam konferensi Saudi.
  • 19:37 WIB. Amerika Serikat - Menkeu AS: terlalu dini untuk mengomentari sanksi terhadap Arab Saudi.
  • 19:36 WIB. Saudi - Di tengah skeptisisme, pejabat Saudi memberikan versi lain dari kematian Khashoggi.
  • 19:35 WIB. Eropa - Uni Eropa minta transparansi penyelidikan pembunuhan Khashoggi.
  • 19:34 WIB. China - 22 pekerja terjebak dalam ledakan tambang batu bara di China.
  • 19:34 WIB. Sulawesi Tengah - Kerugian dan kerusakan bencana Sulteng capai Rp13,82 triliun.
  • 19:33 WIB. Khashoggi - Khashoggi diduga tewas akibat cekikan di leher.
  • 19:33 WIB. UNESCO - Kepala UNESCO: Kasus Khashoggi tidak dapat dinegosiasikan.
  • 19:32 WIB. AJI - AJI desak dunia hentikan cara Saudi bungkam kritik.
  • 19:32 WIB. Riyadh - Parlemen AS tuntut duta besar untuk Riyadh ditarik.
  • 19:31 WIB. Turki - Turki janji beberkan detail pembunuhan Khashoggi.
  • 19:31 WIB. Khashoggi - Inggris: penjelasan Saudi tentang kematian Khashoggi tidak dapat dipercaya.
  • 19:30 WIB. Venezuela - Trump: Demokrat ingin jadikan AS seperti Venezuela.

Thailand Akan Adili Thaksin Shinawatra Secara In Absentia

Foto Berita Thailand Akan Adili Thaksin Shinawatra Secara In Absentia
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Thailand sedang berusaha untuk mengadili eks Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang digulingkan karena korupsi di bawah undang-undang yang memungkinkan politisi diadili secara in absentia, seorang pejabat Thailand mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa (21/11/2017), beberapa bulan setelah saudari Thaksin dijatuhi hukuman penjara karena ketidakhadirannya.

Thailand terbagi secara luas antara pendukung Thaksin dan saudara perempuannya, mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, yang pemerintahnya dihapus dalam kudeta 2014, dan elit di ibukota Bangkok.

Seorang mantan menteri perdagangan dan anggota Partai Puea Thai Yingluck yang digulingkan dalam kudeta tersebut mengatakan bahwa penuntutan yang direncanakan terhadap Thaksin bermotif politik.

Mantan konglomerat telekomunikasi digulingkan dalam kudeta tahun 2006 dan sejak itu tinggal di pengasingan yang dipaksakan sendiri untuk menghindari hukuman korupsi pada tahun 2008, dia mengatakan bahwa tuntutan yang dirinya hadapi bermotif politik.

Kasus terpisah terhadap Thaksin, termasuk kasus korupsi tahun 2008 dan 2012, harus ditangguhkan sampai dirinya kembali ke Thailand untuk diadili. Namun, amandemen undang-undang pada bulan September memungkinkan politisi tersebut untuk diadili saat mereka tidak hadir.

Kasus 2008 dan 2012 melibatkan dugaan benturan kepentingan Thaksin terhadap konsesi telekomunikasi dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan.

"Jaksa penuntut umum mengajukan permintaan ke pengadilan tertinggi hari ini untuk melanjutkan kedua kasus tersebut tanpa kehadiran terdakwa, sesuai dengan undang-undang yang baru," tegas Wanchart Santikunchorn, juru bicara kantor jaksa agung, kepada wartawan, sebagaimana dikutip dari Reuters, Selasa (21/11/2017).

Thaksin tidak segera memberi komentar mengenai upaya Kejaksaan Agung Thailand tersebut. Thaksin kembali membentuk politik Thailand setelah membangun kerajaan bisnis, memenangkan dukungan yang gigih dengan kebijakan populis yang mengangkat standar hidup masyarakat, terutama di kalangan orang miskin pedesaan, sehingga pendukungnya atau loyalisnya mendorongnya memenangi setiap pemilihan sejak 2001.

Yingluck melarikan diri dari negara itu pada bulan Agustus, menjelang putusan dalam pengadilan kelalaian, namun akhirnya dinyatakan bersalah dan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara secara in absentia pada bulan September.

Mantan menteri perdagangan Watana Muangsook mengatakan bahwa junta tersebut merusak negara dengan kasus pengadilan bermotif politik.

"Undang-undang yang mengizinkan proses pengadilan secara in absentia terhadap terdakwa ditujukan untuk menghancurkan oposisi politik rezim tersebut," ungkap Watana dalam sebuah pernyataan kepada Reuters.

Wanchart menolak langkah melawan keluarga Shinawatra yang cenderung bias dan dirinya mengatakan bahwa tindakan yang diambil Thailand sesuai dengan undang-undang yang baru yang telah diubah.

Tag: Thailand, Thaksin Shinawatra, Yingluck Shinawatra

Penulis/Editor: Hafit Yudi Suprobo

Foto: Reuters/Edgar Su

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,077.46 4,036.30
British Pound GBP 1.00 19,921.28 19,721.82
China Yuan CNY 1.00 2,204.59 2,182.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,297.00 15,145.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,868.52 10,759.01
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,951.30 1,931.74
Dolar Singapura SGD 1.00 11,083.98 10,971.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,528.83 17,353.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,679.82 3,638.00
Yen Jepang JPY 100.00 13,610.64 13,474.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5837.291 -7.951 610
2 Agriculture 1574.400 -2.628 20
3 Mining 1909.966 -6.234 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.451 4.747 70
5 Miscellanous Industry 1254.992 40.866 45
6 Consumer Goods 2471.957 -17.927 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.115 1.009 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.955 -0.876 70
9 Finance 1054.067 -5.371 91
10 Trade & Service 792.965 -3.931 147
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 6,950 8,150 1,200 17.27
2 NICK 138 159 21 15.22
3 APEX 1,780 2,000 220 12.36
4 HELI 85 94 9 10.59
5 DUCK 1,370 1,515 145 10.58
6 SMDM 133 145 12 9.02
7 RODA 350 378 28 8.00
8 MPRO 236 254 18 7.63
9 ACST 1,495 1,600 105 7.02
10 TBIG 5,050 5,375 325 6.44
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 875 730 -145 -16.57
2 JAWA 160 138 -22 -13.75
3 CNTX 545 472 -73 -13.39
4 PNSE 875 770 -105 -12.00
5 RELI 256 228 -28 -10.94
6 LPLI 148 132 -16 -10.81
7 JKSW 68 62 -6 -8.82
8 RMBA 378 348 -30 -7.94
9 BISI 1,520 1,400 -120 -7.89
10 PSDN 208 192 -16 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 332 344 12 3.61
2 BHIT 82 81 -1 -1.22
3 KPIG 136 135 -1 -0.74
4 PGAS 2,230 2,270 40 1.79
5 MNCN 790 780 -10 -1.27
6 TLKM 3,760 3,730 -30 -0.80
7 SCMA 1,785 1,725 -60 -3.36
8 ADRO 1,730 1,700 -30 -1.73
9 TARA 890 890 0 0.00
10 INKP 13,675 13,475 -200 -1.46