Portal Berita Ekonomi Jum'at, 14 Agustus 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:14 WIB. Oil - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 41,93 USD/barel.
  • 16:14 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 44,63 USD/barel.
  • 16:13 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,02% terhadap Euro pada level 1,1812 USD/EUR.
  • 16:12 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,06% terhadap Poundsterling pada level 1,3075 USD/GBP.
  • 16:12 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup melemah 0,19% pada level 25.183.
  • 16:11 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup negatif 1,23% pada level 2.407.
  • 16:11 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup menguat 1,19% pada level 3.360.
  • 16:10 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup menguat 1,19% pada level 3.360.
  • 16:10 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup menguat 0,07% pada level 23.265.
  • 16:05 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup negatif 0,58% pada level 2.580.
  • 16:04 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka negatif 2,32% pada level 6.042.
  • 16:04 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,08% terhadap Yuan pada level 6,95 CNY/USD.
  • 16:03 WIB. Valas - Rupiah ditutup melemah 0,14% terhadap Dollar AS pada level 14.795 IDR/USD.
  • 16:02 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,20% terhadap Yen pada level 106,72 JPY/USD.
  • 16:01 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.947 USD/troy ounce.

Green Pramuka Dukung Ide Pengembangan Hunian Vertikal Milik Pemprov DKI

Green Pramuka Dukung Ide Pengembangan Hunian Vertikal Milik Pemprov DKI
WE Online, Jakarta -

Pengelola Apartemen Green Pramuka menilai ide rumah lapis yang diajukan pemerintahan provinsi (Pemprov) DKI Jakarta positif bagi perkembangan program hunian vertikal.

"Tidak saja positif bagi perkembangan hunian vertikal di ibu kota, ide rumah lapis tentu akan diikuti dengan penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengatur pengelolaan hunian vertikal di Jakarta," tutur Marketing Director Green Pramuka City Jeffry Yamin dalam keterangan resmi, di Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Menurut dia, draf Pergub pengelolaan hunian vertikal yang sudah sempat disusun Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono untuk aturan teknis terkait UU No. 20 Tahun 2011 tentang pengelolaan hunian vertikal yang ditunggu banyak stakeholder, hunian vertikal harus segera diselesaikan. Pergub pengelolaan hunian vertikal tidak saja mendukung kelancaran operasional hunian vertikal, tetapi akan berdampak positif bagi pemerintah pusat ketika memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi penghuni hunian vertikal.

Persoalan Pergub pengelolaan hunian vertikal dapat mendorong penghuni untuk lebih memahami pentingnya PBB sebagai komponen penentu NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) hunian yang telah mereka miliki atau dijadikan investasi. Jeffry mencatat ketika (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, Pemprov DKI telah mengumpulkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan masukan bagi penyusunan Pergub guna mengisi kekosongan aturan tentang pengelolaan rusun tersebut.

"Kita semua paham, belum keluar aturan teknis berupa Peraturan Pemerintah (PP), Permen, atau lainnya menimbulkan banyak masalah di lapangan yang berujung sengketa. Pergub ini juga akan menjadi? payung pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun (P3SRS)," tuturnya.

Jeffry mencatat saat itu Pemprov DKI sudah meminta masukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, asosiasi pengembang (REI dan Apersi), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Ombudsman, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).?

"Saat itu ide Pak Sumarsono adalah dengan dikeluarkannya Pergub maka dapat menjadi diskresi dari Pemprov DKI bagi pengelola hunian vertikal di Jakarta sembari menanti PP turunan UU No. 20 Tahun 2011 yang tak kunjung terbit," paparnya.

Diharapkan dengan adanya Pergub Pengelolaan Apartemen maka proses proses sertifikat hak milik (SHM) bagi yang tinggal di apartemen yang selama ini rumit dan memakan waktu sangat lama dapat lebih mudah dan cepat. Kondisi yang berlarut tersebut kerap menimbulkan konflik dan jika terus dibiarkan akan mengganggu iklim pertumbuhan hunian vertikal yang menjadi pilihan paling masuk akal memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat Ibu Kota. Jeffry menuturkan saat ini pengembang harus mengajukan akta pertelaan dan pemisahan terlebih dahulu kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebelum mengajukan SHM. Sementara akta pertelaan dan pemisahan bisa diajukan setelah semua pembangunan apartemen selesai dan memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diterbitkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI Jakarta.?

Padahal, dengan konsep super blok yang bersifat pembangunan bertumbuh sesuai konsep one stop living dan kini menjadi tren di kota-kota besar maka proses tersebut tentu akan sangat panjang mengingat pembangunan super blok berlangsung tahap demi tahap.?

"Pengembang, pengelola, dan pemilik unit tentu sangat berharap kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru menjabat dapat memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang telah terjadi beberapa tahun terakhir," pungkasnya.

Tag: Green Pramuka City, Jeffry Yamin

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Green Pramuka City

Baca Juga

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,997.86 3,957.77
British Pound GBP 1.00 19,577.52 19,379.75
China Yuan CNY 1.00 2,157.44 2,135.72
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,991.59 14,842.42
Dolar Australia AUD 1.00 10,705.49 10,597.49
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,934.40 1,914.93
Dolar Singapura SGD 1.00 10,918.06 10,807.85
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,708.07 17,530.38
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,574.53 3,533.07
Yen Jepang JPY 100.00 14,018.69 13,877.91
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5239.250 5.798 698
2 Agriculture 1197.150 8.188 23
3 Mining 1397.826 2.228 48
4 Basic Industry and Chemicals 762.931 -1.567 80
5 Miscellanous Industry 953.200 -0.327 52
6 Consumer Goods 1931.632 16.356 58
7 Cons., Property & Real Estate 295.862 -0.799 92
8 Infrastruc., Utility & Trans. 889.469 5.192 78
9 Finance 1164.347 -1.003 93
10 Trade & Service 633.771 -3.745 174
No Code Prev Close Change %
1 FOOD 122 164 42 34.43
2 MBAP 2,270 2,830 560 24.67
3 KDSI 730 900 170 23.29
4 SKBM 290 346 56 19.31
5 ARKA 288 340 52 18.06
6 TPMA 342 392 50 14.62
7 POLU 850 960 110 12.94
8 NZIA 170 189 19 11.18
9 SRSN 54 60 6 11.11
10 AMAN 196 216 20 10.20
No Code Prev Close Change %
1 RONY 100 93 -7 -7.00
2 POLI 1,145 1,065 -80 -6.99
3 DVLA 3,040 2,830 -210 -6.91
4 PEGE 145 135 -10 -6.90
5 MNCN 945 880 -65 -6.88
6 MSKY 955 890 -65 -6.81
7 ASJT 118 110 -8 -6.78
8 PRAS 134 125 -9 -6.72
9 KREN 90 84 -6 -6.67
10 BBLD 420 392 -28 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 FREN 120 112 -8 -6.67
2 KAEF 3,260 3,350 90 2.76
3 MNCN 945 880 -65 -6.88
4 PURA 134 126 -8 -5.97
5 TOWR 1,030 1,035 5 0.49
6 MDKA 1,770 1,810 40 2.26
7 EXCL 2,610 2,550 -60 -2.30
8 BBNI 5,075 5,000 -75 -1.48
9 ANTM 770 785 15 1.95
10 TLKM 3,010 3,030 20 0.66