Portal Berita Ekonomi Senin, 21 Mei 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:04 WIB. Pertamina - Pertamina ungkap saat ini ada 196 SPBU yang tidak menjual Premium.
  • 17:04 WIB. Pertamina - Menurut Indef, Pertamina berpotensi rugi Rp23 triliun akibat salurkan Premium.
  • 17:04 WIB. Pelindo III - Pelindo III siapkan 14.000 tiket gratis pada masa mudik 2018.
  • 17:03 WIB. PT KAI - Usung tema "Berkah Ramadan", PT KAI Daop II Bandung tawarkan tarif promo untuk kereta eksekutif.
  • 17:03 WIB. PT KAI - PT KAI akan laksanakan angkutan Motis selama 13 hari, termasuk arus mudik dan arus balik.
  • 17:02 WIB. PT KAI - Mudik Lebaran 2018, PT KAI sediakan angkutan motor gratis sebanyak 19.136 unit.
  • 17:02 WIB. BUMN - Menteri BUMN nilai tidak mungkin ada karyawan perusahaan BUMN yang danai teroris.
  • 17:01 WIB. SMBR - PT Semen Baturaja pasok semen untuk proyek 5 BUMN Karya yang garap infrastruktur di Sumatera.
  • 17:01 WIB. Garuda - Garuda Indonesia investigasi pilotnya yang unggah soal terorisme.
  • 17:00 WIB. BUMN - Sampai 2020,¬†BUMN targetkan¬†20.000 mahasiwa tergabung dalam "Program Magang Mahasiswa Bersertifikat".
  • 16:59 WIB. BUMN - Menteri BUMN buka kesempatan pada 2.000 mahasiswa untuk magang di 68 BUMN.
  • 16:59 WIB. BUMN - BUMN minta akuisisi Pertagas-PGN selesai Agustus 2018.
  • 18:16 WIB. Pegadaian - Menjelang Lebaran, Pegadaian layani penukaran uang baru.

Green Pramuka Dukung Ide Pengembangan Hunian Vertikal Milik Pemprov DKI

Foto Berita Green Pramuka Dukung Ide Pengembangan Hunian Vertikal Milik Pemprov DKI
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pengelola Apartemen Green Pramuka menilai ide rumah lapis yang diajukan pemerintahan provinsi (Pemprov) DKI Jakarta positif bagi perkembangan program hunian vertikal.

"Tidak saja positif bagi perkembangan hunian vertikal di ibu kota, ide rumah lapis tentu akan diikuti dengan penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengatur pengelolaan hunian vertikal di Jakarta," tutur Marketing Director Green Pramuka City Jeffry Yamin dalam keterangan resmi, di Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Menurut dia, draf Pergub pengelolaan hunian vertikal yang sudah sempat disusun Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono untuk aturan teknis terkait UU No. 20 Tahun 2011 tentang pengelolaan hunian vertikal yang ditunggu banyak stakeholder, hunian vertikal harus segera diselesaikan. Pergub pengelolaan hunian vertikal tidak saja mendukung kelancaran operasional hunian vertikal, tetapi akan berdampak positif bagi pemerintah pusat ketika memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi penghuni hunian vertikal.

Persoalan Pergub pengelolaan hunian vertikal dapat mendorong penghuni untuk lebih memahami pentingnya PBB sebagai komponen penentu NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) hunian yang telah mereka miliki atau dijadikan investasi. Jeffry mencatat ketika (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, Pemprov DKI telah mengumpulkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan masukan bagi penyusunan Pergub guna mengisi kekosongan aturan tentang pengelolaan rusun tersebut.

"Kita semua paham, belum keluar aturan teknis berupa Peraturan Pemerintah (PP), Permen, atau lainnya menimbulkan banyak masalah di lapangan yang berujung sengketa. Pergub ini juga akan menjadi  payung pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun (P3SRS)," tuturnya.

Jeffry mencatat saat itu Pemprov DKI sudah meminta masukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, asosiasi pengembang (REI dan Apersi), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Ombudsman, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

"Saat itu ide Pak Sumarsono adalah dengan dikeluarkannya Pergub maka dapat menjadi diskresi dari Pemprov DKI bagi pengelola hunian vertikal di Jakarta sembari menanti PP turunan UU No. 20 Tahun 2011 yang tak kunjung terbit," paparnya.

Diharapkan dengan adanya Pergub Pengelolaan Apartemen maka proses proses sertifikat hak milik (SHM) bagi yang tinggal di apartemen yang selama ini rumit dan memakan waktu sangat lama dapat lebih mudah dan cepat. Kondisi yang berlarut tersebut kerap menimbulkan konflik dan jika terus dibiarkan akan mengganggu iklim pertumbuhan hunian vertikal yang menjadi pilihan paling masuk akal memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat Ibu Kota. Jeffry menuturkan saat ini pengembang harus mengajukan akta pertelaan dan pemisahan terlebih dahulu kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebelum mengajukan SHM. Sementara akta pertelaan dan pemisahan bisa diajukan setelah semua pembangunan apartemen selesai dan memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diterbitkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI Jakarta. 

Padahal, dengan konsep super blok yang bersifat pembangunan bertumbuh sesuai konsep one stop living dan kini menjadi tren di kota-kota besar maka proses tersebut tentu akan sangat panjang mengingat pembangunan super blok berlangsung tahap demi tahap. 

"Pengembang, pengelola, dan pemilik unit tentu sangat berharap kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru menjabat dapat memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang telah terjadi beberapa tahun terakhir," pungkasnya.

Tag: Green Pramuka City, Jeffry Yamin

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Green Pramuka City

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5783.310 -32.610 581
2 Agriculture 1509.924 27.738 19
3 Mining 1886.820 30.537 44
4 Basic Industry and Chemicals 762.354 -4.210 69
5 Miscellanous Industry 1153.067 -29.165 44
6 Consumer Goods 2379.810 -13.317 45
7 Cons., Property & Real Estate 449.733 -5.782 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1000.487 -1.619 64
9 Finance 1018.608 -8.771 92
10 Trade & Service 896.957 -3.868 139
No Code Prev Close Change %
1 DSSA 11,900 14,275 2,375 19.96
2 MTWI 107 127 20 18.69
3 SKYB 400 470 70 17.50
4 MDKI 370 412 42 11.35
5 ESSA 248 276 28 11.29
6 MITI 77 84 7 9.09
7 PGLI 185 200 15 8.11
8 MPOW 175 188 13 7.43
9 ERAA 2,010 2,150 140 6.97
10 META 178 190 12 6.74
No Code Prev Close Change %
1 FORZ 444 334 -110 -24.77
2 KOIN 290 230 -60 -20.69
3 NIPS 430 380 -50 -11.63
4 SKBM 488 432 -56 -11.48
5 INDR 3,890 3,450 -440 -11.31
6 SAFE 278 250 -28 -10.07
7 PUDP 500 450 -50 -10.00
8 DNAR 310 282 -28 -9.03
9 GTBO 260 238 -22 -8.46
10 KICI 210 194 -16 -7.62
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,990 2,940 -50 -1.67
2 ADRO 1,880 1,905 25 1.33
3 BBCA 22,000 21,700 -300 -1.36
4 TAXI 122 127 5 4.10
5 MNCN 1,300 1,290 -10 -0.77
6 PGAS 1,905 1,980 75 3.94
7 TLKM 3,490 3,490 0 0.00
8 ASII 6,725 6,525 -200 -2.97
9 PTBA 3,550 3,690 140 3.94
10 ERAA 2,010 2,150 140 6.97