Portal Berita Ekonomi Rabu, 21 Februari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:14 WIB. GM - General Motors berencana investasi senilai $2,8 miliar untuk menyelamatkan unit GM Korea Selatan yang sedang 'sakit'.
  • 11:12 WIB. Timur Tengah - Amerika siap bahas perdamaian di Timur Tengah bersama Palestina.
  • 11:10 WIB. Malaysia - Indonesia ingin moratorium pengiriman TKI, Malaysia ajak berunding.
  • 11:09 WIB. Korea Utara - AS: Korea Utara batalkan pembicaraan dengan Wapres Pence.
  • 11:06 WIB. Korea Utara - Rakyat AS menganggap jika Korea Utara adalah musuh besar.
  • 11:05 WIB. Cina - 11 kapal perang Cina berlayar ke Samudera Hindia.
  • 11:03 WIB. Saudi - Saudi TV diwartakan akan gunakan tujuh tambahan bahasa asing termasuk Bahasa Indonesia.
  • 11:02 WIB. Australia - Turki tunda ekstradisi pentolan ISIS ke Australia.
  • 11:01 WIB. Israel - Presiden Afrika Selatan serukan upaya dilaog antara Palestina-Israel.
  • 11:00 WIB. Senjata Api - Donald Trump larang penggunaan senjata api yang dimodifikasi.
  • 09:56 WIB. Politik - Pertemuan Presiden Jokowi dan Megawati bahas isu Nasional dan Internasional.
  • 09:54 WIB. Politik - PDIP: Jokowi dan Megawati gelar pertemuan di Bogor.
  • 09:53 WIB. Nasional - Rizieq Shihab mengaku pihaknya terancam jika pulang ke Indonesia hari ini.
  • 09:53 WIB. Nasional - Rizieq Shihab batal pulang ke Indonesia.
  • 09:46 WIB. PT Asuransi Jiwa Taspen - Taspen Life targetkan pertumbuhan laba capai 30%-40% pada tahun ini.

Green Pramuka Dukung Ide Pengembangan Hunian Vertikal Milik Pemprov DKI

Foto Berita Green Pramuka Dukung Ide Pengembangan Hunian Vertikal Milik Pemprov DKI
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pengelola Apartemen Green Pramuka menilai ide rumah lapis yang diajukan pemerintahan provinsi (Pemprov) DKI Jakarta positif bagi perkembangan program hunian vertikal.

"Tidak saja positif bagi perkembangan hunian vertikal di ibu kota, ide rumah lapis tentu akan diikuti dengan penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengatur pengelolaan hunian vertikal di Jakarta," tutur Marketing Director Green Pramuka City Jeffry Yamin dalam keterangan resmi, di Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Menurut dia, draf Pergub pengelolaan hunian vertikal yang sudah sempat disusun Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono untuk aturan teknis terkait UU No. 20 Tahun 2011 tentang pengelolaan hunian vertikal yang ditunggu banyak stakeholder, hunian vertikal harus segera diselesaikan. Pergub pengelolaan hunian vertikal tidak saja mendukung kelancaran operasional hunian vertikal, tetapi akan berdampak positif bagi pemerintah pusat ketika memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi penghuni hunian vertikal.

Persoalan Pergub pengelolaan hunian vertikal dapat mendorong penghuni untuk lebih memahami pentingnya PBB sebagai komponen penentu NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) hunian yang telah mereka miliki atau dijadikan investasi. Jeffry mencatat ketika (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, Pemprov DKI telah mengumpulkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan masukan bagi penyusunan Pergub guna mengisi kekosongan aturan tentang pengelolaan rusun tersebut.

"Kita semua paham, belum keluar aturan teknis berupa Peraturan Pemerintah (PP), Permen, atau lainnya menimbulkan banyak masalah di lapangan yang berujung sengketa. Pergub ini juga akan menjadi  payung pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun (P3SRS)," tuturnya.

Jeffry mencatat saat itu Pemprov DKI sudah meminta masukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, asosiasi pengembang (REI dan Apersi), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Ombudsman, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

"Saat itu ide Pak Sumarsono adalah dengan dikeluarkannya Pergub maka dapat menjadi diskresi dari Pemprov DKI bagi pengelola hunian vertikal di Jakarta sembari menanti PP turunan UU No. 20 Tahun 2011 yang tak kunjung terbit," paparnya.

Diharapkan dengan adanya Pergub Pengelolaan Apartemen maka proses proses sertifikat hak milik (SHM) bagi yang tinggal di apartemen yang selama ini rumit dan memakan waktu sangat lama dapat lebih mudah dan cepat. Kondisi yang berlarut tersebut kerap menimbulkan konflik dan jika terus dibiarkan akan mengganggu iklim pertumbuhan hunian vertikal yang menjadi pilihan paling masuk akal memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat Ibu Kota. Jeffry menuturkan saat ini pengembang harus mengajukan akta pertelaan dan pemisahan terlebih dahulu kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebelum mengajukan SHM. Sementara akta pertelaan dan pemisahan bisa diajukan setelah semua pembangunan apartemen selesai dan memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diterbitkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI Jakarta. 

Padahal, dengan konsep super blok yang bersifat pembangunan bertumbuh sesuai konsep one stop living dan kini menjadi tren di kota-kota besar maka proses tersebut tentu akan sangat panjang mengingat pembangunan super blok berlangsung tahap demi tahap. 

"Pengembang, pengelola, dan pemilik unit tentu sangat berharap kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru menjabat dapat memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang telah terjadi beberapa tahun terakhir," pungkasnya.

Tag: Green Pramuka City, Jeffry Yamin

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Green Pramuka City

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,639.71 3,603.35
British Pound GBP 1.00 19,103.18 18,908.79
China Yuan CNY 1.00 2,152.05 2,130.60
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,650.00 13,514.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,753.47 10,639.57
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,744.57 1,727.16
Dolar Singapura SGD 1.00 10,355.03 10,247.97
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,842.74 16,672.22
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,496.41 3,458.92
Yen Jepang JPY 100.00 12,681.16 12,552.48

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6662.876 -26.411 572
2 Agriculture 1647.998 15.005 19
3 Mining 1986.234 -12.462 44
4 Basic Industry and Chemicals 758.096 -10.626 69
5 Miscellanous Industry 1386.044 -15.927 43
6 Consumer Goods 2850.901 -34.448 47
7 Cons., Property & Real Estate 544.917 -4.541 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1170.854 -1.774 62
9 Finance 1223.722 9.135 90
10 Trade & Service 950.259 -8.886 133
No Code Prev Close Change %
1 AGRS 496 620 124 25.00
2 ENRG 210 262 52 24.76
3 BOSS 750 935 185 24.67
4 WOMF 214 266 52 24.30
5 GOLD 432 510 78 18.06
6 BTON 148 173 25 16.89
7 BPFI 620 715 95 15.32
8 VICO 272 312 40 14.71
9 YPAS 695 785 90 12.95
10 IKAI 358 404 46 12.85
No Code Prev Close Change %
1 IBFN 103 89 -14 -13.59
2 AKPI 820 720 -100 -12.20
3 TRUS 326 300 -26 -7.98
4 RELI 424 398 -26 -6.13
5 BUKK 1,800 1,690 -110 -6.11
6 ECII 840 790 -50 -5.95
7 BINA 945 890 -55 -5.82
8 BEKS 53 50 -3 -5.66
9 CSAP 525 496 -29 -5.52
10 HOTL 109 103 -6 -5.50
No Code Prev Close Change %
1 BEKS 53 50 -3 -5.66
2 VICO 272 312 40 14.71
3 ENRG 210 262 52 24.76
4 ELSA 450 490 40 8.89
5 WSBP 490 476 -14 -2.86
6 PGAS 2,610 2,630 20 0.77
7 BMTR 655 650 -5 -0.76
8 BUMI 332 328 -4 -1.20
9 BBRI 3,860 3,800 -60 -1.55
10 IKAI 358 404 46 12.85