Portal Berita Ekonomi Selasa, 17 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:27 WIB. AS - Instagram luncurkan Instagram Music di semua platform
  • 13:21 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.496,37 $/ounce
  • 13:20 WIB. OIL - Minyak bumi acuan Brent diperdagangkan pada level 68,78 $/barel
  • 13:19 WIB. OIL - Minyak bumi acuan WTI diperdagangkan pada level 62,38 $/barel
  • 13:11 WIB. Valas -  Dollar menguat 0,07% terhadap Yen pada level 108,20 Yen/Dollar
  • 13:10 WIB. Valas - Dollar menguat 0,28% terhadap Yuan pada level 7,0882 Yuan/Dollar
  • 13:08 WIB. Valas - Dollar menguat 0,13% terhadap Poundsterling pada level 1,24 $/Pound
  • 13:07 WIB. Valas - Dollar melemah 0,05% terhadap Euro pada level 1,10 $/Euro
  • 12:50 WIB. Korea - Kemenkes umumkan UU baru akan segera diterapkan untuk larang pemasaran alat e-cigarattes 
  • 12:00 WIB. IHSG - IHSG ditutup hijau 0,06% di akhir sesi I.
  • 11:46 WIB. Jerman - Wirecard gandeng UnionPay untuk jadi mitra utama di Asia
  • 08:59 WIB. Hong Kong - HKSAR: Perubahan prospek peringkat HK oleh Moody's Investors Service tidak berdasar faktual
  • 08:53 WIB. Korea - BoonTheShop (Shinsegae Group) akan buka di Harrods, London 
  • 08:49 WIB. Minyak - CEO Chevron Michael Wirth: Serangan terhadap kilang minyak Saudi tidak akan mempengaruhi AS dalam jangka pendek.
  • 08:43 WIB. Korea - Hanwha Total Petrochemical co selesaikan perluasan fasilitas produksi ethylene dan propylene

Green Pramuka Dukung Ide Pengembangan Hunian Vertikal Milik Pemprov DKI

Green Pramuka Dukung Ide Pengembangan Hunian Vertikal Milik Pemprov DKI - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Pengelola Apartemen Green Pramuka menilai ide rumah lapis yang diajukan pemerintahan provinsi (Pemprov) DKI Jakarta positif bagi perkembangan program hunian vertikal.

"Tidak saja positif bagi perkembangan hunian vertikal di ibu kota, ide rumah lapis tentu akan diikuti dengan penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengatur pengelolaan hunian vertikal di Jakarta," tutur Marketing Director Green Pramuka City Jeffry Yamin dalam keterangan resmi, di Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Menurut dia, draf Pergub pengelolaan hunian vertikal yang sudah sempat disusun Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono untuk aturan teknis terkait UU No. 20 Tahun 2011 tentang pengelolaan hunian vertikal yang ditunggu banyak stakeholder, hunian vertikal harus segera diselesaikan. Pergub pengelolaan hunian vertikal tidak saja mendukung kelancaran operasional hunian vertikal, tetapi akan berdampak positif bagi pemerintah pusat ketika memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi penghuni hunian vertikal.

Persoalan Pergub pengelolaan hunian vertikal dapat mendorong penghuni untuk lebih memahami pentingnya PBB sebagai komponen penentu NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) hunian yang telah mereka miliki atau dijadikan investasi. Jeffry mencatat ketika (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, Pemprov DKI telah mengumpulkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan masukan bagi penyusunan Pergub guna mengisi kekosongan aturan tentang pengelolaan rusun tersebut.

"Kita semua paham, belum keluar aturan teknis berupa Peraturan Pemerintah (PP), Permen, atau lainnya menimbulkan banyak masalah di lapangan yang berujung sengketa. Pergub ini juga akan menjadi  payung pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun (P3SRS)," tuturnya.

Jeffry mencatat saat itu Pemprov DKI sudah meminta masukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, asosiasi pengembang (REI dan Apersi), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Ombudsman, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

"Saat itu ide Pak Sumarsono adalah dengan dikeluarkannya Pergub maka dapat menjadi diskresi dari Pemprov DKI bagi pengelola hunian vertikal di Jakarta sembari menanti PP turunan UU No. 20 Tahun 2011 yang tak kunjung terbit," paparnya.

Diharapkan dengan adanya Pergub Pengelolaan Apartemen maka proses proses sertifikat hak milik (SHM) bagi yang tinggal di apartemen yang selama ini rumit dan memakan waktu sangat lama dapat lebih mudah dan cepat. Kondisi yang berlarut tersebut kerap menimbulkan konflik dan jika terus dibiarkan akan mengganggu iklim pertumbuhan hunian vertikal yang menjadi pilihan paling masuk akal memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat Ibu Kota. Jeffry menuturkan saat ini pengembang harus mengajukan akta pertelaan dan pemisahan terlebih dahulu kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebelum mengajukan SHM. Sementara akta pertelaan dan pemisahan bisa diajukan setelah semua pembangunan apartemen selesai dan memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diterbitkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI Jakarta. 

Padahal, dengan konsep super blok yang bersifat pembangunan bertumbuh sesuai konsep one stop living dan kini menjadi tren di kota-kota besar maka proses tersebut tentu akan sangat panjang mengingat pembangunan super blok berlangsung tahap demi tahap. 

"Pengembang, pengelola, dan pemilik unit tentu sangat berharap kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru menjabat dapat memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang telah terjadi beberapa tahun terakhir," pungkasnya.

Tag: Green Pramuka City, Jeffry Yamin

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Green Pramuka City

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,778.03 3,739.77
British Pound GBP 1.00 17,598.96 17,421.21
China Yuan CNY 1.00 2,003.53 1,983.46
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,171.00 14,029.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,700.05 9,600.04
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,811.94 1,793.53
Dolar Singapura SGD 1.00 10,297.94 10,192.53
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,607.94 15,445.93
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,394.25 3,356.22
Yen Jepang JPY 100.00 13,109.16 12,975.40

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6219.435 -115.408 652
2 Agriculture 1361.119 -4.695 21
3 Mining 1679.100 9.097 49
4 Basic Industry and Chemicals 894.538 -4.674 72
5 Miscellanous Industry 1188.637 -9.828 49
6 Consumer Goods 2222.625 -143.391 53
7 Cons., Property & Real Estate 496.194 -2.638 81
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1196.711 -0.304 75
9 Finance 1248.458 -20.517 90
10 Trade & Service 806.205 -6.008 162
No Code Prev Close Change %
1 SKYB 67 90 23 34.33
2 LPLI 125 158 33 26.40
3 ITIC 800 1,000 200 25.00
4 MYTX 63 77 14 22.22
5 TALF 312 360 48 15.38
6 APEX 530 580 50 9.43
7 AHAP 57 62 5 8.77
8 POLL 4,630 5,025 395 8.53
9 SHID 3,350 3,600 250 7.46
10 ARTA 364 390 26 7.14
No Code Prev Close Change %
1 GGRM 68,800 54,600 -14,200 -20.64
2 OMRE 1,740 1,400 -340 -19.54
3 HMSP 2,800 2,290 -510 -18.21
4 JAWA 150 124 -26 -17.33
5 BMSR 120 100 -20 -16.67
6 AKSI 580 486 -94 -16.21
7 BRAM 7,400 6,225 -1,175 -15.88
8 OKAS 224 193 -31 -13.84
9 BCAP 199 172 -27 -13.57
10 BAPI 150 130 -20 -13.33
No Code Prev Close Change %
1 HMSP 2,800 2,290 -510 -18.21
2 MNCN 1,305 1,285 -20 -1.53
3 GGRM 68,800 54,600 -14,200 -20.64
4 IPTV 555 540 -15 -2.70
5 BBRI 4,310 4,190 -120 -2.78
6 MAMI 129 130 1 0.78
7 BAPI 150 130 -20 -13.33
8 IATA 50 50 0 0.00
9 BMTR 376 364 -12 -3.19
10 ADRO 1,375 1,430 55 4.00