Portal Berita Ekonomi Senin, 21 Oktober 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:19 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup menguat 0,02% pada level 26.725
  • 16:17 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup menguat 0,89% pada level 3.141
  • 16:16 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup menguat 0,05% pada level 2.939
  • 16:15 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.490 USD/troy ounce
  • 16:14 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 59,11 USD/barel
  • 16:13 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 53,64 USD/barel
  • 16:12 WIB. Valas - Dollar melemah 0,03% terhadap Euro pada level 1,1170 USD/Euro
  • 16:11 WIB. Valas - Dollar melemah 0,03% terhadap Poundsterling pada level 1,2988 USD/Pound
  • 16:08 WIB. Valas - Dollar menguat 0,13% terhadap Yen pada level 108,59 Yen/USD
  • 16:07 WIB. Valas - Yuan ditutup melemah 0,13% terhadap USD pada level 7,0725 Yuan/USD
  • 16:06 WIB. Valas - Rupiah ditutup melemah 0,47% terhadap USD pada level Rp. 14.080/USD 
  • 16:00 WIB. IHSG - IHSG ditutup menguat 0,11% di akhir sesi II.
  • 14:53 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka menguat 0,50% pada level 7.186
  • 14:06 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup menguat 0,25% pada level 22.548
  • 14:05 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup menguat 0,20% pada level 2.064

Green Pramuka Dukung Ide Pengembangan Hunian Vertikal Milik Pemprov DKI

Green Pramuka Dukung Ide Pengembangan Hunian Vertikal Milik Pemprov DKI - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Pengelola Apartemen Green Pramuka menilai ide rumah lapis yang diajukan pemerintahan provinsi (Pemprov) DKI Jakarta positif bagi perkembangan program hunian vertikal.

"Tidak saja positif bagi perkembangan hunian vertikal di ibu kota, ide rumah lapis tentu akan diikuti dengan penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengatur pengelolaan hunian vertikal di Jakarta," tutur Marketing Director Green Pramuka City Jeffry Yamin dalam keterangan resmi, di Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Menurut dia, draf Pergub pengelolaan hunian vertikal yang sudah sempat disusun Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono untuk aturan teknis terkait UU No. 20 Tahun 2011 tentang pengelolaan hunian vertikal yang ditunggu banyak stakeholder, hunian vertikal harus segera diselesaikan. Pergub pengelolaan hunian vertikal tidak saja mendukung kelancaran operasional hunian vertikal, tetapi akan berdampak positif bagi pemerintah pusat ketika memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi penghuni hunian vertikal.

Persoalan Pergub pengelolaan hunian vertikal dapat mendorong penghuni untuk lebih memahami pentingnya PBB sebagai komponen penentu NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) hunian yang telah mereka miliki atau dijadikan investasi. Jeffry mencatat ketika (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, Pemprov DKI telah mengumpulkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan masukan bagi penyusunan Pergub guna mengisi kekosongan aturan tentang pengelolaan rusun tersebut.

"Kita semua paham, belum keluar aturan teknis berupa Peraturan Pemerintah (PP), Permen, atau lainnya menimbulkan banyak masalah di lapangan yang berujung sengketa. Pergub ini juga akan menjadi  payung pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun (P3SRS)," tuturnya.

Jeffry mencatat saat itu Pemprov DKI sudah meminta masukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, asosiasi pengembang (REI dan Apersi), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Ombudsman, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

"Saat itu ide Pak Sumarsono adalah dengan dikeluarkannya Pergub maka dapat menjadi diskresi dari Pemprov DKI bagi pengelola hunian vertikal di Jakarta sembari menanti PP turunan UU No. 20 Tahun 2011 yang tak kunjung terbit," paparnya.

Diharapkan dengan adanya Pergub Pengelolaan Apartemen maka proses proses sertifikat hak milik (SHM) bagi yang tinggal di apartemen yang selama ini rumit dan memakan waktu sangat lama dapat lebih mudah dan cepat. Kondisi yang berlarut tersebut kerap menimbulkan konflik dan jika terus dibiarkan akan mengganggu iklim pertumbuhan hunian vertikal yang menjadi pilihan paling masuk akal memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat Ibu Kota. Jeffry menuturkan saat ini pengembang harus mengajukan akta pertelaan dan pemisahan terlebih dahulu kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebelum mengajukan SHM. Sementara akta pertelaan dan pemisahan bisa diajukan setelah semua pembangunan apartemen selesai dan memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diterbitkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI Jakarta. 

Padahal, dengan konsep super blok yang bersifat pembangunan bertumbuh sesuai konsep one stop living dan kini menjadi tren di kota-kota besar maka proses tersebut tentu akan sangat panjang mengingat pembangunan super blok berlangsung tahap demi tahap. 

"Pengembang, pengelola, dan pemilik unit tentu sangat berharap kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru menjabat dapat memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang telah terjadi beberapa tahun terakhir," pungkasnya.

Baca Juga

Tag: Green Pramuka City, Jeffry Yamin

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Green Pramuka City

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,786.67 3,748.79
British Pound GBP 1.00 18,334.21 18,148.97
China Yuan CNY 1.00 2,009.80 1,988.96
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,202.66 14,061.34
Dolar Australia AUD 1.00 9,748.71 9,650.30
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,811.10 1,793.06
Dolar Singapura SGD 1.00 10,422.44 10,317.98
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,845.91 15,686.83
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,395.73 3,359.54
Yen Jepang JPY 100.00 13,093.63 12,959.76

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6198.987 7.040 659
2 Agriculture 1335.316 9.651 20
3 Mining 1590.926 2.398 48
4 Basic Industry and Chemicals 907.859 -2.236 74
5 Miscellanous Industry 1200.440 3.764 50
6 Consumer Goods 2118.599 17.332 54
7 Cons., Property & Real Estate 507.495 -0.600 82
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1208.713 -1.410 75
9 Finance 1260.988 0.498 90
10 Trade & Service 807.429 -1.845 166
No Code Prev Close Change %
1 SLIS 1,225 1,530 305 24.90
2 KRAH 930 1,150 220 23.66
3 ABBA 183 218 35 19.13
4 BPII 8,000 9,500 1,500 18.75
5 DMMX 230 268 38 16.52
6 NOBU 860 975 115 13.37
7 KONI 630 700 70 11.11
8 AGRS 175 194 19 10.86
9 OKAS 200 218 18 9.00
10 OPMS 212 230 18 8.49
No Code Prev Close Change %
1 PGLI 197 157 -40 -20.30
2 INTD 228 191 -37 -16.23
3 CASS 620 545 -75 -12.10
4 RDTX 6,900 6,100 -800 -11.59
5 MINA 1,590 1,410 -180 -11.32
6 PALM 246 222 -24 -9.76
7 WICO 575 520 -55 -9.57
8 CLAY 5,525 5,025 -500 -9.05
9 MARI 252 230 -22 -8.73
10 ANDI 1,630 1,495 -135 -8.28
No Code Prev Close Change %
1 ABBA 183 218 35 19.13
2 MNCN 1,270 1,325 55 4.33
3 MAMI 234 236 2 0.85
4 VIVA 93 93 0 0.00
5 DMMX 230 268 38 16.52
6 FREN 165 160 -5 -3.03
7 TCPI 6,125 6,125 0 0.00
8 BBRI 4,170 4,120 -50 -1.20
9 ERAA 1,880 1,790 -90 -4.79
10 JPFA 1,720 1,645 -75 -4.36