Portal Berita Ekonomi Senin, 22 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:20 WIB. WEGE - WEGE membukukan penjualan senilai Rp215 miliar dari proyek apartemen Tamansari Mahogany, Karawang.
  • 18:18 WIB. PLN - PLN menerbitkan global bond dengan jumlah pokok kurang lebih US$1,5 miliar.
  • 18:17 WIB. Pertamina - Pertamina sudah memulai kick off untuk roadshow penawaran obligasi global.
  • 18:16 WIB. Pertamina - Pertamina mengincar dana hingga US$4 miliar lewat global bond.
  • 18:12 WIB. Mandiri - Pada kuartal III-2018 Mandiri mencatat rasio kredit bermasalah (NPL) gross 3,01%.
  • 18:11 WIB. BNI - BNI dan Mandiri mencatatkan penurunan biaya kredit di kuartal III.
  • 17:56 WIB. Hukum - Polri bantah tuduhan kriminalisasi terhadap Ahmad Dhani.
  • 17:55 WIB. Nasionall - Menteri Susi: OOC Bali akan dihadiri 1.900 delegasi.
  • 17:55 WIB. Daerah - PLN jamin ketersediaan listrik KEK Sei Mangkei.
  • 17:55 WIB. Politik - Ma'ruf Amin: saya masih setengah baya.
  • 17:55 WIB. Hukum - Polda Metro Jaya perpanjang masa penahanan Ratna Sarumpaet.
  • 17:54 WIB. Nasional - Presiden Jokowi ajak santri jadi pelopor persatuan bangsa.
  • 16:20 WIB. Industri - Trans Retail Indonesia: Kami akan lebih sibuk mempersiapkan tujuh gerai baru di kuartal IV. 
  • 15:59 WIB. BTPN Syariah - Melewati kuartal III tahun 2018, BTPS capai pertumbuhan pembiayaan sebesar 21% atau setara Rp6,96 triliun. 
  • 15:28 WIB. TBIG - TBIG beri pinjaman Rp628 miliar ke SKP guna pembayaran sebagaian fasilitas pinjaman revolving

Soal Surat dari Setnov, MKD: Bisa Iya, dan Bisa Tidak

Foto Berita Soal Surat dari Setnov, MKD: Bisa Iya, dan Bisa Tidak
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad menegaskan proses penyidikan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto yang berjalan tidak terpengaruh oleh surat yang dikirimkan Novanto agar MKD tidak melanjutkan proses perkara.

"Saya belum terima surat tersebut, namun kalau melihat di media sosial, itu kan surat permohonan sehingga boleh dikabulin atau tidak," kata Dasco di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Dia mengatakan proses penyidikan perkara yang berjalan di MKD bersifat independen sehingga tidak bisa dipengaruhi siapapun, termasuk Pimpinan DPR.

Dasco menjelaskan MKD memproses laporan masyarakat dalam perkara dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Novanto, dan prosesnya saat ini baru rapat internal verifikasi laporan.

"Jadwalnya masih berjalan dalam verifikasi perkara dan perlu waktu untuk mengambil keputusan," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan sebenarnya MKD pada Selasa (21/11) mengadakan rapat internal dalam rangka verifikasi dugaan pelanggaran etik dengan meminta pandangan fraksi-fraksi, namun batal karena ada beberapa pimpinan fraksi yang tidak bisa hadir.

Dasco mengatakan hingga Rabu (22/11) pagi, Kesekretariatan MKD masih mencocokan jadwal agenda rapat MKD dengan pimpinan fraksi untuk diadakan rapat pekan depan sehingga belum dipastikan jadwal rapat konsultasi tersebut.

"Pandangan fraksi-fraksi itu sesuai dengan aturan di UU MD3, aturan tata beracara, dan tata tertib DPR sehingga fraksi tidak mempermasalahkan rapat tersebut namun karena jadwal yang kami buat kemarin mendadak," tuturnya.

Dasco menjelaskan mengapa dalam perkara Novanto itu perlu memanggil pimpinan fraksi karena terkait dugaan pelanggaran etik menyangkut kelembagaan dan pimpinan DPR.

Menurut dia selama ini belum pernah ada kasus yang membawa institusi lembaga DPR dan Pimpinan DPR sehingga ada pendapat fraksi-fraksi yang meminta pandangan fraksi secara bersamaan.

"Kalau di MKD prosesnya berjalan, kan butuh waktu sedangkan proses di pengadilan tidak sampai sebulan. Misalnya, proses di MKD, perkaranya jalan dan waktunya sama," ucapnya.

Sebelumnya beredar surat yang ditanda tangani Setya Novanto yang ditujukan kepada Pimpinan DPR.

Dalam surat itu disebutkan bahwa dirinya saat ini sedang menghadapi kasus hukum dugaan korupsi proyek KTP elektronik, sehingga memohon kepada Pimpinan DPR untuk memberikan kesempatan kepadanya untuk membuktikan tidak ada keterlibatan dalam kasus tersebut.

Selain itu, Novanto juga meminta Pimpinan DPR untuk sementara waktu tidak diadakan rapat pleno. Sidang MKD terhadap kemungkinan pe-non-aktifan dirinya sebagai Ketua DPR dan selaku anggota DPR.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai persoalan kode etik yang berjalan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan pemeriksaan pembuktian tentu tidak bisa dilakukan karena yang bersangkutan sebagai tahanan.

Karena itu menurut dia, untuk amannya proses di MKD sebaiknya menggunakan pasal apabila sudah ditetapkan sebagai terdakwa maka baru yang bersangkutan bisa diproses.

Tag: Makhamah Kehormatan Dewan (MKD), Setya Novanto, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sufmi Dasco Ahmad

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Muhammad Adimaja

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,069.51 4,028.57
British Pound GBP 1.00 19,946.12 19,746.03
China Yuan CNY 1.00 2,205.21 2,183.26
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,268.00 15,116.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,849.44 10,739.92
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,947.25 1,927.84
Dolar Singapura SGD 1.00 11,081.43 10,967.13
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,573.47 17,397.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,672.84 3,632.78
Yen Jepang JPY 100.00 13,569.14 13,432.86

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5840.435 3.144 610
2 Agriculture 1570.332 -4.068 20
3 Mining 1918.413 8.447 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.577 0.126 70
5 Miscellanous Industry 1252.288 -2.704 45
6 Consumer Goods 2470.043 -1.914 49
7 Cons., Property & Real Estate 411.035 1.920 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1064.616 17.661 70
9 Finance 1050.751 -3.316 91
10 Trade & Service 788.480 -4.485 147
No Code Prev Close Change %
1 MINA 472 585 113 23.94
2 MPRO 254 314 60 23.62
3 IBFN 324 400 76 23.46
4 BCAP 135 159 24 17.78
5 DART 250 294 44 17.60
6 UNIC 3,400 3,930 530 15.59
7 SKYB 138 159 21 15.22
8 LPGI 3,550 4,050 500 14.08
9 SHIP 950 1,065 115 12.11
10 MYTX 126 138 12 9.52
No Code Prev Close Change %
1 NICK 159 140 -19 -11.95
2 MAYA 8,150 7,275 -875 -10.74
3 LPPF 5,625 5,025 -600 -10.67
4 PBSA 770 690 -80 -10.39
5 INCF 125 114 -11 -8.80
6 JKON 505 466 -39 -7.72
7 BMAS 368 340 -28 -7.61
8 MMLP 530 490 -40 -7.55
9 INCI 610 565 -45 -7.38
10 VINS 96 89 -7 -7.29
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 344 362 18 5.23
2 LPPF 5,625 5,025 -600 -10.67
3 KPIG 135 138 3 2.22
4 PGAS 2,270 2,340 70 3.08
5 ISAT 2,680 2,840 160 5.97
6 PTBA 4,540 4,610 70 1.54
7 PNLF 286 288 2 0.70
8 FREN 99 105 6 6.06
9 BBCA 23,375 23,150 -225 -0.96
10 WSKT 1,540 1,600 60 3.90