Butuh Dana di Luar APBN, Pemerintah Tawarkan 13 Proyek ke Swasta

Pemerintah kembali menawarkan 13 proyek infrastruktur melalui skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) senilai Rp136,5 triliun.

"Betul. Fasilitasi pemerintah via PINA kali ini senilai Rp136,5 triliun, " kata CEO PINA, Ekoputro Adijayanto, menjawab pers usai menghadiri Infrastructure Insight Forum 2017 di Jakarta, Rabu petang (22/11/2017).

Dijelaskannya, melalui PINA, pemerintah mendorong agar pembiayaan infrastruktur ke depan tidak hanya bersumber dari APBN, tetapi juga dari pihak lain secara kreatif.

"Pihak lain di sini adalah swasta dan pendekatan yang dilakukan adalah berbasis ekuiti dan secara B to B," kata Eko.

Eko mengatakan, syarat proyek masuk kategori PINA bila dalam proyeksinya mampu menghasilkan tingkat pengembalian investasi di atas 13 persen.

"Nah 13 proyek itu sebagian besar adalah pembangkit listrik dan jalan tol, termasuk juga di dalamnya adalah pengembangan pelabuhan terintegrasi pariwisata Labuhan Bajo, pesawat R80 dan lainnya," kata Eko.

Tiga proyek Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, skema PINA dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) bisa menjadi solusi mengatasi kebutuhan pembiayaan proyek infrastruktur nasional yang besar melalui keterlibatan sektor swasta.

"Ini menjadi solusi mengatasi keterbatasan anggaran APBN dengan menggunakan skema creative financing, sekaligus menjadi solusi penguatan ekuitas BUMN tanpa mengandalkan penyertaan modal negara (PMN)," kata Bambang.