Portal Berita Ekonomi Rabu, 17 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:05 WIB. Jasa Raharja - Laba Jasa Raharja tahun ini bakal mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
  • 22:01 WIB. BNI - BNI dan Traveloka akan mengadakan travel fair pada akhir Oktober 2018.
  • 21:40 WIB. Hukum - Kekayaan bupati Bekasi Dalam setahun naik Rp9,3 miliar.
  • 21:39 WIB. Hukum - Polri: Kaca film antipeluru Gedung DPR perlu dikaji.
  • 21:39 WIB. Olahraga - Kemenpora: Event esports internasional di Indonesia masih terbatas.
  • 21:39 WIB. Politik - Ma'ruf Amin bicara Islam moderat di Singapura.
  • 21:39 WIB. Hukum - KPAI: Video pramuka ganti presiden eksploitasi anak.
  • 21:38 WIB. Hukum - KPK geledah kantor Lippo Group dan rumah Bupati Bekasi.
  • 21:38 WIB. Hukum - Menhub prihatin pegawai Kemenhub tersangka "peluru nyasar".
  • 21:02 WIB. BNI - Nasabah baru BNI akan bertambah 425.000 pada tahun ini.
  • 21:02 WIB. BNI - BNI memproyeksi transaksi kartu kredit pada akhir 2018 naik 12%-15% yoy.
  • 16:53 WIB. Apple - iPhone XR sudah kantongi restu Kemenkominfo.
  • 16:52 WIB. Twitter - Twitter bisa lacak akun penyebar kebencian.
  • 16:52 WIB. WhatsApp - WhatsApp perpanjang waktu hapus pesan.
  • 09:21 WIB. Youtube - Youtube bakal beri sanki untuk konten video duplikat.

DPD : Tenaga Honorer Murni Tanggungjawab Pemerintah

Foto Berita DPD : Tenaga Honorer Murni Tanggungjawab Pemerintah
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD RI Bambang Sadono menegaskan persoalan tenaga honorer bukanlah masalah sosial tapi menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Pemerintah yang mempekerjakan tenaga honorer sehingga pemerintah harus memenuhi kewajibannya. Kalau persoalan tenaga honorer karena regulasi, maka DPR RI harus didorong merevisi UU ASN yang menjadi landasan hukumnya," kata Bambang Sadono pada rapat dengar pendapat dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Keuangan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

BAP DPD RI menyelenggarakan RDP tersebut menindaklanjuti pengaduan dari Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) yang mengadukan nasib mereka sebagai tenaga honorer.

Anggota BAP DPD RI, Ibrahim Agustinus Medah menambahkan, perihal tenaga honorer, Presiden Joko Widodo telah menunjuk tiga menteri, yakni Menteri PAN-RB, Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Keuangan RI guna membicarakan tenaga honorer dengan DPR RI.

"DPD RI akan mengundang ketiga menteri tersebut untuk membicarakan solusi penyelesaiannya," ujar Medah.

Para tenaga honorer saat menyampaikan pengaduannya menyatakan merasa dirugikan, ketika Pemerintah membuka formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2017, tanpa memperhatikan janji terhadap tenaga honorer.

Ketua Umum FHK2I Titi Purwaningsih mengatakan, tenaga honorer K2 hingga saat ini masih ada 439.956 orang.

"Pemerintah juga berjanji akan merevisi UU ASN untuk mengakomodasi tenaga honorer," katanya.

Sementara itu, Direktur Harmonisasi Penganggaran Kementerian Keuangan, Made Arya Wijaya mengatakan, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggarkan untuk 100.201 CPNS baru.

Menurut dia, Kementerian PAN-RB telah meminta kepada Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran dan telah difasilitasi.

 

Tag: Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,066.22 4,025.16
British Pound GBP 1.00 20,110.87 19,901.42
China Yuan CNY 1.00 2,207.43 2,185.43
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,254.00 15,102.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,883.73 10,773.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,946.31 1,926.89
Dolar Singapura SGD 1.00 11,097.05 10,982.47
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,644.30 17,466.97
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.78 3,634.66
Yen Jepang JPY 100.00 13,573.59 13,434.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5868.620 67.803 610
2 Agriculture 1522.460 22.946 20
3 Mining 1933.517 25.132 47
4 Basic Industry and Chemicals 746.459 12.246 70
5 Miscellanous Industry 1214.073 6.640 45
6 Consumer Goods 2489.664 17.513 49
7 Cons., Property & Real Estate 408.238 3.862 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1074.895 28.399 70
9 Finance 1064.617 9.032 91
10 Trade & Service 800.207 9.982 147
No Code Prev Close Change %
1 ISSP 73 98 25 34.25
2 SURE 970 1,210 240 24.74
3 MLPL 71 88 17 23.94
4 TRIO 188 228 40 21.28
5 KBLM 242 284 42 17.36
6 ABBA 99 116 17 17.17
7 DIGI 1,005 1,130 125 12.44
8 KARW 82 92 10 12.20
9 APEX 1,600 1,780 180 11.25
10 TPMA 258 286 28 10.85
No Code Prev Close Change %
1 IBFN 420 330 -90 -21.43
2 CITY 545 478 -67 -12.29
3 INCF 143 127 -16 -11.19
4 MKPI 24,000 22,000 -2,000 -8.33
5 AKPI 970 890 -80 -8.25
6 BCAP 157 145 -12 -7.64
7 SMCB 1,750 1,625 -125 -7.14
8 TMPO 140 130 -10 -7.14
9 MPOW 134 125 -9 -6.72
10 LMAS 78 73 -5 -6.41
No Code Prev Close Change %
1 CPRO 50 50 0 0.00
2 MNCN 730 775 45 6.16
3 ABBA 99 116 17 17.17
4 PGAS 2,200 2,310 110 5.00
5 TLKM 3,780 3,900 120 3.17
6 BHIT 79 80 1 1.27
7 DOID 755 805 50 6.62
8 ISSP 73 98 25 34.25
9 TRAM 199 200 1 0.50
10 TKIM 10,300 11,200 900 8.74