Portal Berita Ekonomi Kamis, 19 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:54 WIB. JSMR - JSMR menarget 1.000 km jalan tol siap dioperasikan hingga awal tahun 2019.
  • 09:53 WIB. JSMR - JSMR harap bukukan laba bersih setelah pajak sekitar Rp300 miliar dari divestasi RDPT.
  • 09:44 WIB. Politik - Demokrat pastikan tak ada sanksi TGB karena dukung Jokowi.
  • 09:43 WIB. Daerah - Kemendagri cap Anies terapkan sistem pencopotan paksa di DKI.
  • 09:43 WIB. Pemilu - PDIP sebut pengacara Rizieq punya rekam jejak baik jadi Caleg.
  • 09:42 WIB. Politik - Sekjen PDIP Tegaskan Hubungan Megawati-SBY Berjalan Baik.
  • 09:42 WIB. Pilpres - Golkar sebut Gerindra berpeluang gabung koalisi Jokowi.
  • 09:42 WIB. Politik - Ngabalin: Kehadiran Riza Chalid urusan NasDem.
  • 09:41 WIB. Hukum - Eks Wapres Boediono dihadirkan jadi saksi dalam sidang BLBI.
  • 09:41 WIB. Pilpres - Mahfudz Siddiq sebut Prabowo sedang cari jalan lain menuju pilpres.
  • 09:41 WIB. Pilpres - Mahfud MD: Jokowi tahu siapa yang didukung rakyat.
  • 09:40 WIB. Pemilu - PDIP rekrut caleg artis kuatkan kepribadian bangsa.
  • 09:40 WIB. Nasional - Presiden Jokowi lantik 724 perwira TNI-Polri.
  • 09:39 WIB. Nasional - Presiden Jokowi: Indonesia harus mampu menghadapi perang dagang.
  • 08:26 WIB. Logistik -┬áJ&T Express akan mulai mengembangkan mesin sorting otomatis guna menghindari human error.

DPD : Tenaga Honorer Murni Tanggungjawab Pemerintah

Foto Berita DPD : Tenaga Honorer Murni Tanggungjawab Pemerintah
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD RI Bambang Sadono menegaskan persoalan tenaga honorer bukanlah masalah sosial tapi menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Pemerintah yang mempekerjakan tenaga honorer sehingga pemerintah harus memenuhi kewajibannya. Kalau persoalan tenaga honorer karena regulasi, maka DPR RI harus didorong merevisi UU ASN yang menjadi landasan hukumnya," kata Bambang Sadono pada rapat dengar pendapat dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Keuangan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

BAP DPD RI menyelenggarakan RDP tersebut menindaklanjuti pengaduan dari Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) yang mengadukan nasib mereka sebagai tenaga honorer.

Anggota BAP DPD RI, Ibrahim Agustinus Medah menambahkan, perihal tenaga honorer, Presiden Joko Widodo telah menunjuk tiga menteri, yakni Menteri PAN-RB, Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Keuangan RI guna membicarakan tenaga honorer dengan DPR RI.

"DPD RI akan mengundang ketiga menteri tersebut untuk membicarakan solusi penyelesaiannya," ujar Medah.

Para tenaga honorer saat menyampaikan pengaduannya menyatakan merasa dirugikan, ketika Pemerintah membuka formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2017, tanpa memperhatikan janji terhadap tenaga honorer.

Ketua Umum FHK2I Titi Purwaningsih mengatakan, tenaga honorer K2 hingga saat ini masih ada 439.956 orang.

"Pemerintah juga berjanji akan merevisi UU ASN untuk mengakomodasi tenaga honorer," katanya.

Sementara itu, Direktur Harmonisasi Penganggaran Kementerian Keuangan, Made Arya Wijaya mengatakan, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggarkan untuk 100.201 CPNS baru.

Menurut dia, Kementerian PAN-RB telah meminta kepada Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran dan telah difasilitasi.

 

Tag: Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5890.731 29.223 597
2 Agriculture 1448.636 18.709 19
3 Mining 2030.948 37.402 46
4 Basic Industry and Chemicals 770.836 3.799 70
5 Miscellanous Industry 1171.537 6.552 45
6 Consumer Goods 2430.300 5.099 46
7 Cons., Property & Real Estate 447.579 -0.369 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1090.068 16.401 70
9 Finance 1026.304 6.533 91
10 Trade & Service 871.072 -8.720 143
No Code Prev Close Change %
1 INDR 6,075 7,275 1,200 19.75
2 TCPI 1,090 1,290 200 18.35
3 DSSA 20,525 24,000 3,475 16.93
4 BTON 240 278 38 15.83
5 BNBR 70 81 11 15.71
6 NUSA 254 292 38 14.96
7 POLL 1,305 1,500 195 14.94
8 CSIS 444 505 61 13.74
9 ERAA 2,820 3,130 310 10.99
10 MGRO 338 372 34 10.06
No Code Prev Close Change %
1 TRIO 1,890 1,420 -470 -24.87
2 MFMI 845 640 -205 -24.26
3 OKAS 334 280 -54 -16.17
4 FORU 146 124 -22 -15.07
5 TRUK 496 424 -72 -14.52
6 RODA 580 505 -75 -12.93
7 PEGE 150 133 -17 -11.33
8 GSMF 126 112 -14 -11.11
9 CEKA 1,100 985 -115 -10.45
10 TIRA 157 141 -16 -10.19
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,870 2,850 -20 -0.70
2 ERAA 2,820 3,130 310 10.99
3 PGAS 1,725 1,720 -5 -0.29
4 GSMF 126 112 -14 -11.11
5 INDR 6,075 7,275 1,200 19.75
6 TLKM 3,940 4,010 70 1.78
7 BKSL 107 105 -2 -1.87
8 WSKT 2,030 2,030 0 0.00
9 ADRO 1,760 1,865 105 5.97
10 PTBA 4,380 4,330 -50 -1.14