Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Gagal Cegah Aksi Pembelotan, Kim Jong-un Hukum Pasukan Perbatasannya Sendiri

Gagal Cegah Aksi Pembelotan, Kim Jong-un Hukum Pasukan Perbatasannya Sendiri Kredit Foto: Reuters/Jung Yeon-Je
Warta Ekonomi, Jakarta -

Rezim Kim Jong-un di Korea Utara dilaporkan mengganti semua penjaga keamanan perbatasan setelah seorang tentara Korea Utara melesat melintasi garis demarkasi di Area Keamanan Bersama yang dijaga ketat di zona demiliterisasi (DMZ).

?Upaya tersebut merupakan aksi pembelotan yang langka dan dramatis,? tutur seorang sumber intelijen kepada kantor berita Korea Selatan Yonhap.

Menurut sumber tersebut, penjaga perbatasan mungkin telah dihukum karena kegagalan mereka dalam menghentikan pembelotan.

"Tanda-tanda terdeteksi bahwa Korea Utara telah mengganti semua petugas keamanan perbatasan setelah pembelotan. Dengan situasi ini, komandan unit militer yang bertanggung jawab dan perwira senior mungkin telah menjalani hukuman," ungkap sumber tersebut seperti dikutip sebuah artikel yang diterbitkan pada hari Kamis (23/11/2017), sebagaimana dikutip dari Newsweek, Jumat (24/11/2017).

Hal tersebut tidak pernah terjadi sebelumnya di rezim Korea Utara, yang dipimpin oleh Kim Jong Un, untuk menghukum penjaga perbatasan karena gagal mencegah pembelotan.

Menurut organisasi hak asasi manusia Amnesty International, seorang komandan dan wakil komandan dari sebuah pos perbatasan di dekat China ditangkap dan dijatuhi hukuman mati awal tahun ini setelah sebuah penyelidikan resmi terhadap para pembelot Korea Utara, yang banyak di antaranya melarikan diri dari negara tersebut di perbatasan China.

Awal pekan ini, badan intelijen Korea Selatan mengatakan kepada anggota parlemen tentang tindakan penghukuman yang jarang dilakukan terhadap pejabat Korea Utara setelah melakukan pemeriksaan terhadap Biro Politik Umum yang sangat berpengaruh, sebuah organ yang didedikasikan untuk memastikan kepatuhan terhadap garis partai yang berkuasa di antara jajaran Tentara Rakyat Korea, dilaporkan karena "sikap indispliner mereka".

Hukuman itu pada awalnya dipandang sebagai pertanda pertengkaran di antara pembantu utama Kim, tapi juga bisa dikaitkan dengan penjaga perbatasan (dengan hati-hati memilih sendiri komitmen ideologis mereka terhadap rezim tersebut) dan ketidakmampuan mereka untuk mencegah pembelotan tersebut.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Hafit Yudi Suprobo
Editor: Hafit Yudi Suprobo

Advertisement

Bagikan Artikel: