Portal Berita Ekonomi Senin, 22 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:34 WIB. LSI Denny JA - Media sosial paling banyak meraih 30 hingga 40 persen pemilih di Pilpres 2019.
  • 11:33 WIB. LSI Denny JA - Tiga cara mengejar elektabilitas Jokowi yakni momentum, media, dan 'money'.
  • 11:33 WIB. LSI Denny JA - Jokowi punya banyak kelebihan yang sulit disalit penantang tanpa upaya serius.
  • 11:33 WIB. LSI Denny JA - Prabowo-Sandiaga sulit mengejar elektabilitas Jokowi.
  • 11:29 WIB. PSI - Kalau Sandiaga tak setuju dengan program Jokowi, apa solusi alternatif?
  • 11:29 WIB. PSI - Sandiaga setuju dengan dana kelurahan program Jokowi?
  • 11:29 WIB. PSI - Sandiaga jangan 'nyinyir' program Jokowi.
  • 11:21 WIB. Bursa - Jesivindo Juvutama menjual 33.800 saham DEFI Kepada Ewcash Pte Ltd. 
  • 10:59 WIB. AISA - Masih berseteru dengan Direksi, Dewan Komisaris AISA pastikan RUPSLB hari ini tetap terselenggara. 
  • 10:42 WIB. IHSG - Perdagangan Senin 22/10/2018, IHSG diperkirakan cenderung menguat pada kisaran 5.759-5.980. 
  • 10:42 WIB. Bursa - 21 ribu saham TOTL di PT Total Pola Persada beralih ke empat pemegang saham yang baru.
  • 10:18 WIB. KAEF - Kimia Farma kulakan bahan baku sekaligus untuk periode dua tahun.
  • 09:42 WIB. PKPU - Produsen Big Cola jalani sidang PKPU hari ini di PN Jakpus.
  • 05:26 WIB. Selandia Baru - Imbas kematian Khashoggi, Selandia Baru tidak akan menghadiri KTT investasi Saudi.
  • 05:24 WIB. FCA - Fiat Chrysler setuju untuk menjual Magneti Marelli ke Calsonic Kansei.

Pajak Kendaraan Mati? Praktisi Hukum: Polisi Tidak Bisa Tilang

Foto Berita Pajak Kendaraan Mati? Praktisi Hukum: Polisi Tidak Bisa Tilang
Warta Ekonomi.co.id, Semarang -

Praktisi hukum Th. Yosep Parera menegaskan polisi tidak berwenang menjatuhkan bukti pelanggaran (tilang) terhadap pengendara yang pajak kendaraan bermotornya terlambat.

"Kalau ada pengendara yang kendaraan bermotor belum dibayar, polisi tidak berwenang menjeratnya dengan pidana tilang," kata Yosep di Semarang, Minggu (26/11/2017).

Menurut dia, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jerat pidana hanya bisa diberikan, kata dia, jika masa berlaku 5 tahun surat tanda nomor kendaraan (STNK) sudah mati dan tidak diperpanjang.

"Jadi, bukan karena pajaknya yang mati," kata Ketua Peradi Semarang ini.

Hal tersebut, lanjut dia, diatur dalam Pasal 67 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa surat pengesahan pajak yang menjadi satu kesatuan dan STNK serta rutin dibayarkan tiap tahun bukan bagian dalam ketentuan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bisa dijatuhkan sanksi.

"Kalau memang pajaknya belum dibayar, yang menjatuhkan sanksi dari dinas terkait," katanya.

Sanksi yang diberikan, lanjut dia, bisa berupa administrasi, seperti sejumlah denda yang harus dibayarkan. Sementara itu, bila polisi tetap menjatuhkan tilang terhadap pengendara yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, kemudian diajukan ke persidangan, kata dia, pengadilan wajib menolaknya.

"Pengadilan, termasuk jaksa, wajib menolak dan memerintahkan agar barang bukti tilangnya dikembalikan kepada yang bersangkutan," katanya.

Tag: Kepolisian

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/Oky Lukmansyah

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,069.51 4,028.57
British Pound GBP 1.00 19,946.12 19,746.03
China Yuan CNY 1.00 2,205.21 2,183.26
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,268.00 15,116.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,849.44 10,739.92
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,947.25 1,927.84
Dolar Singapura SGD 1.00 11,081.43 10,967.13
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,573.47 17,397.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,672.84 3,632.78
Yen Jepang JPY 100.00 13,569.14 13,432.86

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5837.291 -7.951 610
2 Agriculture 1574.400 -2.628 20
3 Mining 1909.966 -6.234 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.451 4.747 70
5 Miscellanous Industry 1254.992 40.866 45
6 Consumer Goods 2471.957 -17.927 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.115 1.009 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.955 -0.876 70
9 Finance 1054.067 -5.371 91
10 Trade & Service 792.965 -3.931 147
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 6,950 8,150 1,200 17.27
2 NICK 138 159 21 15.22
3 APEX 1,780 2,000 220 12.36
4 HELI 85 94 9 10.59
5 DUCK 1,370 1,515 145 10.58
6 SMDM 133 145 12 9.02
7 RODA 350 378 28 8.00
8 MPRO 236 254 18 7.63
9 ACST 1,495 1,600 105 7.02
10 TBIG 5,050 5,375 325 6.44
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 875 730 -145 -16.57
2 JAWA 160 138 -22 -13.75
3 CNTX 545 472 -73 -13.39
4 PNSE 875 770 -105 -12.00
5 RELI 256 228 -28 -10.94
6 LPLI 148 132 -16 -10.81
7 JKSW 68 62 -6 -8.82
8 RMBA 378 348 -30 -7.94
9 BISI 1,520 1,400 -120 -7.89
10 PSDN 208 192 -16 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 332 344 12 3.61
2 BHIT 82 81 -1 -1.22
3 KPIG 136 135 -1 -0.74
4 PGAS 2,230 2,270 40 1.79
5 MNCN 790 780 -10 -1.27
6 TLKM 3,760 3,730 -30 -0.80
7 SCMA 1,785 1,725 -60 -3.36
8 ADRO 1,730 1,700 -30 -1.73
9 TARA 890 890 0 0.00
10 INKP 13,675 13,475 -200 -1.46