Portal Berita Ekonomi Kamis, 19 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:52 WIB. BNI - BNI libatkan Rumah Kreatif BUMN dalam Torch Relay di Yogyakarta.
  • 13:00 WIB. Samsung - Samsung¬†dilaporkan akan meluncurkan ponsel lipat pada awal 2019.¬†
  • 13:00 WIB. Walmart - Walmart gandeng Microsoft siapkan teknologi kecerdasan buatan (AI).
  • 12:58 WIB. Facebook - Tingkatkan keamanan, Facebook Messenger siapkan fitur cegah peretas.
  • 12:55 WIB. Google - Kena denda Rp72,8 triliun, Google ancam Android tak lagi gratis.
  • 12:53 WIB. Teknologi - AS melarang Facebook dan Google taati hukum keamanan siber Vietnam.
  • 12:41 WIB. Google - Android dianggap memonopoli pasar sistem mobile, di Eropa Google didenda Rp72,8 triliun.
  • 12:37 WIB. Line - Line akhirnya punya fitur 'Reply'.
  • 12:02 WIB. Sony - Sony dikabarkan akan rilis ponsel flagship terbaru bertajuk Xperia XZ3 pada perhelatan IFA 2018.
  • 11:59 WIB. Microsoft - Skype versi 8.0 hadirkan fitur yang mungkinkan pengguna lakukan video call dengan 24 orang sekaligus dengan resolusi 1.080 p.
  • 11:58 WIB. Siber - Kementerian Komunikasi dan Informatika bakal terbitkan Peraturan Menteri (Permen) khusus yang mengatur konten ilegal.¬†
  • 11:57 WIB. Oppo - Lewat Find X, Oppo ingin naik kelas.
  • 09:42 WIB. Pilpres - Golkar sebut Gerindra berpeluang gabung koalisi Jokowi.
  • 09:42 WIB. Politik - Ngabalin: Kehadiran Riza Chalid urusan NasDem.
  • 09:41 WIB. Hukum - Eks Wapres Boediono dihadirkan jadi saksi dalam sidang BLBI.

Pajak Kendaraan Mati? Praktisi Hukum: Polisi Tidak Bisa Tilang

Foto Berita Pajak Kendaraan Mati? Praktisi Hukum: Polisi Tidak Bisa Tilang
Warta Ekonomi.co.id, Semarang -

Praktisi hukum Th. Yosep Parera menegaskan polisi tidak berwenang menjatuhkan bukti pelanggaran (tilang) terhadap pengendara yang pajak kendaraan bermotornya terlambat.

"Kalau ada pengendara yang kendaraan bermotor belum dibayar, polisi tidak berwenang menjeratnya dengan pidana tilang," kata Yosep di Semarang, Minggu (26/11/2017).

Menurut dia, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jerat pidana hanya bisa diberikan, kata dia, jika masa berlaku 5 tahun surat tanda nomor kendaraan (STNK) sudah mati dan tidak diperpanjang.

"Jadi, bukan karena pajaknya yang mati," kata Ketua Peradi Semarang ini.

Hal tersebut, lanjut dia, diatur dalam Pasal 67 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa surat pengesahan pajak yang menjadi satu kesatuan dan STNK serta rutin dibayarkan tiap tahun bukan bagian dalam ketentuan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bisa dijatuhkan sanksi.

"Kalau memang pajaknya belum dibayar, yang menjatuhkan sanksi dari dinas terkait," katanya.

Sanksi yang diberikan, lanjut dia, bisa berupa administrasi, seperti sejumlah denda yang harus dibayarkan. Sementara itu, bila polisi tetap menjatuhkan tilang terhadap pengendara yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, kemudian diajukan ke persidangan, kata dia, pengadilan wajib menolaknya.

"Pengadilan, termasuk jaksa, wajib menolak dan memerintahkan agar barang bukti tilangnya dikembalikan kepada yang bersangkutan," katanya.

Tag: Kepolisian

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/Oky Lukmansyah

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5890.731 29.223 597
2 Agriculture 1448.636 18.709 19
3 Mining 2030.948 37.402 46
4 Basic Industry and Chemicals 770.836 3.799 70
5 Miscellanous Industry 1171.537 6.552 45
6 Consumer Goods 2430.300 5.099 46
7 Cons., Property & Real Estate 447.579 -0.369 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1090.068 16.401 70
9 Finance 1026.304 6.533 91
10 Trade & Service 871.072 -8.720 143
No Code Prev Close Change %
1 INDR 6,075 7,275 1,200 19.75
2 TCPI 1,090 1,290 200 18.35
3 DSSA 20,525 24,000 3,475 16.93
4 BTON 240 278 38 15.83
5 BNBR 70 81 11 15.71
6 NUSA 254 292 38 14.96
7 POLL 1,305 1,500 195 14.94
8 CSIS 444 505 61 13.74
9 ERAA 2,820 3,130 310 10.99
10 MGRO 338 372 34 10.06
No Code Prev Close Change %
1 TRIO 1,890 1,420 -470 -24.87
2 MFMI 845 640 -205 -24.26
3 OKAS 334 280 -54 -16.17
4 FORU 146 124 -22 -15.07
5 TRUK 496 424 -72 -14.52
6 RODA 580 505 -75 -12.93
7 PEGE 150 133 -17 -11.33
8 GSMF 126 112 -14 -11.11
9 CEKA 1,100 985 -115 -10.45
10 TIRA 157 141 -16 -10.19
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,870 2,850 -20 -0.70
2 ERAA 2,820 3,130 310 10.99
3 PGAS 1,725 1,720 -5 -0.29
4 GSMF 126 112 -14 -11.11
5 INDR 6,075 7,275 1,200 19.75
6 TLKM 3,940 4,010 70 1.78
7 BKSL 107 105 -2 -1.87
8 WSKT 2,030 2,030 0 0.00
9 ADRO 1,760 1,865 105 5.97
10 PTBA 4,380 4,330 -50 -1.14