Portal Berita Ekonomi Rabu, 24 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:31 WIB. PEP - Pertamina EP menemukan cadangan gas baru di Sulteng.
  • 08:12 WIB. BUMN - Ekonom menilai peran BUMN dalam infrastruktur sudah terlalu besar, saatnya pemerintah melibatkan swasta murni.
  • 07:34 WIB. BTN - BTN menggandeng PP-INI untuk meningkatkan kualitas kredit perseroan.
  • 07:15 WIB. PLN - PLN pertahankan mengonsumsi listrik di atas 6%.
  • 06:05 WIB. Pertamina - Pertamina mengapresiasi kerja polisi yang mengungkap pengoplos gas elpiji di Sumut.
  • 06:02 WIB. Waskita - Pembayaran tahap keempat proyek LRT Sumatera Selatan yang diterima Waskita menjadi suntikan energi bagi kas operasional perseroan.
  • 05:56 WIB. BNI - BNI mencatat kredit terdampak debitur gempa di Lombok sebesar Rp659 miliar dengan 2.674 nasabah.
  • 05:51 WIB. ADHI - Adhi Karya menargetkan pendapatan akhir tahun 2018 naik 16% menjadi 18 triliun secara yoy.
  • 05:47 WIB. BTN - KPA BTN tumbuh 34% pada September 2018.

Saksi Ahli: Pemeriksaan Setnov Harus Seizin Presiden

Foto Berita Saksi Ahli: Pemeriksaan Setnov Harus Seizin Presiden
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ahli hukum tata negara Margarito Kamis menyatakan pemeriksaan Setya Novanto dalam penyidikan kasus korupsi dalam pengadaan e-KTP harus dilakukan seizin Presiden Republik Indonesia.

"Tiga pertanyaan doang. Seputar prosedur pemeriksaan terhadap anggota DPR. Itu yang saya jelaskan, harusnya ada izin dari Presiden," kata Margarito yang pada Senin (27/11/2017) datang ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta untuk memberikan keterangan selaku saksi meringankan bagi tersangka Setya Novanto.

"Harus, harus. Suka tidak suka begitu. Asal dia berstatus anggota DPR," tambah dia.

Margarito mendasari pendapatnya menggunakan Pasal 245 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21 Tahun 2014.

Menurut Pasal 245 ayat 1 Undang-Undang MD3, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis Mahkamah Kehormatan Dewan.

"Untuk memeriksa tersangka menurut keputusan K Nomor 21 Tahun 2014 mesti diperiksa dulu sebagai calon tersangka. Untuk diperiksa sebagai calon tersangka mesti ada izin dulu dari Presiden," kata Margarito.

Ia juga menyatakan bahwa penetapan kembali Novanto sebagai tersangka juga tidak memenuhi prosedur.

"Menurut saya tidak cukup karena sejauh yang saya tahu dia tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Karena dia tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka sementara MK mewajibkan dia untuk diperiksa sebagai calon tersangka," tuturnya.

Oleh karena itu, menurut dia, ada celah bagi Setya Novanto untuk lolos kembali di praperadilan. "Iya kemungkinan," kata Margarito.

Tag: Margarito Kamis, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setya Novanto, Joko Widodo (Jokowi), E-KTP

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Rosa Panggabean

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,074.00 4,032.94
British Pound GBP 1.00 19,818.76 19,620.15
China Yuan CNY 1.00 2,204.27 2,182.35
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,284.00 15,132.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,804.26 10,693.78
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,949.96 1,930.55
Dolar Singapura SGD 1.00 11,068.95 10,958.07
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,521.58 17,341.27
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.92 3,634.88
Yen Jepang JPY 100.00 13,578.54 13,439.91

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5797.891 -42.544 610
2 Agriculture 1554.747 -15.585 20
3 Mining 1891.500 -26.913 47
4 Basic Industry and Chemicals 751.139 -6.438 70
5 Miscellanous Industry 1262.855 10.567 45
6 Consumer Goods 2461.265 -8.778 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.289 -1.746 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1043.222 -21.394 70
9 Finance 1042.692 -8.059 91
10 Trade & Service 784.869 -3.611 147
No Code Prev Close Change %
1 MPRO 314 392 78 24.84
2 MLPT 745 900 155 20.81
3 MFMI 700 840 140 20.00
4 SKYB 159 190 31 19.50
5 KPAL 402 478 76 18.91
6 RELI 228 258 30 13.16
7 PBSA 690 760 70 10.14
8 NOBU 950 1,040 90 9.47
9 BAYU 2,470 2,700 230 9.31
10 GJTL 635 690 55 8.66
No Code Prev Close Change %
1 IBFN 400 300 -100 -25.00
2 AMAG 358 270 -88 -24.58
3 TRIO 226 184 -42 -18.58
4 SKRN 1,225 1,030 -195 -15.92
5 YPAS 725 610 -115 -15.86
6 MINA 585 520 -65 -11.11
7 DUCK 1,590 1,440 -150 -9.43
8 DART 294 268 -26 -8.84
9 TFCO 600 550 -50 -8.33
10 HDFA 128 118 -10 -7.81
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 362 356 -6 -1.66
2 BMTR 334 334 0 0.00
3 PGAS 2,340 2,350 10 0.43
4 BHIT 79 79 0 0.00
5 LPPF 5,025 4,990 -35 -0.70
6 MNCN 775 780 5 0.65
7 PTBA 4,610 4,510 -100 -2.17
8 BBCA 23,150 22,950 -200 -0.86
9 GJTL 635 690 55 8.66
10 KPIG 138 139 1 0.72