Portal Berita Ekonomi Senin, 18 Desember 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:43 WIB. Ookla - Indonesia berada di urutan ke-7 dalam peningkatan kecepatan unduh mobile broadband dan ke-5 fixed broadband.
  • 11:41 WIB. Ookla - Singapura jadi negara dengan kecepatan internet fixed broadband terkencang, 158,85 Mbps.
  • 11:40 WIB. Ookla - Norwegia tercatat sebagai negara dengan kecepatan internet mobile terkencang, 62,66 Mbps.
  • 11:38 WIB. Ookla - Sebanyak 185 negara punya kecepatan fixed broadband di bawah rata-rata global.
  • 11:37 WIB. Ookla - Sebanyak 71 negara punya kecepatan fixed broadband di atas rata-rata global.
  • 11:36 WIB. Ookla - Sebanyak 134 negara punya kecepatan mobile broadband di bawah rata-rata global.
  • 11:35 WIB. Ookla - Sebanyak 119 negara mengalami peningkatan kecepatan mobile broadband di atas rata-rata global.
  • 11:34 WIB. Ookla - Kecepatan fixed broadband lebih ngebut 97,8% dibanding mobile broadband.
  • 11:32 WIB. Ookla - Dibandingkan tahun lalu, kecepatan unduh fixed broadband naik 31,6% dan unggah naik 25,9%.
  • 11:31 WIB. Ookla - Satu tahun terakhir, kecepatan unggah fixed broadband global capai 19,96 Mbps.
  • 11:30 WIB. Ookla - Satu tahun terakhir, kecepatan unduh fixed broadband global capai 40,11 Mbps.
  • 11:27 WIB. Ookla - Dibandingkan tahun lalu, kecepatan unduh mobile broadband naik 30,1% dan unggah naik 38,9%.
  • 11:26 WIB. Ookla - November 2016-November 2017 rata-rata kecepatan unggah mobile broadband global capai 8,65 Mbps.
  • 11:25 WIB. Ookla - November 2016-November 2017 rata-rata kecepatan unduh mobile broadband global capai 20,28 Mbps.
  • 10:13 WIB. Pilgub Jateng - PDIP beri sinyal dukung Ganjar di Pilgub Jateng.

Menteri Maju 'Nyagub' Wajib Lapor Presiden

Foto Berita Menteri Maju 'Nyagub' Wajib Lapor Presiden
Warta Ekonomi.co.id, Surabaya -

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menyebut, secara etika, menteri yang maju di Pilkada harus melapor ke Presiden Joko Widodo, sebagai pemimpin kabinet pemerintahan.

"Kalau sudah menyatakan maju maka etikanya harus lapor dan mengajukannya ke presiden," ujar Kumolo, ditemui usai membuka Rapimnas KPU RI dan KPU Provinsi se-Indonesia, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (27/11/2017) malam.

Namun, di sela pembukaan yang dilanjutkan paparan hingga menjelang tengah malam tersebut, dia mengaku secara aturan tak ada yang mewajibkannya mundur.

"Setahu saya tak ada aturannya. Tapi ini persoalan etika dan segeralah melapor," ucap dia, yang juga kader PDI Perjuangan.

Seperti diketahui, nama Menteri Sosial, Khofifah Parawansa, menjadi sorotan karena menyatakan maju di Pilkada Jawa Timur 2018 dan telah mengantongi surat rekomendasi resmi dari dua partai, yaitu Partai Demokrat dan Partai Golkar.

Perempuan politisi berlatar NU itu berpasangan dengan Bupati Trenggalek, Emil Elistianto Dardak, yang merupakan kader PDI Perjuangan. Dardak akhirnya dihentikan keanggotaannya dari PDI Perjuangan karena "menyeberang" ke partai politik lain. 

 
Keikutsertaan Parawansa di Pilkada Jawa Timur ini merupakan kali ketiga setelah di dua periode sebelumnya selalu kalah dari pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf, yang juga kader NU.

Sementara itu, terkait aturan mundur tidaknya calon kepala daerah dan wakilnya yang masih menjabat kepala daerah, Mendagri juga menyatakan tak harus mundur karena sesuai aturan diperbolehkan cuti.

"Kepala daerah dan wakilnya yang maju di provinsi sama tak harus mundur, kecuali kepala daerah yang maju di luar provinsi maka harus berhenti," katanya. 

Tag: Tjahjo Kumolo, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kabinet Kerja, Joko Widodo (Jokowi), Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/R Rekotomo

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,637.41 3,601.05
British Pound GBP 1.00 18,337.60 18,152.07
China Yuan CNY 1.00 2,063.29 2,042.71
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,641.00 13,505.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,464.01 10,356.98
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,746.41 1,728.88
Dolar Singapura SGD 1.00 10,135.23 10,030.45
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,084.10 15,922.40
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,346.66 3,310.86
Yen Jepang JPY 100.00 12,163.17 12,038.69

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6119.419 5.766 567
2 Agriculture 1615.559 6.106 19
3 Mining 1564.401 1.285 43
4 Basic Industry and Chemicals 672.709 -3.081 69
5 Miscellanous Industry 1382.572 -1.885 43
6 Consumer Goods 2705.365 24.718 45
7 Cons., Property & Real Estate 486.014 3.440 66
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1145.607 -2.150 60
9 Finance 1081.116 -5.142 89
10 Trade & Service 906.333 3.449 133
No Code Prev Close Change %
1 DWGL 316 394 78 24.68
2 MARI 1,010 1,250 240 23.76
3 MDLN 300 370 70 23.33
4 MYOR 2,070 2,500 430 20.77
5 MFMI 650 770 120 18.46
6 CANI 250 294 44 17.60
7 JGLE 98 115 17 17.35
8 ITMA 565 660 95 16.81
9 RELI 374 426 52 13.90
10 SDMU 304 344 40 13.16
No Code Prev Close Change %
1 ASJT 595 515 -80 -13.45
2 KBLV 472 422 -50 -10.59
3 RODA 170 155 -15 -8.82
4 ARII 910 855 -55 -6.04
5 ALKA 334 314 -20 -5.99
6 GTBO 185 175 -10 -5.41
7 MTWI 149 141 -8 -5.37
8 IBST 8,550 8,100 -450 -5.26
9 BUMI 272 258 -14 -5.15
10 PORT 390 370 -20 -5.13
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 354 374 20 5.65
2 INKP 5,200 5,200 0 0.00
3 BUMI 272 258 -14 -5.15
4 AISA 480 492 12 2.50
5 BBRI 3,460 3,390 -70 -2.02
6 PBRX 498 520 22 4.42
7 BMTR 575 580 5 0.87
8 TLKM 4,250 4,230 -20 -0.47
9 DWGL 316 394 78 24.68
10 MNCN 1,280 1,295 15 1.17