Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 07:29 WIB. Pertamina - Pertamina telah terlibat dalam beberapa proyek di bidang energi di Aljazair.
  • 07:29 WIB. BRI Life - BRI Life menargetkan dapat menjual 500.000 polis asuransi Lentera pada tahun ini.
  • 06:53 WIB. BRI Life - BRI Life akan menggunakan jaringan Bank BRI untuk¬†memasarkan Asuransi Lentera.
  • 06:45 WIB. BRI - BRI menaikkan suku bunga kredit pada segmen konsumer sekitar 50-100 bps.
  • 06:44 WIB. BTN - BTN optimistis proses akuisisi perusahaan manajemen investasi akan rampung pada bulan depan.
  • 06:36 WIB. WIKA - Ada lima proyek potensial senilai total sekitar Rp9,23 triliun yang bisa digarap Wika di Aljazair.
  • 06:29 WIB. WIKA - WIKA tengah mengerjakan pembangunan 5.350 unit rumah susun di beberapa wilayah di Aljazair.
  • 06:25 WIB. WIKA - WIKA terlibat dalam beberapa proyek infrastruktur di Aljazair.
  • 06:20 WIB. ADHI - Konsorsium Adhi resmi mendapat persetujuan untuk membangun jalan tol prakarsa Solo-Yogyakarta-Kulonprogo.
  • 06:18 WIB. PII - Pada proyek Bandara Komodo, PII belum menentukan struktur penjaminan.¬†
  • 06:07 WIB. PII - PII siap memberi bantuan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi untuk lima di sektor perhubungan.
  • 06:06 WIB. PPProp - PP Properti bidik penjualan Rp40 miliar dari pameran IPEX 2018.
  • 06:06 WIB. BTN - Penyaluran KPR iB kepada masyarakat melalui UUS BTN hingga akhir Agustus tercatat sebesar Rp15,08 triliun.
  • 06:00 WIB. APP - Angkasa Pura Propertindo masih akan terus melakukan ekpansi di bisnis properti.
  • 22:43 WIB. PBB - PBB berjanji libatkan generasi muda dalam pembangunan global.

Pemerintah Diharapkan Libatkan Pekerja Migran dalam Susun Peraturan Turunan UU PPMI

Foto Berita Pemerintah Diharapkan Libatkan Pekerja Migran dalam Susun Peraturan Turunan UU PPMI
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah diharapkan melibatkan pekerja migran di luar negeri dalam menyusun peraturan turunan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang baru disahkan DPR RI pada 25 Oktober 2017 lalu. Kesimpulan itu mengemuka dalam diskusi membahas UU PPMI pada Minggu (26/11/2017) di Singapura, yang diadakan Indonesian Family Network (IFN) bekerja sama dengan LSM lokal Transient Worker Count Too (TWC2) dan dihadiri puluhan pekerja migran dan LSM.

Tampil sebagai pembicara dalam diskusi itu adalah Didi Yakub dari Gugus Tugas Pekerja Migran, Indonesian Diaspora Network Global. Dalam paparannya, Didi Yakub mengapresiasi kerja DPR RI dan Pemerintah yang akhirnya berhasil menuntaskan UU PPMI setelah menunggu selama 7 tahun. Ia juga berterima kasih kepada elemen masyarakat sipil seperti organisasi buruh migran di dalam dan luar negeri, LSM, akademisi yang terus mengawal dan memberikan masukan terhadap pembahasan UU tersebut.

Ada beberapa hal yang merupakan langkah maju menurut Didi Yakub. UU ini sebagian telah melakukan harmonisasi dengan Konvensi PBB tahun 1990 tentang perlindungan seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Di samping itu, terlihat penguatan peran pemerintah mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa dalam tata kelola migrasi dan mengurangi peran swasta yang selama ini dominan. Kemudian adanya persyaratan yang lebih berat untuk perusahaan penempatan pekerja migran dan sangsi pidana yang lebih tegas, baik penjara dan/atau denda, terhadap perorangan ataupun perusahaan yang menempatkan pekerja migran tidak sesuai aturan.

Namun, ada beberapa catatan yang disampaikan dan juga menjadi topik hangat saat diskusi. Misalnya, penguatan peran pemerintah di luar negeri yang semangatnya tidak sekuat dengan penguatan peran pemerintah di dalam negeri. Juga soal kelembagaan baik di dalam dan luar negeri yang hampir sama padahal amanat UU sudah jauh berbeda menghadapi tantangan yang ada selama ini. Di samping itu, soal direct hiring yang tidak eksplisit diatur, padahal dalam praktik peraturan di negara penempatan membolehkan.

Untuk membuat UU ini operasional dibutuhkan 27 peraturan yang harus diselesaikan dalam 2 tahun ke depan. Agar peraturan tersebut mencapai sasaran sesuai amanat UU, Didi menyarankan pemerintah segera melakukan sosialisasi ke pekerja migran di luar negeri dan meminta masukan dari mereka yang tentunya akan memperkaya isi peraturan tadi. "Kami dari Gugus Tugas Pekerja Migran, Indonesian Diaspora Network Global siap mendorong proses ini," ujarnya.

Tag: Indonesian Diaspora Network Global (IDNG), DIdi Yakub

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Ning Rahayu

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,990.77 3,951.21
British Pound GBP 1.00 19,615.75 19,420.30
China Yuan CNY 1.00 2,186.88 2,165.25
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,967.00 14,819.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,836.11 10,724.51
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,915.70 1,896.59
Dolar Singapura SGD 1.00 10,956.01 10,843.70
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,565.27 17,385.65
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,623.09 3,582.93
Yen Jepang JPY 100.00 13,260.39 13,128.10

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5874.299 -7.921 602
2 Agriculture 1559.439 -8.071 20
3 Mining 1942.424 18.950 46
4 Basic Industry and Chemicals 799.490 -12.818 71
5 Miscellanous Industry 1231.155 10.426 45
6 Consumer Goods 2453.180 1.457 47
7 Cons., Property & Real Estate 417.837 -2.637 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1015.005 3.459 69
9 Finance 1061.250 -2.002 91
10 Trade & Service 817.631 -3.451 145
No Code Prev Close Change %
1 PANI 476 595 119 25.00
2 PKPK 140 175 35 25.00
3 DIGI 825 1,030 205 24.85
4 INAF 4,020 4,970 950 23.63
5 NIKL 2,830 3,480 650 22.97
6 SIMA 119 144 25 21.01
7 SHID 2,800 3,300 500 17.86
8 PNSE 665 770 105 15.79
9 LPLI 151 174 23 15.23
10 JPRS 206 234 28 13.59
No Code Prev Close Change %
1 ABMM 2,100 1,680 -420 -20.00
2 LPIN 1,205 1,015 -190 -15.77
3 ERTX 137 120 -17 -12.41
4 KPAL 496 436 -60 -12.10
5 SONA 5,950 5,500 -450 -7.56
6 VRNA 107 99 -8 -7.48
7 MTDL 775 720 -55 -7.10
8 PTSN 318 296 -22 -6.92
9 LMSH 690 645 -45 -6.52
10 ICON 93 87 -6 -6.45
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 210 214 4 1.90
2 BMTR 420 418 -2 -0.48
3 KPIG 690 680 -10 -1.45
4 PKPK 140 175 35 25.00
5 NUSA 182 171 -11 -6.04
6 TKIM 14,000 13,500 -500 -3.57
7 BBRI 3,010 3,030 20 0.66
8 BHIT 90 89 -1 -1.11
9 BCAP 300 296 -4 -1.33
10 MEDC 815 890 75 9.20