Portal Berita Ekonomi Kamis, 15 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:20 WIB. TMII - Tunggak pajak hingga Rp2 miliar, Pemkot Jaktim pasang stiker tunggakan pajak di 150 objek pajak di TMII. 
  • 14:20 WIB. Bolt - Homologasi produsen Bolt dikabulkan, Kominfo terpaksa tangguhkan utang First Media dan Internux sebesar Rp463 miliar. 
  • 14:06 WIB. Bulog - Bulog Buntok sediakan daging kerbau beku sambut hari Natal.
  • 14:05 WIB. Kopra - Legislator akan berjuang perbaiki harga kopra.
  • 14:04 WIB. Biodiesel - Pemkab Kotabaru gandeng koperasi untuk operasikan biodiesel.
  • 14:02 WIB. Minyak - Permintaan ekspor minyak pala dari Provinsi Aceh semakin lesu.
  • 14:02 WIB. Cabai - Harga cabai rawit di Kupang naik tajam, mulanya Rp10.000/kg menjadi Rp25.000/kg.
  • 14:00 WIB. UMKM - BBPOM Manado memfasilitasi sebanyak 17 UMKM mendapatkan sertifikasi halal.
  • 14:00 WIB. OJK - OJK tetapkan sanksi pembekuan kegiatan usaha kepada perusahaan pembiayaan bernama PT Triprima Multifinance. 
  • 14:00 WIB. Listrik - IESR memperkirakan harga listrik surya akan murah pada tahun 2028.
  • 14:00 WIB. Antam - Antam gandeng Inalum untuk kembangkan komoditas bauksit melalui pembangunan pabrik Smelter Grade Alumunia Refinery (SGAR). 
  • 13:59 WIB. Ikan - Sejumlah nelayan di Kota Bandarlampung mengeluhkan hasil tangkap ikan yang mengalami penurunan drastis.
  • 13:58 WIB. Bawang - Harga bawang merah dan bawang putih di pasar tradisional Bandarlampung saat ini masih bertahan Rp22.000/kg.
  • 13:57 WIB. Ayam - Harga ayam potong yang bersih tanpa jeroan, kepala, dan kaki di Bandarlampung saat ini berkisar Rp33.000/kg.
  • 13:56 WIB. Ayam - Harga ayam potong di sejumlah pasar Bandarlampung masih stabil karena pasokan kebutuhan pokok itu masih lancar.

Pemerintah Diharapkan Libatkan Pekerja Migran dalam Susun Peraturan Turunan UU PPMI

Foto Berita Pemerintah Diharapkan Libatkan Pekerja Migran dalam Susun Peraturan Turunan UU PPMI
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah diharapkan melibatkan pekerja migran di luar negeri dalam menyusun peraturan turunan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang baru disahkan DPR RI pada 25 Oktober 2017 lalu. Kesimpulan itu mengemuka dalam diskusi membahas UU PPMI pada Minggu (26/11/2017) di Singapura, yang diadakan Indonesian Family Network (IFN) bekerja sama dengan LSM lokal Transient Worker Count Too (TWC2) dan dihadiri puluhan pekerja migran dan LSM.

Tampil sebagai pembicara dalam diskusi itu adalah Didi Yakub dari Gugus Tugas Pekerja Migran, Indonesian Diaspora Network Global. Dalam paparannya, Didi Yakub mengapresiasi kerja DPR RI dan Pemerintah yang akhirnya berhasil menuntaskan UU PPMI setelah menunggu selama 7 tahun. Ia juga berterima kasih kepada elemen masyarakat sipil seperti organisasi buruh migran di dalam dan luar negeri, LSM, akademisi yang terus mengawal dan memberikan masukan terhadap pembahasan UU tersebut.

Ada beberapa hal yang merupakan langkah maju menurut Didi Yakub. UU ini sebagian telah melakukan harmonisasi dengan Konvensi PBB tahun 1990 tentang perlindungan seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Di samping itu, terlihat penguatan peran pemerintah mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa dalam tata kelola migrasi dan mengurangi peran swasta yang selama ini dominan. Kemudian adanya persyaratan yang lebih berat untuk perusahaan penempatan pekerja migran dan sangsi pidana yang lebih tegas, baik penjara dan/atau denda, terhadap perorangan ataupun perusahaan yang menempatkan pekerja migran tidak sesuai aturan.

Namun, ada beberapa catatan yang disampaikan dan juga menjadi topik hangat saat diskusi. Misalnya, penguatan peran pemerintah di luar negeri yang semangatnya tidak sekuat dengan penguatan peran pemerintah di dalam negeri. Juga soal kelembagaan baik di dalam dan luar negeri yang hampir sama padahal amanat UU sudah jauh berbeda menghadapi tantangan yang ada selama ini. Di samping itu, soal direct hiring yang tidak eksplisit diatur, padahal dalam praktik peraturan di negara penempatan membolehkan.

Untuk membuat UU ini operasional dibutuhkan 27 peraturan yang harus diselesaikan dalam 2 tahun ke depan. Agar peraturan tersebut mencapai sasaran sesuai amanat UU, Didi menyarankan pemerintah segera melakukan sosialisasi ke pekerja migran di luar negeri dan meminta masukan dari mereka yang tentunya akan memperkaya isi peraturan tadi. "Kami dari Gugus Tugas Pekerja Migran, Indonesian Diaspora Network Global siap mendorong proses ini," ujarnya.

Tag: Indonesian Diaspora Network Global (IDNG), DIdi Yakub

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Ning Rahayu

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,955.01 3,915.25
British Pound GBP 1.00 19,289.40 19,089.66
China Yuan CNY 1.00 2,138.29 2,116.96
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,838.00 14,690.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,791.68 10,682.57
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,895.12 1,876.14
Dolar Singapura SGD 1.00 10,775.60 10,664.25
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,807.00 16,637.89
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,538.76 3,499.29
Yen Jepang JPY 100.00 13,069.67 12,935.89

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5858.293 23.095 615
2 Agriculture 1411.127 -32.663 20
3 Mining 1857.209 -4.113 47
4 Basic Industry and Chemicals 773.140 27.129 71
5 Miscellanous Industry 1364.717 23.298 45
6 Consumer Goods 2299.221 20.658 49
7 Cons., Property & Real Estate 410.574 -3.603 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1041.152 -17.914 71
9 Finance 1105.944 2.470 90
10 Trade & Service 799.593 0.330 150
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,510 1,885 375 24.83
2 DEAL 282 352 70 24.82
3 SOSS 1,250 1,560 310 24.80
4 YPAS 492 595 103 20.93
5 BBLD 402 482 80 19.90
6 GLOB 150 178 28 18.67
7 PSDN 180 210 30 16.67
8 RIGS 206 238 32 15.53
9 LPPS 95 108 13 13.68
10 KKGI 350 394 44 12.57
No Code Prev Close Change %
1 HDTX 216 166 -50 -23.15
2 DUTI 5,350 4,280 -1,070 -20.00
3 GMTD 15,900 12,725 -3,175 -19.97
4 IBST 9,800 8,000 -1,800 -18.37
5 TAMU 2,750 2,430 -320 -11.64
6 ATIC 905 805 -100 -11.05
7 TIRA 157 142 -15 -9.55
8 KONI 172 156 -16 -9.30
9 MYTX 121 110 -11 -9.09
10 LSIP 1,120 1,025 -95 -8.48
No Code Prev Close Change %
1 TKIM 11,150 12,325 1,175 10.54
2 PTBA 4,650 4,880 230 4.95
3 SRIL 366 366 0 0.00
4 WSKT 1,515 1,420 -95 -6.27
5 LPPF 4,790 4,550 -240 -5.01
6 HMSP 3,300 3,370 70 2.12
7 DEAL 282 352 70 24.82
8 TLKM 3,830 3,750 -80 -2.09
9 INKP 11,025 11,700 675 6.12
10 BHIT 78 78 0 0.00