Portal Berita Ekonomi Senin, 24 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:37 WIB. AP I - Kapasitas penampungan untuk terminal bandara El Tari saat ini hanya mencapai 1,3 juta.
  • 06:36 WIB. AP I - Pengelola Bandara El Tari Kupang memperluas terminal penumpang bandara.
  • 06:33 WIB. Pertamina - Pertamina menyatakan distribusi B20 di Sulawesi Utara dan Gorontalo berlangsung lancar. 
  • 06:32 WIB. JSMR - Jasa Marga menggencarkan sosialisasi kebijakan integrasi satu tarif JORR yang akan diberlakukan pada 29 September 2018.
  • 06:31 WIB. KRAS - Krakatau Steel berupaya memperluas pasar ke luar negeri.
  • 06:30 WIB. KRAS - Krakatau Steel membidik nilai ekspor hingga US$100 juta sepanjang 2018.
  • 06:30 WIB. Jasindo - Jasindo mulai membidik nelayan di perbatasan untuk menjadi nasabah asuransi nelayan.
  • 06:29 WIB. WIKA - WIKA terlibat dalam penerangan di Indonesia Timur dan saat ini sedang mengerjakan PLTMG paket 4. 
  • 06:25 WIB. WIKA - WIKA mengerjakan proyek EPC Pipanisasi Semarang - Gresik sepanjang 280 km.
  • 06:24 WIB. WIKA - Nilai proyek EPC yang sedang dikerjakan WIKA di bidang industrial plant lebih dari US$1 miliar.
  • 06:11 WIB. WIKA - WIKA menargetkan kontrak baru dari sektor EPC sebesar Rp7,67 triliun.
  • 06:11 WIB. BTN - BTN menunjuk Eko Hapsoro sebagai sekretaris perusahaan sementara.
  • 06:10 WIB. Mandiri - Yulie Sekuritas telah melaporkan Mandiri kepada OJK mengenai dugaan tindak pidana perbankan.
  • 06:08 WIB. Mandiri - Yulie Sekuritas menyomasi Mandiri setelah Mandiri mencairkan deposito kepada Jeje Yutrindo Utama.
  • 21:01 WIB. PEP - Pertamina EP melakukan pengeboran sumur BTP-01 di Desa Bungku, Kabupaten Batanghari.

Pemerintah Diharapkan Libatkan Pekerja Migran dalam Susun Peraturan Turunan UU PPMI

Foto Berita Pemerintah Diharapkan Libatkan Pekerja Migran dalam Susun Peraturan Turunan UU PPMI
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah diharapkan melibatkan pekerja migran di luar negeri dalam menyusun peraturan turunan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang baru disahkan DPR RI pada 25 Oktober 2017 lalu. Kesimpulan itu mengemuka dalam diskusi membahas UU PPMI pada Minggu (26/11/2017) di Singapura, yang diadakan Indonesian Family Network (IFN) bekerja sama dengan LSM lokal Transient Worker Count Too (TWC2) dan dihadiri puluhan pekerja migran dan LSM.

Tampil sebagai pembicara dalam diskusi itu adalah Didi Yakub dari Gugus Tugas Pekerja Migran, Indonesian Diaspora Network Global. Dalam paparannya, Didi Yakub mengapresiasi kerja DPR RI dan Pemerintah yang akhirnya berhasil menuntaskan UU PPMI setelah menunggu selama 7 tahun. Ia juga berterima kasih kepada elemen masyarakat sipil seperti organisasi buruh migran di dalam dan luar negeri, LSM, akademisi yang terus mengawal dan memberikan masukan terhadap pembahasan UU tersebut.

Ada beberapa hal yang merupakan langkah maju menurut Didi Yakub. UU ini sebagian telah melakukan harmonisasi dengan Konvensi PBB tahun 1990 tentang perlindungan seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Di samping itu, terlihat penguatan peran pemerintah mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa dalam tata kelola migrasi dan mengurangi peran swasta yang selama ini dominan. Kemudian adanya persyaratan yang lebih berat untuk perusahaan penempatan pekerja migran dan sangsi pidana yang lebih tegas, baik penjara dan/atau denda, terhadap perorangan ataupun perusahaan yang menempatkan pekerja migran tidak sesuai aturan.

Namun, ada beberapa catatan yang disampaikan dan juga menjadi topik hangat saat diskusi. Misalnya, penguatan peran pemerintah di luar negeri yang semangatnya tidak sekuat dengan penguatan peran pemerintah di dalam negeri. Juga soal kelembagaan baik di dalam dan luar negeri yang hampir sama padahal amanat UU sudah jauh berbeda menghadapi tantangan yang ada selama ini. Di samping itu, soal direct hiring yang tidak eksplisit diatur, padahal dalam praktik peraturan di negara penempatan membolehkan.

Untuk membuat UU ini operasional dibutuhkan 27 peraturan yang harus diselesaikan dalam 2 tahun ke depan. Agar peraturan tersebut mencapai sasaran sesuai amanat UU, Didi menyarankan pemerintah segera melakukan sosialisasi ke pekerja migran di luar negeri dan meminta masukan dari mereka yang tentunya akan memperkaya isi peraturan tadi. "Kami dari Gugus Tugas Pekerja Migran, Indonesian Diaspora Network Global siap mendorong proses ini," ujarnya.

Tag: Indonesian Diaspora Network Global (IDNG), DIdi Yakub

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Ning Rahayu

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,972.48 3,932.70
British Pound GBP 1.00 19,766.67 19,568.83
China Yuan CNY 1.00 2,179.44 2,157.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,898.00 14,750.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,860.64 10,751.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,904.46 1,885.47
Dolar Singapura SGD 1.00 10,919.89 10,810.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,552.82 17,372.55
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,609.89 3,570.56
Yen Jepang JPY 100.00 13,234.43 13,099.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5957.744 26.478 602
2 Agriculture 1585.807 1.672 20
3 Mining 1954.048 17.971 46
4 Basic Industry and Chemicals 821.966 11.293 71
5 Miscellanous Industry 1239.096 -33.418 45
6 Consumer Goods 2491.409 13.779 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.972 -0.966 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1027.263 -2.237 69
9 Finance 1075.740 7.879 91
10 Trade & Service 829.850 7.907 145
No Code Prev Close Change %
1 LPIN 900 1,125 225 25.00
2 PANI 306 382 76 24.84
3 LAND 1,155 1,440 285 24.68
4 DIGI 530 660 130 24.53
5 IIKP 236 280 44 18.64
6 FILM 1,135 1,285 150 13.22
7 RELI 234 260 26 11.11
8 PBSA 660 730 70 10.61
9 NIKL 2,060 2,270 210 10.19
10 ACES 1,420 1,560 140 9.86
No Code Prev Close Change %
1 AIMS 230 200 -30 -13.04
2 BIKA 200 175 -25 -12.50
3 TOPS 825 730 -95 -11.52
4 SIPD 1,065 955 -110 -10.33
5 MAPA 4,180 3,800 -380 -9.09
6 INTD 308 282 -26 -8.44
7 MMLP 575 530 -45 -7.83
8 WICO 645 595 -50 -7.75
9 LMSH 695 645 -50 -7.19
10 UNIT 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 690 680 -10 -1.45
2 BBRI 3,090 3,120 30 0.97
3 TRAM 260 254 -6 -2.31
4 ADRO 1,805 1,880 75 4.16
5 CPRO 50 50 0 0.00
6 BBCA 23,950 23,700 -250 -1.04
7 PNLF 232 238 6 2.59
8 LAND 1,155 1,440 285 24.68
9 TLKM 3,600 3,600 0 0.00
10 FILM 1,135 1,285 150 13.22

Recommended Reading