Sah! PLN Teken Kontrak Transmisi Rp1,4 Triliun

Warta Ekonomi, Yogyakarta -

PT Pembangkit Listrik Negara (Persero) Unit Induk Jawa Bagian Tengah II menandatangani kontrak pembangunan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV dan Gardu Induk 150 kV dengan nilai investasi sebesar Rp1,4 triliun.

"Proyek ini untuk mendukung sektor ketenagalistrikan yang dicanangkan pemerintah mencapai 35.000 MW," tutur Amihwanuddin selaku General Manager PT PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Tengah (JBT) II seusai melakukan penandatanganan kontrak dengan 14 perusahaan mitra kerja di Yogyakarta, Kamis (30/11/2017).

Amihwanuddin menjelaskan proyek yang menggandeng 14 perusahaan kontraktor mitra kerja PLN tersebut terdiri atas 20 paket pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV dan Gardu Induk 150 kV. Pembangunannya akan tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Barat, antara lain di Cianjur, Jatirangon Baru, Bandung Selatan, Teluk Jambe, Pekalongan, Brebes, dan Batang dengan sumber pendanaan dari APLN.

"Perusahaan kontraktor yang berkompetisi untuk proyek ini telah melalui proses evaluasi selama tiga bulan," tuturnya.

Amihwanuddin kemudian mengatakan 20 paket pekerjaan pembangunan transmisi SUTT 150 kV dan Gardu Induk 150 kV, ditujukan untuk menyalurkan daya sebesar 7.220 MW yang berasal dari pembangkit yang tersebar di wilayah Jawa Bagian Utara, diantaranya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B, PLTU Jateng/Batang dan PLTU Jawa 3 di Cirebon, PLTU Jawa 1 di Cirebon dan PLTU Indramayu.

"Pembangkit listrik dengan kapasitas 7.220 MW yang akan segera dioperasikan untuk memasok wilayah Jawa dan Bali," imbuhnya.

Menurut dia, sesuai kontrak maksimal untuk pembangunan transmisi listrik SUTT, Uprating & Extention GI ditargetkan selesai 450 hari, sedangkan Gardu Induk maksimal hingga 540 hari.

"Secara keseluruhan kami targetkan 16 bulan sudah selesai," pungkasnya.

Kontrak pekerjaan pembangunan infrastruktur kelistrikan, tambahnya, di bawah kendali PLN UIP JBT II melalui unit pelaksana pemeliharaan (UPP) 1,2,3, dan 4 tersebut akan dimulai sejak serah terima lahan. (HSY/Ant)