Pemerintah Dapat Rangkul Swasta untuk 'PINA', Kata Ekonom

Warta Ekonomi, Pekanbaru -

?selaku ekonom dari Universitas Andalas Sumbar mengatakan pemerintah boleh menggandeng pihak swasta jika proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan untuk memenuhi keperluan publik dan sebagian private.

"Dalam pola ini apalagi jika infrastruktur yang manfaatnya lebih diberatkan ke private, maka swasta bisa ditawarkan untuk penyediaan, pembiayaan dan pelaksanaan," ujar Elfindri saat dihubungi dari Pekanbaru, Kamis (30/11/2017).?

Pendapat demikian disampaikannya bagian dari pendapatnya terkait kebijakan pemerintah menyangkut skema pembiayaan pembangunan infrastruktur berasal dari Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) pemerintah.

Menurutnya, untuk penerapan PINA ini, program PINA berdasarkan skema infrastruktur publik itu bisa dilalukan menggunakan APBN atau rencana-rencnaa bisnis dari BUMN.

Dirinya juga mengatakan, PINA bisa dilakukan berdasarkan jenis infrastruktur dan jika infrastruktur publik, maka tentu skema yang dipilih cendrung dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini, lanjutnya, bisa mengggunakan APBN jika partner pembangunan dilakukan dengan badan pemerintah.

"Akan tetapi, jika infrastruktur masuk ke quasi, dimana sebagian keperluan publik dan sebagian private, maka pemerintah boleh menggandeng pihak swasta," tuturnya.

Sementara itu, dalam skema PINA itu, masih ada bentuk skema lainnya, misalnya memanfaatkan waqaf, sebagai penjamin investasi untuk infrastruktur. Bisa juga dikembangkan skema saham "anak sekolah" dimana ditawarkan kepada masyarakat untuk mau ikut dalam modal pengembangan sekolah walaupun ini bisa ditawarkan lebih dulu ke publik.

Kendala dalam penerapan skema PINA ini adalah pada waktu penyelesaian dan pembebasan lahan, bisa membuat skema investasi tertunda dan itu akan menimbulkan biaya. Selain itu, tambahnya, kendala juga berasal dari dukungan pemerintah daerah dan masyarakat, jika dukungan itu kurang itu maka akan bisa membuat proses investasi menjadi lambat.

"Sekarang di kota-kota, sudah darurat macet karena infrastruktur belum disiapkan, sistem transportasi juga tidak cepat diantisipasi, dan pilihan membangun infrastruktur kota menjadi keharusan, adapuan dilakukan pinjaman pun tak apa apa," pungkasnya. (HYS/Ant)