Portal Berita Ekonomi Sabtu, 16 Desember 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:41 WIB. Micosoft - Windows 10 kini dukung OpenSSH.
  • 16:29 WIB. Asus - Selain perangkat untuk bermain game, Asus dan AMD juga bawa notebook X555QG yang ditujukan bagi pelajar dan mahasiswa.
  • 16:27 WIB. Telekomunikasi - Registrasi SIM Card prabayar tembus 100 juta.
  • 16:25 WIB. Gadget - Menurut IDC, 3,9 juta unit notebook terjual sepanjang 2017, lebih tinggi 100 ribu unit dari prediksi para analis pasar.
  • 16:15 WIB. Bantul - Pemkab Bantul menggelontorkan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk bonus para atlet berprestasi.
  • 16:14 WIB. Infrastruktur - Presiden Jokowi menegaskan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas pemerintah.
  • 16:13 WIB. Telur - Harga telur ayam ras di Ambon bergerak naik mencapai Rp1.800/butir.
  • 16:12 WIB. CPO - Harga CPO di Jambi selama periode 15-21 Desember 2017 turun Rp31 per kilogram menjadi Rp7.503 per kilogram.
  • 16:09 WIB. Babel - Pemprov Babel menjamin stok gula pasir cukup selama natal dan tahun baru 2018.
  • 16:08 WIB. Garuda - Garuda Indonesia membuka rute penerbangan baru Kupang-Makassar.
  • 16:07 WIB. KAI -  KAI menyatakan seluruh pegawai KAI dilarang mengambil cuti selama masa angkutan natal dan tahun baru 2018.
  • 16:06 WIB. Kaltara - Kalimantan Utara mencatat ekspor US$764,85 juta dari berbagai komoditas nonmigas selama Januari-Oktober 2017.
  • 16:03 WIB. MDRN - Modern Internasional mengatakan akan merambah bisnis peternakan sapi dan pengolahan susu.
  • 16:02 WIB. BNGA - CIMB Niaga menyatakan akan memacu pertumbuhan pembiayaan syariah dengan meningkatkan porsi nonkonsumer.
  • 16:01 WIB. JAI - Jasa Armada Indonesia melakukan penawaran umum saham perdana dengan harga penawaran Rp380 per saham.

Terus Digoreng Elite Politik: Infrastruktur Bukan Cabai!

Foto Berita Terus Digoreng Elite Politik: Infrastruktur Bukan Cabai!
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Saat ini para elite politik Indonesia sedang menggoreng isu pembangunan infrastruktur dan utang yang ditimbulkankannya. Persoalan sesungguhnya bukanlah pembangunan infrastruktur tersebut melainkan ketertinggalan infrastruktur Indonesia sejak Orde Reformasi bergulir.

Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur yang dikebut pemerintah saat ini bukanlah suatu kemewahan akan tetapi suatu keharusan agar Indonesia tidak semakin tertinggal. Sebagai pembanding, Vietnam yang sebelumnya terkebelakang relatif telah menyalip Indonesia dalam infrastruktur dan menjadi salah satu negara yang berkembang pesat di ASEAN.

Pembangunan infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan yang parah memiliki konsekuensi anggaran yang sangat besar. Tentu saja pembiayaannya tidak mampu dibiayai semata-mata lewat pendapatan negara sehingga utang menjadi alternatifnya. Hingga September 2017, posisi utang pemerintah Indonesia mencapai angka Rp3.866,45 triliun.

Walaupun angkanya relatif besar, namun penggunaan utang untuk kegiatan produktif seperti ini seharusnya dapat diterima sebab multiplier effect dari infrastruktur dapat membantu pengembalian utang tersebut di masa depan. Sebaliknya, utang akan menjadi persoalan besar di kemudian hari jika utang tersebut digunakan untuk konsumtif ataupun sekedar dikorupsi.

Hal yang menggelitik lainnya adalah tentang pembukaan lapangan kerja dari kegiatan pembangunan infrastruktur. Tak dapat disangkal bahwa lapangan kerja dari kegiatan pembangunan infrastruktur saat ini tidak terlalu besar. Namun hal tersebut merupakan keniscayaan sebab sulit mempercepat pembangunan infrastruktur besar hanya mengandalkan teknologi padat karya. Ini akan mengonsumsi waktu yang sangat besar.

Pada dasarnya pembukaan lapangan kerja yang besar diharapkan terjadi saat infrastruktur selesai dibangun di mana dapat mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu, sesuai sifatnya pekerjaan di bidang pembangunan infrastruktur bersifat sementara sehingga tidak tersedia jaminan pekerjaan dalam jangka panjang bagi masyarakat.

Untuk mengimbangi kurangnya penciptaan lapangan kerja dari pembangunan infrastruktur besar, pemerintah lewat regulasi perlu menata pemanfaatan Dana Desa. Porsi terbesarnya hingga tiga tahun ke depan sebaiknya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan yang berbasis padat karya. Dengan demikian, masyarakat pedesaan dapat memperoleh pendapatan sehingga dapat meningkatkan daya beli yang nantinya mendorong perekonomian secara keseluruhan.

Dampak ketersediaan infrastruktur tidak seperti memakan cabai yang langsung terasa pedasnya. Umumnya terdapat jeda waktu antara selesainya pembangunan infrastruktur dengan pemanfaatan ekonomis yang signifikan terutama di daerah-daerah yang ekonominya belum berkembang baik. Jeda waktu tersebut tentu saja menimbulkan opportunity cost.

Dalam rangka mengurangi jeda waktu, persiapan pembangunan infrastruktur diselaraskan dengan kegiatan ekonomi yang akan dikembangkan dengan keberadaan infrastruktur tersebut. Sebagai contoh: saat perencanaan pembangunan bendungan, perlu direncanakan juga berapa hektare sawah yang akan dicetak saat bendungan selesai.

Pada tahun terakhir pembangunan bendungan, sudah ditata program pencetakan sawah. Dengan demikian, multiplier effect dari bendungan menjadi maksimum dan opportunity cost menjadi minimum.

Untuk mengurangi laju pertambahan utang yang disebabkan oleh pembangunan infrastruktur, penetapan prioritas infrastruktur yang dibangun perlu dilakukan tanpa mengabaikan keadilan antar wilayah. Selain itu, untuk meminimalisasi pembangunan infrastruktur yang mubazir perlu Strategi Keroyokan antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan swasta pada wilayah target. Ini akan memperbesar dan mempercepat multiplier effect bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Tag: Agus Tony Poputra

Penulis: Agus Tony Poputra, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/Irsan Mulyadi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,637.41 3,601.05
British Pound GBP 1.00 18,337.60 18,152.07
China Yuan CNY 1.00 2,063.29 2,042.71
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,641.00 13,505.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,464.01 10,356.98
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,746.41 1,728.88
Dolar Singapura SGD 1.00 10,135.23 10,030.45
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,084.10 15,922.40
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,346.66 3,310.86
Yen Jepang JPY 100.00 12,163.17 12,038.69

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6119.419 5.766 567
2 Agriculture 1615.559 6.106 19
3 Mining 1564.401 1.285 43
4 Basic Industry and Chemicals 672.709 -3.081 69
5 Miscellanous Industry 1382.572 -1.885 43
6 Consumer Goods 2705.365 24.718 45
7 Cons., Property & Real Estate 486.014 3.440 66
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1145.607 -2.150 60
9 Finance 1081.116 -5.142 89
10 Trade & Service 906.333 3.449 133
No Code Prev Close Change %
1 DWGL 316 394 78 24.68
2 MARI 1,010 1,250 240 23.76
3 MDLN 300 370 70 23.33
4 MYOR 2,070 2,500 430 20.77
5 MFMI 650 770 120 18.46
6 CANI 250 294 44 17.60
7 JGLE 98 115 17 17.35
8 ITMA 565 660 95 16.81
9 RELI 374 426 52 13.90
10 SDMU 304 344 40 13.16
No Code Prev Close Change %
1 ASJT 595 515 -80 -13.45
2 KBLV 472 422 -50 -10.59
3 RODA 170 155 -15 -8.82
4 ARII 910 855 -55 -6.04
5 ALKA 334 314 -20 -5.99
6 GTBO 185 175 -10 -5.41
7 MTWI 149 141 -8 -5.37
8 IBST 8,550 8,100 -450 -5.26
9 BUMI 272 258 -14 -5.15
10 PORT 390 370 -20 -5.13
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 354 374 20 5.65
2 INKP 5,200 5,200 0 0.00
3 BUMI 272 258 -14 -5.15
4 AISA 480 492 12 2.50
5 BBRI 3,460 3,390 -70 -2.02
6 PBRX 498 520 22 4.42
7 BMTR 575 580 5 0.87
8 TLKM 4,250 4,230 -20 -0.47
9 DWGL 316 394 78 24.68
10 MNCN 1,280 1,295 15 1.17