Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Berita Hoax Hantui Pilgub Jabar

Berita Hoax Hantui Pilgub Jabar Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Warta Ekonomi, Bandung -

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat Yayat Hidayat mengatakan pemilihan kepala daerah (pilkada) masih dihantui berita palsu atau hoax. Untuk itu, KPU mengimbau media massa agar mampu menepis berita hoax yang tersebar di media sosial khususnya terkait penyelenggaraan pilkada.

Yayat menegaskan guna menetralisir kondisi tersebut harus ada peran strategis dari media mainstream. Pasalnya, setiap media massa memiliki peraturan dalam pemuatan pemberitaan yaitu harus melakukan verifikasi.

"Peran media sangat dibutuhkan dalam menepis berita hoax tentang pilkada," kata Yayat kepada wartawan di Bandung, Sabtu (2/12/2017).

Ia?menilai bahwa secara ilmiah media mainstream memiliki peran penting dalam mencitrakan pemikiran masyarakat, misalnya pencitraan baik maupun berita terkait informasi seputar pilkada Jabar. Dia optimis dengan karakter media mainstream yang ada di Jabar seberat apapun tantangan berita hoax maka media massa akan mampu menangkal sehingga tidak menyesatkan masyarakat.

"Kalau mellihat kondisi media mainstream di Jabar sudah cukup baik dalam memberitakan berbagai persoalan termasuk pilkada Jabar," ujar Yayat.

Berkenaan dengan daerah rawan konflik di Jabar pada pelaksanaan pilkada, Yayat mengaku sudah memetakan 13 daerah rawan konflik dalam penyelenggaraan pilkada Jabar.

"Justru pada indeks kerawanan yang dilansir Badan Pengawasa Pemilu (Bawaslu) yang paling kecil tingkat kerawanannya yaitu Kabupaten Majalengka dengan posisi terbawah," jelasnya.

Menurutnya, ada 13 wilayah yang dinilai rawan konflik namun tidak ada satu pun yang menduduki ranking teratas. Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan, pemilu di Jabar tidak pernah masuk ke dalam kategori zona merah termasuk kategori logistik.

"KPU kan punya pemetaan kerawanan logistik. Alhamdulillah di wilayah Jabar tidak masuk ke dalam kategori zona merah," pungkasnya.

Sebelumnya, Polda Jawa Barat telah memetakan daerah rawan saat pemilihan kepala daerah serentak 2018. Kepolisian mengategorikan wilayah yang berpotensi terjadinya hal tak diinginkan saat pemungutan suara nantinya.

Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Maryoto menjelaskan ada dua kategori dalam pemetaan wilayah rawan konflik pada Pilkada 2018 mendatang yakni daerah rawan I didasarkan pada pilkada dan pilpres sebelumnya, seperti terjadinya keributan antarpartai politik atau kandidat. Sementara, daerah rawan II berdasarkan geografis.

"Ada dua daerah rawan gangguan Kamtibmas yaitu berdasarkan pelaksanaan polkada dan pilpres sebelumnya. Sementara, daerah rawan II berdasarkan geografis," jelasnya.

Agung berharap pelaksanaan pilkada mendatang bisa berjalan lancar dan kondusif. "Yang menjadi tujuan kita bersama adalah terjadinya kondusivitas keamanan menjelang, pada saat pelaksanaan, dan setelah Pilkada nanti," pungkasnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Cahyo Prayogo

Advertisement

Bagikan Artikel: