Portal Berita Ekonomi Sabtu, 21 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:40 WIB. PBB - Rusia-China minta PBB tunda sanksi minyak Korut.
  • 10:39 WIB. Malaysia - Ke Jakarta, Menlu Malaysia akan bertemu Presiden Jokowi.
  • 10:39 WIB. Korea Utara - AS dorong PBB beri sanksi pada Korut.
  • 10:38 WIB. Iran - Netanyahu: Israel akan terus serang militer Iran di Suriah.
  • 10:37 WIB. Israel - UU Negara Yahudi, Abbas: tidak ada perdamaian akan terwujud.
  • 10:37 WIB. Singapura - Singapura kebobolan, data kesehatan 1,5 juta warganya bocor.
  • 10:36 WIB. Suriah - Rusia ajak AS atur pemulangan pengungsi Suriah.
  • 10:35 WIB. Missouri - Perahu wisata terbalik di Missouri, 17 orang tewas.
  • 10:34 WIB. Jepang - PM Abe: impor mobil Jepang bukan ancaman keamanan AS.
  • 10:33 WIB. Gaza - Palestina desak intervensi dunia untuk akhiri eskalasi di Gaza.
  • 08:44 WIB. JSMR - Jasa Marga akan menerbitkan Reksa Dana Penyertaan Terbatas fase kedua senilai Rp1,55 triliun.
  • 07:12 WIB. MYRX - Hanson International menargetkan marketing sales sebesar Rp1,5 triliun pada 2018.
  • 07:11 WIB. MYRX - Hanson International mencatatkan marketing sales sebesar Rp920 miliar sampai akhir Mei 2018.
  • 06:52 WIB. CPO - Gapki mencatat harga rata-rata CPO sekitar US$653,6 per metrik ton sepanjang Mei 2018.
  • 06:51 WIB. Gapki - Gapki masih optimistis ekspor minyak sawit tidak akan menurun dibandingkan tahun lalu.

Pemprov Jambi Tolak Berikan Bantuan Hukum untuk Pejabat yang Kena OTT

Foto Berita Pemprov Jambi Tolak Berikan Bantuan Hukum untuk Pejabat yang Kena OTT
Warta Ekonomi.co.id, Jambi -

Pemerintah Provinsi Jambi memastikan tiga pejabat Jambi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu tidak mendapat bantuan hukum dari pemerintah daerah.

"Mereka tersangka kasus suap ketok palu APBD Jambi 2018 tidak mendapat bantuan hukum," kata Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, Ali Zaini di Jambi, Minggu (3/12/2017).

Ali menjelaskan berdasarkan UU No.5 ASN tentang bantuan hukum, pemerintah daerah memang wajib memberikan perlindungan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat kasus dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah.

Namun bantuan hukum yang diberikan ada pengecualian yang tidak diboleh dilakukan, seperti korupsi, narkoba dan terorisme.

"Jadi mereka tidak mendapat bantuan hukum dari pemerintah karena melakukan pelanggaran hukum pengecualian," kata Ali Zaini menjelaskan.

Sebelumnya, KPK menahan empat tersangka dugaan suap dalam operasi tangkap tangan di Jambi, Selasa (28/11), tiga tersangka merupakan pejabat Pemprov Jambi dan satu anggota DPRD Provinsi Jambi.

Dalam perkara tersebut, KPK mengamankan uang Rp4,7 miliar.

Menurut KPK, diduga uang suap itu diberikan kepada anggota DPRD agar anggota DPRD Provinsi Jambi bersedia hadir untuk pengesahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018. Sebab, menurut KPK, sejumlah anggota DPRD berencana tidak hadir dalam rapat pembahasan RAPBD 2018 karena tidak ada jaminan dari pihak Pemprov.

Tag: Ali Zaini, Jambi, Operasi Tangkap Tangan (OTT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Rommy Pujianto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10