Portal Berita Ekonomi Minggu, 21 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:48 WIB. China - China akan luncurkan bulan buatan.
  • 12:47 WIB. INF - AS keluar dari INF akan menjadi pukulan keras bagi sistem global mengenai kestabilan strategis.
  • 11:46 WIB. Facebook - Medsos ini bentuk tim perang untuk menangkal penyebaran konten-konten berpotensi berbahaya.
  • 11:45 WIB. Facebook - Facebook lakukan pencegahan gangguan terhadap pemilu di sebuah negara.
  • 11:42 WIB. BMKG - BMKG Yogya minta masyarakat waspadai gelombang tinggi.
  • 11:41 WIB. BI - BI Maluku akan adakan ekspedisi kas keliling guna tingkatkan kualitas uang layak edar.
  • 11:39 WIB. Teknologi - Adobe XD sudah terintegrasi dengan dropbox.
  • 11:38 WIB. TNI AL - Penyeledupan 10ribu ekor lobster berhasil digagalkan TNI AL.
  • 11:37 WIB. KKP - Kebutuhan pangan ikan terus meningkat, penting untuk mengembangkan pembudidayaan perikanan Nusantara.
  • 10:14 WIB. CPNS - Gubernur Kalbar pastikan penerimaan CPNS transparan.
  • 10:13 WIB. Sandiaga - Ia prihatin dengan pembunuhan jurnalis Washington Post.
  • 10:12 WIB. BMKG - Awas angin kencang dan gelombang tinggi di Pelabuhan Krui.
  • 10:09 WIB. Trump - AS akan mundur dari perjanjian nuklir dengan Rusia.
  • 10:09 WIB. Tri Rismaharini - Awasi anak-anak dari predator.

Sudah Waktunya Panglima TNI dari Angkatan Udara

Foto Berita Sudah Waktunya Panglima TNI dari Angkatan Udara
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pengamat militer Susaningtyas Kertopati mengatakan sudah selayaknya Panglima TNI berasal dari TNI Angkatan Udara untuk menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun.

"Sudah selayaknya Panglima TNI dijabat dari TNI AU guna mewujudkan kepentingan nasional atas pertahanan maritim," kata Susaningtyas menanggapi surat Presiden Joko Widodo tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantyo dan pengangkatan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI di Jakarta, Senin (4/12/2017).

Menurut dia, sesuai visi Presiden Jokowi dalam Poros Maritim Dunia, maka penguatan pilar kelima untuk pertahanan maritim fokus meningkatkan kemampuan AL dan AU.

"Sesuai dengan tahapan pembangunan kekuatan maritim sudah selayaknya Alutsista TNI AU mendapat prioritas pertama," katanya.

Susaningtyas Kertopati yang biasa disapa Nuning ini, menjelaskan kekuatan udara harus dibangun agar mampu beroperasi 24 jam hingga ruang udara di atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen.

"Kemampuan tersebut sangat dibutuhkan TNI untuk menjamin keunggulan di udara dan di laut," katanya.

Artinya, kekuatan udara tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan udara atas semua operasi militer di laut. TNI AU memberikan jaminan "air supremacy" dan "air superiority" agar TNI AL mampu melaksanakan semua operasi di laut menjaga stabilitas keamanan maritim.

Hal penting lain, lanjut Nuning, TNI AU juga memiliki cara pandang bahwa ruang udara memiliki nilai yang sangat penting dalam mendukung program pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah. Nilai yang paling penting adalah nilai ekonomis, sehingga pola gelar TNI AU mengutamakan di daerah depan yaitu Natuna, Tarakan, Morotai, Biak, Merauke dan Kupang.

"Dengan demikian, kita akan mampu mengawasi ruang udara dan wilayah yang ada dibawahnya mulai dari ZEE. Kemampuan yang akan kita tingkatkan adalah kemampuan penginderaan dan penindakan atas obyek di udara dan obyek di atas permukaan," tuturnya.

Sebelumnya, DPR RI telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantyo dan pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.

"Tadi pagi saya menerima Menteri Sekretaris Negara Prof Pratikno, menyampaikan surat dari Presiden tentang rencana pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantyo dan pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang baru," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Fadli mengatakan setelah Pimpinan menerima surat tersebut, langsung diserahkan kepada Kesekjenan DPR untuk diproses dan dijadwalkan hari ini akan digelar Rapat Pimpinan DPR lalu dilanjutkan dengan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Dia menjelaskan dalam surat Presiden tersebut juga disampaikan keinginan agar proses pergantian Panglima TNI tidak dalam waktu yang lama.

"Kami harapkan sebelum reses pada masa sidang ini, tapi nanti kami koordinasikan dengan Pimpinan Komisi I DPR dan fraksi-fraksi untuk diagendakan uji kelayakan dan kepatutan," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan dalam surat tersebut Presiden hanya mengajukan satu nama calon Panglima TNI. Fadli menilai hal itu merupakan hak prerogatif Presiden namun sesuai aturan Undang-Undang, calon Panglima TNI sudah pernah menjadi Kepala Staf.

"Kelihatannya alasannya karena memang persiapan untuk masa pensiun Pak Gatot. Hak prerogatif Presiden, yang jelas ketentuan UU yang menggantikan harus pernah menjadi kepala staf, artinya bisa KSAD, KSAU, KSAL," katanya.

Fadli menjelaskan setiap surat dari Presiden akan dibacakan di Rapat Paripurna, setelah itu akan diserahkan pada komisi terkait dalam hal ini Komisi I DPR.

Setelah itu, menurut dia, Komisi I DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan dan apabila disetujui maka bisa diambil keputusan di rapat paripurna.

Tag: Marsekal Hadi Tjahjanto, Susaningtyas Nefo Kertapati, Panglima TNI, Gatot Nurmantyo

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,077.46 4,036.30
British Pound GBP 1.00 19,921.28 19,721.82
China Yuan CNY 1.00 2,204.59 2,182.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,297.00 15,145.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,868.52 10,759.01
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,951.30 1,931.74
Dolar Singapura SGD 1.00 11,083.98 10,971.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,528.83 17,353.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,679.82 3,638.00
Yen Jepang JPY 100.00 13,610.64 13,474.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5837.291 -7.951 610
2 Agriculture 1574.400 -2.628 20
3 Mining 1909.966 -6.234 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.451 4.747 70
5 Miscellanous Industry 1254.992 40.866 45
6 Consumer Goods 2471.957 -17.927 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.115 1.009 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.955 -0.876 70
9 Finance 1054.067 -5.371 91
10 Trade & Service 792.965 -3.931 147
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 6,950 8,150 1,200 17.27
2 NICK 138 159 21 15.22
3 APEX 1,780 2,000 220 12.36
4 HELI 85 94 9 10.59
5 DUCK 1,370 1,515 145 10.58
6 SMDM 133 145 12 9.02
7 RODA 350 378 28 8.00
8 MPRO 236 254 18 7.63
9 ACST 1,495 1,600 105 7.02
10 TBIG 5,050 5,375 325 6.44
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 875 730 -145 -16.57
2 JAWA 160 138 -22 -13.75
3 CNTX 545 472 -73 -13.39
4 PNSE 875 770 -105 -12.00
5 RELI 256 228 -28 -10.94
6 LPLI 148 132 -16 -10.81
7 JKSW 68 62 -6 -8.82
8 RMBA 378 348 -30 -7.94
9 BISI 1,520 1,400 -120 -7.89
10 PSDN 208 192 -16 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 332 344 12 3.61
2 BHIT 82 81 -1 -1.22
3 KPIG 136 135 -1 -0.74
4 PGAS 2,230 2,270 40 1.79
5 MNCN 790 780 -10 -1.27
6 TLKM 3,760 3,730 -30 -0.80
7 SCMA 1,785 1,725 -60 -3.36
8 ADRO 1,730 1,700 -30 -1.73
9 TARA 890 890 0 0.00
10 INKP 13,675 13,475 -200 -1.46