Portal Berita Ekonomi Senin, 16 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:35 WIB. MBTO - Martina Berto menargetkan pertumbuhan pendapatan sekitar 7%-10% pada 2018.
  • 21:35 WIB. MBTO - Martina Berto menargetkan laba bersih sebesar Rp9 miliar pada tahun ini.
  • 21:34 WIB. MBTO - Martina Berto akan membuka dua gerai baru pada semester II-2018 dengan total nilai investasi Rp2 miliar.
  • 21:31 WIB. PET - Kemenkeu menunggu langkah lanjutan KADI sebelum menetapkan besaran bea masuk produk polietilena tereftalat.
  • 21:29 WIB. PLN - PLN mendesak tim penyidik KPK transparan dalam melakukan penggeledahan di kediaman Dirut PLN Sofyan Basir.
  • 21:29 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan menggandeng Kejati Bali untuk menangani masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
  • 20:09 WIB. BBNI - BNI mencatat penyaluran kredit tumbuh 12,36% menjadi Rp421,38 triliun per Mei 2018.
  • 20:07 WIB. BBNI - BNI mencatat rasio kredit macet perbankan ke sektor pertambangan sebesar 0,4% per Mei 2018.
  • 20:04 WIB. BBNI - BNI mencatat penyaluran kredit ke sektor pertambangan turun 15,7% menjadi Rp11,5 triliun per Mei 2017.
  • 19:02 WIB. DFSK - Dong Feng Sokonindo mencatatkan penjualan mobil sebanyak 394 unit per Juni 2018.
  • 18:56 WIB. Central - Central Retail Indonesia mengatakan belum akan melakukan ekspansi gerai pada tahun ini.
  • 18:59 WIB. Wuling - Wuling mencatatkan penjualan mobil sebanyak 8.120 unit sampai semester I-2018.
  • 18:51 WIB. Pelindo II - Pelindo II mengatakan pembangunan Pelabuhan Kijing tahap awal akan selesai pada akhir 2019.

ICW Minta Kepala Daerah Tiru Gaya Ahok soal Cara Hadapi DPRD

Foto Berita ICW Minta Kepala Daerah Tiru Gaya Ahok soal Cara Hadapi DPRD
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan tanggapan terkait dengan kasus tindak pidana korupsi suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

"Itu bukan kasus baru dan banyak terjadi. Ini merupakan suatu konsekuensi dari penganggaran yang hanya melibatkan orang-orang tertentu tanpa melibatkan masyarakat," kata Wakil Koordinator ICW Ade Irawan di Gedung KPK RI, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Terkait dengan politik anggaran, Ade menyatakan bahwa pihak-pihak yang ikut menentukan anggaran maka mereka juga akan mendapatkan jatah yang lebih banyak.

"Makanya, di banyak daerah yang menyusun anggaran itu orangnya itu-itu saja, siapa saja? Eksekutif bisa diwakili oleh kepala daerah, legislatif, yakni politikus dan pengusaha. Hanya itu itu saja pemainnya. Oleh karena itu, APBD di banyak daerah hanya menjawab masalah ketiga pihak itu," kata Ade.

Ia menjelaskan bahwa sekitar 2 atau 3 tahun lalu pihaknya pernah mengajak anggota DPRD salah satu provinsi ke KPK untuk melaporkan penerimaan uang dari fraksinya.

"Uang apa? Itu adalah jatah proyek mereka. Jadi, sudah dijatah, satu anggota DPR itu berapa miliar proyeknya dan proyek itu akan dijual ke pengusaha," ungkap Ade.

Bahkan, kata dia, berdasarkan tren korupsi dari ICW bahwa sektor yang paling sering dikorupsi adalah keuangan negara dari APBD. 

"Jadi, ini bukan praktik baru. Saya kira menangkap itu bisa menjadi penting agar menimbulkan efek jera tetapi yang lebih penting adalah menindak lanjuti dari proses itu. Saya kira penganggaran yang benar harus dipastikan agar anggaran tidak hanya dibuat oleh orang itu-itu saja," tuturnya.

Menurut dia, dalam kasus suap RAPBD TA 2018 di Jambi itu terjadi karena ada kepentingan yang tidak diakomodasi.

"Itu bagian posisi tawar saja. Ketika eksekutif memberikan suap untuk melancarkan itu jelas salah, harusnya mereka membahas sesuai dengan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan mereka. Kalaupun DPRD tidak mau dan mereka minta uang, bisa melakukan seperti yang dilakukan Ahok dibuat 'stuck' dan kembali pada APBD tahun sebelumnya," ucap Ade.

KPK telah menetapkan empat tersangka terkait dengan kasus tersebut. Diduga sebagai penerima anggota DPRD Provinsi Jambi 2014 s.d. 2019 Supriono. Diduga sebagai pemberi adalah Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Arfan, dan Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifudin.

KPK sendiri belum membicarakan terkait dengan pemanggilan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai saksi terkait dengan kasus tersebut.

Tag: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Zumi Zola

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Ubaidillah

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5944.074 36.202 597
2 Agriculture 1442.299 -2.397 19
3 Mining 2025.622 17.548 46
4 Basic Industry and Chemicals 781.407 1.463 70
5 Miscellanous Industry 1190.799 16.425 45
6 Consumer Goods 2475.480 19.771 46
7 Cons., Property & Real Estate 449.738 -0.448 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1084.437 -9.615 70
9 Finance 1034.503 11.557 91
10 Trade & Service 881.887 6.475 143
No Code Prev Close Change %
1 CSIS 432 540 108 25.00
2 TCPI 560 700 140 25.00
3 MGRO 338 422 84 24.85
4 POLL 1,150 1,435 285 24.78
5 YPAS 600 725 125 20.83
6 MLPT 760 910 150 19.74
7 SQMI 222 260 38 17.12
8 WICO 470 550 80 17.02
9 MFMI 750 850 100 13.33
10 TIRA 145 164 19 13.10
No Code Prev Close Change %
1 CANI 216 162 -54 -25.00
2 PEGE 230 173 -57 -24.78
3 UNIT 324 248 -76 -23.46
4 AIMS 260 202 -58 -22.31
5 LPPS 136 113 -23 -16.91
6 NUSA 254 222 -32 -12.60
7 DNAR 296 260 -36 -12.16
8 MARI 2,350 2,110 -240 -10.21
9 DWGL 145 131 -14 -9.66
10 APII 216 196 -20 -9.26
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 136 113 -23 -16.91
2 IMAS 3,090 2,960 -130 -4.21
3 PGAS 1,620 1,685 65 4.01
4 BBTN 2,200 2,410 210 9.55
5 ANTM 860 910 50 5.81
6 TRUK 660 705 45 6.82
7 NFCX 2,770 3,100 330 11.91
8 KREN 725 725 0 0.00
9 SWAT 173 180 7 4.05
10 TLKM 4,100 4,020 -80 -1.95