Portal Berita Ekonomi Kamis, 18 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:21 WIB. WSKT - Pendapatan Waskita naik 47% yoy menjadi Rp22,89 triliun.
  • 20:40 WIB. BTN - BTN tengah mengajukan penambahan kuota penjualan ORI seri ORI015 kepada Kemenkeu.
  • 20:38 WIB. WSKT - Penundaan pembayaran proyek tol Batang-Semarang dan Semarang-Solo tidak berpengaruh bagi arus kas Waskita.
  • 20:35 WIB. BNI - BNI akan menghentikan penyaluran KPR untuk produk apartemen Meikarta bagi nasabah baru.
  • 17:18 WIB. UMKM - Ada sekitar 54.000 UMKM yang ada di Kabupaten Klaten.
  • 17:17 WIB. UMKM - Pemkab Klaten siapkan anggaran yang disiapkan untuk pinjaman UMKM tersebut sekitar Rp3-5 miliar.
  • 09:21 WIB. Youtube - Youtube bakal beri sanki untuk konten video duplikat.

ICW Minta Kepala Daerah Tiru Gaya Ahok soal Cara Hadapi DPRD

Foto Berita ICW Minta Kepala Daerah Tiru Gaya Ahok soal Cara Hadapi DPRD
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan tanggapan terkait dengan kasus tindak pidana korupsi suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

"Itu bukan kasus baru dan banyak terjadi. Ini merupakan suatu konsekuensi dari penganggaran yang hanya melibatkan orang-orang tertentu tanpa melibatkan masyarakat," kata Wakil Koordinator ICW Ade Irawan di Gedung KPK RI, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Terkait dengan politik anggaran, Ade menyatakan bahwa pihak-pihak yang ikut menentukan anggaran maka mereka juga akan mendapatkan jatah yang lebih banyak.

"Makanya, di banyak daerah yang menyusun anggaran itu orangnya itu-itu saja, siapa saja? Eksekutif bisa diwakili oleh kepala daerah, legislatif, yakni politikus dan pengusaha. Hanya itu itu saja pemainnya. Oleh karena itu, APBD di banyak daerah hanya menjawab masalah ketiga pihak itu," kata Ade.

Ia menjelaskan bahwa sekitar 2 atau 3 tahun lalu pihaknya pernah mengajak anggota DPRD salah satu provinsi ke KPK untuk melaporkan penerimaan uang dari fraksinya.

"Uang apa? Itu adalah jatah proyek mereka. Jadi, sudah dijatah, satu anggota DPR itu berapa miliar proyeknya dan proyek itu akan dijual ke pengusaha," ungkap Ade.

Bahkan, kata dia, berdasarkan tren korupsi dari ICW bahwa sektor yang paling sering dikorupsi adalah keuangan negara dari APBD. 

"Jadi, ini bukan praktik baru. Saya kira menangkap itu bisa menjadi penting agar menimbulkan efek jera tetapi yang lebih penting adalah menindak lanjuti dari proses itu. Saya kira penganggaran yang benar harus dipastikan agar anggaran tidak hanya dibuat oleh orang itu-itu saja," tuturnya.

Menurut dia, dalam kasus suap RAPBD TA 2018 di Jambi itu terjadi karena ada kepentingan yang tidak diakomodasi.

"Itu bagian posisi tawar saja. Ketika eksekutif memberikan suap untuk melancarkan itu jelas salah, harusnya mereka membahas sesuai dengan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan mereka. Kalaupun DPRD tidak mau dan mereka minta uang, bisa melakukan seperti yang dilakukan Ahok dibuat 'stuck' dan kembali pada APBD tahun sebelumnya," ucap Ade.

KPK telah menetapkan empat tersangka terkait dengan kasus tersebut. Diduga sebagai penerima anggota DPRD Provinsi Jambi 2014 s.d. 2019 Supriono. Diduga sebagai pemberi adalah Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Arfan, dan Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifudin.

KPK sendiri belum membicarakan terkait dengan pemanggilan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai saksi terkait dengan kasus tersebut.

Tag: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Zumi Zola

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Ubaidillah

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,068.72 4,027.56
British Pound GBP 1.00 19,989.95 19,789.37
China Yuan CNY 1.00 2,203.25 2,181.31
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,263.00 15,111.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,877.94 10,768.10
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,947.23 1,927.82
Dolar Singapura SGD 1.00 11,073.79 10,961.92
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,549.40 17,371.61
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.29 3,634.20
Yen Jepang JPY 100.00 13,565.91 13,424.84

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5845.242 -23.378 610
2 Agriculture 1577.028 54.568 20
3 Mining 1916.200 -17.317 47
4 Basic Industry and Chemicals 752.704 6.245 70
5 Miscellanous Industry 1214.126 0.053 45
6 Consumer Goods 2489.884 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 408.106 -0.132 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1047.831 -27.064 70
9 Finance 1059.438 -5.179 91
10 Trade & Service 796.896 -3.311 147
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,210 1,510 300 24.79
2 ABMM 1,935 2,190 255 13.18
3 MAYA 6,200 6,950 750 12.10
4 LSIP 1,155 1,270 115 9.96
5 VINS 88 96 8 9.09
6 CTTH 113 123 10 8.85
7 MTDL 680 740 60 8.82
8 PBRX 510 555 45 8.82
9 FISH 3,300 3,590 290 8.79
10 GOOD 2,350 2,550 200 8.51
No Code Prev Close Change %
1 DNAR 336 296 -40 -11.90
2 KBLM 284 252 -32 -11.27
3 SMDM 149 133 -16 -10.74
4 AGRS 256 236 -20 -7.81
5 GMFI 308 284 -24 -7.79
6 ABBA 116 107 -9 -7.76
7 CSIS 400 370 -30 -7.50
8 MLPL 88 82 -6 -6.82
9 BAYU 2,450 2,290 -160 -6.53
10 RBMS 172 161 -11 -6.40
No Code Prev Close Change %
1 ISSP 98 96 -2 -2.04
2 TLKM 3,900 3,760 -140 -3.59
3 KPIG 135 136 1 0.74
4 PGAS 2,310 2,230 -80 -3.46
5 SRIL 320 332 12 3.75
6 SMCB 1,625 1,725 100 6.15
7 PNLF 290 294 4 1.38
8 INKP 13,525 13,675 150 1.11
9 BHIT 80 82 2 2.50
10 MNCN 775 790 15 1.94