Portal Berita Ekonomi Senin, 18 Desember 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:55 WIB. Boikot AS - FPI minta Jokowi usir Dubes AS.
  • 21:54 WIB. Boikot AS - FPI setuju soal boikot produk AS.
  • 21:53 WIB. Pilgub Jabar - Golkar Jabar: Ridwan Kamil bungkam soal pendampingnya.
  • 21:52 WIB. Boikot AS  - MUI ajak masyarakat tidak gunakan produk AS.
  • 21:51 WIB. Nasional - Mensos ajak warga doakan Palestina.
  • 20:49 WIB. CFIN - Clipan Finance Indonesia mencatatkan angka pembiyaan sebesar Rp7,2 triliun per November 2017.
  • 20:48 WIB. BATA - Sepatu Bata mengatakan berencana merenovasi 55 gerai pada tahun depan.
  • 20:46 WIB. BATA - Sepatu Bata mengatakan berencana menambah 25 toko baru pada 2018.
  • 20:45 WIB. Aspal - Wika Bitumen mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya fokus dalam pengembangan aspal ekstraksi.
  • 20:44 WIB. Jasindo - Asuransi Jasa Indonesia memenuhi target 1 juta hektare lahan pertanian dalam Asuransi Usaha Tani Padi.
  • 20:35 WIB. Facebook - Fitur Snooze hadir untuk bungkam akun teman, page, atau grup yang unggah postingan menyebalkan selama 30 hari.
  • 20:31 WIB. e-commerce - Vending machine penjual mobil besutan Alibaba akan dibuka pada 2018.
  • 20:27 WIB. Digital - Beroperasi selama 20 tahun, layanan chatting AOL Instant Messaging (AIM) resmi dihentikan.
  • 20:25 WIB. Digital - WiFi Starbucks di Buenos Aires, Argentina diretas hacker untuk menambang bitcoin, Minggu (17/12/2017).
  • 20:22 WIB. Apple - Apple sedang mencari teknisi berlatar belakang psikologi atau konseling guna tingkatkan asisten digital miliknya, Siri.

JKK dan JKm Dikelola PT Taspen, PNS Gugat UU ASN ke MK

Foto Berita JKK dan JKm Dikelola PT Taspen, PNS Gugat UU ASN ke MK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diuji materiil. Kali ini UU ASN digugat oleh dua pegawai Negeri Sipil (PNS) yakni Dwi Maryoso, PNS Pemda Provinsi Jawa Tengah dan Feryando Agung, PNS di Kementerian Ketenagakerjaan.

Atas nama pribadi, mereka mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 UU ASN terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

Saat mendaftarkan permohonannya di MK, Jakarta, Selasa (5/12/2017), Dwi Maryoso mengatakan, alasan permohonan pengujian tersebut karena Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 UU ASN telah dijadikan dasar dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai ASN yang memberikan wewenang PT TASPEN (Persero) untuk mengelola Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) bagi ASN.

Adapun sebelum ke MK, pemohon telah mengajukan uji materi di Mahkamah Agung (MA) terhadap PP Nomor 70 Tahun 2015 karena pemohon menganggap PP tersebut bertentangan dengan Undang-Undang BPJS dan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Namun, MA menolak permohonan uji materi pemohon melalui Putusan Mahkamah Agung nomor 32P/HUM/2016 tanggal 8 Juni tahun 2017.

MA berpendapat bahwa PP Nomor 70 Tahun 2015 tidak bertentangan dengan Undang-Undang BPJS dan Undang-Undang SJSN karena PP tersebut didasarkan pada Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 UU ASN yang merupakan kebijakan hukum yang bersifat khusus.

"Saya anggap PP ini bertentangan dengan UU ASN dan BPJS, tapi MA mengatakan tidak bertentangan karena mengacu pada UU ASN pasal 92 ayat 4 dan pasal 107. Karena pasal ini yang dijadikan dasar MA maka pasal ini yang saya uji di MK dengan UUD 1945. Pasal ini saya anggap bertentangan dengan UUD 1945," jelas Dwi.

Menurutnya, Keputusan MA di atas mengakibatkan JKK dan JKm bagi ASN dikelola oleh PT TASPEN (Persero). Padahal, berdasarkan Sistem Jaminan Sosial Nasional, PT TASPEN tidak berwenang menyelenggarakan JKK dan JKm bagi ASN karena PT TASPEN (Persero) bukanlah badan hukum publik yang dibentuk dengan undang-undang dan bersifat nirlaba. PT TASPEN (Persero) adalah perusahaan BUMN yang bertujuan mencari laba yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah.

"Dengan keputusan MA tersebut maka kami kehilangan Hak Konstitusionalnya untuk diikutkan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional sesuai dengan 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945," katanya.

Selain itu, lanjutnya, pasal 92 ayat (4) dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-XII/2014 yang ditegaskan lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-XIV/2016 bahwa iuran asuransi sosial disamakan dengan pajak.

"Karena iuran asuransi sosial disamakan dengan pajak maka menurut Pasal 23A UUD 1945 pemungutannya harus diatur dengan undang-undang tetapi dalam Pasal 92 ayat (4) dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, JKK dan JKm untuk ASN diatur dengan PP, tapi dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero), padahal PT TASPEN (Persero) bukanlah lembaga yang dibentuk dengan undang-undang, tetapi dengan PP yaitu PP Nomor 26 Tahun 1981," tandasnya.

Tag: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Dwi Maryoso, Feryando Agung, UU ASN, PT Taspen (Persero), Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Fajar Sulaiman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,637.41 3,601.05
British Pound GBP 1.00 18,337.60 18,152.07
China Yuan CNY 1.00 2,063.29 2,042.71
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,641.00 13,505.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,464.01 10,356.98
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,746.41 1,728.88
Dolar Singapura SGD 1.00 10,135.23 10,030.45
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,084.10 15,922.40
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,346.66 3,310.86
Yen Jepang JPY 100.00 12,163.17 12,038.69

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6119.419 5.766 567
2 Agriculture 1615.559 6.106 19
3 Mining 1564.401 1.285 43
4 Basic Industry and Chemicals 672.709 -3.081 69
5 Miscellanous Industry 1382.572 -1.885 43
6 Consumer Goods 2705.365 24.718 45
7 Cons., Property & Real Estate 486.014 3.440 66
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1145.607 -2.150 60
9 Finance 1081.116 -5.142 89
10 Trade & Service 906.333 3.449 133
No Code Prev Close Change %
1 DWGL 316 394 78 24.68
2 MARI 1,010 1,250 240 23.76
3 MDLN 300 370 70 23.33
4 MYOR 2,070 2,500 430 20.77
5 MFMI 650 770 120 18.46
6 CANI 250 294 44 17.60
7 JGLE 98 115 17 17.35
8 ITMA 565 660 95 16.81
9 RELI 374 426 52 13.90
10 SDMU 304 344 40 13.16
No Code Prev Close Change %
1 ASJT 595 515 -80 -13.45
2 KBLV 472 422 -50 -10.59
3 RODA 170 155 -15 -8.82
4 ARII 910 855 -55 -6.04
5 ALKA 334 314 -20 -5.99
6 GTBO 185 175 -10 -5.41
7 MTWI 149 141 -8 -5.37
8 IBST 8,550 8,100 -450 -5.26
9 BUMI 272 258 -14 -5.15
10 PORT 390 370 -20 -5.13
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 354 374 20 5.65
2 INKP 5,200 5,200 0 0.00
3 BUMI 272 258 -14 -5.15
4 AISA 480 492 12 2.50
5 BBRI 3,460 3,390 -70 -2.02
6 PBRX 498 520 22 4.42
7 BMTR 575 580 5 0.87
8 TLKM 4,250 4,230 -20 -0.47
9 DWGL 316 394 78 24.68
10 MNCN 1,280 1,295 15 1.17