Portal Berita Ekonomi Rabu, 18 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:36 WIB. Taliban - NATO: pernyataan negosiasi AS-Taliban disalahtafsirkan.
  • 19:35 WIB. Timur Tengah - Suriah rebut kembali wilayah yang diduduki Israel.
  • 19:34 WIB. Putin - Trump bela Putin soal tuduhan intervensi pemilu AS.
  • 19:33 WIB. Asian Games - Jokowi utus menteri undang pimpinan dua Korea ke Asian Games.
  • 19:32 WIB. Korea Selatan - Helikopter militer Korsel jatuh, lima orang tewas.
  • 19:31 WIB. WTO - AS ajukan 5 gugatan ke WTO.
  • 19:29 WIB. Gelombang Panas - PBB: 1,1 miliar orang hadapi risiko karena iklim panas.
  • 19:30 WIB. Afghanistan - Sepanjang 2018, sebanyak 363 anak di Afghanistan tewas.
  • 19:30 WIB. Korea Utara - Uni Eropa pertahankan sanksi untuk Korut.
  • 19:28 WIB. Amerika Serikat - Iran gugat AS ke pengadilan internasional.
  • 17:46 WIB. Bulog - Bulog Divre III Bojonegoro mengirim 6 ribu ton beras ke tiga provinsi.
  • 14:56 WIB. Pertamina - Pertamina MOR VIII Maluku-Papua ungkap konsumsi BBM bensin tergolong stabil┬ápada smester I 2018.

JKK dan JKm Dikelola PT Taspen, PNS Gugat UU ASN ke MK

Foto Berita JKK dan JKm Dikelola PT Taspen, PNS Gugat UU ASN ke MK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diuji materiil. Kali ini UU ASN digugat oleh dua pegawai Negeri Sipil (PNS) yakni Dwi Maryoso, PNS Pemda Provinsi Jawa Tengah dan Feryando Agung, PNS di Kementerian Ketenagakerjaan.

Atas nama pribadi, mereka mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 UU ASN terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

Saat mendaftarkan permohonannya di MK, Jakarta, Selasa (5/12/2017), Dwi Maryoso mengatakan, alasan permohonan pengujian tersebut karena Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 UU ASN telah dijadikan dasar dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai ASN yang memberikan wewenang PT TASPEN (Persero) untuk mengelola Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) bagi ASN.

Adapun sebelum ke MK, pemohon telah mengajukan uji materi di Mahkamah Agung (MA) terhadap PP Nomor 70 Tahun 2015 karena pemohon menganggap PP tersebut bertentangan dengan Undang-Undang BPJS dan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Namun, MA menolak permohonan uji materi pemohon melalui Putusan Mahkamah Agung nomor 32P/HUM/2016 tanggal 8 Juni tahun 2017.

MA berpendapat bahwa PP Nomor 70 Tahun 2015 tidak bertentangan dengan Undang-Undang BPJS dan Undang-Undang SJSN karena PP tersebut didasarkan pada Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 UU ASN yang merupakan kebijakan hukum yang bersifat khusus.

"Saya anggap PP ini bertentangan dengan UU ASN dan BPJS, tapi MA mengatakan tidak bertentangan karena mengacu pada UU ASN pasal 92 ayat 4 dan pasal 107. Karena pasal ini yang dijadikan dasar MA maka pasal ini yang saya uji di MK dengan UUD 1945. Pasal ini saya anggap bertentangan dengan UUD 1945," jelas Dwi.

Menurutnya, Keputusan MA di atas mengakibatkan JKK dan JKm bagi ASN dikelola oleh PT TASPEN (Persero). Padahal, berdasarkan Sistem Jaminan Sosial Nasional, PT TASPEN tidak berwenang menyelenggarakan JKK dan JKm bagi ASN karena PT TASPEN (Persero) bukanlah badan hukum publik yang dibentuk dengan undang-undang dan bersifat nirlaba. PT TASPEN (Persero) adalah perusahaan BUMN yang bertujuan mencari laba yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah.

"Dengan keputusan MA tersebut maka kami kehilangan Hak Konstitusionalnya untuk diikutkan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional sesuai dengan 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945," katanya.

Selain itu, lanjutnya, pasal 92 ayat (4) dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-XII/2014 yang ditegaskan lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-XIV/2016 bahwa iuran asuransi sosial disamakan dengan pajak.

"Karena iuran asuransi sosial disamakan dengan pajak maka menurut Pasal 23A UUD 1945 pemungutannya harus diatur dengan undang-undang tetapi dalam Pasal 92 ayat (4) dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, JKK dan JKm untuk ASN diatur dengan PP, tapi dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero), padahal PT TASPEN (Persero) bukanlah lembaga yang dibentuk dengan undang-undang, tetapi dengan PP yaitu PP Nomor 26 Tahun 1981," tandasnya.

Tag: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Dwi Maryoso, Feryando Agung, UU ASN, PT Taspen (Persero), Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Fajar Sulaiman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5861.508 -43.650 597
2 Agriculture 1429.927 1.326 19
3 Mining 1993.546 -16.082 46
4 Basic Industry and Chemicals 767.037 -5.673 70
5 Miscellanous Industry 1164.985 -9.605 45
6 Consumer Goods 2425.201 -22.039 46
7 Cons., Property & Real Estate 447.948 3.850 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1073.667 5.217 70
9 Finance 1019.771 -15.877 91
10 Trade & Service 879.792 -4.151 143
No Code Prev Close Change %
1 CANI 162 214 52 32.10
2 TCPI 875 1,090 215 24.57
3 OKAS 270 334 64 23.70
4 GSMF 102 126 24 23.53
5 FORU 125 146 21 16.80
6 TGRA 600 670 70 11.67
7 RODA 520 580 60 11.54
8 WSKT 1,845 2,030 185 10.03
9 AGRO 328 360 32 9.76
10 MARI 212 232 20 9.43
No Code Prev Close Change %
1 TRUK 660 496 -164 -24.85
2 CSIS 590 444 -146 -24.75
3 CNTX 590 452 -138 -23.39
4 PTSN 252 222 -30 -11.90
5 MGRO 380 338 -42 -11.05
6 MINA 680 610 -70 -10.29
7 LPLI 182 164 -18 -9.89
8 ZINC 1,685 1,535 -150 -8.90
9 SRSN 70 64 -6 -8.57
10 ALKA 350 320 -30 -8.57
No Code Prev Close Change %
1 TRUK 660 496 -164 -24.85
2 BBRI 2,970 2,870 -100 -3.37
3 WSKT 1,845 2,030 185 10.03
4 PGAS 1,640 1,725 85 5.18
5 KREN 715 730 15 2.10
6 PTBA 4,240 4,380 140 3.30
7 ADRO 1,800 1,760 -40 -2.22
8 TKIM 13,675 13,400 -275 -2.01
9 AGRO 328 360 32 9.76
10 BMRI 6,550 6,325 -225 -3.44