Portal Berita Ekonomi Minggu, 22 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 05:30 WIB. ACP - Adhi Commuter Properti akan melakukan pengembangan di empat proyek baru pada semester II-2018.
  • 05:28 WIB. ADHI - Adhi Karya resmi memiliki anak usaha baru yang diberi nama PT Adhi Commuter Properti (ACP).
  • 19:42 WIB. CRP Group - Cita Rasa Prima Indonesia Berjaya siap merilis enam kemitraan brand kuliner.
  • 19:40 WIB. INTP - Indocement Tunggal Prakasa menargetkan pertumbuhan volume penjualan semen sebesar 5%–6% tahun ini.
  • 19:39 WIB. SMGR - Semen Indonesia menargetkan volume penjualan semen tumbuh 4%–6% pada tahun ini.
  • 19:38 WIB. SMGR - Semen Indonesia mencatat volume penjualan semen turun 11,1% menjadi 3,31 juta ton pada Juni 2018.
  • 18:27 WIB. UNSP - Bakrie Plantations mencatat produksi kelapa sawit sekitar 244.000 ton hingga paruh pertama 2018.
  • 18:25 WIB. UNSP - Bakrie Plantations menargetkan volume produksi tumbuh sebesar 10% pada tahun ini.
  • 17:31 WIB. BNI - BNI kucurkan kredit investasi maksimum Rp735 miliar untuk Jalan Tol Ruas Kunciran-Serpong.
  • 17:28 WIB. Pelindo IV - Pelindo IV dan IKI bangun kemitraan untuk perbaikan dan pemeliharaan kapal.
  • 17:23 WIB. PLTU - Progres pengerjaan proyek PLTU unit II milik Cirebon Energi sudah 15,7%.
  • 17:21 WIB. PLN - ESDM sarankan PLN gunakan 100% minyak sawit pada PLTD miliknya.
  • 17:20 WIB. PLN - PLN jamin puncak musim kemarau tak akan ganggu kinerja pasokan listrik di Sumsel.
  • 17:18 WIB. Bio Farma - Musem Bio Farma bidik 10 besar destinasi wisata kesehatan di Jawa Barat.
  • 17:17 WIB. Bio Farma - PT Bio Farma (Persero) kembangkan wisata sehat Museum Bio Farma.

Kepala Daerah, Jangan Lobi-lobi dengan DPRD

Foto Berita Kepala Daerah, Jangan Lobi-lobi dengan DPRD
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memperingatkan seluruh kepala daerah untuk tidak melakukan lobi-lobi kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya terkait pengesahan anggaran daerah.

Hal itu disampaikan Mendagri saat memberikan pengarahan dalam acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Angkatan III tahun 2017 di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri Jakarta, Rabu (6/12/2017).

"Dalam perencanaan anggaran daerah itu jangan ada 'bargaining' yang berkaitan dengan dana dengan DPRD. Terkait perencanaan anggaran itu jangan ada kompromi, harus sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyrakat, aspirasi DPRD dan janji kampanye," kata Tjahjo.

Mendagri menegaskan kepada seluruh kepala daerah untuk tidak menawarkan dan menyediakan imbalan sebagai upaya meloloskan program daerah, termasuk dalam proses pengesahan di DPRD.

Hal itu berkaitan dengan dugaan kasus suap, yang dikenal dengan istilah "uang ketok", dalam upaya pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

"Jambi kan kasusnya dengan DPRD, itu mengingatkan bahwa perencanaan anggaran bersama-sama dengan DPR tetapi jangan memaksakan program pemda, programnya gubernur dengan iming-iming imbalan. Itu pasti akan terbongkar seperti di Jambi dan beberapa daerah itu," jelasnya.

Sejumlah pejabat daerah Provinsi Jambi diduga melakukan suap kepada anggota DPRD agar RAPBD Tahun Anggaran 2018 dapat disahkan dalam rapat pengesahan. Ketiga pejabat Pemprov Jambi yang diduga memberikan suap tersebut adalah Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Erwan Malik, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Arfan dan Asisten Daerah Bidang III Saifudin.

Total uang yang berhasil diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp4,7 miliar. Uang tersebut rencananya akan dibagi-bagikan kepada sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi dalam rapat pengesahan RAPBD.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Provinsi mengancam absen dalam rapat pengesahan RAPBD karena tidak ada "jaminan" dari pihak Pemprov Jambi. Guna memuluskan pengesahan RAPBD tersebut, pihak Pemprov sepakat untuk memberikan uang kepada anggota DPRD, yang disebut dengan "uang ketok".

Terkait akan hal itu, KPK telah menahan sejumlah pihak terkait dan berencana memanggil Gubernur Jambi Zumi Zola untuk menyelidiki kasus dugaan suap tersebut.

Tag: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tjahjo Kumolo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/R Rekotomo

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10