Portal Berita Ekonomi Rabu, 12 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:00 WIB. IHSG - Penutupan sesi II, HSG menguat 0,64% ke level 6.115,58. 
  • 13:37 WIB. Tokopedia - Valuasi Tokopedia naik menjadi US$7 miliar. 
  • 13:37 WIB. Tokopedia - Tokopedia dapat suntikan dana US$1,1 miliar dari SoftBank Vision Fund dan Alibaba Group.

Di DPR, Jonan Jelaskan Soal Golongan Listrik

Foto Berita Di DPR, Jonan Jelaskan Soal Golongan Listrik
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan rencana program penyederhanaan golongan pelanggan listrik PT PLN (Persero) ke Komisi VII DPR.

"Upaya penyederhanaan golongan tarif pelanggan listrik adalah semata-mata memberi keleluasaan terhadap akses listrik yang lebih luas kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan," kata Jonan dalam rilis Kementerian ESDM di Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Menurut dia, penyederhanaan golongan pelanggan adalah aksi korporasi PLN agar pelanggan rumah tangga dapat menikmati tambahan kapasitas listrik yang diprogramkan pemerintah sebesar 35.000 MW.

"Jadi, ini sebenarnya adalah lebih kepada 'corporate action', upaya korporasi PLN dan bukan merupakan upaya kami sebagai regulator. Mengenai golongan pelanggan listrik ini, PLN mengusulkan bahwa apabila ada penyesuaian, maka masyarakat, terutama rumah tangga, dapat menikmati pembangunan tambahan kapasitas listrik sebesar 35.000 MW yang akan diselesaikan dalam tahun-tahun mendatang, bisa sampai 2024 atau 2025 itu akan selesai,".

"Di dalam pemahaman bahwa tambahan 35.000 MW ini tidak hanya diberikan atau diprioritaskan kepada industri maupun badan usaha saja atau kegiatan bisnis, namun juga masyarakat, terutama yang belum ada pelayanan listriknya. Yang kedua, adalah pada masyarakat yang sudah jadi pelanggan tapi kapasitasnya kurang," ujarnya.

Jonan mengatakan PLN juga mengusulkan tidak ada penambahan biaya untuk tambah daya, tarif tidak akan ada perubahan, dan abonemen tetap mengikuti tarif golongan 1.300 VA. Selain itu, Jonan juga menekannkan bahwa program penyederhanaan bersifat sukarela.

"Kalau disetujui, ini akan bersifat sukarela. Jadi, silakan daftar untuk ditambah dayanya. Ini tidak serta merta atau tidak dipaksa untuk (dayanya) naik, kalau tidak mau naik ya tidak apa-apa," jelasnya.

Kebijakan ini, tambah Jonan, juga belum dijalankan dan masih dalam tahap kajian serta mendengarkan pendapat masyarakat.

Rencananya, program akan dilaksanakan setelah masyarakat siap menerimanya.

"Ini belum dijalankan, masih 'market survey', masih bertanya kepada masyarakat setuju atau tidak, dan juga melaporkan kepada Bapak dan Ibu (Komisi VII DPR). Ini juga tidak berlaku bagi pelanggan masih bersubsidi, yakni 450 VA dan 900 VA yang jumlahnya kira-kira 30 juta," tambahnya.

Pemerintah, lanjut Jonan, secara umum, memberi arahan kepada PLN menyosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.

"Arahan pemerintah secara keseluruhan, arahan Bapak Presiden, coba ini disosialisasi dulu. Belum tentu juga ini bisa kita jalankan sampai 2019 yang kurang dua tahun waktunya. Karena, listriknya juga masih membangun," ujarnya.

Selain itu, Jonan juga telah menyampaikan kepada PLN agar ide tambah daya gratis dilakukan ketika akses listrik telah merata di seluruh Indonesia.

"Saya sudah katakan kepada PLN, peningkatan daya ini tidak bisa berjalan sampai pemerataan elektrifikasi mencapai 99,9 persen. Yang kedua, tarif listriknya harus tetap terjangkau. Yang kami kejar sebenarnya adalah bagaimana tarif listrik ini tidak naik, paling kurang itu, bahkan kalau bisa turun," tuturnya.

Menurut Jonan, penyederhanaan golongan tarif dan penambahan daya gratis tersebut sebenarnya diprioritaskan untuk rakyat.

"Kalau ditanya ini keadilan sosialnya di mana. Kalau tidak ada kesempatan tambah daya gratis, suatu hari apabila dunia usaha dan industri menyerap semua tambahan 35.000 MW plus 10.000 MW 'fast track program' (FTP) 1 dan FTP 2, ke sana semua, akhirnya rakyat dalam lima tahun kemudian mau nambah listrik nggak bisa, nah ini keadilannya juga nggak ada. Ini malah diprioritaskan untuk rakyat sebenarnya, untuk masyarakat secara umum," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR selaku pimpinan rapat, Gus Irawan Pasaribu mengungkapkan, rencana kebijakan itu adalah konsep yang bagus dan dirinya pun memberikan apresiasi.

"Konsep ini bagus, kami memberikan apresiasi. Saya sendiri memberikan apresiasi, tetapi apakah hal-hal yang terkait dengan kenaikan daya yang kemudian disebut dengan penyederhanaan golongan ini juga sesederhana terhadap instalasi di rumah masing-masing, apakah pemerintah dalam hal ini PLN menjamin terhadap perubahan peningkatan daya terhadap instalasi yang terpasang di masing-masing rumah tangga. Saya ingin bahwa preferensi yang saya miliki ini juga terjawab oleh pemerintah, sehingga betul-betul bahwa penyederhanaan golongan ini menjadi suatu konsepsi yang baik terhadap sistem kelistrikan di Indonesia," ujarnya.

Di akhir rapat, Kementerian ESDM bersama Komisi VII DPR sepakat mengkaji menyeluruh dan sosialisasi terkait rencana kebijakan penyederhanaan tarif listrik dan tambah daya listrik gratis.

"Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI bersepakat untuk melakukan sosialisasi berkaitan dengan rencana (penyederhanaan golongan tarif) ini," ucap Gus Irawan.

Tag: Ignasius Jonan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), Energi Listrik

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Widodo S Jusuf

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6076.587 -34.773 620
2 Agriculture 1506.543 8.473 20
3 Mining 1747.761 9.817 47
4 Basic Industry and Chemicals 820.676 -23.288 71
5 Miscellanous Industry 1382.059 4.150 45
6 Consumer Goods 2483.389 -20.063 49
7 Cons., Property & Real Estate 444.822 -4.105 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1031.916 -11.848 71
9 Finance 1162.012 -1.035 91
10 Trade & Service 790.383 -0.185 153
No Code Prev Close Change %
1 SOTS 280 350 70 25.00
2 DEAL 394 492 98 24.87
3 OASA 246 298 52 21.14
4 TFCO 650 780 130 20.00
5 MERK 6,475 7,725 1,250 19.31
6 KPAS 505 600 95 18.81
7 RODA 388 450 62 15.98
8 PTSN 805 920 115 14.29
9 PDES 1,500 1,700 200 13.33
10 ARTA 406 458 52 12.81
No Code Prev Close Change %
1 TRIO 290 220 -70 -24.14
2 YPAS 725 570 -155 -21.38
3 NUSA 158 136 -22 -13.92
4 RIMO 186 162 -24 -12.90
5 LUCK 705 615 -90 -12.77
6 MPOW 120 105 -15 -12.50
7 KPAL 338 300 -38 -11.24
8 CPIN 7,000 6,300 -700 -10.00
9 SILO 3,850 3,500 -350 -9.09
10 LPIN 950 865 -85 -8.95
No Code Prev Close Change %
1 RIMO 186 162 -24 -12.90
2 SRIL 366 370 4 1.09
3 KPAS 505 600 95 18.81
4 NUSA 158 136 -22 -13.92
5 PTBA 4,020 4,280 260 6.47
6 TLKM 3,680 3,620 -60 -1.63
7 WSKT 1,845 1,795 -50 -2.71
8 BHIT 57 60 3 5.26
9 BBRI 3,610 3,620 10 0.28
10 DEAL 394 492 98 24.87