Portal Berita Ekonomi Senin, 18 Desember 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:43 WIB. Ookla - Indonesia berada di urutan ke-7 dalam peningkatan kecepatan unduh mobile broadband dan ke-5 fixed broadband.
  • 11:41 WIB. Ookla - Singapura jadi negara dengan kecepatan internet fixed broadband terkencang, 158,85 Mbps.
  • 11:40 WIB. Ookla - Norwegia tercatat sebagai negara dengan kecepatan internet mobile terkencang, 62,66 Mbps.
  • 11:38 WIB. Ookla - Sebanyak 185 negara punya kecepatan fixed broadband di bawah rata-rata global.
  • 11:37 WIB. Ookla - Sebanyak 71 negara punya kecepatan fixed broadband di atas rata-rata global.
  • 11:36 WIB. Ookla - Sebanyak 134 negara punya kecepatan mobile broadband di bawah rata-rata global.
  • 11:35 WIB. Ookla - Sebanyak 119 negara mengalami peningkatan kecepatan mobile broadband di atas rata-rata global.
  • 11:34 WIB. Ookla - Kecepatan fixed broadband lebih ngebut 97,8% dibanding mobile broadband.
  • 11:32 WIB. Ookla - Dibandingkan tahun lalu, kecepatan unduh fixed broadband naik 31,6% dan unggah naik 25,9%.
  • 11:31 WIB. Ookla - Satu tahun terakhir, kecepatan unggah fixed broadband global capai 19,96 Mbps.
  • 11:30 WIB. Ookla - Satu tahun terakhir, kecepatan unduh fixed broadband global capai 40,11 Mbps.
  • 11:27 WIB. Ookla - Dibandingkan tahun lalu, kecepatan unduh mobile broadband naik 30,1% dan unggah naik 38,9%.
  • 11:26 WIB. Ookla - November 2016-November 2017 rata-rata kecepatan unggah mobile broadband global capai 8,65 Mbps.
  • 11:25 WIB. Ookla - November 2016-November 2017 rata-rata kecepatan unduh mobile broadband global capai 20,28 Mbps.
  • 10:13 WIB. Pilgub Jateng - PDIP beri sinyal dukung Ganjar di Pilgub Jateng.

Di DPR, Jonan Jelaskan Soal Golongan Listrik

Foto Berita Di DPR, Jonan Jelaskan Soal Golongan Listrik
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan rencana program penyederhanaan golongan pelanggan listrik PT PLN (Persero) ke Komisi VII DPR.

"Upaya penyederhanaan golongan tarif pelanggan listrik adalah semata-mata memberi keleluasaan terhadap akses listrik yang lebih luas kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan," kata Jonan dalam rilis Kementerian ESDM di Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Menurut dia, penyederhanaan golongan pelanggan adalah aksi korporasi PLN agar pelanggan rumah tangga dapat menikmati tambahan kapasitas listrik yang diprogramkan pemerintah sebesar 35.000 MW.

"Jadi, ini sebenarnya adalah lebih kepada 'corporate action', upaya korporasi PLN dan bukan merupakan upaya kami sebagai regulator. Mengenai golongan pelanggan listrik ini, PLN mengusulkan bahwa apabila ada penyesuaian, maka masyarakat, terutama rumah tangga, dapat menikmati pembangunan tambahan kapasitas listrik sebesar 35.000 MW yang akan diselesaikan dalam tahun-tahun mendatang, bisa sampai 2024 atau 2025 itu akan selesai,".

"Di dalam pemahaman bahwa tambahan 35.000 MW ini tidak hanya diberikan atau diprioritaskan kepada industri maupun badan usaha saja atau kegiatan bisnis, namun juga masyarakat, terutama yang belum ada pelayanan listriknya. Yang kedua, adalah pada masyarakat yang sudah jadi pelanggan tapi kapasitasnya kurang," ujarnya.

Jonan mengatakan PLN juga mengusulkan tidak ada penambahan biaya untuk tambah daya, tarif tidak akan ada perubahan, dan abonemen tetap mengikuti tarif golongan 1.300 VA. Selain itu, Jonan juga menekannkan bahwa program penyederhanaan bersifat sukarela.

"Kalau disetujui, ini akan bersifat sukarela. Jadi, silakan daftar untuk ditambah dayanya. Ini tidak serta merta atau tidak dipaksa untuk (dayanya) naik, kalau tidak mau naik ya tidak apa-apa," jelasnya.

Kebijakan ini, tambah Jonan, juga belum dijalankan dan masih dalam tahap kajian serta mendengarkan pendapat masyarakat.

Rencananya, program akan dilaksanakan setelah masyarakat siap menerimanya.

"Ini belum dijalankan, masih 'market survey', masih bertanya kepada masyarakat setuju atau tidak, dan juga melaporkan kepada Bapak dan Ibu (Komisi VII DPR). Ini juga tidak berlaku bagi pelanggan masih bersubsidi, yakni 450 VA dan 900 VA yang jumlahnya kira-kira 30 juta," tambahnya.

Pemerintah, lanjut Jonan, secara umum, memberi arahan kepada PLN menyosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.

"Arahan pemerintah secara keseluruhan, arahan Bapak Presiden, coba ini disosialisasi dulu. Belum tentu juga ini bisa kita jalankan sampai 2019 yang kurang dua tahun waktunya. Karena, listriknya juga masih membangun," ujarnya.

Selain itu, Jonan juga telah menyampaikan kepada PLN agar ide tambah daya gratis dilakukan ketika akses listrik telah merata di seluruh Indonesia.

"Saya sudah katakan kepada PLN, peningkatan daya ini tidak bisa berjalan sampai pemerataan elektrifikasi mencapai 99,9 persen. Yang kedua, tarif listriknya harus tetap terjangkau. Yang kami kejar sebenarnya adalah bagaimana tarif listrik ini tidak naik, paling kurang itu, bahkan kalau bisa turun," tuturnya.

Menurut Jonan, penyederhanaan golongan tarif dan penambahan daya gratis tersebut sebenarnya diprioritaskan untuk rakyat.

"Kalau ditanya ini keadilan sosialnya di mana. Kalau tidak ada kesempatan tambah daya gratis, suatu hari apabila dunia usaha dan industri menyerap semua tambahan 35.000 MW plus 10.000 MW 'fast track program' (FTP) 1 dan FTP 2, ke sana semua, akhirnya rakyat dalam lima tahun kemudian mau nambah listrik nggak bisa, nah ini keadilannya juga nggak ada. Ini malah diprioritaskan untuk rakyat sebenarnya, untuk masyarakat secara umum," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR selaku pimpinan rapat, Gus Irawan Pasaribu mengungkapkan, rencana kebijakan itu adalah konsep yang bagus dan dirinya pun memberikan apresiasi.

"Konsep ini bagus, kami memberikan apresiasi. Saya sendiri memberikan apresiasi, tetapi apakah hal-hal yang terkait dengan kenaikan daya yang kemudian disebut dengan penyederhanaan golongan ini juga sesederhana terhadap instalasi di rumah masing-masing, apakah pemerintah dalam hal ini PLN menjamin terhadap perubahan peningkatan daya terhadap instalasi yang terpasang di masing-masing rumah tangga. Saya ingin bahwa preferensi yang saya miliki ini juga terjawab oleh pemerintah, sehingga betul-betul bahwa penyederhanaan golongan ini menjadi suatu konsepsi yang baik terhadap sistem kelistrikan di Indonesia," ujarnya.

Di akhir rapat, Kementerian ESDM bersama Komisi VII DPR sepakat mengkaji menyeluruh dan sosialisasi terkait rencana kebijakan penyederhanaan tarif listrik dan tambah daya listrik gratis.

"Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI bersepakat untuk melakukan sosialisasi berkaitan dengan rencana (penyederhanaan golongan tarif) ini," ucap Gus Irawan.

Tag: Ignasius Jonan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), energi listrik

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Widodo S Jusuf

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,637.41 3,601.05
British Pound GBP 1.00 18,337.60 18,152.07
China Yuan CNY 1.00 2,063.29 2,042.71
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,641.00 13,505.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,464.01 10,356.98
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,746.41 1,728.88
Dolar Singapura SGD 1.00 10,135.23 10,030.45
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,084.10 15,922.40
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,346.66 3,310.86
Yen Jepang JPY 100.00 12,163.17 12,038.69

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6119.419 5.766 567
2 Agriculture 1615.559 6.106 19
3 Mining 1564.401 1.285 43
4 Basic Industry and Chemicals 672.709 -3.081 69
5 Miscellanous Industry 1382.572 -1.885 43
6 Consumer Goods 2705.365 24.718 45
7 Cons., Property & Real Estate 486.014 3.440 66
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1145.607 -2.150 60
9 Finance 1081.116 -5.142 89
10 Trade & Service 906.333 3.449 133
No Code Prev Close Change %
1 DWGL 316 394 78 24.68
2 MARI 1,010 1,250 240 23.76
3 MDLN 300 370 70 23.33
4 MYOR 2,070 2,500 430 20.77
5 MFMI 650 770 120 18.46
6 CANI 250 294 44 17.60
7 JGLE 98 115 17 17.35
8 ITMA 565 660 95 16.81
9 RELI 374 426 52 13.90
10 SDMU 304 344 40 13.16
No Code Prev Close Change %
1 ASJT 595 515 -80 -13.45
2 KBLV 472 422 -50 -10.59
3 RODA 170 155 -15 -8.82
4 ARII 910 855 -55 -6.04
5 ALKA 334 314 -20 -5.99
6 GTBO 185 175 -10 -5.41
7 MTWI 149 141 -8 -5.37
8 IBST 8,550 8,100 -450 -5.26
9 BUMI 272 258 -14 -5.15
10 PORT 390 370 -20 -5.13
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 354 374 20 5.65
2 INKP 5,200 5,200 0 0.00
3 BUMI 272 258 -14 -5.15
4 AISA 480 492 12 2.50
5 BBRI 3,460 3,390 -70 -2.02
6 PBRX 498 520 22 4.42
7 BMTR 575 580 5 0.87
8 TLKM 4,250 4,230 -20 -0.47
9 DWGL 316 394 78 24.68
10 MNCN 1,280 1,295 15 1.17