DPR Beri 'Wejangan' untuk Panglima TNI Yang Baru

Warta Ekonomi, Jakarta -

Komisi I DPR memberikan tiga pesan khusus kepada calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memberi persetujuan menjadi panglima usai melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan, salah satunya harus menjaga netralitas TNI dalam agenda politik nasional.

"Catatan khusus yang sifatnya negatif tidak ada, hanya catatan umum bahwa diharapkan panglima baru bisa menjamin netralitas TNI," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais usai uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, netralitas TNI itu dibutuhkan terutama kaitannya dengan tahun politik dua tahun kedepan yang harus dilakukan sebagai bentuk menjaga profesionalisme TNI.

Hanafi menekankan profesionalitas TNI harus benar-benar dijaga oleh Panglima TNI yang baru karena hal itu merupakan hasil dari reformasi yang diperjuangkan.

"Karena nilai profesionalisme TNI yang selama ini kita jaga betul karena merupakan 'buah' dari reformasi," ujarnya.

Kedua, menurut dia, Panglima TNI yang baru harus meningkatkan kualitas Alat Utama Sistem Senjata terutama keunggulan Alutsista udara dan laut.

Hal itu, menurut dia, menjadi misi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yaitu menjadi poros maritim dunia.

"Karena itu indikator yang paling mudah adalah penambahan pertahanan udara dan laut sehingga akan kami lihat komitmen Panglima TNI baru," katanya.

Ketiga, menurut politisi PAN itu, Komisi I DPR mendorong Hadi berkoordinasi dan menjalin komunikasi efektif dengan Kementerian Keuangan untuk mengupayakan target anggaran pertahanan sebesar 1,5 persen dari PDB Indonesia.

Dia menilai 1,5 persen PDB itu bukan angka yang kecil karena 3-4 kali lipat dari APBN saat ini sehingga dari catatannya dengan kondisi ekonomi kurang menguntungkan dibandingkan lima tahun lalu, target itu didorong untuk direalisasikan.

"Tadi Pak Hadi menyanggupi permintaan anggota Komisi I DPR tersebut dalam uji kelayakan dan kepatutan," katanya.