Portal Berita Ekonomi Senin, 18 Desember 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:06 WIB. Bekraf - Bekraf mengatakan pihaknya tengah berupaya menekan pajak untuk industri kreatif.
  • 22:05 WIB. IPO - Campina Ice Cream Industry akan mencatatkan saham di BEI dengan kode saham CAMP pada Selasa (19/12/2017).
  • 22:04 WIB. Kemenaker - Kemenaker meresmikan pembangunan 300 unit rumah bagi buruh migran di Ponorogo, Jawa Timur.
  • 22:03 WIB. Wuling - Wuling Motors optimistis penjualan di pasar Indonesia akan mencapai target 5.000 unit sepanjang 2017.
  • 22:03 WIB. Wuling - Wuling Motors secara resmi mengumumkan nama produk MPV kedua untuk pasar Indonesia, yakni Cortez.
  • 22:02 WIB. Kementan - Kementerian Pertanian akan menjajaki ekspor ayam berumur satu hari ke Timor Leste.
  • 22:01 WIB. Telkom Metra - Telkom Metra mengakuisisi 60% saham Nutech Integrasi senilai Rp24 miliar.
  • 21:59 WIB. IPO - OJK akan mendorong perusahaan-perusahaan keuangan nonbank syariah untuk melantai di BEI.
  • 21:58 WIB. BCA Finance - BCA Finance menargetkan penyaluran pembiayaan Rp32,5 triliun sepanjang 2018.
  • 21:58 WIB. JMA Syariah - Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi membukukan premi Rp49 miliar sampai dengan November 2017.
  • 18:06 WIB. Opera - Opera Software berganti nama menjadi Otello Corporation.
  • 16:26 WIB. Rodrigo Duterte - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, diwartakan dukung pernikahan sesama jenis.

Kemenkeu Buru Aset 22 Obligor BLBI yang Belum Lunas

Foto Berita Kemenkeu Buru Aset 22 Obligor BLBI yang Belum Lunas
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memastikan akan terus mengejar 22 obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang hingga kini belum menyelesaikan kewajibannya. Kementerian Keuangan pun saat ini mengaku tengah mencari terobosan baru demi kembalinya uang negara yang dipinjamkan kepada para pemilik bank pada saat krisis moneter yang terjadi 1998 silam.

Hal tersebut disampaikan Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) II, DJKN, Kementerian Keuangan Suparyanto dalam diskusi bertajuk "Pengelolaan Aset Negara Pasca BPPN" yang diadakan oleh Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi Makro (Forkem) di kantor Menteri Kordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Menurutnya, pasca Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan lembaga penerusnya yakni PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) menyelesaikan masa tugasnya, aset-aset terkait BLBI dikelola oleh Kementerian Keuangan, khususnya oleh DJKN. "Jadi, prinsipnya kalau memang ada yang belum menyelesaikan kewajiban, kami akan tagih. Kami akan kejar sampai kapan pun," tegasnya.

Beberapa peraturan Menteri Keuangan pun khusus diterbitkan sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan aset. Peraturan tersebut adalah PMK 71 tahun 2015 tentang pengelolaan aset eks PPA persero, yang diubah menjadi PMK 138 tahun 2017. Kemudian, PMK no 110/2017 tentang pengelolaan aset eks BPPN oleh Menteri Keuangan. Kemudian PMK No. 280 tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menangani sisa tugas tim pemberesan BPPN.

Aset eks BPPN dan PPA yang dikelola DJKN ini meliputi aset kredit, properti, inventaris, rekening nostro maupun saham. Rekening nostro atau nostro account adalah rekening yang dibuka atau dimiliki oleh suatu bank pada bank korespondennya (depository correspondent) di luar negeri. Rekening tersebut biasanya dalam mata uang yang berlaku di negara bank tersebut.

"Termasuk dalam aset kredit adalah PKPS, Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dari pada obligor, karena itu hak tagih negara. Jadi, di samping aset kredit yang berasal dari perjanjian kredit antara bank asal dengan nasabahnya, juga aset kredit yang berasal dari tagihan PKPS," katanya.

Menurut Suparyanto, aset-aset kredit tersebut setelah besarnya diketahui secara pasti, diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). "Pengelolaannya adalah kita melakukan penatausahaan, kemudian aset kredit yang telah ada dan besarnya pasti menurut hukum setelah kita verifikasi, diserahkan dan diurus oleh PUPN," katanya.

Khusus untuk PKPS, pada saat diserahkan ke DJKN, jumlahnya mencapai 25 obligor yang belum menyelesaikan kewajibannya. Termasuk di dalamnya adalah 7 obligor yang penyelesaian kewajibannya dengan skema Akta Pengakuan Utang (APU) dan 2 obligor MRNIA (Master of Refinancing and Notes Issuance Agreement).

Kepastian Hukum

Dalam diskusi tersebut, Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Piter Abdullah meminta pemerintah mencari terobosan solusi untuk menyelesaikan kasus ini. Menurutnya, terobosan seperti tax amnesty yang dilakukan pada para penghindar pajak, bisa jadi pertimbangan meski penerapannya tak harus sepenuhnya sama. "Ini adalah dosa masa lalu yang tak bisa dilupakan dan harus diselesaikan," serunya. 

Ia pun menilai negara harus terus berupaya untuk mengejar para obligor BLBI yang hingga kini belum memenuhi kewajibannya. Upaya tersebut penting dilakukan demi memberikan kepastian hukum. "Kalau menurut saya, ini masih bicara tentang kepastian hukum. Bahwasannya mereka harus bayar dan kalau pun bayar itu akan ditindaklanjuti, itu adalah kepastian hukum," ujarnya.

Kepastian hukum menjadi salah satu kunci penyelesaian kasus ini. Hal ini juga misalnya terkait dengan Surat Keterangan Lunas (SKL) yang diterbitkan oleh BPPN kepada sejumlah obligor. "Kepastian hukum bahwa dia sudah membayar lunas, kemudian dia diberi keterangan lunas, itu harus ditegakkan," ucapnya.

Suparyanto mengakui, terkait dengan SKL yang sekarang dipermasalahkan kembali oleh pemegak hukum, pada prinsipnya memang merupakan kebijakan dari pemerintah. Menurutnya, ada inpres No 8/2002 terkait dengan penyelesaian kewajiban pemegang saham ini yang memang secara prosedural sudah dilakukan.

"Pengeluaran surat lunas sudah melalui prosedur tadi, dimana untuk SKL-nya BDNI misalnya, itu skemanya adalah MSAA (Master Settlement Acquisition Agreement) dimana antara kewajiban obligor itu dibayar dengan sejumlah aset milik obligor yang diserahkan," ucapnya.

Menurut Piter, hingga saat ini informasi terkini mengenai penyelesaian kasus BLBI sendiri jarang disampaikan oleh pemerintah. Karena itu, masyarakat pun tidak mengetahui perkembangan kasus kucuran dana triliunan rupiah demi menyelamatkan perbankan saat krisis terjadi pada 1998 silam. Ia menilai pembaruan informasi mengenai upaya yang sudah dilakukan pemerintah pun perlu dilakukan. "Pemberian informasi itu dinilai sebagai bentuk kepastian hukum," katanya.

Menurutnya, kepastian hukum itu harus dijaga karena itu kunci untuk mendapatkan kepercayaan dari semua pihak, baik pihak luar negeri maupun dalam negeri.

Untuk diketahui, sebelum Kementerian Keuangan menangani para obligor ini, sebanyak 16 dari para obligor memang sempat ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. Pada saat ditangani oleh dua Lembaga penegak hukum itu, penyelesaian ditempuh menggunakan jalur pengadilan alias (court settlement) karena adanya dugaan tindak pidana.

"Namun, dugaan itu tak terbukti. Maka oleh Kejaksaan dan Kepolisian, itu dikembalikan ke Kementerian Keuangan. Dan penyelesaiannya tak lagi lewat pengadilan atau out of settlement. Caranya dengan PUPN,” imbuh Suparyanto.

Setelah diserahkan ke PUPN, tahapan penyelesaian pun dilakukan. PUPN akan melayangkan panggilan kepada obligor. Setelah itu, akan ada pernyataan bersama kesanggupan waktu penyelesaian kewajiban. Jika obligor menyatakan tidak sanggup menyelesaikan kewajibannya, maka akan diterbitkan penetapan jumlah piutang. "Kemudian, dilakukan penyitaan dan pelelangan," paparnya.

Menurut Suparyanto, terkait aset kredit, kini tinggal 22 obligor yang masih ditangani oleh PUPN. Pasalnya, sudah ada tiga obligor yang menyelesaikan kewajibannya. Yaitu Dewanto Kurniawan sebagai pemilik Bank Deka Omar Putih Rai sebagai pemilik Bank Tamar dan Group Yasonta sebagai pemilik Bank Namura. "Sisanya, 22 obligor masih di PUPN dan KPKNL. Jumlah utangnya mencapai Rp31,3 triliun dari 22 obligor yang masih kita urus," katanya.

Terkait aset tagihan ini, Suparyanto menyebutkan pihaknya tengah mencari terobosan selain penyelesaian konvensional melalui lelang. Salah satunya adalah memanfaatkan aset yang dimiliki para obligor APU untuk dikembangkan sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban para obligor.

"Kalau jaminan itu berupa pulau misalkan potensial, di daerah Bitung yang bagus sekali, kenapa kita jual? Bagaimana kalau kita sepakati dengan obligor, kita hitung lalu due diligent, penyelesaiannya melalui aset itu diserahkan kepada negara lalu kita kembangkan," tuturnya.

Menurutnya, langkah seperti ini bisa menjadi penyelesaian yang baik lantaran kewajiban obligor selesai, pulau pun tetap menjadi milik negara dan kita kembangkan untuk menghasilan pendapatan. Sementara, untuk aset berupa inventaris maupun saham diupayakan untuk dijual untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh negara. 

Namun, khusus untuk aset tetap, terobosan telah diambil. Pelelangan aset tak lagi jadi prioritas. Aset tersebut justru disewakan baik langsung maupun melalui kerja sama. Hal ini terkait perubahan paradigma bahwa aset yang ada akan dimanfaatkan untuk memperoleh pendapatan negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Jumlah aset tetap ini sendiri berjumlah sekitar 4.000 unit. Aset ini meliputi properti, baik rumah maupun gedung kantor, sawah, eks perkebunan kelapa sawit, hingga resort.

Hingga kini, pengembalian atas aset eks BPPN dan eks PPA telah mencapai Rp7,7 triliun. Rinciannya, pada 2007, pengembalian aset mencapai Rp228,5 miliar. Di tahun berikutnya, pengembalian melonjak menjadi Rp1,55 triliun. Lalu, kembali turun menjadi Rp273,79 miliar pada 2009.

Selanjutnya, pengembaliannya sebesar Rp561,29 miliar pada 2010, Rp1,04 triliun pada 2011, Rp1,13 triliun pada 2012, dan Rp1,44 triliun pada 2013. Pengembalian pada 2014 hingga 2016 secara berturut-turut adalah Rp539,99 miliar, Rp363,2 miliar, dan Rp550,23 miliar.

Tag: Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Suparyanto, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Fajar Sulaiman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,640.34 3,603.98
British Pound GBP 1.00 18,203.58 18,018.18
China Yuan CNY 1.00 2,063.42 2,042.86
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,652.00 13,516.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,449.24 10,342.44
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,747.39 1,729.96
Dolar Singapura SGD 1.00 10,120.09 10,017.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,053.39 15,892.11
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,341.16 3,305.45
Yen Jepang JPY 100.00 12,120.03 11,997.16

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6133.963 14.544 568
2 Agriculture 1618.499 2.940 19
3 Mining 1560.514 -3.887 43
4 Basic Industry and Chemicals 669.716 -2.993 69
5 Miscellanous Industry 1365.910 -16.662 43
6 Consumer Goods 2743.351 37.986 45
7 Cons., Property & Real Estate 484.954 -1.060 66
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1142.958 -2.649 60
9 Finance 1084.441 3.325 90
10 Trade & Service 905.482 -0.851 133
No Code Prev Close Change %
1 JMAS 140 238 98 70.00
2 DWGL 394 492 98 24.87
3 MABA 885 1,105 220 24.86
4 KPIG 1,195 1,360 165 13.81
5 INTD 400 450 50 12.50
6 ASJT 515 570 55 10.68
7 HOME 79 87 8 10.13
8 PSAB 154 167 13 8.44
9 MAYA 4,150 4,500 350 8.43
10 SKBM 540 580 40 7.41
No Code Prev Close Change %
1 BMSR 195 147 -48 -24.62
2 HOTL 104 86 -18 -17.31
3 PEGE 310 260 -50 -16.13
4 MDLN 370 312 -58 -15.68
5 FORU 180 157 -23 -12.78
6 BSIM 880 770 -110 -12.50
7 AMRT 750 675 -75 -10.00
8 MYOR 2,500 2,260 -240 -9.60
9 LION 720 660 -60 -8.33
10 DNAR 296 272 -24 -8.11
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 374 384 10 2.67
2 BUMI 258 268 10 3.88
3 BBRI 3,390 3,390 0 0.00
4 BMTR 580 565 -15 -2.59
5 PBRX 520 515 -5 -0.96
6 TLKM 4,230 4,240 10 0.24
7 KREN 500 500 0 0.00
8 AISA 492 480 -12 -2.44
9 ASII 8,300 8,175 -125 -1.51
10 BBCA 21,100 21,100 0 0.00