Portal Berita Ekonomi Rabu, 17 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:05 WIB. Jasa Raharja - Laba Jasa Raharja tahun ini bakal mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
  • 22:01 WIB. BNI - BNI dan Traveloka akan mengadakan travel fair pada akhir Oktober 2018.
  • 21:40 WIB. Hukum - Kekayaan bupati Bekasi Dalam setahun naik Rp9,3 miliar.
  • 21:39 WIB. Hukum - Polri: Kaca film antipeluru Gedung DPR perlu dikaji.
  • 21:39 WIB. Olahraga - Kemenpora: Event esports internasional di Indonesia masih terbatas.
  • 21:39 WIB. Politik - Ma'ruf Amin bicara Islam moderat di Singapura.
  • 21:39 WIB. Hukum - KPAI: Video pramuka ganti presiden eksploitasi anak.
  • 21:38 WIB. Hukum - KPK geledah kantor Lippo Group dan rumah Bupati Bekasi.
  • 21:38 WIB. Hukum - Menhub prihatin pegawai Kemenhub tersangka "peluru nyasar".
  • 21:02 WIB. BNI - Nasabah baru BNI akan bertambah 425.000 pada tahun ini.
  • 21:02 WIB. BNI - BNI memproyeksi transaksi kartu kredit pada akhir 2018 naik 12%-15% yoy.
  • 16:53 WIB. Apple - iPhone XR sudah kantongi restu Kemenkominfo.
  • 16:52 WIB. Twitter - Twitter bisa lacak akun penyebar kebencian.
  • 16:52 WIB. WhatsApp - WhatsApp perpanjang waktu hapus pesan.
  • 09:21 WIB. Youtube - Youtube bakal beri sanki untuk konten video duplikat.

Kuasa Hukum Novanto 'Getol' Salahkan KPK Soal Ini

Foto Berita Kuasa Hukum Novanto 'Getol' Salahkan KPK Soal Ini
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kuasa Hukum Setya Novanto mempermasalahkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkan kembali kliennya sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP karena telah melanggar azas "ne bis in idem".

Menurut Ketut Mulya Arsana, kuasa hukum Novanto dalam putusan praperadilan pertama pada Jumat (29/9) yang dibacakan Hakim Tunggal Cepi Iskandar dinyatakan bahwa penetapan tersangka kliennya itu tidak sah.

"Isinya, menolak eksepsi seluruhnya, mengabulkan permohonan sebagian, penetapan tersangka tidak sah, dan memerintahkan menghentikan penyidikan," kata Ketut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2017).

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Kusno pada Kamis menggelar sidang perdana praperadilan Setya Novanto dengan agenda pembacaan permohonan praperadilan dari pihak pemohon.

"Dengan demikian, status pemohon tidak lagi tersangka. Bahwa penetapan tersangka yang kedua kalinya yang dilakukan termohon telah melanggar azas 'ne bis in idem' karena bentuk pengulangan berdasarkan penyidikan sebelumnya," ucap Ketut.

'Ne bis in idem' sendiri diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP yang menyebutkan "kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap".

"Dalam arti hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut".

Sidang praperadilan Novanto akan dilanjutkan Jumat (8/12) dengan agenda jawaban dari pihak termohon dalam hal ini KPK dan juga pengajuan bukti surat dari kedua belah pihak.

Setya Novanto ditetapkan kembali menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP pada Jumat (10/11).

Tag: Ketut Mulya Arsana, Setya Novanto, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Wahyu Putro A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,066.22 4,025.16
British Pound GBP 1.00 20,110.87 19,901.42
China Yuan CNY 1.00 2,207.43 2,185.43
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,254.00 15,102.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,883.73 10,773.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,946.31 1,926.89
Dolar Singapura SGD 1.00 11,097.05 10,982.47
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,644.30 17,466.97
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.78 3,634.66
Yen Jepang JPY 100.00 13,573.59 13,434.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5868.620 67.803 610
2 Agriculture 1522.460 22.946 20
3 Mining 1933.517 25.132 47
4 Basic Industry and Chemicals 746.459 12.246 70
5 Miscellanous Industry 1214.073 6.640 45
6 Consumer Goods 2489.664 17.513 49
7 Cons., Property & Real Estate 408.238 3.862 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1074.895 28.399 70
9 Finance 1064.617 9.032 91
10 Trade & Service 800.207 9.982 147
No Code Prev Close Change %
1 ISSP 73 98 25 34.25
2 SURE 970 1,210 240 24.74
3 MLPL 71 88 17 23.94
4 TRIO 188 228 40 21.28
5 KBLM 242 284 42 17.36
6 ABBA 99 116 17 17.17
7 DIGI 1,005 1,130 125 12.44
8 KARW 82 92 10 12.20
9 APEX 1,600 1,780 180 11.25
10 TPMA 258 286 28 10.85
No Code Prev Close Change %
1 IBFN 420 330 -90 -21.43
2 CITY 545 478 -67 -12.29
3 INCF 143 127 -16 -11.19
4 MKPI 24,000 22,000 -2,000 -8.33
5 AKPI 970 890 -80 -8.25
6 BCAP 157 145 -12 -7.64
7 SMCB 1,750 1,625 -125 -7.14
8 TMPO 140 130 -10 -7.14
9 MPOW 134 125 -9 -6.72
10 LMAS 78 73 -5 -6.41
No Code Prev Close Change %
1 CPRO 50 50 0 0.00
2 MNCN 730 775 45 6.16
3 ABBA 99 116 17 17.17
4 PGAS 2,200 2,310 110 5.00
5 TLKM 3,780 3,900 120 3.17
6 BHIT 79 80 1 1.27
7 DOID 755 805 50 6.62
8 ISSP 73 98 25 34.25
9 TRAM 199 200 1 0.50
10 TKIM 10,300 11,200 900 8.74