Portal Berita Ekonomi Minggu, 17 Desember 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:26 WIB. DKI Jakarta - Sandi: Kita gak janjikan kasih modal di OKE OCE.
  • 08:26 WIB. Politik - Ketum Golkar hadiri rakornas PDIP.
  • 08:24 WIB. Politik - Megawati minta pemerintah ciptakan kedaulatan pangan.
  • 08:23 WIB. Pilpres - Megawati belum beri sinyal soal dukungan Pilpres 2019.
  • 08:22 WIB. Pilgub NTT - Viktor Laiskodat maju di Pilgub NTT.
  • 08:11 WIB. Aksi Bela Palestina - Massa aksi minta TNI dikirim ke Palestina.
  • 08:10 WIB. DKI Jakarta - Sandi akan rangkul Koko-koko dan Cici untuk investasi di Jakarta.
  • 08:09 WIB. DKI Jakarta - Sandiaga melepas peserta SME Run di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM.
  • 08:07 WIB. Aksi Bela Palestina - Menteri Agama ikut hadiri aksi bela Palestina.
  • 08:06 WIB. Aksi Bela Palestina - Massa terus berdatangan ke bundaran Monas.
  • 07:17 WIB. Dana Desa -┬áMenteri Sri Mulyani mengatakan dana desa digulirkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
  • 00:50 WIB. Palestina - Al Azhar kutuk serangan Israel terhadap warga Palestina.
  • 00:49 WIB. Arab Saudi - Wanita di Arab Saudi diwartakan akan diperbolehkan kendarai truk dan motor.
  • 00:48 WIB. Nuklir - Kim Jong-un dikhawatirkan luncurkan nuklir untuk kenang kematian ayahnya.
  • 00:47 WIB. Arab Saudi - Miliarder asal Palestina, Sabih al-Masri, ditahan di Arab Saudi terkait kasus korupsi.

Kuasa Hukum Novanto 'Getol' Salahkan KPK Soal Ini

Foto Berita Kuasa Hukum Novanto 'Getol' Salahkan KPK Soal Ini
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kuasa Hukum Setya Novanto mempermasalahkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkan kembali kliennya sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP karena telah melanggar azas "ne bis in idem".

Menurut Ketut Mulya Arsana, kuasa hukum Novanto dalam putusan praperadilan pertama pada Jumat (29/9) yang dibacakan Hakim Tunggal Cepi Iskandar dinyatakan bahwa penetapan tersangka kliennya itu tidak sah.

"Isinya, menolak eksepsi seluruhnya, mengabulkan permohonan sebagian, penetapan tersangka tidak sah, dan memerintahkan menghentikan penyidikan," kata Ketut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2017).

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Kusno pada Kamis menggelar sidang perdana praperadilan Setya Novanto dengan agenda pembacaan permohonan praperadilan dari pihak pemohon.

"Dengan demikian, status pemohon tidak lagi tersangka. Bahwa penetapan tersangka yang kedua kalinya yang dilakukan termohon telah melanggar azas 'ne bis in idem' karena bentuk pengulangan berdasarkan penyidikan sebelumnya," ucap Ketut.

'Ne bis in idem' sendiri diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP yang menyebutkan "kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap".

"Dalam arti hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut".

Sidang praperadilan Novanto akan dilanjutkan Jumat (8/12) dengan agenda jawaban dari pihak termohon dalam hal ini KPK dan juga pengajuan bukti surat dari kedua belah pihak.

Setya Novanto ditetapkan kembali menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP pada Jumat (10/11).

Tag: Ketut Mulya Arsana, Setya Novanto, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Wahyu Putro A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,637.41 3,601.05
British Pound GBP 1.00 18,337.60 18,152.07
China Yuan CNY 1.00 2,063.29 2,042.71
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,641.00 13,505.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,464.01 10,356.98
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,746.41 1,728.88
Dolar Singapura SGD 1.00 10,135.23 10,030.45
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,084.10 15,922.40
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,346.66 3,310.86
Yen Jepang JPY 100.00 12,163.17 12,038.69

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6119.419 5.766 567
2 Agriculture 1615.559 6.106 19
3 Mining 1564.401 1.285 43
4 Basic Industry and Chemicals 672.709 -3.081 69
5 Miscellanous Industry 1382.572 -1.885 43
6 Consumer Goods 2705.365 24.718 45
7 Cons., Property & Real Estate 486.014 3.440 66
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1145.607 -2.150 60
9 Finance 1081.116 -5.142 89
10 Trade & Service 906.333 3.449 133
No Code Prev Close Change %
1 DWGL 316 394 78 24.68
2 MARI 1,010 1,250 240 23.76
3 MDLN 300 370 70 23.33
4 MYOR 2,070 2,500 430 20.77
5 MFMI 650 770 120 18.46
6 CANI 250 294 44 17.60
7 JGLE 98 115 17 17.35
8 ITMA 565 660 95 16.81
9 RELI 374 426 52 13.90
10 SDMU 304 344 40 13.16
No Code Prev Close Change %
1 ASJT 595 515 -80 -13.45
2 KBLV 472 422 -50 -10.59
3 RODA 170 155 -15 -8.82
4 ARII 910 855 -55 -6.04
5 ALKA 334 314 -20 -5.99
6 GTBO 185 175 -10 -5.41
7 MTWI 149 141 -8 -5.37
8 IBST 8,550 8,100 -450 -5.26
9 BUMI 272 258 -14 -5.15
10 PORT 390 370 -20 -5.13
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 354 374 20 5.65
2 INKP 5,200 5,200 0 0.00
3 BUMI 272 258 -14 -5.15
4 AISA 480 492 12 2.50
5 BBRI 3,460 3,390 -70 -2.02
6 PBRX 498 520 22 4.42
7 BMTR 575 580 5 0.87
8 TLKM 4,250 4,230 -20 -0.47
9 DWGL 316 394 78 24.68
10 MNCN 1,280 1,295 15 1.17