Portal Berita Ekonomi Senin, 18 Desember 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:06 WIB. Bekraf - Bekraf mengatakan pihaknya tengah berupaya menekan pajak untuk industri kreatif.
  • 22:05 WIB. IPO - Campina Ice Cream Industry akan mencatatkan saham di BEI dengan kode saham CAMP pada Selasa (19/12/2017).
  • 22:04 WIB. Kemenaker - Kemenaker meresmikan pembangunan 300 unit rumah bagi buruh migran di Ponorogo, Jawa Timur.
  • 22:03 WIB. Wuling - Wuling Motors optimistis penjualan di pasar Indonesia akan mencapai target 5.000 unit sepanjang 2017.
  • 22:03 WIB. Wuling - Wuling Motors secara resmi mengumumkan nama produk MPV kedua untuk pasar Indonesia, yakni Cortez.
  • 22:02 WIB. Kementan - Kementerian Pertanian akan menjajaki ekspor ayam berumur satu hari ke Timor Leste.
  • 22:01 WIB. Telkom Metra - Telkom Metra mengakuisisi 60% saham Nutech Integrasi senilai Rp24 miliar.
  • 21:59 WIB. IPO - OJK akan mendorong perusahaan-perusahaan keuangan nonbank syariah untuk melantai di BEI.
  • 21:58 WIB. BCA Finance - BCA Finance menargetkan penyaluran pembiayaan Rp32,5 triliun sepanjang 2018.
  • 21:58 WIB. JMA Syariah - Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi membukukan premi Rp49 miliar sampai dengan November 2017.
  • 18:06 WIB. Opera - Opera Software berganti nama menjadi Otello Corporation.
  • 16:26 WIB. Rodrigo Duterte - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, diwartakan dukung pernikahan sesama jenis.

HITI: PP Gambut Hambat Investasi

Foto Berita HITI: PP Gambut Hambat Investasi
Warta Ekonomi.co.id, Bogor -

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang tertuang dalam PP 71/2014 jo. PP 57/2016 masih menjadi regulasi yang menakutkan bagi investor. Padahal, pemerintah sedang bekerja keras mendorong masuknya investasi.

Hal ini mengemuka dalam Seminar Nasional Refleksi Kebijakan Pengelolan Lahan Basah Indonesia yang diselenggarakan Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) di Bogor, Kamis (7/12/2017).

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Riyanto mengingatkan pemerintah perlu bersikap rasional dalam penerbitan regulasi agar tidak mengganggu investasi yang sudah berjalan.

"Apa gunannya membangun infrastruktur jika regulasi yang ada justru membuat para investor ketakutan? Pemerintah harus rasional untuk melihat bahwa PP ini belum menjadi instrumen yang mampu mendukung kegiatan ekonomi dan konservasi secara simultan," kata Riyanto.

Riyanto mengungkapkan tujuan regulasi ini untuk menurunkan bencana kebakaran lahan dan hutan (karhutla). "Kalau melihat tujuan, seharusnya yang perlu diatur adalah manajamen penanggulangan kebakaran," sebutnya.

Riyanto menganalogikan pompa bensin yang berada di kawasan umum justru lebih mempunyai risiko kebakaran yang tinggi dan dampak luar biasa dibanding hutan. Hanya saja, karena ada manajemen yang baik, berbagai persoalan itu bisa diatasi dengan tingkat pengawasan yang nyaris sempurna. Seharusnya pemerintah mempunyai manajemen yang baik terkait pengelolaan lahan gambut agar tidak mengganggu kepentingan investasi yang sudah berjalan.

"Aturan yang tidak pro-investasi ini tentu berdampak signifikan terhadap perekonomian, terutama jika banyak lahan gambut diubah menjadi fungsi lindung," sebutnya.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap dampak ekonomi, aturan dalam PP 57 berdampak langsung pada pengurangan luasan lahan dan penyediaan bahan baku. Ini berdampak pada perekonomian secara makro serta memberikan konsekuensi sosial yang sifgnikan terhadap pengangguran karena pemutusan hubungan kerja.

Pada industri sawit, aturan ini berdampak pada penurunan tenaga kerja sebanyak 1.116.170 jiwa, penurunan pendapatan masyarakat sekitar Rp15 triliun, penurunan PDB nasional senilai Rp46 triliun, dan penurunan output nasional sejumlah Rp76,5 triliun. Padahal di sisi lain industri ini mampu menyerap tenaga kerja sekitar 5,3 juta jiwa serta menghidupi lebih dari 21 juta orang.

Sedangkan terhadap hutan tanaman industri, PP 57 mengakibatkan penurunan produksi kayu sebagai bahan baku industri dan kertas sebesar 26,46 juta m3 kayu. Jika dirupiahkan mencapai Rp76 triliun serta jumlah tenaga kerja yang akan kehilangan mata pencahariannya mencapai 610 ribu jiwa. Bisa dibayangkan jika PP direalisasikan betapa besar ancaman ekonomi, sosial, dan investasi yang akan menjadi kenyataan.

Direktur Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian IPB Dodik Ridho Nurrochmat mengatakan banyak regulasi yang tidak sinkron dengan kebutuhan negara ini. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dari para pembuat kebijakan.

"Kebijakan seperti ini berbahaya karena membuat arah pembangunan negara menjadi tidak jelas karena tumpang tindih aturan," kata dia.

Tag: Lahan gambut, Himpunan Ilmu Tanah Indonesia

Penulis/Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/FB Anggoro

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,640.34 3,603.98
British Pound GBP 1.00 18,203.58 18,018.18
China Yuan CNY 1.00 2,063.42 2,042.86
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,652.00 13,516.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,449.24 10,342.44
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,747.39 1,729.96
Dolar Singapura SGD 1.00 10,120.09 10,017.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,053.39 15,892.11
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,341.16 3,305.45
Yen Jepang JPY 100.00 12,120.03 11,997.16

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6133.963 14.544 568
2 Agriculture 1618.499 2.940 19
3 Mining 1560.514 -3.887 43
4 Basic Industry and Chemicals 669.716 -2.993 69
5 Miscellanous Industry 1365.910 -16.662 43
6 Consumer Goods 2743.351 37.986 45
7 Cons., Property & Real Estate 484.954 -1.060 66
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1142.958 -2.649 60
9 Finance 1084.441 3.325 90
10 Trade & Service 905.482 -0.851 133
No Code Prev Close Change %
1 JMAS 140 238 98 70.00
2 DWGL 394 492 98 24.87
3 MABA 885 1,105 220 24.86
4 KPIG 1,195 1,360 165 13.81
5 INTD 400 450 50 12.50
6 ASJT 515 570 55 10.68
7 HOME 79 87 8 10.13
8 PSAB 154 167 13 8.44
9 MAYA 4,150 4,500 350 8.43
10 SKBM 540 580 40 7.41
No Code Prev Close Change %
1 BMSR 195 147 -48 -24.62
2 HOTL 104 86 -18 -17.31
3 PEGE 310 260 -50 -16.13
4 MDLN 370 312 -58 -15.68
5 FORU 180 157 -23 -12.78
6 BSIM 880 770 -110 -12.50
7 AMRT 750 675 -75 -10.00
8 MYOR 2,500 2,260 -240 -9.60
9 LION 720 660 -60 -8.33
10 DNAR 296 272 -24 -8.11
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 374 384 10 2.67
2 BUMI 258 268 10 3.88
3 BBRI 3,390 3,390 0 0.00
4 BMTR 580 565 -15 -2.59
5 PBRX 520 515 -5 -0.96
6 TLKM 4,230 4,240 10 0.24
7 KREN 500 500 0 0.00
8 AISA 492 480 -12 -2.44
9 ASII 8,300 8,175 -125 -1.51
10 BBCA 21,100 21,100 0 0.00