Portal Berita Ekonomi Senin, 18 Desember 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:06 WIB. Opera - Opera Software berganti nama menjadi Otello Corporation.
  • 16:27 WIB. Palestina¬†- Kim Jong-un dukung Palestina, restoran di Gaza berikan diiskon bagi warga Korea Utara.
  • 16:26 WIB. Rodrigo Duterte - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, diwartakan dukung pernikahan sesama jenis.
  • 16:25 WIB. China - Eks Jenderal China: perang Korea Utara bisa pecah sekarang hingga maret 2018.
  • 16:24 WIB. UFO - AS akui jet tempurnya pernah kejar UFO di dekat wilayah California, AS.
  • 16:23 WIB. Korea Utara - AS kirim pasukan penghancur nuklir ke Korea Selatan.
  • 16:22 WIB. Inggris - Diplomat asal Inggris tewas di Beirut, diduga dicekik.
  • 16:21 WIB. Yerusalem - DK PBB lakukan 'voting' draft penolakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
  • 16:19 WIB. Arab Saudi - Putra Mahkota Arab Saudi diwartakan sebagai pemilik rumah termahal di dunia.
  • 16:18 WIB. Palestina - Seorang bocah Palestina koma setelah terkena tembakan pasukan Israel.
  • 16:17 WIB. Blockchain - PBB mulai gunakan teknologi 'blockchain' untuk salurkan bantuan ke ribuan pengungsi di zona terdampak krisis.

Butuh Kepastian Hukum, Keterangan Ahli Kuatkan Permohonan RAPP

Foto Berita Butuh Kepastian Hukum, Keterangan Ahli Kuatkan Permohonan RAPP
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kebijakan yang dibuat bisa dibatalkan dalam 10 hari kerja jika pembuat kebijakan tidak merespons keberatan dari pihak yang mengajukan. Respons atas kebijakan harus dilakukan pejabat berwenang dalam kurun waktu 10 hari karena hal tersebut sudah diatur dan sesuai Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Ahli Administrasi Negara Dian Puji Nugraha Simatupang menyampaikan hal tersebut dalam sidang permohonan pembatalan SK 5322/MenLHK-PHPL/UHP.1/10/2017 tentang Pembatalan Rencana Kerja Usaha (RKU) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) periode 2010-2019 yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dian Simatupang diajukan sebagai ahli dalam sidang permohonan pembatalan SK 5322 yang diajukan oleh RAPP terhadap KLHK.

"Jawaban harus diberikan agar ada kepastian hukum atas keputusan tersebut," ujar ahli Administrasi Negara dari Universitas Indonesia itu di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Dian mengatakan, jika pembuat kebijakan tidak merespons permohonan yang diajukan pihak yang mengajukan keberatan maka hal tersebut akan dianggap tidak sesuai rasa keadilan. Apalagi, menyangkut sengketa yang seharusnya diselesaikan tanpa harus melibatkan pihak luar atau eksternal. Oleh karenanya, dalam kurun waktu 10 hari keberatan yang diajukan pemohon harus dijawab oleh pihak yang mengeluarkan SK tersebut.

"Dalam waktu 10 hari harus dijawab karena intinya agar ada kepastian hukum," ujar Dian tegas.

Dalam sidang permohonan tersebut juga dihadirkan Ahli Tata Negara Lintong Siahaan. Dia juga mengatakan pemerintah tidak bisa menunda-nunda pelayanan. Oleh karena itu, keberatatan yang diajukan oleh pihak yang berkeberatan atas keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan pembuat kebijakan haruslah segera dijawab.

"Jawaban dilakukan agar hukum dihargai," ujar Lintong.

Dia menegaskan jawaban dalam waktu 10 hari juga dilakukan agar penguasa tidak main-main dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Jangan sembarangan melayani masyarakat. Ini sangat pedas. Kalau tidak dijawab apa gunanya hukum itu," tegasnya.

Sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara ini bergulir setelah KLHK menerbitkan SK Menteri LHK tentang pembatalan keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.93/VI BHUT/2013 tentang persetujuan revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK HTI) untuk jangka waktu 10 tahun periode 2010-2019. Dengan pembatalan tersebut, RAPP mengajukan keberatan karena RKU yang dimiliki masih berlaku hingga 2019.

RAPP mengajukan permohonan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pada Pasal 9 (ayat 1) menyebutkan bahwa, "Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan peraturan dan perundang-undangan dan AUPB (Administrasi Umum Pemerintahan Yang Baik."

Keberatan yang diajukan RAPP terhadap SK Pembatalan RKU telah lewat dari 15 hari kerja dan sampai permohonan ini diajukan ke PTUN, Menteri LHK tidak juga menerbitkan keputusan. Pihak RAPP berkomitmen pada perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan juga praktik bisnis secara berkelanjutan.

Perusahaan secara penuh bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat setempat untuk meningkatkan kualitas tata kelola HTI yang baik di lahan gambut secara berkelanjutan sehingga dapat mencegah terjadinya karhutla. Selain itu, RAPP juga senantiasa menjalankan usahanya berdasarkan izin yang sah dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan selalu berkonsultasi dengan kementerian untuk memastikan kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan.

Menanggapi keterangan ahli, Ilyas Arsyad, staf ahli KLHH yang menjadi pihak termohon mengatakan beberapa faktual telah dilakukan KLHK atas keberatan yang diajukan pemohon atau RAPP di antaranya meninjau lapangan dalam hal ini hutan yang dijelaskan PT RAPP. Oleh karena itu, dia mengklaim pelayanan publik telah dilakukan KLHK terkait SK Nomor 5322 yang dimohon dibatalkan oleh PT RAPP.

"Namun tidak ada pembahasan yang dilakukan PT RAPP," ujar dia.

Tag: PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)

Penulis/Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/FB Anggoro

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,640.34 3,603.98
British Pound GBP 1.00 18,203.58 18,018.18
China Yuan CNY 1.00 2,063.42 2,042.86
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,652.00 13,516.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,449.24 10,342.44
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,747.39 1,729.96
Dolar Singapura SGD 1.00 10,120.09 10,017.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,053.39 15,892.11
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,341.16 3,305.45
Yen Jepang JPY 100.00 12,120.03 11,997.16

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6133.963 14.544 568
2 Agriculture 1618.499 2.940 19
3 Mining 1560.514 -3.887 43
4 Basic Industry and Chemicals 669.716 -2.993 69
5 Miscellanous Industry 1365.910 -16.662 43
6 Consumer Goods 2743.351 37.986 45
7 Cons., Property & Real Estate 484.954 -1.060 66
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1142.958 -2.649 60
9 Finance 1084.441 3.325 90
10 Trade & Service 905.482 -0.851 133
No Code Prev Close Change %
1 JMAS 140 238 98 70.00
2 DWGL 394 492 98 24.87
3 MABA 885 1,105 220 24.86
4 KPIG 1,195 1,360 165 13.81
5 INTD 400 450 50 12.50
6 ASJT 515 570 55 10.68
7 HOME 79 87 8 10.13
8 PSAB 154 167 13 8.44
9 MAYA 4,150 4,500 350 8.43
10 SKBM 540 580 40 7.41
No Code Prev Close Change %
1 BMSR 195 147 -48 -24.62
2 HOTL 104 86 -18 -17.31
3 PEGE 310 260 -50 -16.13
4 MDLN 370 312 -58 -15.68
5 FORU 180 157 -23 -12.78
6 BSIM 880 770 -110 -12.50
7 AMRT 750 675 -75 -10.00
8 MYOR 2,500 2,260 -240 -9.60
9 LION 720 660 -60 -8.33
10 DNAR 296 272 -24 -8.11
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 374 384 10 2.67
2 BUMI 258 268 10 3.88
3 BBRI 3,390 3,390 0 0.00
4 BMTR 580 565 -15 -2.59
5 PBRX 520 515 -5 -0.96
6 TLKM 4,230 4,240 10 0.24
7 KREN 500 500 0 0.00
8 AISA 492 480 -12 -2.44
9 ASII 8,300 8,175 -125 -1.51
10 BBCA 21,100 21,100 0 0.00