Portal Berita Ekonomi Rabu, 17 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:49 WIB. Pegadaian - Pegadaian telah menjual 80kg emas melalui aplikasi PDS hingga September 2018.
  • 22:41 WIB. BNI - Separuh belanja modal BNI 2018 akan digunakan untuk pengembangan digital banking.
  • 22:39 WIB. Pertamina - Pertamina menargetkan tahun 2018 BBM Satu Harga di 14 titik fokus di area MOR I bisa dioperasikan.
  • 22:20 WIB. PGN - PGN yakin pembayaran akusisi Pertagas paling lambat November 2018.
  • 22:13 WIB. Jiwasraya - Pembayaran polis Jiwasraya menggunakan sumber dana dari perusahaan sebesar Rp96,58 miliar. 
  • 22:11 WIB. Jiwasraya - Keputusan Jiwasraya membayarkan bunga atas 1.286 polis mendapat respon positif dari pemegang polis.
  • 22:06 WIB. Pertamina - Penyesuaian harga BBM nonsubsidi belum berdampak signifikan terhadap peralihan konsumsi produk.
  • 22:03 WIB. Pelindo II - Pelindo II menargetkan kapasitas CPO melalui pelabuhan Teluk Bayur bisa mencapai 5 juta ton tahun depan.
  • 21:16 WIB. Saham - Saham LPKR melemah 5,52% ke level Rp 274 per saham dan LPCK lebih melemah 13,36% ke level Rp 1.200 per saham. 
  • 21:14 WIB. Saham - Sepanjang tahun 2018, harga saham entitas Grup Lippo turun hingga level 60%.
  • 20:56 WIB. DMO -  Pasokan batubara untuk DMO hanya 74,86 juta dari target akhir tahun sebesar 121 juta ton.
  • 21:00 WIB. Meikarta - PT Lippo Cikarang Tbk alami penurunan harga saham hingga 13,36% ke level Rp1.200.
  • 20:58 WIB. Waskita - WSBP telah gunakan 64% capex senilai Rp1,1 triliun per September 2018.
  • 20:51 WIB. Infrastruktur - Gubernur Sumbar: pembangunan infrastruktur tingkatkan daya saing daerah.
  • 20:43 WIB. UMKM - Pemkot Batang ajak pelaku UMKM ikut menyokong industri pariwisata.

Butuh Kepastian Hukum, Keterangan Ahli Kuatkan Permohonan RAPP

Foto Berita Butuh Kepastian Hukum, Keterangan Ahli Kuatkan Permohonan RAPP
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kebijakan yang dibuat bisa dibatalkan dalam 10 hari kerja jika pembuat kebijakan tidak merespons keberatan dari pihak yang mengajukan. Respons atas kebijakan harus dilakukan pejabat berwenang dalam kurun waktu 10 hari karena hal tersebut sudah diatur dan sesuai Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Ahli Administrasi Negara Dian Puji Nugraha Simatupang menyampaikan hal tersebut dalam sidang permohonan pembatalan SK 5322/MenLHK-PHPL/UHP.1/10/2017 tentang Pembatalan Rencana Kerja Usaha (RKU) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) periode 2010-2019 yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dian Simatupang diajukan sebagai ahli dalam sidang permohonan pembatalan SK 5322 yang diajukan oleh RAPP terhadap KLHK.

"Jawaban harus diberikan agar ada kepastian hukum atas keputusan tersebut," ujar ahli Administrasi Negara dari Universitas Indonesia itu di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Dian mengatakan, jika pembuat kebijakan tidak merespons permohonan yang diajukan pihak yang mengajukan keberatan maka hal tersebut akan dianggap tidak sesuai rasa keadilan. Apalagi, menyangkut sengketa yang seharusnya diselesaikan tanpa harus melibatkan pihak luar atau eksternal. Oleh karenanya, dalam kurun waktu 10 hari keberatan yang diajukan pemohon harus dijawab oleh pihak yang mengeluarkan SK tersebut.

"Dalam waktu 10 hari harus dijawab karena intinya agar ada kepastian hukum," ujar Dian tegas.

Dalam sidang permohonan tersebut juga dihadirkan Ahli Tata Negara Lintong Siahaan. Dia juga mengatakan pemerintah tidak bisa menunda-nunda pelayanan. Oleh karena itu, keberatatan yang diajukan oleh pihak yang berkeberatan atas keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan pembuat kebijakan haruslah segera dijawab.

"Jawaban dilakukan agar hukum dihargai," ujar Lintong.

Dia menegaskan jawaban dalam waktu 10 hari juga dilakukan agar penguasa tidak main-main dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Jangan sembarangan melayani masyarakat. Ini sangat pedas. Kalau tidak dijawab apa gunanya hukum itu," tegasnya.

Sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara ini bergulir setelah KLHK menerbitkan SK Menteri LHK tentang pembatalan keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.93/VI BHUT/2013 tentang persetujuan revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK HTI) untuk jangka waktu 10 tahun periode 2010-2019. Dengan pembatalan tersebut, RAPP mengajukan keberatan karena RKU yang dimiliki masih berlaku hingga 2019.

RAPP mengajukan permohonan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pada Pasal 9 (ayat 1) menyebutkan bahwa, "Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan peraturan dan perundang-undangan dan AUPB (Administrasi Umum Pemerintahan Yang Baik."

Keberatan yang diajukan RAPP terhadap SK Pembatalan RKU telah lewat dari 15 hari kerja dan sampai permohonan ini diajukan ke PTUN, Menteri LHK tidak juga menerbitkan keputusan. Pihak RAPP berkomitmen pada perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan juga praktik bisnis secara berkelanjutan.

Perusahaan secara penuh bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat setempat untuk meningkatkan kualitas tata kelola HTI yang baik di lahan gambut secara berkelanjutan sehingga dapat mencegah terjadinya karhutla. Selain itu, RAPP juga senantiasa menjalankan usahanya berdasarkan izin yang sah dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan selalu berkonsultasi dengan kementerian untuk memastikan kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan.

Menanggapi keterangan ahli, Ilyas Arsyad, staf ahli KLHH yang menjadi pihak termohon mengatakan beberapa faktual telah dilakukan KLHK atas keberatan yang diajukan pemohon atau RAPP di antaranya meninjau lapangan dalam hal ini hutan yang dijelaskan PT RAPP. Oleh karena itu, dia mengklaim pelayanan publik telah dilakukan KLHK terkait SK Nomor 5322 yang dimohon dibatalkan oleh PT RAPP.

"Namun tidak ada pembahasan yang dilakukan PT RAPP," ujar dia.

Tag: PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)

Penulis/Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/FB Anggoro

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,072.49 4,031.33
British Pound GBP 1.00 20,101.94 19,900.49
China Yuan CNY 1.00 2,210.97 2,188.98
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,282.00 15,130.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,908.29 10,796.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,950.28 1,930.86
Dolar Singapura SGD 1.00 11,111.76 10,999.64
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,708.78 17,526.59
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,682.41 3,641.40
Yen Jepang JPY 100.00 13,649.52 13,512.55

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5800.817 73.561 610
2 Agriculture 1499.514 -10.316 20
3 Mining 1908.385 14.778 47
4 Basic Industry and Chemicals 734.213 11.492 70
5 Miscellanous Industry 1207.433 19.109 45
6 Consumer Goods 2472.151 56.797 49
7 Cons., Property & Real Estate 404.376 3.894 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.496 21.972 70
9 Finance 1055.585 7.521 91
10 Trade & Service 790.225 1.656 147
No Code Prev Close Change %
1 CITY 436 545 109 25.00
2 DIGI 805 1,005 200 24.84
3 AKPI 825 970 145 17.58
4 RMBA 330 376 46 13.94
5 BACA 268 304 36 13.43
6 LMAS 69 78 9 13.04
7 POLL 1,500 1,695 195 13.00
8 LAND 1,050 1,185 135 12.86
9 PJAA 1,120 1,260 140 12.50
10 GHON 1,150 1,275 125 10.87
No Code Prev Close Change %
1 IBST 7,200 5,775 -1,425 -19.79
2 VRNA 127 110 -17 -13.39
3 LPCK 1,385 1,200 -185 -13.36
4 GOOD 2,510 2,210 -300 -11.95
5 MYTX 140 124 -16 -11.43
6 KARW 92 82 -10 -10.87
7 VINS 98 88 -10 -10.20
8 TELE 730 660 -70 -9.59
9 TRAM 220 199 -21 -9.55
10 APEX 1,760 1,600 -160 -9.09
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 220 199 -21 -9.55
2 PNLF 280 288 8 2.86
3 CPRO 50 50 0 0.00
4 INKP 11,700 12,250 550 4.70
5 TKIM 10,050 10,300 250 2.49
6 PGAS 2,040 2,200 160 7.84
7 SKRN 1,185 1,170 -15 -1.27
8 TLKM 3,660 3,780 120 3.28
9 ERAA 1,960 2,040 80 4.08
10 PTBA 4,440 4,390 -50 -1.13