DPR Minta BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan Cari Perusahaan Nakal

Warta Ekonomi, Balikpapan -

Panja BPJS Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI mendorong BPJS Ketenagakerjaan wilayah Kalimantan untuk melakukan sosialisasi secara massif dan pembinaan lebih intens kepada?perusahaan agar betul-betul mendaftarkan pegawai seusai UU??BPJS Ketenagakerjaan.

Sebab diketahui dari 3 Juta pekerja ada 1,4 juta yang tidak aktif menjadi peserta. Selain itu masih banyak perusahaan yang belum melaporkan data pekerja.

Ketua Tim Kunker Panja BPJS Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI Abidin Fikri mengatakan kondisi serupa juga terjadi di Kaltim. Karena itu perlu dilakukan pula pembinaan sekaligus penegakan hukum bagi perusahaan nakal.?

Dia juga menilai perlunya sinergi yang lebih baik antara BPJS dengan Dinas Tenaga Kerja dalam mendorong capaian kepersertaan ini. ?Selain law enforcement ditegakan juga pengawasan karena banyak perusahaan yang ?nakal? anggota terdaftar tapi tidak dibayarkan, pelaporan jumlah tidak sesuai seperti itu. Ini banyak laporan seperti itu,? tandasnya usai pertemuan dengan BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan, Apindo Kaltim dan stakeholder terkait di Balikpapan, Jumat (8/12/2017).

Dia bahkan menyebut kondisi di Kaltim sebagai daerah tambang dan migas juga terjadi pelemahan kepersertaan akibat melorot harga komoditas.

?Jadi harus digenjot kembali. Dari seluruhan di Kalimantan ada 3 jutaan tapi ada 1.4 juta tidak aktif. Nah ini perlu pembinaan, konfirmasi kembali dan law enforcement perusahaan. Banyak perusahaan yang masih belum sungguh-sungguh mengikutsertakan pegawainya,? sebutnya.

Soal Jumlah 1,4 juta tidak aktif ini, Abidin hal ini terjadi karena kemungkinan usahanya tutup, bisa juga karena perusahaan belum taat aturan mengikuti ketentuan. ?Nah ini perlu konfirmasi kepada perusahaan. Kalau tidak taat kan UU ada kita bisa memaksa bersama pemda dan aparat.?Misalnya berupa pembinaan berapa item yang harus disertakan dalam BPJS ketenagakerjaan,? katanya.?

Pada kesempatan sama, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan Heru Prayitno mengakui kepersertaan di wilayah masih kurang. Di Kalimantan untuk coverage share tingkat peserta jumlah 71 persen namun untuk Kaltim sudah 86 persen. ?Kaltim ada 10.019 perusahaan teralisasi 1,3 juta pekerja,? ungkapnya.

Lanjut berdasarkan data bagi perusahaan besar relative terdaftar hanya saja perusahaan mikro dan pekerja bukan penerima upah masih banyak belum terdaftar.?Hanya saja belum sepenuhnya jujur melaporkan.

?Kalau perusahaan besar masih ada ada kendala yakni mereka hanya sebagian besar melaporkan jumlah pekerja, sebagian upah dilaporkan, sebagian upahnya juga sebagian program yang diikutkan. Ini jadi tindak lanjut focus kita untuk pembinaan,? ujarnya.

Sedangkan sector informal??di Kalimantan ada 2,4 juta pekerja namun sebagian besar belum terdaftar. Di Kaltim saja dari 440 ribu lebih pekerja informal, baru sekitar 14 ribu saja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

??Masih banyak yang belum didaftarkan karena itu butuh effort yang besar dengan pendekatan informal dengan membuat agen informal. Terdata informal itu ada 2,4 juta di Kalimantan, di Kaltim ada 440 ribu sudah sudah terdapat 44 ribu. Masih kecil. Termasuk go-jek prospek untuk pembinaan kepesertaan. Disni sudah mulai masuk kepersertaan,? bebernya.