Perbaikan Infrastruktur Ditanggung Pusat-Daerah, Terang Presiden

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pendanaan untuk perbaikan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana di sejumlah wilayah di Jawa akan ditanggung oleh pemerintah pusat maupun daerah sehingga dapat selesai dalam tiga bulan ke depan.

"Sebagai contoh ini, ini adalah jembatan kecil tapi karena darurat, kabupaten tidak punya dana untuk ini, jadi akan dikerjakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana) (BNPB) atau Pekerjaan Umum (PU) pusat, tadi sudah saya perintahkan maksimal tiga bulan harus selesai," ungkap Presiden Jokowi saat meninjau jembatan penyeberangan orang di Dukuh Bonjing, Dusun Gelaran, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta, Sabtu (9/12/2017).

Jembatan itu rusak terkena banjir bandang akibat siklon Cempaka pada akhir November lalu.

"Kita mau lihat lapangan terutama yang terkait dengan korban, berkaitan dengan infrastruktur yang rusak, berkaitan dengan fasilitas pendidikan yang rusak-rusak. Saya ingin memastikan berapa yang harus dikerjakan pemerintah daerah, berapa yang akan dikerjakan pusat," kata Presiden.

Presiden juga memantau kondisi pascacuaca ekstrem yang menyebabkan banjir bandang di beberapa titik di Provinsi Yogyakarta.

"Seluruh lapangan harus dilihat. Kemudian penanganan pengungsi, saya tidak mendapat keluhan-keluhan, pemenuhan dasar paling penting harus tercukupi," tegas Presiden.

Hal lain yang diminta adalah pelayanan kesehatan dan kegiatan belajar mengajar untuk anak-anak sekolah.

"Pelayanan kesehatan juga saya tidak mendengar sesuatu yang penting yang disampaikan ke saya, kemudian untuk anak-anak juga tidak boleh ada kegiatan belajar yang terganggu," ujar Presiden.

Sedangkan, bagi penduduk yang kehilangan tempat tinggal, Presiden sudah memerintahkan kepada kepala BNPB harus segera membangun kembali pemukiman dan sekolah yang rusak.

"Juga saya perintahkan januari sudah harus mulai dikerjakan. Tidak hanya di Gunung Kidul, tapi juga di Pacitan, di Wonogiri, kita bagi yang mana yang (ditanggung) daerah, yang di provinsi, mana yang pusat," ungkap Presiden.

Selain mitigasi bencana, mulai Januari 2018, pemerintah juga akan memulihkan sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang rusak.

"Mulai bulan Januari terlebih dahulu di DAS Citarum, itu juga hampir setiap tahun selalu banjir tidak diselesaikan bertahun-tahun. Misalnya setahun kebanjiran 10-15 kali di Dayahkolot di Baleendah dan sekitarnya kemarin sudah mulai fisiknya masih dikerjakan, kemudian nanti tahun depan akan ada terowongan (yang dibangun)," tutur Presiden.

Meskipun ada perbaikan di hilir sungai, kunci dari penanganan bencana tetap membutuhkan penanganan di hulu, yaitu penanaman kembali hutan.

"Tapi kalau tidak dikerjakan hulu sampai hilir, hulunya untuk penghijauan, rehabilitasi lahan gundul tidak dikerjakan ya tidak ada artinya pembangunan fisik itu karena akan sedimentasi lagi, akan banjir lagi. Ini yang akan kita mulai Januari tahun depan di DAS sungai Citarum," pungkas Presiden. (HYS/Ant)
?