Aliansi SDI NTB Tolak Yerussalem Sebagai Ibukota Israel

Sekitar seribuan umat muslim yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Dunia Islam (SDI) Nusa Tenggara Barat menggelar aksi penolakan terhadap kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Umat muslim yang berasal dari puluhan ormas Islam di daerah ini melakukan aksi penolakan dengan melakukan "long march" sambil berorasi dari Masjid Hubbul Wathan Islamic Center menuju ke Jalan Udayana Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Minggu.

Koordinator Umum Aliansi Solidaritas Dunia Islam NTB Suhaidi dalam orasinya mengatakan, sikap Pemerintah Amerika Serikat di bawah pimpinan Presiden Donald Trump mengumumkan pengakuannya atas Yeruslamen sebagai ibu kota Israel membawa situasi semakin panas dan membawa pada konflik dunia berkelanjutan.

"Pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem adalah tindakan bodoh, mengingat Yerusalem adalah bagian dari negara Palestina yang sudah diakui kedaulatannya," katanya.

Selain melukai hati umat Islam, katanya, keputusan Presiden Amerika itu sangat bertentangan dengan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2235 tanggal 4 Juli 1967 hingga resolusi Nomor 71 tanggal 23 Desember 2016 yang menegaskan perlindungan Yerusalem terhadap pendudukan atau okupansi Israel.

Untuk itu, Amerika dan sekutunya, mestinya sadar bahwa memindahkan ibu Klkota Israel ke Yerusalem secara sepihak adalah tindakan yang tidak adil.

"Tindakan tersebut sangat bertentangan dengan prinsip negara Amerika yang selama ini menggembar-gemborkan keadilan dan hak asasi manusia (HAM)," ujarnya.

Oleh karena itu, Aliansi SDI NTB menyampaikan beberapa sikap menolak dan mengutuk keputusan Presiden Amerika Serikat tersebut.

Sikap Alinasi Solidaritas Dunia Islam NTB itu meliputi, kebijakan Presiden Amerika Serikat itu merupakan tindakan gegabah dan melukai hati umat Islam di seluruh dunia dan sangat mengganggu stabilitas keamanan dunia.

Selain itu, meminta Presiden RI dan pemimpin negara-negara lain melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat, Israel dan sekutunya karena mereka telah melanggar HAM bangsa Palestina.

"Kami juga meminta PBB memberikan sanksi baik politik maupun ekonomi kepada Israel jika tidak mengakhiri pendudukan tanah Palestina," katanya.

Dalam orasi yang dilakukan oleh beberapa peserta aksi solidaritas itu, mereka juga mendesak PBB segera mengakui Palestina sebagai anggota resmi PBB dan memberikan hak yang setara dengan negara merdeka lainnya.

"Jika tuntutan di atas tidak diindahkan, maka rakyat Indonesia tidak akan henti-hentinya melakukan pembelaan terhadap Palestina sampai negara Palestina merdeka sepenuhnya," katanya.

Aksi solidaritas tersebut berjalan aman dan lancar dengan dikawal puluhan aparat keamanan, karena kegiatan aksi dilaksanakan ketika acara "car free day" berlangsug.

Aksi serupa di Jalan Udayana juga dilaksanakan oleh puluhan santri Madrasah Aman Sayang Ibu Lingsar Kabupaten Lombok Barat, yang juga menyampaikan penolakan secara keras terhadap keputusan Presiden Amerika Serikat. (ANT)