Israel Berharap Gelombang Unjuk Rasa Segera Mereda

Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman pada Minggu mengaku berharap gelombang kekerasan dalam unjuk rasa warga Palestina untuk menentang pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat segera mereda.

"Kami berharap keadaan segera kembali tenang sehingga semua pihak bisa kembali menjalani kehidupan normal tanpa kerusuhan dan tanpa kekerasan," kata Lieberman kepada stasiun radio milik militer.

Kekerasan meletus sepanjang tiga terakhir di Gaza dan wilayah rampasan Tepi Barat sebagai tanggapan atas keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu lalu. Pengakuan terhadap kedudukan Yerusalem sebagai ibu kota Israel itu adalah pembalikan atas kebijakan umum politik luar negeri Washington puluhan tahun terakhir.

Pada Sabtu dinihari, Israel menggelar serangan udara, yang menewaskan dua gerilyawan Palestina, setelah sekelompok pegaris keras menembakkan sejumlah roket ke wilayah Israel pada Jumat.

Lalu, pada Sabtu siang, demonstasi di jalanan Gaza dan Tepi Barat mulai mereda dibanding dua hari sebelumnya dan pihak militer Israel menyatakan tidak ada roket yang ditembakkan pada hari tersebut.

Pengakuan Trump terkait status Yerusalem memicu kemarahan dunia Arab sekaligus mengecewakan sekutu negara-negara Barat, yang menyatakan bahwa keputusan tersebut menghancurkan upaya perdamaian dan beresiko menciptakan kekerasan baru di kawasan Timur Tengah.

Pada Sabtu malam, menteri luar negeri negara Timur Tengah mendesak Amerika Serikat untuk membatalkan pengakuannya. Liga Arab, dalam pernyataan tertulis usai menggelar pertemuan darurat di Kairo, menyebut keputusan Trump sebagai "pelanggaran berbahaya terhadap hukum internasional".

Israel bersikukuh semua wilayah Yerusalem adalah bagian dari ibu kota mereka. Sementara Palestina menuntut Yerusalem Timur menjadi ibu kota bagi negara Palestina merdeka di masa mendatang.

Sebagian besar negara mengakui Yerusalem Timur, yang dianeksasi oleh Israel dalam perang 1967, sebagai wilayah jajahan sehingga statusnya harus ditentukan melalui perundingan Israel dengan Palestina.

Pemerintahan Trump mengaku masih terikat pada perundingan perdamaian Israel dengan Palestina, bahwa Yerusalem akan menjadi ibu kota Palestina dan netral terhadap penetapan batas kota itu. (ANT)