Portal Berita Ekonomi Minggu, 21 Januari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 01:48 WIB. Nasional - SBY: Pemerintah jangan sedikit-sedikit Ulama.
  • 01:41 WIB. Pilkada Jatim - KPU: Syarat Khofifah-Emil lengkap.
  • 01:40 WIB. Nasional - SBY minta umat Islam Indonesia patahkan Islamophobia.
  • 01:39 WIB. Pangan - Hasto bela Jokowi soal impor beras.
  • 01:38 WIB. Pilgub Jabar - Ridwan Kamil akui dirinya akan sewa rumah di Cipaganti.
  • 01:38 WIB. Pilgub Jabar - Ridwan Kamil akui masih cinta dengan rumah dinasnya.
  • 01:37 WIB. Pilkada - KPK: 24 calon kepala daerah tidak laporkan harta kekayaan.
  • 01:36 WIB. Nasional - Jokowi pacu anak muda untuk terus berkarya.
  • 01:36 WIB. Nasional - Menag kaget ada 5 fraksi DPR yang setuju dengan LGBT.
  • 00:05 WIB. Nasional - Presiden Jokowi rogoh kocek pribadi untuk beli motor modifikasi.
  • 00:00 WIB. Nasional - Harga motor modifikasi Presiden Jokowi sekitar Rp140 juta.
  • 23:50 WIB. Nasional - Presiden beli motor modifikasi untuk tingkatkan kreativitas anak bangsa.
  • 21:15 WIB. OnePlus - Sebanyak 40 ribu konsumen OnePlus jadi korban pencurian data kartu kredit.
  • 21:13 WIB. eSport - Kemenpora sebut stadion GBK bisa jadi lokasi turnamen eSport.
  • 21:08 WIB. Taspen - Rambah digital, Taspen bidik 2,5 juta pensiunan.

Atas Nama NKRI dan Agama Apa Boleh Hukum Diintervensi?

Foto Berita Atas Nama NKRI dan Agama Apa Boleh Hukum Diintervensi?
Warta Ekonomi.co.id, Jember -

Sejumlah pengamat tergabung dalam Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM), Human Rights Law Studies (HRLS) Unair Surabaya, dan Centre for Human Rights, Multiculturalism & Migration (CHRM2) Universitas Jember mengkritisi peran negara dalam melindungi dan memenuhi HAM.

"Sepanjang 2017, telah ditandai dengan sejumlah peristiwa politik dan ekonomi yang berdampak pada meluas pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia," kata Ketua HRLS Unair Herlambang P Wiratraman dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia, di Gedung CDAST Universitas Jember, Jawa Timur, Minggu (10/12/2017).

Menurutnya, setidaknya ada empat situasi yang dinilai bertahan dalam politik pelemahan HAM di Indonesia, yakni pertama, kebuntuan hukum dan politik dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

"Stigmatisasi komunisme dan menguatnya eskalasi kekerasan dalam bentuk teror masyarakat sipil yang dibiarkan negara, memperlihatkan reproduksi politik kekerasan sipil atas warga sipil lainnya," ujar aktivis HAM itu.

Sementara di sisi lain, lanjut dia, kebijakan hukum dan politik hukum yang ada dalam konteks tahun ketiga Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda serius mengungkap dan menyelesaikan kasus yang berakibat pada pembiaran dan bahkan tindakan rezim itu menguatkan sirkuit impunitas dalam penyelesaiannya. Kedua, ekses politik berkembang menjadi tekanan kebebasan warga atas nama NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) atau pun pemaksaan dan kekerasan atas nama agama tertentu dalam mengintervensi penegakan hukum alias main hakim sendiri.

"Kami mencatat keterlibatan sejumlah penyelenggara negara, institusi militer yang menekan kebebasan akademik, kebebasan berpendapat dan berserikat/berkumpul. Kasus marak persekusi, pembubaran diskusi di kampus, dan aktivitas ilmiah, memperlihatkan situasi itu," ujarnya pula.

Ketiga, lanjut dia, bekerjanya kekuatan oligarki yang ditopang dengan kebijakan hukum negara disertai penundukan kaum cendekia kampus yang menjadi pelumasnya melahirkan penghancuran sumber daya alam oleh korporasi dan penyingkiran komunitas masyarakat adat dan petani secara luas.

"Misalnya kasus eksploitasi tambang, perampasan tanah dan ekspansi perkebunan kelapa sawit, menunjukkan bekerjanya kekuatan itu. Hukum administrasi dan mekanisme peradilan TUN, melegitimasi secara efektif digunakan untuk menangguk keuntungan bagi kekuatan oligarki tersebut, sementara jajaran Pemerintahan Jokowi-JK seakan lumpuh dalam realitas politik tersebut," katanya.

Ia menyebutkan kasus Kendeng (melawan industri tambang), kasus Kulon Progo (untuk infrastruktur bandara), kasus Tumpang Pitu (tambang emas Banyuwangi) merupakan sederet kasus contoh ilustrasi tersebut dan hukum pada akhirnya berkhidmat semata pada kekuatan ekonomi politik modal besar, dan secara langsung menyingkirkan keadilan eko-sosial.

Kemudian keempat, tren ancaman terhadap kebebasan ekspresi, berkumpul dan berserikat kembali menguat, apalagi dengan lahir Perppu Ormas dan situasi itu diperjelas dengan pembubaran HTI, sementara ormas-ormas radikal dan kerap melakukan kekerasan justru dibiarkan atau cenderung "dirawat" negara.

Tag: Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,572.42 3,536.60
British Pound GBP 1.00 18,620.54 18,430.33
China Yuan CNY 1.00 2,087.92 2,067.04
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,398.00 13,264.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,739.84 10,629.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,713.36 1,696.12
Dolar Singapura SGD 1.00 10,149.23 10,044.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,405.85 16,240.44
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,403.10 3,366.50
Yen Jepang JPY 100.00 12,065.92 11,944.17

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6490.896 18.230 571
2 Agriculture 1614.151 -12.818 19
3 Mining 1847.251 16.461 43
4 Basic Industry and Chemicals 713.346 6.521 69
5 Miscellanous Industry 1390.504 10.945 43
6 Consumer Goods 2913.928 21.201 47
7 Cons., Property & Real Estate 517.165 -1.786 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1183.330 2.390 62
9 Finance 1149.039 -2.770 90
10 Trade & Service 937.456 2.920 133
No Code Prev Close Change %
1 FINN 116 156 40 34.48
2 LCKM 486 605 119 24.49
3 TFCO 620 720 100 16.13
4 MPPA 430 486 56 13.02
5 PCAR 1,480 1,670 190 12.84
6 SKBM 670 750 80 11.94
7 OMRE 1,700 1,900 200 11.76
8 ESTI 73 81 8 10.96
9 GJTL 745 825 80 10.74
10 ARTA 268 296 28 10.45
No Code Prev Close Change %
1 RALS 1,500 1,240 -260 -17.33
2 FMII 600 500 -100 -16.67
3 IKAI 126 114 -12 -9.52
4 CANI 254 234 -20 -7.87
5 DWGL 540 498 -42 -7.78
6 MBTO 174 161 -13 -7.47
7 AISA 615 570 -45 -7.32
8 DSNG 420 392 -28 -6.67
9 INCF 202 190 -12 -5.94
10 PYFA 197 186 -11 -5.58
No Code Prev Close Change %
1 PGAS 2,200 2,350 150 6.82
2 BMTR 650 650 0 0.00
3 AISA 615 570 -45 -7.32
4 GJTL 745 825 80 10.74
5 ENRG 165 168 3 1.82
6 BBNI 9,500 9,425 -75 -0.79
7 TLKM 4,170 4,160 -10 -0.24
8 BUMI 286 288 2 0.70
9 KREN 555 550 -5 -0.90
10 INDY 4,050 4,200 150 3.70