Portal Berita Ekonomi Jum'at, 19 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:22 WIB. Bamsoet - Semua peluru yang bersarang di ruangan kerja anggota DPR berasal dari satu pistol Glock 17.
  • 13:22 WIB. Ketua DPR - Saya tak menyalahkan mereka yang memanaskan situasi politik, dengan peluru nyasar.
  • 13:22 WIB. Bamsoet - Hasil rekonstruksi, peluru nyasar di gedung DPR murni unsur tak sengaja.
  • 13:19 WIB. Ketum PAN - Dana saksi parpol bisa hindari potensi suap (korupsi) pada elite partai.
  • 13:19 WIB. Ketum PAN - Anggaran dana saksi parpol dari APBN, demi membantu keuangan partai.
  • 13:18 WIB. Zulkifli Hasan - Kemenkeu harus menganggarkan dana saksi parpol.
  • 13:16 WIB. Zulkifli Hasan - Prabowo sedang melobi beberapa pihak secara diam-diam.
  • 13:16 WIB. Zulkifli Hasan - Saat ini Prabowo tengah sibuk bergerilya dan terima tamu.
  • 13:16 WIB. Zulkifli Hasan - Prabowo dan Sandiaga sudah membagi tugas.
  • 13:15 WIB. Zulkifli Hasan - Prabowo baru aktif kampanye akhir tahun.
  • 12:42 WIB. Bursa - Harga kumulatif meningkat signifikan, BEI hentikan sementara perdagangan saham SURE di pasar reguler dan tunai mulai 19/10/2018. 
  • 12:39 WIB. AISA - Investor: RUPSLB ini amanah RUPS tahunan, menggagalkan berarti melawan hukum. 
  • 12:38 WIB. AISA - Direksi dan Dewan Komisaris AISA bertarung sengit, investor inginkan perubahan manajemen. 
  • 12:38 WIB. Bursa -  BEI catatkan lima SKS pengganti saham UNVR. 
  • 12:35 WIB. NasDem - Parpol tidak perlu merebut porsi APBN terkait dana saksi partai.

Atas Nama NKRI dan Agama Apa Boleh Hukum Diintervensi?

Foto Berita Atas Nama NKRI dan Agama Apa Boleh Hukum Diintervensi?
Warta Ekonomi.co.id, Jember -

Sejumlah pengamat tergabung dalam Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM), Human Rights Law Studies (HRLS) Unair Surabaya, dan Centre for Human Rights, Multiculturalism & Migration (CHRM2) Universitas Jember mengkritisi peran negara dalam melindungi dan memenuhi HAM.

"Sepanjang 2017, telah ditandai dengan sejumlah peristiwa politik dan ekonomi yang berdampak pada meluas pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia," kata Ketua HRLS Unair Herlambang P Wiratraman dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia, di Gedung CDAST Universitas Jember, Jawa Timur, Minggu (10/12/2017).

Menurutnya, setidaknya ada empat situasi yang dinilai bertahan dalam politik pelemahan HAM di Indonesia, yakni pertama, kebuntuan hukum dan politik dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

"Stigmatisasi komunisme dan menguatnya eskalasi kekerasan dalam bentuk teror masyarakat sipil yang dibiarkan negara, memperlihatkan reproduksi politik kekerasan sipil atas warga sipil lainnya," ujar aktivis HAM itu.

Sementara di sisi lain, lanjut dia, kebijakan hukum dan politik hukum yang ada dalam konteks tahun ketiga Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda serius mengungkap dan menyelesaikan kasus yang berakibat pada pembiaran dan bahkan tindakan rezim itu menguatkan sirkuit impunitas dalam penyelesaiannya. Kedua, ekses politik berkembang menjadi tekanan kebebasan warga atas nama NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) atau pun pemaksaan dan kekerasan atas nama agama tertentu dalam mengintervensi penegakan hukum alias main hakim sendiri.

"Kami mencatat keterlibatan sejumlah penyelenggara negara, institusi militer yang menekan kebebasan akademik, kebebasan berpendapat dan berserikat/berkumpul. Kasus marak persekusi, pembubaran diskusi di kampus, dan aktivitas ilmiah, memperlihatkan situasi itu," ujarnya pula.

Ketiga, lanjut dia, bekerjanya kekuatan oligarki yang ditopang dengan kebijakan hukum negara disertai penundukan kaum cendekia kampus yang menjadi pelumasnya melahirkan penghancuran sumber daya alam oleh korporasi dan penyingkiran komunitas masyarakat adat dan petani secara luas.

"Misalnya kasus eksploitasi tambang, perampasan tanah dan ekspansi perkebunan kelapa sawit, menunjukkan bekerjanya kekuatan itu. Hukum administrasi dan mekanisme peradilan TUN, melegitimasi secara efektif digunakan untuk menangguk keuntungan bagi kekuatan oligarki tersebut, sementara jajaran Pemerintahan Jokowi-JK seakan lumpuh dalam realitas politik tersebut," katanya.

Ia menyebutkan kasus Kendeng (melawan industri tambang), kasus Kulon Progo (untuk infrastruktur bandara), kasus Tumpang Pitu (tambang emas Banyuwangi) merupakan sederet kasus contoh ilustrasi tersebut dan hukum pada akhirnya berkhidmat semata pada kekuatan ekonomi politik modal besar, dan secara langsung menyingkirkan keadilan eko-sosial.

Kemudian keempat, tren ancaman terhadap kebebasan ekspresi, berkumpul dan berserikat kembali menguat, apalagi dengan lahir Perppu Ormas dan situasi itu diperjelas dengan pembubaran HTI, sementara ormas-ormas radikal dan kerap melakukan kekerasan justru dibiarkan atau cenderung "dirawat" negara.

Tag: Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,077.46 4,036.30
British Pound GBP 1.00 19,921.28 19,721.82
China Yuan CNY 1.00 2,204.59 2,182.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,297.00 15,145.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,868.52 10,759.01
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,951.30 1,931.74
Dolar Singapura SGD 1.00 11,083.98 10,971.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,528.83 17,353.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,679.82 3,638.00
Yen Jepang JPY 100.00 13,610.64 13,474.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5845.242 -23.378 610
2 Agriculture 1577.028 54.568 20
3 Mining 1916.200 -17.317 47
4 Basic Industry and Chemicals 752.704 6.245 70
5 Miscellanous Industry 1214.126 0.053 45
6 Consumer Goods 2489.884 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 408.106 -0.132 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1047.831 -27.064 70
9 Finance 1059.438 -5.179 91
10 Trade & Service 796.896 -3.311 147
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,210 1,510 300 24.79
2 ABMM 1,935 2,190 255 13.18
3 MAYA 6,200 6,950 750 12.10
4 LSIP 1,155 1,270 115 9.96
5 VINS 88 96 8 9.09
6 CTTH 113 123 10 8.85
7 MTDL 680 740 60 8.82
8 PBRX 510 555 45 8.82
9 FISH 3,300 3,590 290 8.79
10 GOOD 2,350 2,550 200 8.51
No Code Prev Close Change %
1 DNAR 336 296 -40 -11.90
2 KBLM 284 252 -32 -11.27
3 SMDM 149 133 -16 -10.74
4 AGRS 256 236 -20 -7.81
5 GMFI 308 284 -24 -7.79
6 ABBA 116 107 -9 -7.76
7 CSIS 400 370 -30 -7.50
8 MLPL 88 82 -6 -6.82
9 BAYU 2,450 2,290 -160 -6.53
10 RBMS 172 161 -11 -6.40
No Code Prev Close Change %
1 ISSP 98 96 -2 -2.04
2 TLKM 3,900 3,760 -140 -3.59
3 KPIG 135 136 1 0.74
4 PGAS 2,310 2,230 -80 -3.46
5 SRIL 320 332 12 3.75
6 SMCB 1,625 1,725 100 6.15
7 PNLF 290 294 4 1.38
8 INKP 13,525 13,675 150 1.11
9 BHIT 80 82 2 2.50
10 MNCN 775 790 15 1.94