Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

MPR Bakal Gulirkan Program Bulan Negara

MPR Bakal Gulirkan Program Bulan Negara Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Warta Ekonomi, Bandung -

Majelis Permusyawatan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) akan menggulirkan program bulan negara pada Januari 2018. Dalam program tersebut setiap warga negara memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Apabila warga negara dirugikan oleh negara maka mereka bisa menuntut haknya.

Hal itu diungkapkan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat membuka kegiatan Ngobrol Bareng Netizen di Bandung Senin (11/12/2017).

Zulkifli?menyebutkan salah satu bentuk program tersebut misalnya MPR berkumpul dengan para netizen yang memiliki kewajiban untuk menjaga persatuan termasuk membela dan mempertahankan hak-hak warga negara.

Ketua MPR mencontohkan salah satunya kelangkaan gas 3 kg yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia sehingga menimbulkan tingginya harga salah satu kebutuhan masyarakat tersebut.

"Netizen harus memperjuangkan hak masyarakat bahkan kalau dirugikan bisa menuntut negara," tegas Zulkifli.

Sejauh ini masyarakat masih berpikir bahwa permasalahan yang ada di lingkungannya seperti sampah merupakan tugas negara. Semestinya persoalan tersebut sudah menjadi bagian dari kewajiban masyarakat.?

"Semestinya bukan berpikir lagi bahwa permasalahan sampah ini tugas negara. Tapi masyarakat harus berperan aktif secara bersama-sama menyelesaikan persoalan sampah," ungkap Ketua MPR RI

Zulhas sapaan Ketua MPR RI, Zulkifl Hasan mengungkapkan program bulan negara ini juga melarang masyarakat untuk bertindak yang bisa merugikan orang lain seperti perundungan (bully) yang sempat terjadi akhir-akhir ini di masyarakat.

"Bully itu tidak boleh. Itu kan menyikiti seseorang sama saja dengan menyakiti Tuhan,"tegas Zulhas?

Berkenaan masih maraknya hate speach yang terjadi di media sosial (medsos) Ketua MPR juga mengimbau kepada para netizen untuk menghentikan tindakan yang merugikan orang lain.

Seperti sempat terjadi di Bali yang diduga dilakukan oleh segelintir oknum dengan tujuan memecah belah persatuan bangsa.

"Mari kita akhiri kebencian itu, termasuk menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Mari gunakan energi persatuan ini sebagai sesuatu yang positif. Kejadian di Bali, itu kan cuma oknum saja. Sebenarnya masyarakat Bali tidak jahat seperti itu," papar Zulhas.

Dia menilai peran pemerintah sangat penting untuk menyampaikan hal dan kewajiban berbangsa dan bernegara termasuk penegakan hukum yang dilakukan secara adil dan tidak pandang bulu.?

"Tentun pemerintah harus tanggap dalam menyampaikan hal dan kewajiban berbangsa dan bernegara,"pungkasnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil

Advertisement

Bagikan Artikel: