Bertemu PM Jepang, Luhut Beberkan Potensi Indonesia

Menjelang perayaan 60 tahun hubungan bilateral antara Jepang dan Indonesia pada Januari 2018, Menko Luhut bertemu Perdana Menteri Shinzo Abe di Tokyo. Dalam kunjungan kali ini, Menko Luhut membawa misi menjaga persahabatan kedua negara.

Pertemuan bilateral di The Cabinet Office itu kemudian berlanjut dengan pembahasan proyek kerja sama 2 negara. Dia menyebutkan PM Abe mendukung berbagai proyek Jepang-Indonesia khususnya mengenai pengerjaan jalur kereta api Jakarta- Surabaya.?

?Kita segera jalan semua. Seperti misalnya kereta api cepat itu kita segera studinya kalau selesai bulan maret 2018 ya kita akan jalan,? papar Menko Luhut dalam keterangan resminya di Bandung, Kamis (14/12/2017).

Menurut Luhut sejauh ini masih menunggu hasil studi yang membandingkan antara penggunaan rel kereta api dengan lebar trek standar (1.435 mm) atau narrow gauge (di bawah 1.435 mm) dengan pembiayaan yang efisien. Menko meminta pendanaan tersebut jangan sampai lebih murah dari Jepang. Selain itu, tidak boleh membebani keuangan negara, meskipun Jepang pernah berjasa pada Indonesia di masa lalu.

?Jadi jangan sampai nanti ada orang lain (selain Jepang-red) bisa mendanai lebih murah, tapi kita tetap ambil Jepang. Jangan sampai pembengkakan hutang berlebihan yang tidak jelas pengembaliannya. Indonesia sekarang tuh sudah berbeda dengan dulu, tidak bisa asal berhutang saja. Kita betul-betul hitung dengan cermat,? papar Luhut.

Sejarah hubungan kedua negara terus berlanjut, hingga saat ini berbagai proyek kerja sama Jepang ada di Indonesia. Pemerintah Jepang mendorong berjalannya pengembangan pelabuhan Patimban, jalan tol Trans Sumatra, juga investasi sektor energi seperti distribusi gas ke Indonesia timur, listrik, dan sektor migas.

Termasuk proyek pembangunan blok Mahakam, Jepang juga dorong segera masuknya Inpex lagi ke dalam karena sekarang bulan Desember itu kan 100% owned by?Pertamina. Sedangkang, eksplorasi blok Masela Jepang juga mendorong supaya segera jalan.

?Jadi kalau saya lihat sih sudah banyak sekali proyek yang akan masuk ke Indonesia,? urai Menko Luhut bahwa?

Pertemuan itu juga membahas? mengenai kerja sama pengamanan maritim. Coast guard yang bekerja sama dengan Bakamla RI. Pemerintah Jepang memberikan dukungan teknologi dengan menawarkan satelitnya sebanyak 7 unit sehingga bisa mencakup seluruh wilayah ASEAN. Jepang jua akan berinvestasi di Sabang dan Halmahera Selatan untuk budidaya ikan dan juga untuk pariwisata di Morotai.

?Jadi kerja sama itu nanti akan membantu Bakamla kita untuk mendeteksi kemungkinan-kemungkinan pencurian ikan di Indonesia dan penindakannya lebih cepat,? ungkap Menko.

Selain mendorong kerja sama, kehadiran Menko Luhut di Jepang juga dalam rangka menyelesaikan beberapa masalah investasi. Salah satunya adalah masalah keterlambatan bayar kepada perusahaan Jepang dalam pengerjaan proyek MRT Jakarta.?

?Saya cek tadi Pak Ardan Kepala BPKP, ternyata diperiksa lagi ada masalah mekanisme yang kurang pas yang sedang juga diperbaiki. Tadi sudah diselesaikan, sudah beres, dan Jepang senang sekali,? tutur Menko Luhut.

Sebagai solusi bekelanjutan terhadap masalah investasi seperti itu, Menko Luhut menyampaikan mekanisme penyelesaian yang sudah mulai berjalan melalui The Jakarta-Japan Club. Forum ini diinisiasi oleh Menko Luhut sebagai pertemuan berkala antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan-perusahaan Jepang di kantor Kemenko Maritim, Jakarta.?

?Dan saya janji kepada PM Abe untuk sekali dalam 2 atau 3 bulan, Jakarta-Japan Club akan bertemu dengan kita (pemeritah Indonesia-red) untuk mendengarkan keluhan-keluhan mereka kalau ada,? janji Menko?

Solusi seperti ini belum pernah dilakukan di Indonesia. Bahkan untuk membuat semakin terintegrasi dan holistik dalam menyelesaikan masalah, The Jakarta-Japan Club selama ini telah didukung dengan suatu kelompok kerja khusus (pokja).

?Mereka (Jepang-red) enggak tahu bahwa ada Tim Pokja 4 itu yang menangani seperti ini, maka itu kita kenalin sehingga dengan demikian makin cepat diselesaikan masalah itu kan makin baik,? papar Menko Luhut mengenai keterlibatan tim khusus yang beranggotakan hampir semua perwakilan dari kementerian dan penegak hukum. Jadi kata kunci itu terintegrasi dan holistik penyelesaiannya,? pungkasnya.