JK: Indonesia Pilih Keterbukaan Meski Banyak Konsekuensi

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Pemerintah Indonesia tetap memilih keterbukaan sejak reformasi meski banyak konsekuensinya.

"Di Indonesia dengan demokrasi terbuka yang sudah berjalan 20 tahun ini menyebabkan keterbukaan yang luar biasa baik dari pemerintah maupun masyarakat. Keterbukaan memang ada konsekuensi yang baik tapi ada juga yang tentu menimbulkan hal negatif," kata Wapres saat membuka Asia Pacific Leaders Forum on Open Government 2017 (APLF) di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (14/12/2017).

Wapres mengatakan, perkembangan abad ini banyak hal yang menonjol yaitu pertama, demokrasi. Pada perkembangannya banyak negara dengan sistem yang lebih demokrasi membawa banyak perubahan.

Kedua, perkembangan tentang hak azasi. Dunia makin sadar bagaimana melaksanakan hak asasi di masing-masing negara.

Ketiga, perkembangan informasi dan teknologi, khususnya media sosial yang menghubungkan masyarakat.

"Dengan tiga hal pokok ini tentu bagaimana menjalankan pemerintahan, negara secara terbuka. Tidak mungkin lagi negara tertutup karena hal-hal tersebut di atas kecuali negara tertutup seperti Korea Utara," katanya.

Wapres mengatakan, kemajuan suatu negara tentu membutuhkan partisipasi masyarakat.

"Tentu juga negara di Asia Pasifik ingin bersama-sama kita dalam sisten keterbukaan itu agar membawa manfaat sebaik-baiknya kepada kita semua," ujar Wapres.

APLF 2017 diselenggarakan oleh Kementerian PPM/Bappenas bersama Kementerian Luar Negeri serta Kantor Staf Presiden.

Acara tersebut dihadiri Wakil Presiden ll Republik lslam Afghanistan Muhammad Sarwar Danish, Menteri Anggaran dan Manajemen Filipina Benjamin Diokno, Menteri Kehakiman Georgia Kakha Kakhisvili, serta 500 perwakilan pemerintahan, masyarakat sipil dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya dari 14 negara anggota Open Government Partnership (OGP) se-Asia Pasifik.

Acara tersebut mengusung tema "Keterbukaan Pemerintah untuk Pembangunan yang Inklusif", APLF 2017 memperkuat komitmen keterbukaan pemerintah di kawasan Asia Pasifik.