Portal Berita Ekonomi Rabu, 24 Januari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:44 WIB. XL Axiata - XL Axiata mulai operasikan jaringan USO yang tersebar di 40 lokasi di 4 provinsi.
  • 21:40 WIB. Kominfo - Kominfo targetkan 5.000 BTS di daerah terpencil.
  • 19:35 WIB. Uang Virtual - Pemerintah sepakat larang total penggunaan uang virtual.
  • 19:34 WIB. Jim Mattis - Bertemu dengan Presiden Jokowi, Menhan AS, Jim Mattis diskusi soal Korea Utara.
  • 19:33 WIB. Kopassus - Indonesia minta Menhan AS cabut sanksi terhadap Kopassus.
  • 19:32 WIB. Qatar - Otoritas Qatar dukung operasi militer Turki di Afrin, Suriah.
  • 19:30 WIB. Yerusalem - Mike Pence: Kedubes AS pindah ke Yerusalem pada akhir 2019.
  • 19:30 WIB. Palestina - Uni Eropa dukung Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.
  • 19:28 WIB. Rudal - Iran: program rudal balistik tidak untuk dinegosiasikan.
  • 19:27 WIB. Turki - Uni Eropa khawatirkan operasi baru Turki di Afrin, Suriah.
  • 19:26 WIB. Maritim - Jim Mattis: AS ingin bantu Indonesia perkuat keamanan maritim Asia-Pasifik.
  • 19:25 WIB. Suriah - Turki: kami tidak cari ribut di Suriah, kami hanya pertahankan diri.

Nama Ganjar dan Yasonna Hilang, KPK: Penyebutan Nama Tak Berarti Terlibat

Foto Berita Nama Ganjar dan Yasonna Hilang, KPK: Penyebutan Nama Tak Berarti Terlibat
Warta Ekonomi.co.id, Semarang -

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan, penyebutan atau pencantuman nama seseorang pada surat dakwaan itu tidak berarti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam suatu perkara.

"Kalau namanya ada di surat dakwaan, mungkin suatu saat nama saya juga bisa tercatat, tapi siapa yang bisa membuktikan bahwa betul-betul orang itu menerima dan ada saksi, rasanya hal itu masih sangat jauh untuk kita simpulkan," katanya, di Semarang, Kamis (14/12/2017).

Dalam surat dakwaan kepada terdakwa kasus korupsi KTP elektronik, Setya Novanto, ada dua nama yang kemudian hilang. Mereka adalah Ganjar Pranowo (gubernur Jawa Tengah) dan Yasonna Laoly (menteri hukum dan HAM).

Marwata, mantan hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Jakarta, itu menjelaskan, untuk bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka atau terdakwa tidak bisa hanya mengandalkan keterangan dari satu orang saja.

Dalam pembuktian keterlibatan seseorang dalam suatu perkara, kata dia, tidak hanya mengandalkan kata orang atau bukti sepihak, sementara verifikasi dan klarifikasi itu masih jauh dari fakta hukum yang bisa menunjukkan yang bersangkutan betul-betul terlibat.

"Kalau hanya kata orang, bisa saja besok ada orang 'nyebut' nama saya terima ini, terima itu, buktinya apa? Kalau hanya satu orang mengatakan ini, tidak bisa menetapkan jadi tersangka, sangat tidak professional juga, saya yakin dari kepolisian juga tidak akan melakukan itu," ujarnya.

Pria kelahiran Klaten pada 26 Februari 1967 itu meminta semua pihak untuk berpikiran jernih dalam menyikapi penanganan kasus korupsi KTP elektronik.

"Nama siapapun bisa saja muncul dalam sebuah kasus atau surat dakwaan, namun publik tidak perlu menjustifikasi seseorang itu terlibat karena bisa jadi nama itu hanya disebut-sebut oleh saksi sepihak tanpa bukti kuat," katanya.

Hal tersebut disampaikan Marwata menanggapi pertanyaan Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo. Dia  meminta KPK memperjelas status Pranowo karena saat ini status yang bersangkutan seperti "digantung" KPK sehingga hal itu menjadi pro dan kontra di masyarakat, bahkan menjadi komoditas politik menjelang Pilgub Jateng 2018.

"Pak Alex saya mohon kejelasan status Bapak Gubernur terkait KTP elektronik ini bagaimana? Kalau ya (terlibat), ya ambil saja Pak Gubernur, tapi kalau tidak ya segera saja deklarasikan dan bersihkan," ujar Rudyatmo yang pernah menjadi wakilnya Joko Widodo saat dia menjadi wali kota Surakarta.

Tag: Alexander Marwata, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hukum

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Tri Yari Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,568.95 3,533.13
British Pound GBP 1.00 18,722.94 18,528.87
China Yuan CNY 1.00 2,091.11 2,070.18
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,385.00 13,251.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,708.00 10,598.15
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,711.86 1,694.70
Dolar Singapura SGD 1.00 10,150.92 10,045.49
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,407.33 16,239.10
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,408.45 3,371.76
Yen Jepang JPY 100.00 12,068.34 11,944.29

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6635.334 134.805 571
2 Agriculture 1645.172 10.439 19
3 Mining 1930.280 36.145 43
4 Basic Industry and Chemicals 715.112 8.436 69
5 Miscellanous Industry 1416.317 39.480 43
6 Consumer Goods 3029.913 100.364 47
7 Cons., Property & Real Estate 516.398 2.778 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1186.980 7.058 62
9 Finance 1176.152 26.608 90
10 Trade & Service 955.975 13.414 133
No Code Prev Close Change %
1 ESTI 79 106 27 34.18
2 GTBO 264 330 66 25.00
3 AHAP 160 194 34 21.25
4 SONA 2,800 3,350 550 19.64
5 HRUM 2,700 3,130 430 15.93
6 BRNA 1,200 1,380 180 15.00
7 LPPS 101 115 14 13.86
8 OKAS 348 384 36 10.34
9 PTRO 2,180 2,390 210 9.63
10 GMFI 350 382 32 9.14
No Code Prev Close Change %
1 KBLV 498 436 -62 -12.45
2 AMIN 414 374 -40 -9.66
3 FINN 177 163 -14 -7.91
4 JRPT 865 800 -65 -7.51
5 NELY 124 115 -9 -7.26
6 DWGL 496 462 -34 -6.85
7 GOLD 525 490 -35 -6.67
8 IKAI 126 118 -8 -6.35
9 AMFG 6,050 5,700 -350 -5.79
10 TFCO 720 680 -40 -5.56
No Code Prev Close Change %
1 PGAS 2,470 2,690 220 8.91
2 TLKM 4,130 4,090 -40 -0.97
3 BBRI 3,650 3,920 270 7.40
4 BMTR 665 665 0 0.00
5 BUMI 298 298 0 0.00
6 DOID 990 1,050 60 6.06
7 TRAM 254 264 10 3.94
8 HRUM 2,700 3,130 430 15.93
9 ADRO 2,310 2,420 110 4.76
10 KREN 550 550 0 0.00

Recommended Reading

Selasa, 23/01/2018 20:22 WIB

Begini Gedung BEI Pasca Insiden

Selasa, 23/01/2018 18:17 WIB

JK: LGBT Tak Akan Legal di Indonesia

Selasa, 23/01/2018 16:28 WIB

BI: Dampak Shutdown AS Bersifat Sementara

Selasa, 23/01/2018 13:09 WIB

Jokowi: TNI dan Polri Terima Kasih