Portal Berita Ekonomi Minggu, 21 Januari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 01:48 WIB. Nasional - SBY: Pemerintah jangan sedikit-sedikit Ulama.
  • 01:41 WIB. Pilkada Jatim - KPU: Syarat Khofifah-Emil lengkap.
  • 01:40 WIB. Nasional - SBY minta umat Islam Indonesia patahkan Islamophobia.
  • 01:39 WIB. Pangan - Hasto bela Jokowi soal impor beras.
  • 01:38 WIB. Pilgub Jabar - Ridwan Kamil akui dirinya akan sewa rumah di Cipaganti.
  • 01:38 WIB. Pilgub Jabar - Ridwan Kamil akui masih cinta dengan rumah dinasnya.
  • 01:37 WIB. Pilkada - KPK: 24 calon kepala daerah tidak laporkan harta kekayaan.
  • 01:36 WIB. Nasional - Jokowi pacu anak muda untuk terus berkarya.
  • 01:36 WIB. Nasional - Menag kaget ada 5 fraksi DPR yang setuju dengan LGBT.
  • 00:05 WIB. Nasional - Presiden Jokowi rogoh kocek pribadi untuk beli motor modifikasi.
  • 00:00 WIB. Nasional - Harga motor modifikasi Presiden Jokowi sekitar Rp140 juta.
  • 23:50 WIB. Nasional - Presiden beli motor modifikasi untuk tingkatkan kreativitas anak bangsa.
  • 21:15 WIB. OnePlus - Sebanyak 40 ribu konsumen OnePlus jadi korban pencurian data kartu kredit.
  • 21:13 WIB. eSport - Kemenpora sebut stadion GBK bisa jadi lokasi turnamen eSport.
  • 21:08 WIB. Taspen - Rambah digital, Taspen bidik 2,5 juta pensiunan.

OJK Pertanyakan Kedudukan Hukum Bitcoin

Foto Berita OJK Pertanyakan Kedudukan Hukum Bitcoin
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Direktur Inovasi Keuangan Digital OJK Fithri Hadi menekankan, harus dibedakan antara bitcoin dengan teknologinya yaitu blockchains. Hingga kini pihaknya masih melihat kedudukan hukum bitcoin ada atau tidak. 

"Saat ini belum ada yang kedudukan hukumnya yang cocok.  Disebut komoditi, bitcoin tidak memiliki intrinsik value (tidak memiliki fundamental value), bila disebut produk yang berada di area investasi, bitcoin juga tidak memiliki underlying (sesuai dengan undang-undang)," terang Fithri dalam diskusi Radio PAS FM bertajuk "Bitcoin, Peluang atau Jebakan?", Hotel Ibis, Jakarta, Kamis (14/12/2017).

Sehingga sambung Fithri begitu susah untuk dimasukkan kedalam kategori komoditi, uang, ataupun produk investasi. Karena itu, OJK masih melakukan observasi, bila dikategorikan sebagai alat investasi maka harus memiliki kriteria seperti pembentukkan harga yang fair, keterbukaan informasi. 

"Bitcoin ini belum ada kedudukkan hukumnya di Indonesia," tegasnya.

Sementara itu, Asisten Direktur Bank Indonesia Fintech Office Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Yosamartha menambahkan salah satu dari tugas Bank Sentral yang paling dasar itu to be worry. Artinya, saat setiap orang mencoba-coba maka tugas Bank Sentral adalah mencari tahu apa yang ada dibalik sebuah kejadian. 

"Saat ini dunia sedang menyeimbangkan antara inovasi dengan litigasi resiko. Sebagai lembaga yang menjaga stabilitas moneter, makro prudential, dan sistem pembayaran, maka Bank Indonesia selalu mencari keseimbangan agar inovasi tidak dimatikan namun masyarakat sebagai konsumen ataupun produsen tetap merasa nyaman dan terlindungi," imbuhnya.

Sebenarnya sejak tahun 2014 sebagai salah satu langkah litigasi resiko BI sudah mengatakan bitcoin bukan merupakan alat bayar yang sah. Hal ini berdasarkan UU Mata Uang pasal 21 yang menyatakan Seluruh Transaksi Yang Ditujukan Untuk Pembayaran Harus Menggunakan Rupiah. 

"Pada tahun 2016 BI mengeluarkan lagi peraturan untuk memperkuat yaitu Seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Dilarang Untuk Memproses. Pada akhir bulan lalu peraturan terbaru adalah PBI Teknologi Finansial, yang menyebutkan  Penyelenggara TekFin tidak boleh melakukan kegiatan pembayaran dengan menggunakan crypto currency. 

"Bukan berarti crypto currency haram tetapi tidak menjadi legal tender yang sah untuk alat pembayaran," terangnya.

Hadir juga dalam acara tersebut, Pengamat Teknologi dan Informatika, Anthony Leong. Ia menilai perlu adanya kerjasama sesama stakeholder dalam menyikapi kehadiran crypto currency dan kehadiran teknologi blockchain. Begitu juga komunikasi yang sudah berjalan antara stake holder harus segera di follow up. 

"Mungkin implementasi dapat dilakukan dari Jakarta terlebih dahulu, agar dapat menjadi benchmark bagi daerah-daerah lain. Kejelasan hukum mengenai bitcoin dan blockchain perlu segera dilakukan mengingat crypto currency dapat menjadi peluang dalam meningkatkan indeks kemudahan investasi di Indonesia. Dari sisi keamanan crypto currency sangat aman," pungkasnya.

Tag: Fithri Hadi, Bitcoin, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penulis: Dina Kusumaningrum

Editor: Vicky Fadil

Foto: Reuters

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,572.42 3,536.60
British Pound GBP 1.00 18,620.54 18,430.33
China Yuan CNY 1.00 2,087.92 2,067.04
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,398.00 13,264.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,739.84 10,629.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,713.36 1,696.12
Dolar Singapura SGD 1.00 10,149.23 10,044.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,405.85 16,240.44
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,403.10 3,366.50
Yen Jepang JPY 100.00 12,065.92 11,944.17

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6490.896 18.230 571
2 Agriculture 1614.151 -12.818 19
3 Mining 1847.251 16.461 43
4 Basic Industry and Chemicals 713.346 6.521 69
5 Miscellanous Industry 1390.504 10.945 43
6 Consumer Goods 2913.928 21.201 47
7 Cons., Property & Real Estate 517.165 -1.786 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1183.330 2.390 62
9 Finance 1149.039 -2.770 90
10 Trade & Service 937.456 2.920 133
No Code Prev Close Change %
1 FINN 116 156 40 34.48
2 LCKM 486 605 119 24.49
3 TFCO 620 720 100 16.13
4 MPPA 430 486 56 13.02
5 PCAR 1,480 1,670 190 12.84
6 SKBM 670 750 80 11.94
7 OMRE 1,700 1,900 200 11.76
8 ESTI 73 81 8 10.96
9 GJTL 745 825 80 10.74
10 ARTA 268 296 28 10.45
No Code Prev Close Change %
1 RALS 1,500 1,240 -260 -17.33
2 FMII 600 500 -100 -16.67
3 IKAI 126 114 -12 -9.52
4 CANI 254 234 -20 -7.87
5 DWGL 540 498 -42 -7.78
6 MBTO 174 161 -13 -7.47
7 AISA 615 570 -45 -7.32
8 DSNG 420 392 -28 -6.67
9 INCF 202 190 -12 -5.94
10 PYFA 197 186 -11 -5.58
No Code Prev Close Change %
1 PGAS 2,200 2,350 150 6.82
2 BMTR 650 650 0 0.00
3 AISA 615 570 -45 -7.32
4 GJTL 745 825 80 10.74
5 ENRG 165 168 3 1.82
6 BBNI 9,500 9,425 -75 -0.79
7 TLKM 4,170 4,160 -10 -0.24
8 BUMI 286 288 2 0.70
9 KREN 555 550 -5 -0.90
10 INDY 4,050 4,200 150 3.70