Portal Berita Ekonomi Selasa, 24 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:39 WIB. Erajaya - Erajaya Swasembada membidik pendapatan tumbuh 16% menjadi Rp28 triliun pada tahun ini.
  • 21:37 WIB. Erajaya - Erajaya Swasembada menargetkan laba bersih tumbuh 12% menjadi Rp380 miliar pada 2018.
  • 21:28 WIB. ABDA - Asuransi Bina Dana Arta membukukan premi bruto sebesar Rp1,17 triliun pada 2017.
  • 21:27 WIB. ABDA - Asuransi Bina Dana Arta menargetkan pendapatan premi bruto sebesar Rp1,34 triliun pada 2018.
  • 21:20 WIB. Asus - Asus juga perkenalkan smartphone lain yang ditujukan khusus bagi pencinta fotografi yang bernama ZenFone 5Q.
  • 21:18 WIB. Go-Jek - Go-Jek berencana menemui regulator transportasi Filipina.
  • 21:16 WIB. Asus - Zenfone Max M1 dibanderol Rp1.899.000.
  • 21:15 WIB. Facebook - Dicurigai sebagai intel Rusia, pelaku penyalahgunaan data Facebook, Alexandr Kogan, mengaku bukan mata-mata Rusia.
  • 21:04 WIB. Asus - Zenfone Max Pro M1 dibanderol Rp2,299 juta untuk 3GB/32GB, Rp2,799 juta untuk varian 4GB/64GB, dan Rp3,299 juta untuk varian 6GB/64GB. 
  • 21:03 WIB. Asus - Zenfone Max Pro M1 tersedia mulai 25 April 2018 dan dapat dibeli di Lazada.
  • 21:02 WIB. GSMA - Global System for Mobile Communications Association (GSMA) tangguhkan pengembangan teknologi SIM card elektronik.
  • 21:01 WIB. Asus - Asus resmi meluncurkan varian ponsel pintar terbarunya yakni Zenfone Max Pro M1 di Indonesia. 
  • 18:18 WIB. Brazil - Investor Brazil jajaki peluang bisnis di Indonesia.
  • 18:14 WIB. Iran - Otoritas Iran bersumpah akan hancurkan Israel.
  • 18:12 WIB. Malaysia - Kepolisian Malaysia rilis foto penembak imam Palestina.

OJK Pertanyakan Kedudukan Hukum Bitcoin

Foto Berita OJK Pertanyakan Kedudukan Hukum Bitcoin
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Direktur Inovasi Keuangan Digital OJK Fithri Hadi menekankan, harus dibedakan antara bitcoin dengan teknologinya yaitu blockchains. Hingga kini pihaknya masih melihat kedudukan hukum bitcoin ada atau tidak. 

"Saat ini belum ada yang kedudukan hukumnya yang cocok.  Disebut komoditi, bitcoin tidak memiliki intrinsik value (tidak memiliki fundamental value), bila disebut produk yang berada di area investasi, bitcoin juga tidak memiliki underlying (sesuai dengan undang-undang)," terang Fithri dalam diskusi Radio PAS FM bertajuk "Bitcoin, Peluang atau Jebakan?", Hotel Ibis, Jakarta, Kamis (14/12/2017).

Sehingga sambung Fithri begitu susah untuk dimasukkan kedalam kategori komoditi, uang, ataupun produk investasi. Karena itu, OJK masih melakukan observasi, bila dikategorikan sebagai alat investasi maka harus memiliki kriteria seperti pembentukkan harga yang fair, keterbukaan informasi. 

"Bitcoin ini belum ada kedudukkan hukumnya di Indonesia," tegasnya.

Sementara itu, Asisten Direktur Bank Indonesia Fintech Office Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Yosamartha menambahkan salah satu dari tugas Bank Sentral yang paling dasar itu to be worry. Artinya, saat setiap orang mencoba-coba maka tugas Bank Sentral adalah mencari tahu apa yang ada dibalik sebuah kejadian. 

"Saat ini dunia sedang menyeimbangkan antara inovasi dengan litigasi resiko. Sebagai lembaga yang menjaga stabilitas moneter, makro prudential, dan sistem pembayaran, maka Bank Indonesia selalu mencari keseimbangan agar inovasi tidak dimatikan namun masyarakat sebagai konsumen ataupun produsen tetap merasa nyaman dan terlindungi," imbuhnya.

Sebenarnya sejak tahun 2014 sebagai salah satu langkah litigasi resiko BI sudah mengatakan bitcoin bukan merupakan alat bayar yang sah. Hal ini berdasarkan UU Mata Uang pasal 21 yang menyatakan Seluruh Transaksi Yang Ditujukan Untuk Pembayaran Harus Menggunakan Rupiah. 

"Pada tahun 2016 BI mengeluarkan lagi peraturan untuk memperkuat yaitu Seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Dilarang Untuk Memproses. Pada akhir bulan lalu peraturan terbaru adalah PBI Teknologi Finansial, yang menyebutkan  Penyelenggara TekFin tidak boleh melakukan kegiatan pembayaran dengan menggunakan crypto currency. 

"Bukan berarti crypto currency haram tetapi tidak menjadi legal tender yang sah untuk alat pembayaran," terangnya.

Hadir juga dalam acara tersebut, Pengamat Teknologi dan Informatika, Anthony Leong. Ia menilai perlu adanya kerjasama sesama stakeholder dalam menyikapi kehadiran crypto currency dan kehadiran teknologi blockchain. Begitu juga komunikasi yang sudah berjalan antara stake holder harus segera di follow up. 

"Mungkin implementasi dapat dilakukan dari Jakarta terlebih dahulu, agar dapat menjadi benchmark bagi daerah-daerah lain. Kejelasan hukum mengenai bitcoin dan blockchain perlu segera dilakukan mengingat crypto currency dapat menjadi peluang dalam meningkatkan indeks kemudahan investasi di Indonesia. Dari sisi keamanan crypto currency sangat aman," pungkasnya.

Tag: Fithri Hadi, Bitcoin, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penulis: Dina Kusumaningrum

Editor: Vicky Fadil

Foto: Reuters

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6308.148 -29.547 575
2 Agriculture 1716.001 -5.540 19
3 Mining 1952.615 -5.513 44
4 Basic Industry and Chemicals 796.811 2.304 70
5 Miscellanous Industry 1283.656 -9.495 44
6 Consumer Goods 2610.995 -22.306 45
7 Cons., Property & Real Estate 506.278 -4.536 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1076.157 -0.032 64
9 Finance 1140.784 -7.967 90
10 Trade & Service 943.305 0.837 134
No Code Prev Close Change %
1 BIMA 72 97 25 34.72
2 BAPA 128 171 43 33.59
3 IMJS 640 800 160 25.00
4 RAJA 535 665 130 24.30
5 IMAS 1,980 2,450 470 23.74
6 BUVA 496 585 89 17.94
7 TMPO 244 286 42 17.21
8 DEFI 950 1,095 145 15.26
9 MPMX 1,010 1,150 140 13.86
10 HDFA 176 195 19 10.80
No Code Prev Close Change %
1 CSIS 600 450 -150 -25.00
2 INPS 3,030 2,600 -430 -14.19
3 RODA 635 550 -85 -13.39
4 AHAP 198 175 -23 -11.62
5 GDYR 2,200 1,955 -245 -11.14
6 FORU 156 140 -16 -10.26
7 INRU 1,070 970 -100 -9.35
8 TBMS 1,140 1,035 -105 -9.21
9 TPMA 228 208 -20 -8.77
10 PBSA 1,080 990 -90 -8.33
No Code Prev Close Change %
1 LMAS 84 78 -6 -7.14
2 HELI 280 258 -22 -7.86
3 SUGI 50 50 0 0.00
4 BMTR 580 585 5 0.86
5 IMAS 1,980 2,450 470 23.74
6 TKIM 8,800 9,725 925 10.51
7 PGAS 2,320 2,250 -70 -3.02
8 ADRO 2,230 2,260 30 1.35
9 WSBP 418 426 8 1.91
10 TLKM 3,740 3,750 10 0.27