Portal Berita Ekonomi Kamis, 19 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:14 WIB. Olahraga - Presiden Jokowi siapkan Badan Manajemen Strategis Talenta.
  • 18:14 WIB. Politik - Aburizal Bakrie sebut SBY sakit infeksi ginjal.
  • 18:14 WIB. Politik - DPR sarankan menteri mundur ketika jadi caleg.
  • 18:13 WIB. Politik - Rizal Ramli kritik Perindo uji materi UU.
  • 18:13 WIB. Politik - Presiden Jokowi doakan kesembuhan SBY.
  • 18:13 WIB. Pilpres - Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago sebut lawan Jokowi baru #2019gantipresiden.
  • 17:02 WIB. Malaysia - Tiga WNI ditangkap di Malaysia karena kasus terorisme.
  • 17:02 WIB. PBB - AS: Dewan HAM kegagalan besar PBB.
  • 17:01 WIB. Arab - Israel sahkan undang-undang pemisahan Yahudi dan Arab.
  • 17:00 WIB. Australia - McDonald's Australia akan berhenti menggunakan sedotan plastik.
  • 16:59 WIB. Rusia - FBI: Rusia berupaya intervensi pilpres AS.
  • 16:58 WIB. Pesawat - Indonesia incar potensi US$88 miliar pasar komponen pesawat dunia.
  • 16:57 WIB. NATO - Georgia kecam komentar presiden Rusia soal keanggotaan NATO.
  • 16:57 WIB. Israel - Palestina serukan Pengadilan Kriminal Internasional selidiki Israel.
  • 16:56 WIB. Nelson Mandela - Afrika Selatan rayakan peringatan 1 abad hari lahir Nelson Mandela.

OJK Pertanyakan Kedudukan Hukum Bitcoin

Foto Berita OJK Pertanyakan Kedudukan Hukum Bitcoin
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Direktur Inovasi Keuangan Digital OJK Fithri Hadi menekankan, harus dibedakan antara bitcoin dengan teknologinya yaitu blockchains. Hingga kini pihaknya masih melihat kedudukan hukum bitcoin ada atau tidak. 

"Saat ini belum ada yang kedudukan hukumnya yang cocok.  Disebut komoditi, bitcoin tidak memiliki intrinsik value (tidak memiliki fundamental value), bila disebut produk yang berada di area investasi, bitcoin juga tidak memiliki underlying (sesuai dengan undang-undang)," terang Fithri dalam diskusi Radio PAS FM bertajuk "Bitcoin, Peluang atau Jebakan?", Hotel Ibis, Jakarta, Kamis (14/12/2017).

Sehingga sambung Fithri begitu susah untuk dimasukkan kedalam kategori komoditi, uang, ataupun produk investasi. Karena itu, OJK masih melakukan observasi, bila dikategorikan sebagai alat investasi maka harus memiliki kriteria seperti pembentukkan harga yang fair, keterbukaan informasi. 

"Bitcoin ini belum ada kedudukkan hukumnya di Indonesia," tegasnya.

Sementara itu, Asisten Direktur Bank Indonesia Fintech Office Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Yosamartha menambahkan salah satu dari tugas Bank Sentral yang paling dasar itu to be worry. Artinya, saat setiap orang mencoba-coba maka tugas Bank Sentral adalah mencari tahu apa yang ada dibalik sebuah kejadian. 

"Saat ini dunia sedang menyeimbangkan antara inovasi dengan litigasi resiko. Sebagai lembaga yang menjaga stabilitas moneter, makro prudential, dan sistem pembayaran, maka Bank Indonesia selalu mencari keseimbangan agar inovasi tidak dimatikan namun masyarakat sebagai konsumen ataupun produsen tetap merasa nyaman dan terlindungi," imbuhnya.

Sebenarnya sejak tahun 2014 sebagai salah satu langkah litigasi resiko BI sudah mengatakan bitcoin bukan merupakan alat bayar yang sah. Hal ini berdasarkan UU Mata Uang pasal 21 yang menyatakan Seluruh Transaksi Yang Ditujukan Untuk Pembayaran Harus Menggunakan Rupiah. 

"Pada tahun 2016 BI mengeluarkan lagi peraturan untuk memperkuat yaitu Seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Dilarang Untuk Memproses. Pada akhir bulan lalu peraturan terbaru adalah PBI Teknologi Finansial, yang menyebutkan  Penyelenggara TekFin tidak boleh melakukan kegiatan pembayaran dengan menggunakan crypto currency. 

"Bukan berarti crypto currency haram tetapi tidak menjadi legal tender yang sah untuk alat pembayaran," terangnya.

Hadir juga dalam acara tersebut, Pengamat Teknologi dan Informatika, Anthony Leong. Ia menilai perlu adanya kerjasama sesama stakeholder dalam menyikapi kehadiran crypto currency dan kehadiran teknologi blockchain. Begitu juga komunikasi yang sudah berjalan antara stake holder harus segera di follow up. 

"Mungkin implementasi dapat dilakukan dari Jakarta terlebih dahulu, agar dapat menjadi benchmark bagi daerah-daerah lain. Kejelasan hukum mengenai bitcoin dan blockchain perlu segera dilakukan mengingat crypto currency dapat menjadi peluang dalam meningkatkan indeks kemudahan investasi di Indonesia. Dari sisi keamanan crypto currency sangat aman," pungkasnya.

Tag: Fithri Hadi, Bitcoin, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penulis: Dina Kusumaningrum

Editor: Vicky Fadil

Foto: Reuters

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10