Portal Berita Ekonomi Jum'at, 19 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:22 WIB. Bamsoet - Semua peluru yang bersarang di ruangan kerja anggota DPR berasal dari satu pistol Glock 17.
  • 13:22 WIB. Ketua DPR - Saya tak menyalahkan mereka yang memanaskan situasi politik, dengan peluru nyasar.
  • 13:22 WIB. Bamsoet - Hasil rekonstruksi, peluru nyasar di gedung DPR murni unsur tak sengaja.
  • 13:19 WIB. Ketum PAN - Dana saksi parpol bisa hindari potensi suap (korupsi) pada elite partai.
  • 13:19 WIB. Ketum PAN - Anggaran dana saksi parpol dari APBN, demi membantu keuangan partai.
  • 13:18 WIB. Zulkifli Hasan - Kemenkeu harus menganggarkan dana saksi parpol.
  • 13:16 WIB. Zulkifli Hasan - Prabowo sedang melobi beberapa pihak secara diam-diam.
  • 13:16 WIB. Zulkifli Hasan - Saat ini Prabowo tengah sibuk bergerilya dan terima tamu.
  • 13:16 WIB. Zulkifli Hasan - Prabowo dan Sandiaga sudah membagi tugas.
  • 13:15 WIB. Zulkifli Hasan - Prabowo baru aktif kampanye akhir tahun.
  • 12:42 WIB. Bursa - Harga kumulatif meningkat signifikan, BEI hentikan sementara perdagangan saham SURE di pasar reguler dan tunai mulai 19/10/2018. 
  • 12:39 WIB. AISA - Investor: RUPSLB ini amanah RUPS tahunan, menggagalkan berarti melawan hukum. 
  • 12:38 WIB. AISA - Direksi dan Dewan Komisaris AISA bertarung sengit, investor inginkan perubahan manajemen. 
  • 12:38 WIB. Bursa -  BEI catatkan lima SKS pengganti saham UNVR. 
  • 12:35 WIB. NasDem - Parpol tidak perlu merebut porsi APBN terkait dana saksi partai.

OJK Pertanyakan Kedudukan Hukum Bitcoin

Foto Berita OJK Pertanyakan Kedudukan Hukum Bitcoin
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Direktur Inovasi Keuangan Digital OJK Fithri Hadi menekankan, harus dibedakan antara bitcoin dengan teknologinya yaitu blockchains. Hingga kini pihaknya masih melihat kedudukan hukum bitcoin ada atau tidak. 

"Saat ini belum ada yang kedudukan hukumnya yang cocok.  Disebut komoditi, bitcoin tidak memiliki intrinsik value (tidak memiliki fundamental value), bila disebut produk yang berada di area investasi, bitcoin juga tidak memiliki underlying (sesuai dengan undang-undang)," terang Fithri dalam diskusi Radio PAS FM bertajuk "Bitcoin, Peluang atau Jebakan?", Hotel Ibis, Jakarta, Kamis (14/12/2017).

Sehingga sambung Fithri begitu susah untuk dimasukkan kedalam kategori komoditi, uang, ataupun produk investasi. Karena itu, OJK masih melakukan observasi, bila dikategorikan sebagai alat investasi maka harus memiliki kriteria seperti pembentukkan harga yang fair, keterbukaan informasi. 

"Bitcoin ini belum ada kedudukkan hukumnya di Indonesia," tegasnya.

Sementara itu, Asisten Direktur Bank Indonesia Fintech Office Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Yosamartha menambahkan salah satu dari tugas Bank Sentral yang paling dasar itu to be worry. Artinya, saat setiap orang mencoba-coba maka tugas Bank Sentral adalah mencari tahu apa yang ada dibalik sebuah kejadian. 

"Saat ini dunia sedang menyeimbangkan antara inovasi dengan litigasi resiko. Sebagai lembaga yang menjaga stabilitas moneter, makro prudential, dan sistem pembayaran, maka Bank Indonesia selalu mencari keseimbangan agar inovasi tidak dimatikan namun masyarakat sebagai konsumen ataupun produsen tetap merasa nyaman dan terlindungi," imbuhnya.

Sebenarnya sejak tahun 2014 sebagai salah satu langkah litigasi resiko BI sudah mengatakan bitcoin bukan merupakan alat bayar yang sah. Hal ini berdasarkan UU Mata Uang pasal 21 yang menyatakan Seluruh Transaksi Yang Ditujukan Untuk Pembayaran Harus Menggunakan Rupiah. 

"Pada tahun 2016 BI mengeluarkan lagi peraturan untuk memperkuat yaitu Seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Dilarang Untuk Memproses. Pada akhir bulan lalu peraturan terbaru adalah PBI Teknologi Finansial, yang menyebutkan  Penyelenggara TekFin tidak boleh melakukan kegiatan pembayaran dengan menggunakan crypto currency. 

"Bukan berarti crypto currency haram tetapi tidak menjadi legal tender yang sah untuk alat pembayaran," terangnya.

Hadir juga dalam acara tersebut, Pengamat Teknologi dan Informatika, Anthony Leong. Ia menilai perlu adanya kerjasama sesama stakeholder dalam menyikapi kehadiran crypto currency dan kehadiran teknologi blockchain. Begitu juga komunikasi yang sudah berjalan antara stake holder harus segera di follow up. 

"Mungkin implementasi dapat dilakukan dari Jakarta terlebih dahulu, agar dapat menjadi benchmark bagi daerah-daerah lain. Kejelasan hukum mengenai bitcoin dan blockchain perlu segera dilakukan mengingat crypto currency dapat menjadi peluang dalam meningkatkan indeks kemudahan investasi di Indonesia. Dari sisi keamanan crypto currency sangat aman," pungkasnya.

Tag: Fithri Hadi, Bitcoin, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penulis: Dina Kusumaningrum

Editor: Vicky Fadil

Foto: Reuters

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,077.46 4,036.30
British Pound GBP 1.00 19,921.28 19,721.82
China Yuan CNY 1.00 2,204.59 2,182.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,297.00 15,145.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,868.52 10,759.01
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,951.30 1,931.74
Dolar Singapura SGD 1.00 11,083.98 10,971.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,528.83 17,353.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,679.82 3,638.00
Yen Jepang JPY 100.00 13,610.64 13,474.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5845.242 -23.378 610
2 Agriculture 1577.028 54.568 20
3 Mining 1916.200 -17.317 47
4 Basic Industry and Chemicals 752.704 6.245 70
5 Miscellanous Industry 1214.126 0.053 45
6 Consumer Goods 2489.884 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 408.106 -0.132 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1047.831 -27.064 70
9 Finance 1059.438 -5.179 91
10 Trade & Service 796.896 -3.311 147
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,210 1,510 300 24.79
2 ABMM 1,935 2,190 255 13.18
3 MAYA 6,200 6,950 750 12.10
4 LSIP 1,155 1,270 115 9.96
5 VINS 88 96 8 9.09
6 CTTH 113 123 10 8.85
7 MTDL 680 740 60 8.82
8 PBRX 510 555 45 8.82
9 FISH 3,300 3,590 290 8.79
10 GOOD 2,350 2,550 200 8.51
No Code Prev Close Change %
1 DNAR 336 296 -40 -11.90
2 KBLM 284 252 -32 -11.27
3 SMDM 149 133 -16 -10.74
4 AGRS 256 236 -20 -7.81
5 GMFI 308 284 -24 -7.79
6 ABBA 116 107 -9 -7.76
7 CSIS 400 370 -30 -7.50
8 MLPL 88 82 -6 -6.82
9 BAYU 2,450 2,290 -160 -6.53
10 RBMS 172 161 -11 -6.40
No Code Prev Close Change %
1 ISSP 98 96 -2 -2.04
2 TLKM 3,900 3,760 -140 -3.59
3 KPIG 135 136 1 0.74
4 PGAS 2,310 2,230 -80 -3.46
5 SRIL 320 332 12 3.75
6 SMCB 1,625 1,725 100 6.15
7 PNLF 290 294 4 1.38
8 INKP 13,525 13,675 150 1.11
9 BHIT 80 82 2 2.50
10 MNCN 775 790 15 1.94