Anies: Pantai Utara Bukan Punya Golongan Tertentu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan areal pantai di Jakarta Utara harus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik semaksimal mungkin.

"Kita harus menyadari, Jakarta adalah Ibu Kota yang sangat strategis sehingga apapun yang kita lakukan di pesisir pantai itu akan punya efek pada keamanan nasional, akan punya efek kepada stabilitas ekonomi, stabilitas politik," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/12/2017).

Dia menjelaskan menata pantai di Jakarta berbeda dengan sekadar menata kawasan pantai yang tidak ada pusat pemerintahan, dan pusat perekonomian.

"Ini pusat perekonomian Indonesia yang bisa dibilang sekarang ini Asia Tenggara pusatnya di kita. Karena itu, apapun yang kita lakukan di tempat ini akan punya konsekuensi yang sangat besar," kata Anies.

Ia mengatakan ini bukan sekadar menata sebuah tempat yang tidak ada konteksnya.

Ia mengatakan akan memastikan bahwa di dalam rancangan yang akan disusun, memperhitungkan bukan hanya Jakarta tapi Ibu Kota.

"Nilai strategisnya berbeda sekali antara sebuah kota dengan sebuah ibu kota, jadi pertimbangannya akan lebih banyak lagi," kata Anies.

Menanggapi dampak dari banjir rob dan penderitaan nelayan selama hampir tiga tahun di wilayah Jakarta Utara karena ada reklamasi, ia mengatakan, "Banjir rob itu muncul makin hari makin tinggi bisa dibayangkan di satu sisi robnya tinggi, di sisi lain aliran air karena curah hujan itu tinggi. Ketemu tuh. dan di situ artinya penderitaan bagi rakyat yang berada di sekitar pesisir pantai," kata Anies.

Hal tersebut terkait dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait reklamasi yaitu Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKS Pantura) Jakarta dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (RZWP3K).

"Itu sebabnya, raperda yang akan kami susun adalah raperda yang harus memihak kepada mereka yang hari ini justru tersingkirkan," kata Anies.